Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN KOTA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK DEASY ARLISTASARI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n2.p%p

Abstrak Penataan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu tanggung jawab setiap pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau bagi daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH sebagai komponen ruang yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas (memberi manfaat bagi lingkungan) maupun kuantitas (presentase kebutuhan RTH terpenuhi) harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota. Dalam penataan RTH di kawasan kota, khususnya di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saat ini terdapat permasalahan yaitu jumlah industri dan pemukiman yang padat membuat area terbuka hijau berkurang karena lahan kosong digunakan untuk kepentingan pembangunan yang terus berkelanjutan sehingga menyebabkan lahan beralih fungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi William, N. Dunn yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai berikut: penilaian terhadap efektifitas yaitu penataan ruang terbuka hijau di kawasan kota belum mencapai target 30% sehingga dapat dikatakan penataan RTH belum berjalan efektif. Efisiensi, sumber dana yang diberikan pemerintah daerah untuk penataan RTH terbatas dan peralatan dalam bekerja terbatas sehingga tidak efisiensi tenaga dan waktu. Kecukupan, dapat dikatakan belum cukup karena kurangnya sarana dan fasilitas di taman-taman yang ada di Kecamatan Kebomas. Perataan, belum merata karena masih banyak taman di Kecamatan Kebomas yang belum terawat dengan baik. Responsivitas, karena sarana dan fasilitas kurang dan belum merata keberadaannya, responsivitas yang diperoleh dari masyarakat belum tercukupi. Ketepatan, berdasar tujuan dan fungsi utama penataan RTH di kawasan kota sudah tepat sasaran, namun jika melihat fungsi tambahan (entrinsik) penataan RTH di kawasan kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik belum dapat dikatakan tepat sasaran karena belum mencukupi nilai fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Kata Kunci: Evaluasi, Ruang Terbuka Hijau, Gresik Abstract Arrangement of Green Open Space (GOS) is one of responsibilities for every regional government to provide green open space which is used for the benefit of public society in general. Green Open Space (GOS) as a space component with availability both in quality (provide environmental benefit) and quantity (percentage of availability of Green Open Space is fulfilled) must be calculated in spatial planning of city. In structuring of Green Open Space in City area, especially in Kebomas district Gresik regency, there is problem that is amount of industries and dense settlement made green open area decrease caused by continuous development in empty land that cause land to switch function. This research aim to description of Green Open Space in city area of Kebomas district Gresik regency. Type of this research is descriptive research using qualitative approach. Data sources retrieval techniques in this research using purposive sampling. Research scope using evaluation mode from Wiliam, N. Dunn, that is about effectivity, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriatnes. The results showed that evaluation of Green Open Space in city area of Kebomas district Gresik regency as follow: rate of effectivity for Green Open Space still not fulfill target of 30% therefore Green Open Space arrangement still not yet effective. Efficiency, financial resources that given by regional government for arrangement Green Open Space is limited and equipment to work for it limited too therefore made inefficiency of energy and time. Adequacy, could say has not enough because lack of amenities and facilities in gardens around Kebomas district. Equity, not yet because there is many of gardens in Kebomas district that still not well maintained. Responsiveness, because amenities and facilities still not enough and not evenly distributed well, responsiveness gained by public still not complete enough. Appropriatnes, based on purpose and main function of arrangement Green Open Space in city area is right, however if it looking from additional function arrangement of Green Open Space in city area of Kebomas district can not be said is right on target yet because it has not fulfill the value of socio-cultural function, economic function, and aesthetics function. Keywords: Evaluation, Green Open Space, Gresik

