Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Counseling on Contemporary Issues Regarding Simultaneous Village Head Elections in Sungai Selan Subdistrict Rio Armanda Agustian
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v9i2.3568

The Legal Counseling activity with the theme or title of Village Head Elections (Pilkades) which was carried out simultaneously in 8 (eight) villages in Sungai Selan Subdistrict, Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province is a program of the Faculty of Law, Universitas Bangka Belitung which is planned and implemented based on the situation and conditions where this is very important and useful, especially for institutions that must play an important role in providing advice and input for the community in Sungai Selan Subdistrict in the form of legal counseling activities that are useful and useful for the community. Sungai Selan Subdistrict is one of the sub-districts in Central Bangka Regency, which in general has an area of 789.74 square kilometers which consists of 1 (one) village, namely Sungai Selan Village and 12 (twelve) villages, namely Tanjungpura Village, Sungaiselan Atas Village, Ramadhon Village, Munggu Village, Lampur Village, Sarang Mandi Village, Keretak Village, Kerantai Village, Kemingking Village, Keretak Atas Village, Kerakas Village, Melabun Village. The villages are currently headed by a lurah who is appointed by the regent, recruited from a State Civil Apparatus (ASN). The kelurahan in Sungai Selan Subdistrict do not yet have autonomous rights like other existing villages. Kelurahan is an instrument of the local government of Central Bangka Regency that is tasked with carrying out its duties / functions as the government charged to it. Meanwhile, villages are headed by a village head (kades) whose appointment is made through village head elections (pilkades). Pilkades that occur in villages are similar to general elections, but are only required of all residents of the village concerned or who are domiciled in the village, and have fulfilled certain conditions in accordance with applicable laws and regulations. Since 2020, in Sungai Selan Subdistrict there has been 1 (one) lurah appointed or assigned to expedite the process of government activities at the sub-district level and an organizational structure of the sub-district has been formed to make it easier to provide services to the community. The implementation of legal counseling carried out at the Sungai Selan Subdistrict Office has a work program that hopes to provide understanding for the community such as understanding and understanding of various matters relating to the simultaneous village head elections in 8 (eight) villages in Sungai Selan Subdistrict while still prioritizing the Covid-19 security protocol during the activity.

Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia Reko Dwi Salfutra; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.796

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan tanah hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan tidak diatur secara implisit dalam satu peraturan, oleh karenanya pengaturan hak ulayat seringkali membawa permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengautran hak ulayat terdapat pada berbagai berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara hukum membawa implikasi jika hak ulayat tidak hanya mendapat pengakuan secara hukum, namun juga terdapat pengingkaran terhadap hak ulayat itu sendiri.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Reko Dwi Salfutra; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.797

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik

Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Syafri Hariansah; Rio Armanda Agustian
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2849

This research is addressed to theoretically examine authority and position of deputy head of region in local government system in the post-reform time, in particular by using Philipus M Hadjon's authoritative theory as an analytical tool. We apply normative juridical approach through analysis of theory, concepts, legal principles as well as law and regulation which have correlation with this research. Our result shows that the authority of the deputy head can be achieved in three different ways: first, direct or explicit power governed by the law, second and third through delegation and mandate from higher authority (e.g. regional head), respectively. Interestingly, we notice that most of the tasks are unfortunately mostly in assisting mode, while we argue that this can be also carried out by local secretary. This power overlapping could actually create ambiguity and further have implication in the urgency of deputy head position in the regional government system.

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DESA (PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BUM DESA DI DESA LABUH AIR PANDAN) Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Rio Armanda Agustian; Rahmat Robuwan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 7 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v7i1.1965

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDesa merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang sangat penting guna membangun perekonomian Desa agar lebih progresif. Melalui BUMDesa, potensi-potensi yang ada di desa diharapkan mampu untuk dikelola secara lebih profesional namun tetap memiliki perspektif nilai kekeluargaan di dalamnya dengan naungan pemerintahan desa sebagai penggerak otonomi pemerintahan di desa khususnya bidang perekonomian yang berkesinambungan. Hal yang sama juga diterapkan di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai sebuah Desa yang memiliki akses cukup jauh dari perkotaan, Desa Labuh Air Pandan memiliki potensi yang begitu besar. Hal inilah yang harus dikedepankan dengan membangun sinergisitas yang kuat antar Pemerintahan Desa, BUMDesa, serta masyarakat secara utuh sehingga potensi-potensi tersebut mampu dikelola dengan baik yang kemudian menjadi peningkatan perekonomi di Desa Labuh Air Pandan. Hanya saja, diperlukan upaya-upaya yang nyata serta keterlibatan akademisi dalam membangun senergi tersebut. Untuk itu melalui program pengabdian ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai landasan utama dalam membangun ekonomi desa yang lebih baik lagi melalui BUMDesa di Desa Labuh Air Pandan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sudah terealisasi antara lain yakni : penyusunan draft peraturan desa tentang badan usaha, sosialisasi pembangunan ekonomi desa melalui bumdesa, bantuan alat operasional percetakan konblok, pendirian komunitas “desa usaha mandiri”, serta luaran tambahan yaitu masuknya tim pelaksana pengabdian sebagai tenaga ahli pendampingan pembangunan ekonomi desa dan tim seleksi fit and proper test pemilihan pejabat Direktur BUMDesa periode baru sesuai dengan permintaan pihak desa

