Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 838/PDT.G/2022/PN JKT.SEL) Wahdatul Dea Saputri; Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani; Zeehan Fuad Attamimi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24485

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan ruang publik memperluas potensi terjadinya pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam praktiknya, gugatan pencemaran nama baik sering menghadapi persoalan pembuktian kerugian immateriil dan hubungan kausalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur PMH dalam sengketa pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 838/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur PMH tidak terpenuhi secara memadai karena tindakan Para Tergugat didasarkan pada adanya laporan kepolisian terkait dugaan kerugian yang mereka alami. Selain itu, unsur kerugian dan hubungan kausalitas tidak dapat dibuktikan karena terdapat ketidaksesuaian antara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang didalilkan mengalami kerugian, serta tidak terbukti adanya hubungan kausal yang memadai antara pernyataan Para Tergugat dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat. Berdasarkan doktrin PMH dalam arti luas dan Teori Kausalitas Adequat, tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dalam ranah perdata mensyaratkan pembuktian yang jelas mengenai pelanggaran hak, kerugian, dan hubungan kausalitas.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECOND YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP Karlina Putri; Susilo Wardani; Selamat Widodo; Marsitiningsih Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24563

Abstract

Praktik jual beli mobil second di masyarakat masih banyak dilakukan berdasarkan perjanjian lisan dengan mengandalkan hubungan kepercayaan antar para pihaktanpa dibuat perjanjian tertulis. Kondisi tersebutberpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli mobil second yang dilkukan secara lisan serta akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan mix method yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil second dilakukan atas dasar kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut tetap sah karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatasehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Wanprestasi terjadi ketika perantara tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan mobil kepada pemilik kendaraansesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi dan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penyelesaian melalui kesepakatan pembayaran kewajiban secara bertahap kepada pemilik kendaraan.