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN DESY AMELIA NURGIARTA; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Pemberdayaan Masyarakat menjadi upaya penting dalam mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya dan berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing serta mandiri. Melalui Program Inovasi Desa, mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa menggunakan Dana Desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa di Desa Labuhan Kecamatan Berondong Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini dilihat dari upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Desa, upaya meningkatkan SDM melalui PAUD dan Penyediaan layanan kesehatan desa kurang didukung keberadaan infrastruktur pendidikan jenjang SMP dan SMA menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses pendidikan sehingga masih perlu diupayakan perencanaan pembangunan fasilitas sekolah agar masyarakat dapat mengakses pendidikan yang terjangkau dari segi letak dan biaya serta dalam pelayanan kesehatan diharapkan memiliki jadwal pelayanan yang lebih teratur. Bidang pembinaan usaha, inovasi yang dilaksanakan mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal desa. Peningkatan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan ikut mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah desa dan didukung Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan memberikan akses untuk mengembangkan usaha masyarakat melalui kerja sama dengan para investor atau pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan usaha di Desa Labuhan serta terkait himbauan dan motivasi pembinaan lingkungan dan hidup bersih perlu ditingkatkan didukung dengan peraturan di Desa. Kata Kunci: Program, Inovasi, Desa, Pemberdayaan, Lamongan

Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 22 Surabaya tahun 2018 DEWI WIDAYANTI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n4.p%p

ABSTRAK EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 22 SURABAYA TAHUN 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah gerbang awal bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan mekanisme seleksi tertentu oleh satuan Pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, PK-PLK Nomor 420/2789/101.7.1/2018. Pelaksanaan PPDB mulai tahun 2017 lalu telah mengalami perubahan mulai dari peraturan hingga mekanisme yaitu mulai diterapkan pembagian 5 (lima) jalur pendaftaran dan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018 secara umum telah cukup berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis PPDB, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Dari kriteria efetivitas, PPDB di SMAN 22 Surabaya telah cukup efektif mengingat pelaksanaannya yang telah sesuai jadwal dan pedoman pelaksanaan, pagunya yang telah terpenuhi dengan baik serta peminatnya yang cukup banyak, meskipun jalur mitra warga tidak berhasil terpenuhi. Pada kriteria Efisiensi terjadi inefisiensi terhadap sumber daya manusia yang digunakan karena jumlah panitia PDDB SMAN 22 Surabaya sebanyak 48 orang yang mana jumlah ini dinilai terlalu banyak apabila dibandingkan dengan sekolah lain yang jumlahnya hanya 30 orang. Sedangkan untuk kriteria Kecukupan dinilai tidak terjadi masalah atau hambatan karena pagu sekolah telah sesuai kebutuhan dan dapat terpenuhi. Untuk kriteria pemerataan juga tidak terjadi masalah karena pemenuhan masing-masing jalur PPDB di SMAN 22 Surabaya telah berhasil dilaksanakan dengan sistem seleksi yang transparan dan adil. Untuk kriteria Responsivitas menghasilkan berbagai pendapat dari wali murid dan siswa yang mayoritas mendukung adanya PPDB dengan aturan baru, namun beberapa juga masih menganggap bahwa PPDB dengan aturan baru telah membatasi anak mereka untuk memilih sekolah. Pada kriteria Ketepatan, PPDB pada SMAN 22 Surabaya ini dinilai sudah tepat karena sebagai SMA pinggiran, SMAN 22 Surabaya telah menerima banyak manfaat dari PPDB salah satunya adalah citra sekolah di mata masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik, begitu pula dengan Wali murid yang juga merasakan manfaat adanya PPDB ini yaitu menghemat biaya transportasi ke sekolah dan dapat memantau pergaulan anak. Pada pelaksanaan evaluasi kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya saran yang diberikan yaitu sebaiknya sekolah mengurangi jumlah panitia PPDB agar tidak terjadi inefisiensi sumber daya manusia yang digunakan, sekolah juga perlu meningkatkan lagi kualitas pendidikan sekolah agar wali murid yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 22 Surabaya tidak merasa terpaksa karena adanya sistem zona. Serta bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu mengadakan sosialisasi kepada wali murid agar wali murid benar-benar paham dengan tujuan dan mekanisme PPDB yang sesungguhnya. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru ABSTRACTEVALUATION OF ADMISSION POLICY FOR NEW STUDENTS IN SENIOR HIGH SCHOOL 22 SURABAYA IN 2018New Student Admission (PPDB) is the starting gate for students who want to continue their education to a higher level with a specific selection mechanism by the Education unit. Implementation of PPDB at Senior High School 22 Surabaya is guided by the Technical Guidelines for the Implementation of PPDB in SMA, SMK, PK-PLK Number 420/2789 / 101.7.1 / 2018. The implementation of PPDB starting in 2017 has undergone a change from regulations to mechanisms, namely the implementation of the distribution of 5 (five) registration lines and zoning systems. The purpose of this study is to describe the Evaluation of New Student Admission Policy (PPDB) at Senior High School 22 Surabaya in 