Nationalism In Realizing The Goals Of The National Pillars: Challenges, Creative And Innovative Ideas That Youth Should Have Rio Armanda Agustian
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v10i1.3916

The importance of understanding the four pillars of nationalism in the life of the nation and state for today's young generation, especially nationalism, is so that youth have the values of national insight and patriotism in themselves so that they have a sense of responsibility in providing the best for their country. To fulfill this, the youth must have creative and innovative ideas and ideas in building the nation and state. The four pillars of nationalism consisting of Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika and Negara Kesatuan Republik Indonesia have the value of moral principles to achieve the life of an independent, sovereign, just and prosperous Indonesian nation as stated in the goals of the Nation and state in the UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. This is reflected that these 4 pillars have important purposes and meanings and are useful for current and future generations. It should be realized by today's youth that the younger generation must be required to face all the challenges that exist today, namely globalization which is very extraordinary in affecting the sense of nationalism of youth. We can also see the many law violations that occur committed by youth as a result of the lack of actualizing the values of the 4 pillars of nationalism in family life, society and the nation and state. As for other efforts that can be made to foster a sense of nationalism, namely by making a work with the theme of love for the country, heroism, and so on that is national in nature so that in the process of making the work the younger generation will be reminded of the struggles of the nation's heroes before and thus a sense of nationalism in themselves will be embedded and grow in their souls. Related to the above, there are actually many positive activities that can be carried out by young people to build their country so that the sense of nationalism can be maintained.

Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Salfutra, Reko Dwi; Agustian, rio Armanda; yokotani, yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i1.4870

A therapeutic agreement is a contractual relationship between a doctor and a patient. As a legal act, a therapeutic agreement carries legal consequences when the parties neglect or do not perform their obligations. In practice, often civil lawsuit cases are filed by a patient against a doctor as a result of non-performance of the therapeutic agreement. This study aims to identify and determine the legal problems in the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients at Ir. Soekarno Hospital, Bangka Belitung. Based on these objectives, academically the results of this research are expected to be used as a starting point in legal research related to the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients, and practically the results of this research are expected to be used as input in legal research on the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients. This research uses socio legal research methods

Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal dalam Mewujudkan Restorative Justice: Studi di Kepolisian Resor Bangka: Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Rahmat Robuwan
Society Vol 9 No 2 (2021): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v9i2.305

Law enforcement against criminal acts without a permit (illegal mining) must be carried out for the sake of social justice for all Indonesian people. The Bangka Resort Police, as one of the institutions of the Indonesian National Police, has duties and obligations in realizing ideal conditions both in law enforcement efforts and other persuasive efforts, must be fast and responsive in tackling illegal mining. In this regard, this research aims to examine law enforcement problems of illegal tin mining in realizing restorative justice with the locus of study, namely the Bangka Resort Police. The formulation of the problem studied in this research is as follows. First, what are the legal issues to realizing restorative justice in the enforcement of illegal tin mining crimes by the Bangka Resort Police? Second, how are the efforts of the Bangka Resort Police to overcome the obstacles in law enforcement against the criminal act of illegal tin mining? The legal problems that occur involve various dimensions, namely the dimensions of competence, personnel commitment, supporting facilities and infrastructure, and issues from the social environment of the community. Multiple efforts have been carried out by the Bangka Resort Police in the internal aspect and implementing progressive actions as a form of dedication by law enforcement officials.

Implementation Of Special Protection For Children As Victims Of Sexual Violence In The D.I. Yogyakarta Region Mita Sri Rejeki Mutmainah; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rio Armanda Agustian
Ipso Jure Vol. 1 No. 6 (2024): Ipso Jure - July
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/31r1t870

The younger generation under the age of 18, including those who are still in the womb, is categorized as children. They are the successors of the nation's ideals and the foundation of hope for the nation's progress in the future, so they need to get protection and guidance in order to contribute optimally to national development. Children, in accordance with Law No. 35 of 2014 Article 1 number 2, are entitled to protection. This protection aims to ensure that they can live, grow, develop, and contribute optimally in accordance with human dignity, as well as avoid violence and discrimination. Behind these rights, children have limitations in protecting themselves from various dangers that can interfere with their mental, physical, and social health, as well as their lives as a whole. Therefore, they need help and support from others to ensure their safety and well-being. The state, both through the central and local governments, as well as related institutions, is required to provide Special Protection to children. This protection is provided in certain situations and conditions to ensure a sense of security for children from various threats that can endanger their growth and development. Ironically, despite various regulations and protection efforts, the rights of many children are still violated. They are victims of various forms of violence, exploitation, mistreatment, discrimination, and even inhuman actions. One of the rampant occurrences is sexual violence against children. Worse, the impact of sexual violence on children does not only depend on the type, but also how often they experience it. The more often, the greater the trauma suffered and the longer the recovery..

Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.796

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung dan penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, termasuk tanah hak ulayat. Penegasan terhadap pengakuan tanah hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan tidak diatur secara implisit dalam satu peraturan, oleh karenanya pengaturan hak ulayat seringkali membawa permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengautran hak ulayat terdapat pada berbagai berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini secara hukum membawa implikasi jika hak ulayat tidak hanya mendapat pengakuan secara hukum, namun juga terdapat pengingkaran terhadap hak ulayat itu sendiri.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search