Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kosmik Hukum Journal of Law and Policy Transformation SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Collegium Studiosum Journal Prosiding University Research Colloquium Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Hukum Inconcreto JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro ANDREW Law Journal Media of Law and Sharia PESHUM
Susilo Wardani
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemberdayaan Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah melalui Pelatihan Paralegal : Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas Susilo Wardani; Ika Ariani Kartini; Ratna Kartika Wati
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 2 (2026): Abdira, April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i2.1696

Abstract

Violence against women and children remains a serious issue in Banyumas Regency, exacerbated by limited legal awareness and inadequate community-based legal assistance capacity. This condition highlights the need for community empowerment through strengthening the role of women’s organizations at the grassroots level. This community service program aims to empower members of Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Banyumas through paralegal training to enhance legal understanding and initial legal assistance capacity for women and children. A participatory approach was employed, including material enrichment, group discussions, group dynamics, and role-playing activities. The results indicate an improvement in participants’ understanding of paralegal concepts, women’s and children’s rights, and basic legal procedures for handling cases of violence. Furthermore, the training increased participants’ readiness to act as initial legal companions and strengthened the organizational role of Nasyiatul Aisyiyah as a community-based legal protection actor. This program contributes to expanding access to justice and reinforcing sustainable legal protection for women and children at the community level.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726

Abstract

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran
Hubungan-hubungan Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Perusahaan Pengelola Rambut dengan Plasma Industri Rambut di Kabupaten Purbalingga Susilo Wardani; Hengky Widhiandono
Kosmik Hukum Vol. 17 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.2320

Abstract

Kemitraan merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor industri. Sebagai contoh adalah pola kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan-hubungan hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul/cabang sebagai plasma didasarkan pada perjanjian kerja sama (kemitraan) yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama dalam bentuk purchases order. Sedangkan hubungan hukum antara pengepul dan buruh plasma ditemukan ada dua pola hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang timbul karena perjanjian kerja sama/kemitraan tetapi dibuat secara lisan dan hubungan kerja antara pengepul dengan buruh plasma yang timbul dari perjanjian kerja karena ada unsur upah borongan, ada jangka waktu tertentu, dan ada unsur perintah dan hubungan diperatas antara bawahan dan atasan.   Kata kunci: Hubungan Hukum, Perusahaan Pengelola Rambut, Buruh Plasma
Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat bagi Perusahaan Terhadap Pekerja yang Di-PHK Atau Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas Susilo Wardani; Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12619

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to analyze the appropriate employment policies for companies in overcoming the problems of workers who have been laid off or laid off due to the COVID-19 pandemic in the Banyumas Regency. This research method is descriptive with a normative juridical research approach, known as a literature approach, and an empirical juridical process is carried out by looking at the reality in practice in the field analyzed qualitatively. The results show that the right employment policy for companies in overcoming the problems of workers who are laid off due to the Covid-19 pandemic refers to the provisions of Article 151 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003, namely that layoffs must be negotiated by employers and trade unions. If it does not result in an agreement, the entrepreneur can only carry out a discharge after determining the industrial relations dispute settlement institution. For laid-off workers, refer to Item f of the Circular of the Minister of Manpower No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. The government, companies, took steps, and labor unions in dealing with laid-off workers, especially in the tourism, entertainment, hotel, restaurant, and industrial sectors, firstly, bipartite or tripartite negotiations to make agreements such as work systems, wages, safety In terms of work and working time, the Manpower Office and MSMEs have held various skills training activities, and provided tax relief incentives for entrepreneurs, relaxation of bank credit, and social incentives for laid-off workers.Keywords: Employment Policy, Termination of Employment, Layoff.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang tepat bagi   perusahaan dalam mengatasi permasalahan pekerja yang di PHK atau dirumahkan akibat pandemi covid 19 di Kabupaten Banyumas. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif  dengan pendekatan penelitian yuridis  normatif  atau dikenal dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada  dalam praktik di  lapangan yang dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat Bagi Perusahaan Dalam Mengatasi Permasalahan Pekerja yang di PHK  ataupun   “Dirumahkan”  Akibat Pandemi Covid 19  merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 yakni PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/pekerja. Apabila tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk pekerja yang dirumahkan  merujuk  pada Butir f Surat Edaran Menaker No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Langkah-langkah  yang Dilakukan Pemerintah , Perusahaan dan Serikat Pekerja dalam mengatasi pekerja yang di PHK/dirumahkan terutama di sektor pariwisata, hiburan, hotel, rumah makan, dan industri, pertama  perundingan baik bipartit atau tripartit untuk melakukan kesepakatan seperti sistem kerja, upah, keselamatan kerja dan waktu kerja ,pihak Dinaker dan UMKM  telah menggelar berbagai kegiatan pelatihan keterampilan,dan pemberian insentif keringanan pajak bagi pengusaha, relaksasi kredit perbankan, dan insentif sosial untuk pekerja yang di PHK/dirumahkan.Kata kunci: Kebijakan Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Dirumahkan
Kelemahan Regulasi Pembatasan Usia Dan Urgensi Sistem Pengawasan Platform Dalam Perlindungan Anak Di Media Sosial Pratiwi, Galuh Wanda; Hidayah, Astika Nurul; Wardani, Susilo; Attamimi, Zeehan Fuad
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1926

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan berbagai manfaat dalam komunikasi dan akses informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan risiko bagi anak berupa paparan konten negatif, kekerasan, pornografi, dan penyalahgunaan layanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan pembatasan usia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak di media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembatasan usia pengguna layanan digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, kelemahan regulasinya, serta urgensi sistem pengawasan platform digital dalam perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan usia dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 masih bersifat administratif karena belum mengatur mekanisme verifikasi usia dan kewajiban pengawasan platform digital secara jelas. Untuk itu perlindungan anak di media sosial memerlukan penguatan regulasi melalui verifikasi usia, pembatasan akses, dan pengawasan platform digital agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.Kata Kunci: media sosial; pembatasan usia; perlindungan anak; platform digital; verifikasi usia Abstract The development of information technology and social media offers various benefits in communication and access to information, but on the other hand, it also poses risks for children in the form of exposure to negative content, violence, pornography, and misuse of digital services. This situation highlights the importance of regulating age restrictions as a form of legal protection for children on social media. This study aims to analyze the regulation of age restrictions for digital service users in Government Regulation Number 17 of 2025, its regulatory weaknesses, and the urgency of a digital platform monitoring system for child protection. The study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through literature review. The results indicate that the regulation of age restrictions in Government Regulation Number 17 of 2025 remains administrative in nature because it does not clearly stipulate age verification mechanisms and digital platform monitoring obligations. Therefore, child protection on social media requires strengthened regulations through age verification, access restrictions, and digital platform monitoring to ensure more effective legal protection.Keywords: social media; age restrictions; child protection; digital platforms; age verification
Analisis Yuridis pemotongan Dana Pada Layanan Jaminan Refund Tiket Melalui Aplikasi KAI Access Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Fadhil Julian Miftahul Huda; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Marsitiningsih
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian elektronik dalam layanan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu layanan tambahan yang ditawarkan adalah Jaminan Refund 100%, yaitu layanan yang memberikan jaminan pengembalian dana sebesar 100% sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, konsumen hanya menerima pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal, sedangkan sisa dana sebesar 25% harus diperoleh melalui mekanisme klaim terpisah kepada Qoala sebagai pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pelaksanaan prestasi dengan manfaat layanan yang diperjanjikan, transparansi informasi mengenai mekanisme pengembalian dana, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan dana pada layanan Jaminan Refund 100% berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta menganalisis bentuk tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pengembalian dana sebesar 75% pada tahap awal dan kewajiban melakukan klaim tambahan untuk memperoleh sisa dana sebesar 25% dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya apabila mekanisme tersebut tidak sesuai dengan informasi dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab memberikan pemenuhan kekurangan dana atau kompensasi atas kerugian konsumen serta menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan transparan mengenai mekanisme pengembalian dana dan keterlibatan pihak ketiga dalam layanan Jaminan Refund 100%.
Legal Certainty and Judicial Uniformity in Interfaith Marriage After Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 Vera Setiawati; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Marsitiningsih
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 2 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v5i2.2578

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia continues to generate legal uncertainty because of the complex relationship between the Marriage Law, the Population Administration Law, constitutional interpretation, and judicial practice. This study examines the development of legal certainty and judicial uniformity following Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The research employs a normative legal method using statutory, case, conceptual, historical, and comparative approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Marriage Law, the Population Administration Law, relevant Constitutional Court decisions, and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The findings show that Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 reaffirmed the constitutional position of religious law in determining marital validity, while Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 strengthened consistency in judicial practice by directing judges not to grant applications for the registration of interfaith marriages. These developments have increased predictability and judicial uniformity, but they have not completely eliminated normative tensions concerning marital validity, administrative registration, judicial authority, and constitutional protection. The study therefore finds that the current legal framework has strengthened formal legal certainty, while substantive legal certainty still depends on greater coherence among statutory provisions, judicial interpretation, and administrative implementation. The study contributes to the legal discourse by distinguishing substantive legal certainty from judicial uniformity in the regulation of interfaith marriage in Indonesia.
Co-Authors Agustinus Supriyanto Anang Supratikno Ani Kusbandiyah Argani, Latif Ari Hernawan Astika Nurul Hidayah Attamimi, Zeehan Fuad Bagus Sarnawa Dewi, Sri Amanda Edwina, Yodia Adriatmi Endah Safitri Ery Charmelita Raska Fadhil Julian Miftahul Huda Haris Aulawi, Muhammad Hengky Widhiandono, M.Si. S.E. Hidayah, Astika Nurul Ika Ariani Kartini, Ika Ariani Latif Argani Latif Argani Latif Argani Lestari, Siti Duwi Mahar, Revintalis Osilia Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih Mudjiyanti, Rina Mudjiyanti, Rina Muhammad Isya, Ibrahim Pangestu, Gema Ramadhanu Ridho Ing Perdana, Rizki Gusti Pitaloka, Wening Galih Pratiwi, Galuh Wanda Purnadi Purnadi Rahtami Susanti Ratna Kartika Wati Ratna Kartikawati Retno Dwiyanti Riyayan, Allan Ardi Saefudin, Yusuf Salas, Maizidah Slamet Suwaryo Slamet Suwaryo Slamet Suwaryo Tegar Adit Saputra Teguh Suroso Vera Setiawati Widodo, Selamat Windiarti, Lisa Yusuf Bagus Febrianto Zenita Putri, Fiska