Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.229

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Yustisiabel Walisongo Law Review (Walrev) Journal La Sociale International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Riset Ilmu Hukum JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Indonesian Journal of Law Research Jurnal Hukum dan Pembangunan Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum

Neni Ruhaeni

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 365273

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Kebocoran Data Pengguna Electronic Healcth Alert Card Herlan Solehudin; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The government through the Ministry of Health made an eHAC (Electronic Health Alert Card) application and required people traveling outside the city to register for eHAC. Electronic Health Alert Card is an application that functions to verify passengers while traveling. Existing laws and regulations have not been effectively implemented, so there are still many cases of leakage of personal data at the practical level, including the leakage of personal data of users of the EHAC application.Based on the explanation above, this study aims to find out how the implementation of legal protection for leakage from personal users of the electronic health alert card application is reviewed from law number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.This research method uses normative juridical and this research is Descriptive Analysis. Meanwhile, the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method.So the result was obtained that the Provisions regarding Personal Data as previously stated were a provision that placed the Electronic System Provider Company as a party that was obliged to always maintain all Personal Data of its consumers. Violations of the provisions of Personal Data have been regulated by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Abstrak. Pada tahun 2021 pemerintah melalui kemenkes membuat aplikasi eHAC (Electronic Health Alert Card) dan mewajibkan masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar eHAC. Electronic Health Alert Card merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan verifikasi penumpang selama bepergian. Aplikasi ini wajib untuk setiap wisatawan dari Negara atau wilayah tertentu yang terkena penyakit, misalnya Covid-19.. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana impelentasi perlindungan hukum atas kebocoran dari pribadi pengguna aplikasi electronic health alert card ditinjau dari undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Data Pribadi sebegaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Data Pribadi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Konservasi Kawasan Hutan Adat dalam Perdagangan Karbon berdasarkan Paris Agreement dan Implementasinya di Indonesia Aidal Rasyif Nurulhadi; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Land rights by indigenous peoples can be a bulwark against deforestation. Forests officially managed by indigenous peoples and local communities have lower rates of deforestation and larger carbon stocks than forests managed by the government or private parties. In Peruvian Amazonia, for example, recognition of the legality of forests by indigenous peoples and local communities reduces deforestation by 81 percent one year after land tenure certification is issued. However, the recognition of legality has only reached at least a third of the carbon stocks managed by communities in tropical and subtropical countries. Globally, only 10 percent of the world's land is officially recognized as belonging to Indigenous Peoples and local communities, although traditionally the number is far above that. Even less land area of indigenous peoples and local communities is officially registered and recorded. This paper uses a normative juridical approach. The phenomenon under study is associated with related laws or regulations, namely methods that study and research primary legal materials and secondary legal materials. The use of customary forest areas in implementing REDD+ including carbon trading as a form of forest conservation must implement the principle of free, prior, and informed consent (FPIC) to indigenous peoples based on the Cancun Agreement. The Cancun Agreement produces safeguards to be integrated into the laws and regulations of the country that will implement REDD+. The research was conducted using descriptive analytical method. The researcher describes the applicable regulations with legal theories in practice related to the protection of customary forests and the rights of indigenous peoples in carbon trading to address climate change. Abstrak. Hak atas tanah oleh masyarakat adat dapat menjadi benteng pertahanan dalam melawan deforestasi. Hutan yang secara resmi dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dan cadangan karbon yang lebih besar daripada hutan yang dikelola pemerintah atau pihak swasta. Di Amazonia Peru, misalnya, pengakuan legalitas hutan masyarakat adat dan komunitas lokal mengurangi deforestasi hingga 81 persen satu tahun setelah dikeluarkannya sertifikasi kepemilikan lahan. Namun pengakuan legalitas tersebut baru menjangkau setidaknya sepertiga cadangan karbon yang dikelola masyarakat di negara-negara tropis dan subtropis. Secara global, baru 10 persen lahan di dunia yang diakui secara resmi sebagai milik Masyarakat Adat dan komunitas lokal, meskipun secara adat jumlahnya jauh di atas itu. Bahkan lebih sedikit lagi luas lahan masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdaftar dan tercatat secara resmi. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Fenomena yang diteliti dikaitkan dengan hukum atau perundang-undangan terkait, dengan mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan kawasan hutan adat dalam menyelenggarakan REDD+ mencakup perdagangan karbon sebagai bentuk konservasi hutan harus melaksanakan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) kepada masyarakat adat berdasarkan Cancun Agreement. Cancun Agreement menghasilkan safeguards untuk dapat diintegrasikan kedalam peraturan perundang-undangan negara yang akan menyelenggarakan REDD+. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Peneliti menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang terkait dengan perlindungan hutan adat dan hak-hak masyarakat adat dalam perdagangan karbon untuk mengatasi perubahan iklim.

Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dan Implementasinya Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Yang Disebabkan Oleh Pabrik Singkong Di Dusun Singapura,.. Azalia Amran; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Air pollution occurs in Singapura Hamlet, Sumurbandung Village, Cipatat District, West Bandung Regency by cassava factories due to unpleasant odors that arise from solid waste or onggok and noise that occurs during the production process. This cassava factory produces tapioca flour, where most of the people become workers, and is one of the livelihoods to improve the economy. However, there is still a lack of public awareness of the impacts that arise due to air pollution, especially on public health. The purpose of this study is to understand air pollution control based on West Java Provincial Regulation Number 11 of 2006 concerning Air Pollution Control related to aspects of control based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its implementation of air pollution due to waste caused by a cassava factory in Singapura Hamlet, Sumurbandung Village, Cipatat District, West Bandung Regency. The research method used in this research is juridical-normative and the data collection technique used is the library research method, assisted by interviews with related parties and the community. The results of the study concluded that based on the Regional Regulation of West Java Province Number 11 of 2006 concerning Air Pollution Control and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, air pollution control is carried out through prevention, control, and recovery. Control efforts are carried out in the context of preserving environmental functions. Pencemaran udara terjadi di Dusun Singapura, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat oleh pabrik singkong akibat bau tidak sedap yang muncul dari limbah padat atau onggok dan kebisingan yang terjadi saat proses produksi dilakukan. Pabrik singkong ini menghasilkan tepung tapioka, dimana sebagian besar masyarakat menjadi pekerja dan merupakan salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan ekonomi. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang muncul akibat pencemaran udara yang terjadi terutama pada kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengendalian pencemaran udara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dihubungkan dengan aspek pengendalian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan implementasinya terhadap pencemaran udara akibat limbah yang disebabkan oleh pabrik singkong di Dusun Singapura, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, dibantu dengan metode wawancara kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui pencegahan, penanggulamgan, dan pemulihan. Upaya pengendalian dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal Rifka Pratiwi Ardikha Putri; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of internet has changed various conventional methods become more modern, including the field of commerce. Trade with internet technology is referred to as electronic commerce. E-commerce is a non-physical form of modern commerce. One of the obligations of e-commerce actors in Indonesia is to register electronic systems, especially in informal e-commerce that trades through social media. In e-commerce informal, there aren’t many business actors who carry out registration obligations in the electronic system, currently the electronic system operators registered by KOMINFO have only reached 2698 businesses. This figure isn’t comparable to the number of business players e-commerce in Indonesia which reached 26.6 million units. The research method is a normative juridical research method, the primary legal material used is Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The results of this study are that business actors e-commerce required to register electronic systems because business actors e-commerce included in the category of electronic system operators that must be registered and have a trading business license through an electronic system. The implementation of e-commerce informal has not been fully implemented due to several things, namely the lack of clarity regarding the regulation on registration of e-commerce business actors, lack of support for business actors e-commerce informal, injustice in tax collection, and lack of socialization registration obligations to business actors e-Commerce Informal. Abstrak. Perkembangan internet mengubah berbagai macam metode konvensional menjadi lebih modern, termasuk bidang perdagangan. Perdagangan dengan teknologi internet disebut perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce merupаkаn perdаgаngаn modern yаng bersifаt non-fisik. Salah satu kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia adalah melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagai bentuk pencegahan dari permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas e-commerce. Pada E-commerce informal belum banyak pelaku usahanya yang melakukan kewajiban pendaftaran dalam sistem elektronik, saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdata KOMINFO baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya merupakan usaha e-commerce informal. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang mencapai 26,6 juta unit. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha e-commerce wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik sehingga harus terdaftar dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Penerapan terhadap e-commerce informal belum sepenuhnya terimplementasi karena beberapa hal yaitu kurangnya kejelasan terkait pengaturan tentang pendaftaran pelaku usaha e-commerce, kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, ketidakadilan dalam penarikan pajak, dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran kepada para pelaku usaha e-Commerce Informal.

Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan The Kyoto Protocol of 1997 dan Implementasinya di Indonesia Muhammad Syihabuddin; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Indonesia has ratified the Kyoto Protocol of 1997 with Undang-Undang No. 17 of 2004. The Kyoto Protocol is a technical instrument of the Climate Change Convention in reducing greenhouse gases in the atmosphere at a level that does not endanger the earth's climate. As a participating country of the Kyoto Protocol, Indonesia is bound to implement the provisions of the Kyoto Protocol in reducing greenhouse gas emissions. In addition, the negative impact of climate change on Indonesia is another reason why Indonesia must implement the provisions in the Kyoto Protocol. The implementation of the Kyoto Protocol also helps Indonesia to carry out sustainable development. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the regulation of Greenhouse Gas (GHG) emissions according to the Kyoto Protocol of 1997? (2) How is the implementation of greenhouse gas regulation based on the Kyoto Protocol of 1997 in Indonesia? The research uses normative legal methods contained in legal norms such as laws and regulations, conventions, and protocols. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study are: To determine the regulation of greenhouse gas emissions according to the Kyoto Protocol and to determine the implementation of greenhouse gas regulation based on the Kyoto Protocol in Indonesia. Abstrak. Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto 1997 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Protokol Kyoto merupakan instrument teknis dari Konvensi Perubahan Iklim dalam menurunkan gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan iklim bumi. Sebagai negara peserta dari Protokol Kyoto 1997, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan Protokol Kyoto 1997 dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, dampak negatif perubahan iklim terhadap Indonesia menjadi alasan lain mengapa Indonesia harus menerapkan ketentuan di dalam Protokol Kyoto 1997. Dengan diterapkannya Protokol Kyoto 1997 juga membantu Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurut Protokol Kyoto 1997? (2) Bagaimana implementasi pengaturan gas rumah kaca berdasarkan Protokol Kyoto 1997 di Indonesia? Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang terdapat di dalam norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, konvensi, dan protokol. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Mengetahui pengaturan emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto 1997 dan untuk mengetahui implementasi pengaturan gas rumah kaca berdasarkan Protokol Kyoto 1997 di Indonesia.

Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya terhadap PT X di Kecamatan Haurwangi Salsabila Zahra Pebriani; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental protection and management planning is regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One of the factors that can interfere with the preservation of environmental functions is environmental pollution where pollution can come from poor waste management. PT.QL Agrofood, a company engaged in laying hens in Mande District, Cianjur Regency, has not yet met waste management standards and does not have a liquid waste management permit. This study was made to determine the management of liquid waste from chicken farming activities by PT. QL is linked to the Regulation of the Minister of Agriculture Number 31 Ot.140/2/2014 concerning Guidelines for Good Broiler and Layer Chicken Cultivation and to find out the law enforcement against PT. QL which disposes of liquid waste from chicken farming activities. The approach method used in this research is juridical which emphasizes the science of law. And the method of collecting data in this research is using library research or it can be called, by collecting secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. For the fulfillment of secondary data, it is necessary to conduct interviews with related parties. The result of this research is waste management at PT. QL Agrofood is not running well, where in the management of waste produced from chicken farms there is no clarification process and also does not have a Waste Water Management Installation (IPAL) to manage waste into water that is safe for the environment so that the waste produced pollutes the environment. With the violation committed by PT. QL Agrofood then DLH Cianjur and BPLH West Java Province enforce the law by providing administrative sanctions. Abstrak. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup. Salah satu faktor yang dapat mengganggu pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dimana pencemaran dapat berasal dari pengelolaan limbah yang tidak baik. PT.QL Agrofood perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur di Kecamatan Mande kabupaten cianjur ini ternyata belum memenuhi standar pengelolaan limbah serta tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengelolaan limbah cair dari aktivitas ternak ayam oleh PT. QL dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PT.QL yang membuang limbah cair dari aktivitas ternak ayam. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis yang menekankan pada ilmu hukum. Serta metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan atau dapat disebut , dengan cara mengumpulkan data sekunder dimana meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk terpenuhinya data sekunder, maka dibutuhkan wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini ialah pengelolaan limbah yang ada di PT. QL Agrofood tidak berjalan dengan baik, dimana dalam pengelolaan limbah hasil dari peternakan ayam ini tidak ada proses klarifikasi dan juga belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah menjadi air yang aman terhadap lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan mencemari lingkungan. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. QL Agrofood maka DLH Cianjur dan BPLH Provinsi Jawa Barat melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administrative.

