Garuda - Garba Rujukan Digital

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Dwi Salfutra, Reko; Rio Armanda Agustian; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.797

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.

PEMUDA SEBAGAI GENERASI HARAPAN PEMBANGUNAN DI KOTA PANGKALPINANG: TUGAS, MINDSET DAN TAAT HUKUM Agustian, Rio Armanda
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5008

Kegiatan Kemah Pemuda LintasAgama Tahun 2023 merupakanmerupaka salahsatu KegiatanPengabdian Pada Masyarakat yangdilaksanakan oleh Forum KomunikasiUmat Beragama (FKUB) KotaPangkalpinang. Adapun kegiatan inidengan mengusung tema KerukunanAntar Umat Beragama yangdilaksanakan di Bukit Pinteir, DesaDul, Kecamatan Pangkalan Baru,Kabupaten Bangka Tengah, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung. Kegiatanyang dilaksanakan merupakan sebuahprogram kegiatan dari ForumKomunikasi Umat Beragama (FKUB)Kota Pangkalpinang sebagai salahsatutupoksi bagian dari Kesbangpol KotaPangkalpinang yang direncanakan dandilaksanakan berdasarkan situasi dankondisi dimana hal ini sangatlahpenting dan bermanfaat khususnyabagi institusi dan tentunya untukmembina kerukunan antar umatberagama yang ada di KotaPangkalpinang. Kegiatan ini sangatlahbermanfaat karena tentunya untukmeningkatkan rasa kerukunanberagama juga persatuan dan kesatuanantar umat beragama dapat terjaga.Adapun kegiatan ini selain pemaparanmateri juga ada diskusi serta lombalainnya dan outbond yang tentunyalebih memupuk rasa persatuan dankesatuan diantara peserta dan panitiayang mengikuti kegiatan tersebut.Pelaksanaan penyamaian materipenyuluhan dilaksanakan di panggungyang telah disediakan oleh panitiadilokasi kegiatan. Adapun materipenyuluhan yang disampaikan olehsalahsatu narasumber adalah “PemudaSebagai Generasi HarapanPembangunan di KotaPangkalpinang”. Pemberian materitersebut dirasakan sangatlah perlu danpenting dengan harapan agar nantinyadapat memberikan pemahaman bagipemuda seperti memahami danmengerti terhadap berbagai hal-halyang berkaitan dengan tugas pemuda,terkait juga pelanggaran hukum sertakenakalan yang tidak boleh dilakukandan mindset yang diharapkan bagiseorang pemuda dalam pembangunanyang berkelanjutan di KotaPangkalpinang.

Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia Hikmah, Faidatul; Agustian, Rio Armanda
CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.2.217-228

Abstract This research elaborates on the convergence between retribution and rehabilitation in Law No. 1 of 2023 concerning the New Indonesian Penal Code, which transforms the paradigm of criminal law in a holistic and integrative manner. The method used is juridical-philosophical, employing legislative and conceptual approaches to identify the transition process of the punishment concept in Indonesian criminal law. The research results indicate that the concept of retribution has evolved from the tradition of Continental European law to the post-colonial era in Indonesia. The retributive values of the Old Penal Code are no longer relevant to the cultural context of the Indonesian nation. The update of the Penal Code introduces rehabilitative values in a convergence, merging with the pre-existing retributive values to create an eclectic and ideal legal formulation. This aligns with the idea of balancing the values of Pancasila, which seeks proportional implementation between retributive and rehabilitative concepts in achieving substantive justice in Indonesia. Keywords: Retributive; Rehabilitative; Contemporary CriminalAbstrak Penelitian ini mengelaborasi konvergensi antara retribusi dan rehabilitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Indonesia yang mentransformasikan paradigma hukum pidana secara holistik dan integratif. Metode yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menemukan proses transisi konsep pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep retribusi telah berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental hingga pasca kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai retributif dari KUHP Lama tidak lagi relevasi dengan konteks kultural bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP mengintroduksi nilai-nilai rehabilitatif dalam sebuah konvergen, penggabungan dengan nilai-nilai retributif yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan formulasi hukum yang eklektis dan ideal. Hal ini selaras dengan ide keseimbangan nilai Pancasila yang menghendaki implementasi proporsional antara konsep retributif dengan rehabilitatif dalam menciptakan keadilan yang substansial di Indonesia. Kata kunci: Retributif; Rehabilitatif; Pidana Kontemporer

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sapitri, Ayu; Agustian, Rio Armanda; UBB, Toni
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.169

Sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tidakdiatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PeraturaN Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hal ini dikarenakan sepeda listrik tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya ditinjau dari Asas legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadinya kekosongan hukum mengenai peraturan sepeda listrik dan sanksi terhadap pelaku pengguna sepeda listrik dalam ketentuan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang dijatuhkan sanksi Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan Riatati, Ade; Agustian, Rio Armanda; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1287

The crime of misuse of Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a serious problem in Indonesia, including in Bangka Belitung, which harms the state and society. This research aims to analyse law enforcement in the investigation of the crime and identify the factors that influence it. The research method used is empirical juridical with a case approach. The results show that law enforcement in the investigation stage has run well through systematic procedures, including arrest, search, seizure, and detention. Preventive efforts are also made through coordination with related parties. Supporting factors include the professionalism of investigators, coordination of related agencies, community support, and clear regulations, while the main inhibiting factor is the constraints on the storage of LPG evidence.

Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Lina Mukherjee Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Studi Putusan Nomor : 726/Pid.Sus/2023/PN Plg Zakiyyah, Faizah; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1292

This research discusses the criminal offense of religious blasphemy committed by Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee), as regulated under Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The primary focus of this study is to analyze the judge's decision in Case Number: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg through the lens of the legal certainty principle. In this case, the defendant was sentenced to 2 years in prison and fined IDR 250,000,000, or an additional 3 months of imprisonment, for uploading a video in which she recited the basmalah while eating pork—an act considered offensive to Islam. This research adopts a normative juridical approach using qualitative data analysis techniques. The findings show that although the defendant’s actions were perceived to violate religious norms, the severity of the sentence appears to overlook the principles of justice and proportionality. The verdict is considered excessive and does not reflect balanced legal protection, particularly for the defendant, who is also entitled to legal certainty as a citizen. In the context of legal certainty, the decision raises concerns due to the subjective and ambiguous interpretation of the element “inciting hatred.”

Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Puspitasari, Della; Agustian, Rio Armanda; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1293

Sungailiat District is an area with children as the biggest potential perpetrators in Bangka Regency in criminal acts, especially online gambling. So that efforts are needed that are considered appropriate and strategic to tackle the criminal act of online gambling by children, namely through non-punitive policies as an effort to prevent, control and deter before criminal acts occur. This study aims to determine the implementation of non-penal policies against online gambling crimes by minors and describe the obstacles and solutions in the implementation of non-penal policies against online gambling crimes committed by minors in Sungailiat District, Bangka Regency. This research uses empirical juridical method with legal identification approach. The results showed that non-punitive policies against online gambling crimes committed by children in Sungailiat District, Bangka Regency have been implemented in several forms, namely socialization / legal counseling, and x-banners and for the community in the form of cyber patrols, digital posters and radio broadcasts about the dangers of online gambling practices by several agencies, namely the Bangka Resort Police, Sungailiat Sector Police and Bangka District Attorney's Office. The obstacles and solutions are HR/APH overcome by cooperating with other parties, legal substance overcome by coordinating with the authorities and reporting to the Police Headquarters, Children / Community can be overcome by giving regular appeals, Culture is not responsive quickly overcome by self-evaluation and conducting socialization / counseling simply / just an appeal and Infrastructure facilities overcome by prioritizing dominating problems.

Implementasi Pasal 50 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) Carera, Famelinda; Toni, Toni; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1296

Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Anak Binaan diberikan pembinaan berupa pendidikan formal, nonformal, dan informal, pembinaan kepribadian yaitu mental dan spritual dan pembinaan kemandirian yaitu keterampilan. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 50 Undang–Undang Pemasyarakatan serta menganalisis faktor penghambat dalam mengimplementasi Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini, Implementasi program pembinaan anak di LPKA Kelas II Pangkalpinang terlaksanakan sesuai dengan Pasal 50 UU Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan seperti program pendidikan yaitu pendidikan nonformal, seperti Paket A, B, dan C, pembinaan mental dilakukan dengan menghadirkan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia dan untuk pembinaan spritual diberikan melalui kegiatan kerohanian dengan mendatangkan berbagai lembaga salah satunya seperti Kemenag Kota Pangkalpinang dan pembinaan keterampilan bekerja sama dengan BLK, serta dari 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor penghambat yaitu sarana prasarana. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan implementasi Pasal 50. Empat Faktor diantaranya telah terlaksana dengan baik, meskipun memiliki tantangan tersendiri, hambatan yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan masih dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak LPKA.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Rasta Buana, Syahfa Rizi; Toni, Toni; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1297

The regulation of the right to education for citizens has been included in the constitution, which is a form of guarantee of legal certainty and state recognition of the right to education for citizens. This study aims to review the extent to which regulations related to the right to education for fostered children have been implemented in LPKA Pangkalpinang to ensure that human rights can be fulfilled optimally. The type of research used is empirical juridical, through a sociological juridical approach. The results of the research, The fulfillment of the right to education at LPKA Class II Pangkalpinang has been implemented quite well even though the formal education program still cannot be fulfilled because there is no school that can be used as a parent, the absence of formal education shows that there is a gap in the fulfillment of the right to education as mandated by NRI Law Number 22 of 2022 Article 50, that the right to education of fostered children includes three types, namely formal, non-formal, and informal education. Instead, LPKA Class II Pangkalpinang provides non-formal education programs Package A, B, and C in collaboration with SKB. This package school is scheduled on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. In addition to intellectual education, the fostered children are given informal education in the form of religious education and independence. In order for the education program at LPKA to be more effective, efforts are needed such as improving the quality of teaching, both from educators and methods, as well as the duration of learning.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search