2018. In this research use descriptive research with a qualitative approach. Technical data collection used were interviews and documentation. Technical analysis used is data reduction, data presentation and conclusion.Results of the study The evaluation of New Student Admission Policy at Senior High School 22 Surabaya in 2018 has been successfully implemented in accordance with the PPDB technical guidance guidelines, although there are still a number of problems that occur. From the efficiency criteria, PPDB at Senior High School 22 Surabaya has been quite effective because the implementation is in accordance with the schedule and implementation guidelines, the gate has been fulfilled well and the demand is quite large, although the partnership partners have not been fulfilled. In the Efficiency criteria there were inefficiencies in the human resources used because the number of PPDB Senior High School 22 Surabaya committees was 48 people, of which this number was considered too much when compared to other schools with only 30 people. Where as for the Adequacy criteria it is assessed that there are no problems or obstacles because the school ceiling has been in accordance with the needs and can be fulfilled. For the even distribution criteria, there is no problem because the fulfillment of each PPDB path in Senior High School 22 Surabaya has been successfully implemented with a transparent and fair selection system. For the criteria of responsiveness to produce a variety of opinions from parents and students who the majority support the existence of PPDB with new rules, but some still consider that PPDB with new rules has limited their children to choose schools. In the criteria of Accuracy, PPDB at Senior High School 22 Surabaya is considered appropriate because as a sub-high school, Senior High School 22 Surabaya has received many benefits from PPDB, one of which is the school image in the eyes of the community can change for the better, so the parents also benefit the existence of PPDB is to save transportation costs to schools and can monitor child relationships.In the evaluation of PPDB policy in Senior High School 22 Surabaya, the advice given was that schools should reduce the number of PPDB committees so that human resources inefficiencies were not used, the school also needed to improve the quality of education so that the parents who enrolled their children at Senior High School 22 Surabaya did not forced because of the zone system. And for the Education Office of the East Java Province, it is necssary to conduct socialization to the parents so they are really undersatand the purpose and mechanism of PPDB.Keywords: Evaluation, Policy, New Student Admission

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya) MOHAMMAD FAUZAN AMIN; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstrak Bangunan Gedung Hijau (BGH) adalah bangunan dimana dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta dalam pemeliharaannya memperhatikan aspek – aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu baik bangunan maupun mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Gedung yang ramah terhadap alam, lebih sehat untuk penghuni dan lingkungan. Pelaksanaan BGH di Bappeko Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Pelaksanaan BGH di Surabaya sudah terlaksana kurang lebih sebesar 12 persen dari total 412 bangunan gedung di Surabaya mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, hingga bangunan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Hijau (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Hijau (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya) secara umum telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang BGH, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Dari kriteria komunikasi, Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada pengelola bangunan gedung di Surabaya khususnya Bappeko Surabaya. Pada kriteria Sumber Daya, belum adanya sumber daya manusia yang mampu melakukan perawatan fasilitas BGH sehingga mengharuskan pihak lain yang melakukannya. Untuk kriteria disposisi, Bappeko Surabaya merespon dengan baik kebijakan BGH dengan membentuk tim khusus BGH yang bertugas untuk Bappeko Surabaya. Untuk kriteria Struktur Birokrasi, Bappeko memiliki tim khusus BGH yang terdiri dari beberapa bidang yang diambil dari struktur organisasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bangunan Gedung Hijau (BGH) Abstract Green Building (BGH) is a building where in the planning, construction, operation and maintenance it takes into account aspects in protecting, saving, reducing the use of natural resources, maintaining good quality of buildings and quality of indoor air quality, and paying attention to the health of its inhabitants all of which are based on the rules of sustainable development. Buildings that are friendly to nature, healthier for residents and the environment. The BGH implementation in Surabaya Bappeko is guided by the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 02 / PRT / M / 2015 concerning Green Building. The implementation of BGH in Surabaya has been carried out approximately 12 percent of the total 412 buildings in Surabaya ranging from offices, shopping centers, hotels, apartments, to government buildings. The purpose of this study is to describe the Implementation of Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Green Building (Study at the Surabaya City Development Planning Agency). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of the research Implementation of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation on Green Building (Study at the Surabaya City Development Planning Agency) have been successfully implemented in accordance with the Minister of Public Works and Public Housing Regulation on BGH, although there are still a number of problems that occur. From the communication criteria, the Surabaya City Government conducted a socialization in the form of an appeal to building managers in Surabaya, especially Bappeko Surabaya. In the Resource criteria, there is no human resource capable of maintaining BGH facilities so that other parties do it. For the disposition criteria, Bappeko Surabaya responded well to the BGH policy by forming a special BGH team assigned to Bappeko Surabaya. For the criteria for the Bureaucratic Structure, Bappeko has a special BGH team consisting of several fields drawn from the organizational structure. Keywords: Implementation, Policy, Green Building (BGH).

Efektivitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) Di Polres Lamongan ALVIAN DWI OKTAVIAS; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

ABSTRAK EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM OPERASIONAL TERPADU ONLINE LAMONGAN (SOTOLA) DI POLRES LAMONGAN Nama : Alvian Dwi Oktavias NIM : 15040674084 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya sudah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan intansi pemerintah pusat, daerah, dan pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Kepolisian Republik Indonesia membuat strategi 8-10-11 yaitu 8 misi, 10 program, dan 11 komitmen. Salah satu dari 10 program tersebut yang menarik adalah pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi. Salah satunya ada di Polres Lamongan, bertujuan untuk mencegah adanya pungutan liar alias pungli yang kerap dilakukan oleh petugas kepolisian dan pengurusan surat-surat secara online kepada polisi dengan meluncurkan aplikasi SOTOLA. Dengan aplikasi SOTOLA masyarakat dapat mengadu, melapor mengurus SKCK, SIM, dan Izin keramaian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas suatu program berdasarkan pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SOTOLA di Polres Lamongan belum berjalan secara efektif, karena ada beberapa indikator yang belum berjalan seperti masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas yang hanya sebatas di sekolah-sekolah sekitar kota dan perangkat desa saja sehingga masyarakat Lamongan masih banyak yang belum mengetahui aplikasi SOTOLA, selanjutnya tepat waktu dimana masyarakat harus tetapdatang ke Polres Lamongan untuk mengambil nomor antrian sebelum validasi data, meskipun sudah bisa mengisi data melalui aplikasi SOTOLA. Oleh karena itu peneliti memberikan saran agar pihak Polres lebih sosialisasi kepada masyarakat Lamongan mengenai aplikasi SOTOLA, berikutnya yaitu lebih mengembangkan aplikasi agar tampilannya lebih menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kata kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, SOTOLA Abstract EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF INTEGRATED ONLINE OPERATIONAL SYSTEM LAMONGAN (SOTOLA) IN THE POLICE OF LAMONGAN Name : Alvian Dwi Oktavias NIM : 15040674084 Study Program : S1 State Administration Science Faculty : Social and Legal sciences Institution Name : Surabaya State University Instructor : Weni Rosdiana, S. Sos., M. AP. Public services are all forms of services both in the form of public goods and public services which in principle have become the responsibility and executed the Governments institutions, the region, and the environment of State-owned enterprises and business entities Belong to the region. The Indonesian police created a 8-10-11 strategy of 8 missions, 10 programs, and 11 commitments. One of the 10 interesting programs is public service that is easier for the community and based on information technology. One of them is in the polres of Lamongan, aims to prevent the existence of a wild levy aka illegal levy which is often done by police officers and the management of letters online to the police by launching the application Sotola. With the application of SOTOLA the community can complain, report on the SKCK, DRIVERs license, and permit crowds. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is the factors that influence the effectiveness of a program based on Understanding of the program, right on target, timely, achieving goals, and real change. The data analysis techniques in this research are collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusion. Results showed that the application of SOTOLA in Polres Lamongan has not run effectively, because there are some indicators that have not yet run like the lack of socialization provided by officers who are limited in schools Around the city and village devices only so that the people of Lamongan still many who do not know the application SOTOLA, then on time where the community should be fixed to the police of Lamongan to retrieve the queue number before data validation, although Can already fill data through the application SOTOLA. Therefore, researchers give advice so that the Polres more socialization to the community of Lamongan about the application SOTOLA, the next is to develop applications so that it looks more interested people to use the application The. Keywords: effectiveness, public service, SOTOLA

Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik INDAH RAHAYU NINGRUM; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Tanah merupakan salah satu aset yang berharga bagi manusia. Upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Pada tahun 2018 jumlah pendaftar program PTSL di Desa Lundo adalah yang paling sedikit apabila dibandingkan dengan empat desa lain di Kecamatan Benjeng. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program PTSL di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 676 dengan responden sejumlah 87. Variabel dalam penelitian ini yaitu evaluasi program PTSL di Desa Lundo menggunakan enam indikator evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif dengan metode persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata pada keseluruhan indikator sebesar 78,6% atau berada pada kategori baik. Indikator efektivitas memperoleh persentase skor total 87%, indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 65%, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 69%, indikator perataan memperoleh persentase skor total 86, indikator responsivitas memperoleh persentase skor total 76%, serta indikator ketepatan memperoleh persentase skor total 89%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lundo. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu 1) Perlu dilakukan sosialiasi yang lebih intens, 2) Sebaiknya tidak menggunakan tenaga kontrak dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 3) Sebaiknya mempercepat proses sertifikasi dan lebih responsif terhadap kendala, 4) Sebaiknya menjelaskan lebih detail dan rinci tentang biaya persiapan yang harus dibebankan kepada masyarakat.Kata Kunci: Evaluasi, Program, PTSL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA PERCONTOHAN (Studi Pada Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik) MUKHARROMAH RAHAYU INDRIYANTO; WENI ROSDIANA
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

AbstrakPemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Percontohan adalah program yang diciptakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk menggali potensi yang ada disetiap desa, pada Desa Duduksampeyan potensi yang dikembangkan yakni pada pengembangan UMKM dan Pengembangan Pasar Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Percontohan di Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksameyan Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan terdiri dari 4 variabel yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pada Bina Manusia, sudah berjalan dengan baik, Pengembangan UMKM Jahit sudah berjalan dengan maksimal dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana UMKM dan juga pelatihan menjahit telah memberikan dampak yang baik pada peningkatakan kualitas SDMnya, namun dalam Pengembangan Pasar Desa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat membuka usaha baru belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah desa hanya fokus dengan pembangunan pasar desa, namun tidak memberikan pelatihan cara membuka usaha dan pemilihan usaha yang cocok kepada masyarakat. 2) Pada Bina Usaha, sudah berjalan dengan baik, namun hanya terdapat kendala berupa kurangnya mesin jahit untuk UMKM Jahit, dan untuk pengembangan pasar desa masyarakat masih kurang berani untuk membuka usaha sendiri karena keterbatasan modal. 3) Bina Lingkungan, sudah berjalan sangat baik, pemerintah desa dan masyarakat sudah bersinergi dan bergotong-royong dalam upaya pelestarian lingkungan. 4) Bina Kelembagaan, sudah berjalan dengan sangat baik, karena interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakat desa berserta masyarakat telah menunjukkan sikap saling bahu membahu dalam upaya mencapai kesuksesan pada Program Desa Percontohan. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Desa dapat menambah alat berupa mesin jahit dan juga gedung untuk pelaku UMKM Jahit, dan pemerintah Desa dapat membangunkan stand/kios khusus untuk para UMKM Jahit, serta UMKM Jahit dan Pasar Desa dapat dikermbangkan agar menjadi BUMDES dan nantinya dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Percontohan Abstract Community Empowerment through the Pilot Village Program is a program created by the Office of Community Empowerment and the Village of Gresik Regency to explore the potential that exists in each village, in the village of Bangksampeyan the potential developed is in the development of MSMEs and the Village Market Development. This study aims to find out how community empowerment through the Pilot Village Program in Duduksampeyan Village, Duduksameyan District, Gresik Regency. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the study consisted of 4 variables, namely Human Development, Business Development, Environmental Development, and Institutional Development. The results of this study indicate that 1) In Human Development, it has been going well, the Development of Sewing UMKM has been running optimally by means of socialization provided by the implementers of MSME and also sewing training has given a good impact on improving the quality of its human resources, but in the Development of Village Markets the training given to the community to be able to open new businesses has not been carried out to the fullest, the village government only focuses on the development of the village market, but does not provide training on how to open a business and select a business that is suitable for the community. 2) In Business Development, it has been running well, but there are only obstacles in the form of a lack of sewing machines for sewing MSMEs, and for the development of village markets the community is still lacking the courage to open their own businesses due to limited capital. 3) Community Development has been going very well, the village government and the community have synergized and worked together in efforts to preserve the environment. 4) Institutional Development, has been going very well, because the interaction and communication between the village government and village community organizations along with the community has shown mutual assistance in an effort to achieve success in the Pilot Village Program. Suggestions that can be given are the Village Government can add tools in the form of sewing machines and also buildings for perpetrators of MSME Sewing, and the Village Government can build a stand / kiosk specifically for MSMEs Sewing, and MSMEs Sewing and Market Village can be developed to become BUMDES and later can add Original Village Income. Keywords: Empowerment, Community, Pilot Village.

EVALUASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN (Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya) WAHYU PURWANTI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstrak Kebijakan ruang terbuka hijau merupakan suatu kebijakan yang mengatur penyelenggaraan ruang terbuka hijau. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai dasar pengelolaan RTH. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang atau area yang berada dalam kota, dengan wilayah yang cukup luas baik dalam bentuk kawasan maupun jalur memanjang. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau ialah Kampung Herbal Nginden Surabaya, yang terletak di Jalan Nginden Gang 6i RT 9 RW 5, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kampung Herbal Nginden Surabaya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian Kampung Herbal Nginden. Peneliti menggunakan jenis alternatif menetapkan fokus berdasarkaan teori, yang merujuk pada teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Willian N. Dunn yang terdiri dari: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Teknik analisis data yang dipergunakan berdasarkan teknik menurut Creswell. Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya), yaitu: 1) Efektivitas, tujuan dari Kampung Herbal Nginden dapat menjadi sebagian kecil paru-paru kota dan sebagai lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. 2) Efisiensi, sumber daya pengelolaan Kampung Herbal Nginden berasal dari swadaya warga tetapi belum ada pembukuan keuangan, sehingga pemaksimalan pengguna dana yang tersedia tidak dapat diukur dari tingkat efisinsi. 3) Kecukupan, Kampung Herbal Nginden Surabaya belum sepenuhnya mencukupi menjadi Kampung Wisata Herbal. 4) Perataan, Pemerataan RTH di wilayah Nginden Jangkungan masih belum merata. Pemasaran produk Kampung Herbal Nginden dilakukan secara online dan offline. 5) Responsivitas, masyarakat di luar wilayah RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan belum peduli dengan adanya Kampung Herbal Nginden di wilayah Nginden Jangkungan Surabaya. 6) Ketepatan, banyak pihak yang tidak keberatan menjadikan lahan fasum yang berada di Kampung Herbal Nginden Surabaya sebagai sarana ruang terbuka hijau. Pengelolaan Kampung Herbal Nginden belum sepenuhnya tepat dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Evaluasi, Ruang Terbuka Hijau, Kampung Herbal Nginden Surabaya Abstract Green open space policy is a policy that regulates the implementation of green open space. Regulation of the Minister of Public Works Number: 05/PRT/M/2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas as the basis for managing RTH. Green Open Space is a room or area within a city, with a fairly wide area both in the form region and pathway extends. One form of green open space is Nginden Herbal Village in Surabaya , which is located on Jalan