Perlindungan Hukum terhadap Konten Audio di Media Sosial Tiktok berdasarkan Wipo Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 dan Implementasinya di Indonesia Syifa Layali Effendy; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. TikTok is the latest popular application in the 2020 era. Indonesia is the largest contributor to the application's users. Based on this phenomenon, many people pour their creative ideas into the content they create in this application. As an application that emphasizes creativity, Tiktok is a platform for those who want to advance their creativity. In advancing creativity, Tiktok provides freedom from various types of choices, namely; 1.) Making video recordings; 2.) Make audio recordings. Video recordings can be in the form of short videos, dance recordings, or cartoon images in contrast to audio or sound recordings where the sound recording is part of the video recording but can be separated from the recording so that the content presented on Tiktok will be separate from the video and audio. However, from this content, there is a gap in the theft of works or fraud in taking audio recordings, making legal actions that can eliminate the moral rights of the owner. In freedom of work, the law also stands to protect the safety of art. Internationally, the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty protects audio intellectual property and its implementation in Indonesia. So with the action there is research on; (1) How do the WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 protect against stolen audio content? (2) How is the solution in Indonesia by implementing legal protection in the 1996 WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty? This research uses a normative juridical approach with data collection techniques in the form of library research. Abstrak. TikTok adalah aplikasi terbaru yang terkenal di era 2020. Indonesia menjadi penyumbang pengguna terbesar aplikasi tersebut. Berdasarkan fenomena ini banyak orang membuat melimpahkan ide – ide kreatif mereka ke dalam konten yang mereka buat di aplikasi ini. Sebagai aplikasi yang mengedepankan kreatifitas, Tiktok menjadikan wadah bagi mereka yang ingin memajukan kreatifitasnya. Dalam memajukan kreatifitas, Tiktok memberikan kebebasan dari berbagai jenis pilihan yaitu; 1.) Membuat rekaman video; 2.) Membuat rekaman audio. Rekaman video dapat berbentuk video pendek, rekaman tarian ataupun gambar kartun berbeda dengan rekaman audio atau suara dimana rekaman suara adalah bagian dari rekaman video tetapi dapat terpisah dari rekaman tersebut sehingga konten yang disajikan dalam Tiktok akan terpisah dari video dan audionya. Namun dari konten tersebut membuat adanya celah terjadinya pencurian karya atau kecurangan dalam pengambilan rekaman audio menjadikan Tindakan hukum yang dapat menghilangkan hak moral sang pemilik. Dalam kebebasan berkarya, hukum juga berdiri untuk melindungi keamanan sebuah kesenian. Dalam dunia internasional, WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 yang melindungi kekayaan intelektual audio dan implementasinya di Indonesia. Maka dengan adanya Tindakan tersebut adanya sebuah penelitian tentang; (1) Bagaimanakah perlindungan WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 terhadap konten audio yang dicuri? (2) Bagaimanakah penyelesaiannya di Indonesia dengan mengimplementasikan perlindungan hukum dalam WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996? Adapun penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung Muhammad Aldiva Raditya Achjar; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Nowadays, the environment has experienced problems, one of which is caused by the activities of the Health Facilities which produce medical waste causing medical waste pollution. Based on this, the problems that can be discussed in this case are: (1) How to control medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Regional-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Material Waste Management Dangerous and Toxic? (2) How is law enforcement against medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Area-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung City ? . The purpose of this thesis research is to find out how to control medical waste pollution based on Permenkes No. 18 of 2020 and law enforcement against medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital is linked to PP No. 101 of 2014. The author in this case uses a research method, namely the normative juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data collection technique is literature study from various sources. And, the data analysis method is qualitative juridical. The results of this study are the control of medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital and its law enforcement refers to the procedures in the Minister of Health Regulation No. 18 of 2020 and PP No. 101 of 2014 and Regional Regulation No. 1 of 2020 in addition to referring to Law no. 32 of 2009 which is certainly because of the basis of all these regulations. Dewasa ini lingkungan hidup sudah mengalami masalah yang salah satunya disebabkan aktivitas Fasyankes yang menghasilkan limbah medis menyebabkan pencemaran limbah medis. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dibahas pada kasus ini yakni : (1) Bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung? . Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis yang dilakukan RS Urip Sumoharjo dihubungkan dengan PP No. 101 Tahun 2014. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yakni metode yuridis normative .Spesifikasi penelitian yakni analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dari berbagai sumber. Dan, metode analisis data yakni yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni pengendalian pencemaran limbah medis oleh RS Urip Sumoharjo dan penegakan hukumnya mengacu pada prosedur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan PP No. 101 Tahun 2014 serta Perda No. 1 Tahun 2020 selain mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 yang pastinya karena dasar dari segala peraturan tersebut.

Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung Shafa Kamilah; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4952

Abstract. Corporations contribute to environmental pollution by not making efforts to manage the waste they produce. Corporations often do not pay attention to environmental conditions in their production and business, causing enormous pollution, both in quantity and quality. At the practical level, many corporations have not managed the waste they produce in accordance with applicable regulations, as has been done by PT. Damai Indah in Bandung District. Where is PT. Damai Indah is a business entity or corporation in the textile industry that manages B3 waste without a permit, causing environmental pollution in the area. Based on Article 59 UUPPLH, that waste management must have a permit which is issued by the minister, governor, or regent/mayor. Meanwhile, waste management carried out by PT. Damai Indah did not comply with the established procedures and did not have a permit, so this case went to court and was decided by Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. This study aims to determine law enforcement on the management of B3 waste without a permit carried out by corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and to determine enforcement the law on the management of B3 waste without a permit by corporations is linked to Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. In compiling this research, the authors used normative juridical methods. Data collection techniques use library research methods using secondary data according to the problem being studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems, namely in law enforcement against waste management without a permit carried out by PT. Damai Indah which is not in accordance with applicable regulations. Sanctions imposed in the form of fines and additional punishment. Based on the applicable rules, the imposition of sanctions for parties who violate them can be in the form of imprisonment, fines and additional punishment. Abstrak. Korporasi memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan dalam produksi dan usahanya, sehingga menimbulkan pencemaran yang sangat besar, baik secara kuantitas maupun kualitas pencemaran. Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan yaitu dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda dan pidana tambahan. Berdasarkan aturan yang berlaku penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ialah dapat berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4960

