Claim Missing Document
Check
Articles

Studi Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Memperdagangkan Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jasmine Kirana, Najwa; Toni, Toni; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1305

Abstract

Products that do not match the composition information, is a product that is in the product label that is not in accordance with the content of the content that should be, for example the data manipulation and / or information. The purpose of this study to analyze and know the right criminal law and accurating the right criminal sanctions in the case of trading products that do not match the composition information. The research method used is normative juridical research, while the approach used is the approach of legislation. The results of this study show that each rule of regulation of criminal acts has their weaknesses and excess, so that the ratio of law between the two. So the basis of legal certainty of the principle of legality, the right criminal law in the object of this research is the trade law in Article 108. And in accordance with the right criminal sanction in this case by using the legal comparison between consumer protection laws with trade laws. So the right criminal sanction to be given in deeds of trading products that do not match the composition information of trade law in Article 108. The conclusion is from the object of this research the proper criminal law with the two rules of regulation of the criminal actions reinforced by the Concursus idealist theory in the Criminal Code of Article 63 paragraph (2) of the trade law, and so do the criminal law in the object of the research.
Upaya Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kota Pangkalpinang Safitri, Nashva Azzahra Maharani; Agustian, Rio Armanda; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1313

Abstract

Prevention efforts against children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City are preventive efforts that involve active cooperation between the government, schools, families and communities. This thesis aims to analyze efforts to prevent children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City and find out how efforts to overcome inhibiting factors in preventing children as perpetrators. The method used is juridical-empirical with a sociological juridical approach, data collection techniques through interviews, observation and literature study and data analysis is managed by qualitative analysis. The results of this study are the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has implemented a night study hour patrol program to prevent children from wandering outside the home at night. The Education and Culture Office has also implemented counseling programs, teacher training, and the formation of Violence Handling and Prevention Teams (TPPK) in schools. The Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Class II Pangkalpinang also plays a role in fostering children involved in criminal cases, including alcohol abuse, through educational and religious programs. The obstacles faced include the large number of stores that sell alcohol freely, the lack of family supervision, and the lack of public awareness. Efforts to overcome them are carried out by routine surveillance patrols, disseminating information through visual media, and encouraging increased awareness and participation of parents and strengthening the role of the community in supervising and fostering children in their neighborhood.
Hak Korban Sebagai Dasar Pertimbangan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Perkelahian dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang) Briely Daffa Aufan; Faisal; Rio Armanda Agustian
Unram Law Review Vol 9 No 1 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i1.410

Abstract

Parole is a prisoner's right that includes four main conditions under Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, without considering the rights of victims. The absence of consideration for victims' rights in the conditions for granting parole results in the violation of human rights for victims. This research discusses, first, the clash between victims' rights and prisoners' rights in granting parole to prisoners convicted of fighting and persecution at the Pangkalpinang Class IIA Penitentiary. Second, it examines the rights of victims as a basis for consideration in granting parole to prisoners convicted of fighting and persecution. The purpose of this study is to determine and analyze how the clash of rights and legal protection of victims is related to the granting of parole to prisoners convicted of fighting and persecution in Pangkalpinang City. The research employs an empirical juridical approach, using a statutory approach and data collection techniques through in-depth interviews with qualitative analysis. The results of this study reveal, first, a conflict between the rights of prisoners convicted of fighting and persecution to be granted parole and the human rights of victims due to the absence of consideration for victims' rights in granting parole under Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Preventive legal protection is carried out by the Correctional Institution in collaboration with the Correctional Center, supervised by the Directorate General of Corrections, to form a Community Research policy that listens to the opinions of victims in granting prisoners' rights and supervises to prevent prisoners from repeating criminal acts. Repressive legal protection is in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. Second, the consideration of victims' rights in parole is not maximized, as it is only a secondary factor and does not significantly affect the granting of parole to prisoners convicted of fighting and persecution.
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.181

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, serta berbagai kebijakan teknis lainnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di antaranya adalah ambiguitas regulasi, intervensi politik, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap etika dan hukum administrasi negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan seperti KASN dan BKN, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, edukasi ASN secara berkelanjutan, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, dan penguatan instrumen hukumnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
PEMUDA SEBAGAI GENERASI HARAPAN PEMBANGUNAN DI KOTA PANGKALPINANG: TUGAS, MINDSET DAN TAAT HUKUM: PEMUDA SEBAGAI GENERASI HARAPAN PEMBANGUNAN DI KOTA PANGKALPINANG: TUGAS, MINDSET DAN TAAT HUKUM Agustian, Rio Armanda
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5008

Abstract

Kegiatan Kemah Pemuda LintasAgama Tahun 2023 merupakanmerupaka salahsatu KegiatanPengabdian Pada Masyarakat yangdilaksanakan oleh Forum KomunikasiUmat Beragama (FKUB) KotaPangkalpinang. Adapun kegiatan inidengan mengusung tema KerukunanAntar Umat Beragama yangdilaksanakan di Bukit Pinteir, DesaDul, Kecamatan Pangkalan Baru,Kabupaten Bangka Tengah, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung. Kegiatanyang dilaksanakan merupakan sebuahprogram kegiatan dari ForumKomunikasi Umat Beragama (FKUB)Kota Pangkalpinang sebagai salahsatutupoksi bagian dari Kesbangpol KotaPangkalpinang yang direncanakan dandilaksanakan berdasarkan situasi dankondisi dimana hal ini sangatlahpenting dan bermanfaat khususnyabagi institusi dan tentunya untukmembina kerukunan antar umatberagama yang ada di KotaPangkalpinang. Kegiatan ini sangatlahbermanfaat karena tentunya untukmeningkatkan rasa kerukunanberagama juga persatuan dan kesatuanantar umat beragama dapat terjaga.Adapun kegiatan ini selain pemaparanmateri juga ada diskusi serta lombalainnya dan outbond yang tentunyalebih memupuk rasa persatuan dankesatuan diantara peserta dan panitiayang mengikuti kegiatan tersebut.Pelaksanaan penyamaian materipenyuluhan dilaksanakan di panggungyang telah disediakan oleh panitiadilokasi kegiatan. Adapun materipenyuluhan yang disampaikan olehsalahsatu narasumber adalah ā€œPemudaSebagai Generasi HarapanPembangunan di KotaPangkalpinangā€. Pemberian materitersebut dirasakan sangatlah perlu danpenting dengan harapan agar nantinyadapat memberikan pemahaman bagipemuda seperti memahami danmengerti terhadap berbagai hal-halyang berkaitan dengan tugas pemuda,terkait juga pelanggaran hukum sertakenakalan yang tidak boleh dilakukandan mindset yang diharapkan bagiseorang pemuda dalam pembangunanyang berkelanjutan di KotaPangkalpinang.
FENOMENA PILGUB BABEL 2017 (MEMAHAMI KARAKTER PEMILIH PEMULA DALAM MENENTUKAN HAK KONSTITUSIONALNYA Agustian, Rio Armanda; Saliman, Abdul Rasyid
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v11i2.206

Abstract

This study discusses the phenomenon of Babel Pilgub 2017 in understanding the extent of the character of early voters in determining their constitutional rights in the Pilgub. The novice viewers' views are now evolving and have undergone many changes. The approach model used by the beginner Bangka Beliutng voters in determining and dropping their choice. The advance level of the beginner's education of Bangka Belitung became the main reason for the occurrence of electoral disorientation. So far, the most dominant and decisive primordial factor of primal voters has shifted toward the achievement factor of the candidates. This can be seen from 27,988 novice voters or 3.08% of the total number of existing voters list, the distribution of candidate achievement relationships with the choice of the novice to the spouse is very strong. The results of this study indicate that there is a tendency to change the character of the beginner voters before they decide and choose their choice to cover five aspects such as the novice voters to choose candidate pairs of governors / representatives who are faithful, honest, rich, fair and able to separate between the people's property and private property, knowing what the advantages and disadvantages of the candidates are, they do not choose candidate pairs who use money politics or any unlawful means to get people to vote for them, and they choose candidate pairs that use the wealth of the people for the importance of education and welfare.
KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PEMEGANG SURAT TANDA BUKTI ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 03/Pdt.G/2012/Pn.Sgt) Muhammad, Naufal; Agustian, Rio Armanda; Salfutra, Reko Dwi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i1.955

Abstract

Verdict Sungailiat Court Number 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt in the verdict has stated the defendant (Feng Jung) has committed acts againts the law by certifying a plot of land to a National Land Agency of Bangka Regency on the Right Certificate Number 2305 was issued by the National Land Agency if Bangka Regency in 2003, but was sued by the plaintiff (Tjong Ana) in 2012. The results of research, Paragraph 32 Sentence 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 have been fulfilled by defendant in conducting process of land registration of Certificate of Property Number 2305 so that this provision is absolutely to run and about absolute authority to run about absolute authority of judge, that a judge of a Public Court is not authorized to declare a Certificate of Property Number 2305 has no legal force, and certificate that is a powerful evidentiary tool has become an absolute if element of Paragraph 32 Sentence 2 of Government Regulation Number 24 of 1977 has been fulfilled.
KONSEP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN DENGAN CORAK OTONOMI LUAS Robuwan, Rahmat; Wirazilmustaan, Wirazilmustaan; Agustian, Rio Armanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.976

Abstract

State of Indonesia is a very large country. It can be seen from many tribes, nations, cultures, languages, and others who are in Indonesia. As a unitary state with extensive autonomy, takes the concept of the relationship of authority between the central government and local governments. Administratively, the pattern of the relationship of authority between the central government and regional governments born of the delegation of authority. Who was born on the theory of delegation, supervision concept embraced by local governments in Indonesia are more inclined to form Hybrid variations (supervision), transfer of power from central to local government could be said to embrace open-end arrangement or general competence. therefore, a new paradigm in central and local relations should be established with the pattern of center-periphery relations towards a more harmonious, it's time developed progressive thinking that is based on relations that are complementary and interdependent.