Nginden Gang 6i RT 9 RW 5, Nginden Jangkungan Village, Sukolilo District, Surabaya City . This study aims to describe the evaluation of green open space policies in Surabaya Nginden Herbal Village. Researchers used a descriptive study with a qualitative approach to the Nginden Herbal Village research. Researchers use alternative types to set focus based on theory, which refers to the theory of policy evaluation criteria according to Willian N. Dunn which consists of: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness, Accuracy. The data analysis technique used is based on the technique according to Creswell. The results of the Green Open Space Policy Evaluation in Urban Areas (Study of the Surabaya Nginden Herbal Village), namely: 1) Effectiveness, the goal of the Nginden Herbal Village can be a small part of the lungs of the city and as a built environment that is useful for the interests of the community. 2) Efficiency, the management resources of Nginden Herbal Village come from community self-help but there is no financial accounting yet, so the maximization of available funds users cannot be measured from the level of efficiency. 3) Adequacy, Surabaya Nginden Herbal Village is not yet fully sufficient to become Herbal Tourism Village. 4) Alignment, Green Equity Distribution in the Nginden Jangkungan area is still uneven. Marketing of Nginden Herbal Village products is done online and offline. 5) Responsiveness, people outside the RT 9 RW 5 Nginden Jangkungan area do not care about the existence of Nginden Herbal Village in the Nginden Jangkungan area of Surabaya. 6) Accuracy, many parties who do not mind making public facilities land in Nginden Herbal Village Surabaya as a means of green open space. The management of Nginden Herbal Village is not yet fully appropriate in its implementation. Keywords: Evaluation , Space Open Green , Kampung Herbal Nginden Surabaya

EVALUASI PROGRAM BANK SAMPAH JW (JETIS WETAN) PROJECT DI RW 01 KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA AFRILITA RUSI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstrak Program bank sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan adanya program ini masyarakat terutama mereka yang tinggal didaerah kumuh akan terbantu dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, rapi dan bersih. Pada pengelolaan program bank sampah ini bagian dari upaya untuk menjalankan kegiatan Reduce, Reuse and Recycle (3R) melalui program bank sampah yang berbasis pada masyarakat. Sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 660.1/422/436.7.12/2017 tentang Pendirian Bank Sampah JW Project di Jalan Jetis Wetan VI/15 RW 01 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Bank Sampah Jetis Wetan (JW) Project di RW 01 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah menggunakan Teori Evaluasi William N.Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketetapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatakan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Bank Sampah JW Project merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan dan merupakan suatu himbauan dari pemerintah. Hasil dari Evaluasi Program Bank Sampah JW Project ini dikatakan bahwa tujuan dari pogram tersebut tercapai dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan 3R melalui bank sampah sekitar 20% dalam pelaksanaan Program Bank Sampah JW Project sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah dalam memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomi dan menjadikan lingkungan tetap sehat, bersih dan rapi. Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah, Program Bank sampah Abstract The Waste Bank Program is very important to assist the government in managing waste management in Indonesia. With this program, the community, especially those living in slums, will be helped and increase public awareness of a healthy, neat and clean environment. In managing the waste bank program, it is part of an effort to carry out Reduce, Reuse and Recycle (3R) activities through a community based waste bank program. So the Head of the Surabaya City Environmental Agency issued a Decree (SK) Number 660.1 / 422 / 436.7.12 / 2017 concerning the Establishment of the JW Project for Garbage Bank on Jalan Jetis Wetan VI / 15 RW 01 Margorejo Sub-District, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. The purpose of this study is to describe the Evaluation of the Jetis Wetan Waste Bank Program (JW) Project at RW 01 Margorejo Sub-District, Wonocolo District, Surabaya City. The focus of this study is to use the William N.Dunn Evaluation Theory, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, determination. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection used observation, interview, documentation. JW Project Waste Bank is one of the organizations engaged in the field of environment and is an appeal from the government. The results of the JW Project Trash Bank Program Evaluation said that the objective of the program was achieved as seen from the increasing public awareness about the management of the 3R through the waste bank about 20% in the JW Project Trash Bank Program implementation as an effort to reduce waste in utilizing waste as an item has economic value and keeps the environment healthy, clean and neat. Key Words : Evaluation, Waste Management, Waste Bank Program.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) DI PUSKESMAS PANGARENGAN KABUPATEN SAMPANG MADURA LILIK MAISAROH; WENI ROSDIANA