Abstract. Doxing is a new crime that appears in the digital world. The impact of doxing is; damage to personal reputation because personal data si widely spread on internet, internet-based bullying and sexual harassment, personal data that has the potential to be traded freely, and the stress of a doxing victim causing psychological trauma. This doxing arises because of the increasingly advanced technology. Victims of doxing can actually befall anyone, but journalist are the most victims of this cybercrime. So far, based on the practical level. The settlement of cases of doxing against journalist only reaches the investigation stage, not the court stage. The purpose of this research is to find out how law enforcement deals with cases of doxing journalists and to find out what preventive measures can be taken to prevent this crime. Writing this thesis using a normative juridicial approach and qualitative analysis methods. Data collection techniques based on books, legislation, scientific journals, the internet, and interview which are primary data to complement secondary data. The conclusion of this research are 1) Criminal sanctions for doxing are regulated in Article 67 paragraphs 1-3 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, also regulated in Article 18 paragraphs 1 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. 2) For the preventife efforts made by law enforcement agencies in the form of outreach and providing material about the importance of personal data to educational institutions and also banks. Also, to the public who must participate in protecting their data, so that these criminal acts do not continue to increase. Abstrak. Penyebaran Data Pribadi merupakan kejahatan baru yang muncul di dunia digital. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Penyebaran data pribadi ini muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, Korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis. Selama ini berdasarkan tataran praktiknya penyelesaian kasus penyebaran data pribadi terhadap jurnalis hanya sampai ke tahap penyelidikan tidak sampai ke tahap pengadilan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyebaran data pribadi jurnalis dan untuk mengetahui upaya preventif apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kejahatan ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan buku-buku, perundang-undangan, jurnal karya ilmiah, internet, dan wawancara yang merupakan data primer untuk melengkapi data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sanksi pidana untuk pelaku penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Pasal 67 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juga diatur di dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2) adapun upaya preventif yang dilakukan oleh para badan penegak hukum berupa sosialisasi dan pemberian materi tentang pentingnya data pribadi ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga bank. Juga, kepada masyarakat yang harus ikut serta melindungi data pribadi mereka, agar tindak pidana ini tidak terus bertambah.

Co-Authors A. Harits Nu'man Afriyadi, Hadian Ahmad Faizal Adha Ahya Amalia Deyanti Aidal Rasyif Nurulhadi Ali Firman, Chepi Arinto Nurcahyo Arinto Nurcahyono Atip Latipulhayat Azalia Amran Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri Chepi Ali Firman Dikha Anugrah Dini Dewi Heniarti Efik Yusdiansah Efik Yusdiansyah Eka An Aqimuddin Elfrida Ratnawati Eman Suparman Erni Rohaini Eva Istia Utawi Fathania Mediana Putri Firdaus Muhamad Iqbal Hasanudin, Maulana Hasya Fazni Pratiwi Henry Nadiansyah Agustin Herlan Solehudin Hesti Dwi Astuti Husni Syawali Jejen Hendar Mella Ismelina Farma Rahayu mohamad ihsan ramdani Muhammad Aldiva Raditya Achjar Muhammad Ilman Abidin Muhammad Syihabuddin Neni Sri Imaniyati Nining Nurul Chotidjah Oksidelfa Yanto Pratiwi, Hasya Fazni Ramdani Saepuloh Ratna Sri Suminar Rifka Pratiwi Ardikha Putri Rizki Dwi Widyadhi Rusli K. Iskandar Salsabila Zahra Pebriani Setiawati, Suci Shafa Kamilah Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Susanto Susanto Syifa Layali Effendy Yuzon Sutrirubiyanto Nova

Title Search

Found 15 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies