Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Edukasi Perundungan Siber Melalui Permainan Peran di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Minas Kabupaten Siak Rianita, Dian; Husna, Khuriyatul; Yandra, Alexsander; Ramadhan Arfi, Ridho; Suratmi, Suratmi; Sihombing, Alentina
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.926

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perundungan siber (cyberbullying) kepada siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Minas Kabupaten Siak.  Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk menekan kasus-kasus perundungan media sosial (Cyberbullying) yang akhir-akhir ini semakin meningkat di kalangan remaja. Dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi dan bermain peran, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan contoh-contoh bentuk cyberbullying dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada saat observasi awal ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum memahami tentang perundungan siber, bentuk dan dampaknya. Sebagai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, siswa-siswi SMAN 2 Minas dapat lebih memahami bahaya perundungan siber dan dapat menghindarinya dengan cara yang tepat. Peningkatan pengetahuan ini diketahui dari hasil penyebaran google form pada akhir kegiatan PKM. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi sekolah untuk melakukan upaya berkesinambungan terkait pencegahan perundungan siber.
Nilai-Nilai Budaya Melayu Riau pada Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Zulkifli, Afni; Sari, Fara Merian; Prihati, Prihati; Rianita, Dian
International Journal of Demos (IJD) Volume 4 Issue 3 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i3.335

Abstract

AbstractThe serious global problem facing mankind today is climate change which requires adaptation and mitigation efforts. The purpose of this study was to determine the values contained in the Riau Malay Teaching Guide in relation to climate change mitigation policies. This study uses a qualitative method with an analytical approach to popular culture documents recorded by Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu (TAM) which has been designated as an intangible cultural heritage (WBTB) of Indonesia, with other main data sources observation and interviews with relevant sources. The writing uses a post-critical ethnographic approach, which has the principle of elevating the emic perspective of local culture in the midst of ethical goals and perspectives, namely climate change mitigation policies. Found various values in TAM that are relevant to the implementation of climate change mitigation policies, especially in forest and land fire control activities; the value of local wisdom in Malay teaching and learning is very universal; and there are obstacles because TAM is not a binding formal policy. This research contributes to anthropology in relation to administrative science. Especially finding the novelty of the role of local wisdom in the process and implementation of public policies for climate change mitigation.Keywords:  Riau Malay Culture, Tunjuk Ajar Melayu, Climate Change Policy AbstrakPerubahan iklim menjadi permasalahan global yang serius dihadapi umat manusia yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi. Kajian ini guna mengetahui kandungan nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu Riau dalam kaitannya dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen budaya popular catatan Tenas Effendy, yakni Tunjuk Ajar Melayu (TAM) yang telah ditetapkan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, dengan sumber data utama lainnya observasi dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Adapun penulisan menggunakan pendekatan etnografi post kritis dalam hal ini kajian terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim. Ditemukan berbagai nilai-nilai dalam TAM yang relevan dengan implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim khususnya pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; nilai kearifan lokal dalam tunjuk ajar Melayu bersifat sangat universal; dan terdapat hambatan karena TAM bukan kebijakan formal yang mengikat. Penelitian ini berkontribusi terhadap antropologi dalam kaitannya dengan ilmu administrasi. Terutama menemukan kebaruan peran kearifan lokal pada proses dan implementasi kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim.Kata Kunci: Budaya Melayu Riau, Tunjuk Ajar Melayu, Kebijakan Perubahan Iklim
Dampak Kebijakan Moratorium Pemberian Izin Baru Di Sektor Perkebunan Terhadap Tata Kelola Lahan Di Provinsi Riau Bahri, Usman; Rianita, Dian; Zefron, Zefron; Muharni, Muharni; Zuhdi, Sulaiman
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).25509

Abstract

Moratorium terhadap izin baru di sektor perkebunan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengelolaan lahan dan tantangan ekologi yang timbul akibat perluasan perkebunan yang luas, terutama perkebunan kelapa sawit. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap tata kelola lahan di Provinsi Riau, wilayah yang dikenal memiliki kepadatan perkebunan kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Metodologi kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis dokumen, evaluasi kebijakan, dan tinjauan literatur ilmiah terkini. Hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moratorium terutama dipengaruhi oleh lima indikator kritis: kejelasan isi regulasi, tingkat sosialisasi regional, dukungan dari lembaga lokal, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta tingkat kepatuhan entitas bisnis terhadap larangan izin baru. Kebijakan ini telah secara efektif mengurangi beberapa aspek pertumbuhan perkebunan; namun, tantangan substansial tetap ada, termasuk ketidakkonsistenan regulasi, koordinasi antarlembaga yang tidak memadai, dan keterlibatan masyarakat lokal yang terbatas. Studi ini menyarankan bahwa kebijakan moratorium akan lebih efektif jika didukung oleh peningkatan kapasitas institusional, keterbukaan tata kelola, dan integrasi menyeluruh data izin lintas sektor.