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

AbstrakProlanis adalah program yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama yaitu Puskesmas. Puskesmas Pangarengan diwajibkan untuk melaksanakan program dari BPJS Kesehatan. Progran ini merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Prolanis di Puskesmas Pangarengan Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan enam indikator yaitu Ukuran da Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena kunjungan dari masyarakat Kecamatan Pangarengan yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus belum berpatisipasi dalam program ini. Karakteristik agen pelaksana sudah cocok untuk melaksanakan program. Sikap dan kecenderungan pelaksana sudah baik dan tidak ada penolakan terhadap program. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sumberdaya manusia untuk pelaksanaan sosialisasi masih mengalami kendala yaitu kurangnya pelaksana promkes dari program prolanis, sedangkan sumberdaya anggaran masih terbatas dan sumberdaya waktu yang sudah baik dan konsisten sesuai dengan benutuhan masyarakat. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih menghambat program yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang menengah kebawah dan persepsi masyarakat mengenai kesadaran akan pentingnya menjaga dan mencegah timbulnya penyakit kronis masih kurang sedangkan lingkungan politik untuk agen pelaksana sangat mendukung semetara masyarakat masih antusias tinggi. Saran yang diajukan peneliti sebagai berikut Perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk promkes, Perlu adanya sosialisasi rutin setiap bulan untuk mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari program, Mengelola antrian peserta dengan menambahkan jumlah pelaksana prolanis sehingga, peserta tidak perlu menunggu lama untuk mengikuti aktivitas dari kegiatan tersebut. Mengajukan peningkatan anggaran dana yang diberikan BPJS Kesehatan agar dapat mencukupi kebutuhan program prolanisKata Kunci : Implementasi, Prolanis, LansiaAbstractProlanis is a program launched by BPJS Health that is implemented at the First Level Health Center, namely the Puskesmas. The Pangarengan Community Health Center is required to carry out programs from the Health BPJS. This program is a manifestation of the needs of people who suffer from hypertension and diabetes mellitus. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Prolanis in the Pangarengan Health Center, Sampang Madura Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data were collected using interview, observation and documentation techniques. The focus of the study uses six indicators namely Size and Policy Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Inter-Organizational Communication and Activities of Implementing Agencies and the Economic, Social and Political Environment. The results showed that the size and objectives of the policy had not been maximally reached because visits from Pangarengan Subdistrict people suffering from hypertension and diabetes mellitus had not participated in this program. The characteristics of the implementing agency are suitable for implementing the program. The attitude and inclination of the executor is good and there is no rejection of the program. Communication between organizations and implementing activities has been going well and smoothly. Human resources for the implementation of socialization are still experiencing problems, namely the lack of health promotion implementers from the prolanis program, while the budget resources are still limited and the time resources are good and consistent with the needs of the community. The economic, social and political environment is still hampering the program, which is the economic condition of the middle class people and the communitys perception of the importance of maintaining and preventing the emergence of chronic diseases is still lacking while the political environment for implementing agents is very supportive while the community is still highly enthusiastic. Suggestions proposed by researchers as follows There is a need for additional human resources for health promotion, There is a need for regular socialization every month to invite the community to participate and receive benefits from the program, Manage the queue of participants by adding the number of prolanis implementers so that participants do not have to wait long to follow activities of these activities. Propose an increase in the budget of funds provided by BPJS Health to meet the needs of the prolanis program Keywords: Implementation, Prolanis, Elderly

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search