Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Agribisnis Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Agro Ekonomi Analisis Kebijakan Pertanian Forum Penelitian Agro Ekonomi WARTAZOA Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences JEPA (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis) Economics and Finance in Indonesia JURNAL PANGAN Jurnal Agro Ekonomi Analisis Kebijakan Pertanian Jurnal Ekonomi Indonesia
Pantjar Simatupang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences Veterinary

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Sektor Pertanian (Pendekatan Analisis Input-Output) Simatupang, Pantjar; Friyatno, Supena
Jurnal Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v34n1.2016.1-15

Abstract

EnglishThis study aims to estimate quantitative impacts of fuel price adjustment on prices of agribusiness inputs and outputs, inflation and household expenditures, farm profitability and farmers’ welfare as well as Gross Domestic Products form agriculture sector as the key parameters in designing policies related with fuel price adjustment to be conducted by the Government in the future. This study applies an Input-Output analysis (National Input-Output Table 2005). Micro agribusiness survey was also conducted to check validity of the macro secondary data. The Input-Output analysis shows if fuel price is raised by 100% then the agribusiness profitability will decrease by around 0.095–0.142% for food and horticulture farms, 0.052–0.141% for estate crops farms, 0.537-0.756% for livestock farms and 0.058–0.223% for post-harvest and processing business. Inflation elasticity is 0.044%. If the fuel price is raised by 1% then inflation will increase by 0.044%. Inflation rate can be seen as the increase in the household cost of living if there is no change in quantity of the consumption. Accordingly, if the fuel price is indeed must be increased to reduce the budget expense of the fuel subsidy and to improve energy use efficiency then it should be conducted gradually, say 10% per occasion, such that it would not have significant impacts on agricultural performance as well as farmers’ and rural people’s welfare. It is regrettable to see the historical experience that the government tends to postpone adjusting the fuel price, perhaps for political reason, but in the end has to rise fuel price sharply causing significant negative impacts on agricultural performances as well as farmers’ welfare.IndonesiaPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh dugaan dampak perubahan harga BBM terhadap harga sarana, prasarana, dan hasil usaha pertanian, serta kinerja sektor pertanian yang merupakan parameter kunci dalam perumusan kebijakan terkait dengan penyesuaian harga BBM yang kemungkinan besar masih akan harus dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah analisis input-output (Tabel IO Nasional tahun 2005). Survei mikro usaha pertanian juga dilakukan sebagai validasi kelogisan hasil analisis IO. Analisis input-output menunjukkan bahwa apabila harga BBM ditingkatkan 100% maka profitabilitas usaha akan menurun sekitar 0,095–0,142% untuk usaha tanaman pangan dan hortikultura, sekitar 0,052–0,141% untuk usaha perkebunan, sekitar 0,537–0,756% untuk usaha peternakan, dan sekitar 0,058–0,223% untuk usaha pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Elastisitas inflasi terhadap harga BBM adalah 0,044%. Apabila harga BBM ditingkatkan 1%, inflasi akan meningkat 0,044%. Inflasi dapat pula dipandang sebagai peningkatan biaya hidup atau pengeluaran konsumsi penduduk bila tidak ada perubahan kuantitas konsumsi. Oleh karena itu, kalau memang harus dilakukan guna mengurangi beban anggaran subsidi dan mendorong efisiensi penggunaan energi, kebijakan penyesuaian harga BBM sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya 10% tiap kali peningkatan, sehingga dampaknya tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja sektor pertanian maupun terhadap kesejahteraan petani dan penduduk perdesaan secara umum. Namun, pengalaman dari masa lalu menunjukkan bahwa pemerintah cenderung menunda-nunda kenaikan harga BBM, barangkali karena alasan politik, sehingga terpaksa melakukan kenaikan harga BBM secara tajam dan dampaknya terhadap kinerja usaha pertanian dan kesejahteraan petani pun akan besar.
Sources of Major Agricultural Export Earnings Stability in Indonesia Simatupang, Pantjar
Jurnal Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1988): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v7n1.1988.47-60

Abstract

IndonesianStabilitas penerimaan ekspor adalah penting untuk mengurangi premi resiko bagi eksportir. Oleh karena itu, stabilitas penerimaan ekspor dapat mempengaruhi volume ekspor, dan selanjutnya tingkat produksi. Stabilitas penerimaan ekspor juga penting bagi pemerintah dalam mengelola cadangan devisa. Stabilitas penerimaan ekspor juga mempengaruhi tingkat nilai tukar. Oleh karena itu, pemahaman akan sumber penyebab ketidakstabilan penerimaan ekspor adalah sangat penting, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Dalam penelitian ini dibahas sumber ketidakstabilan penerimaan ekspor dari empat komoditi ekspor utama Indonesia yaitu karet, kopi, kelapa sawit, dan teh dengan mempergunakan sidik ragam. Komoditi yang paling tidak stabil nilai ekspomya adalah karet dan kopi. Sumber utama ketidakstabilan penerimaan dari ekspor karet adalah harga internasional selama periode 1976-1985. Harga internasional merupakan sumber utama ketidakstabilan dari ekspor kopi pada periode 1976-1980. Namun, pada periode 1981-1985 volume eksporlah yang menjadi sumber utama ketidakstabilan. Kelapa sawit dan teh sama seperti ketidakstabilan pada kopi.EnglishExport earning stability is important for exporters to reduce risks premium. Hence, it may affect the volume of export and then production. For the government export earning stability is important in managing its foreign exchange reserve. Export earning stability may also affect the prevailing exchange rate. Understanding the causes of export earning instability will be useful in taking appropriate policies for the export earning stabilization. This paper decomposes the export earning sources of instability of four Indonesia major agricultural export commodities: rubber, coffee, palm oil, and tea using variance analysis. The most unstable is rubber export and followed by coffee. The main source of instability for rubber is international price for the 1976-1985 period. Price was the main source of instability for coffee during the 1976-1980 period. But in the 1981-1985 period, quantity is the main source of export earning instability. Palm oil and tea follow the same pattern with coffee.
DAMPAK KREDIT PROGRAM KKPE DALAM PENGEMBANGAN USAHA TERNAK SAPI DI TINGKAT PETERNAK DI JAWA TENGAH Dahri Dahri; Parulian Hutagaol; Hermanto Siregar; Pantjar Simatupang
Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol. 12 No. 2 (2015): Vol.12 No. 2, Juli 2015
Publisher : School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1037.981 KB) | DOI: 10.17358/jma.12.2.115

Abstract

The impact of energy and food security credits (KKPE) to the cattle farming performance at the farm level is importan tto be studied related to improving the welfare of the cattle farmers and also the achievement of self-sufficiency in food, especially meat self-sufficiency.  The number of KKPE distributed since 2007, continued to increase from year to year, but the performance of the livestock subsector is not yet fully accordance with the expectations.  Therefore, the objective of  this study is to analyze the impact of KKPE to the number of cattle owned by the farmer, employment and income of the cattle farming.  The main data used are primary data collected through interviews using a questionnaire to124 cattle farmers recipient and non recipientKKPE in Central Java and determined using purposive sampling method.  Results ofthe study usingLinear regression models of the ordinary least squares (OLS) approach indicates that KKPE provide a positive influence on the number of cattle owned by farmers, employment and income of the cattle farming where the influence of  the KKPE are all significant except for the impact on business income of cattle.  Thus, in order to encourage the improvement of the welfare of farmers and the achievement of self-sufficiency in meat, KKPE needs to be developed with the control the credit delivery system is able to provide incentives for farmers to continue to expand its cattle farming.Keywords:  Cattle farmer, impact of the KKPE, KKPE Credit program, OLSABSTRAKDampak kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) terhadap kinerja usaha sapi di tingkat peternak merupakan hal yang penting untuk dikaji terkait dengan upaya peningkatan kesejahateraan peternak dan juga pencapaian swasembada pangan, khususnya swasembada daging.  Nilai KKPE yang disalurkan sejak tahun 2007, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kinerja subsektor peternakan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.  Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak KKPE terhadap jumlah sapi yang dipelihara, penyerapan tenaga kerja serta pendapatan usaha sapi peternak.  Data utama yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan  melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner pada 124 peternak sapi penerima dan non penerima KKPE di Jawa Tengah dimana sampel peternak tersebut ditentukan dengan menggunakan metode  purposive sampling.  Hasil studi dengan menggunakan Model Regresi Linier Sederhana  (Linear regression models of the ordinary least square (OLS) approach) menunjukkan bahwa KKPE memberikan pengaruh yang positif terhadap jumlah sapi yang dimiliki peternak, penyerapan tenaga kerja. Pengaruh tersebut semuanya signifikan, kecuali untuk dampaknya terhadap pendapatan usaha sapi.  Dengan demikian, untuk dapat mendorong peningkatan kesejahteraan peternak dan pencapaian swasembada daging, KKPE perlu terus dikembangkan dengan pengendalian pada sistem penyaluran kredit yang mampu memberikan insentif bagi peternak untuk terus mengembangkan usahanya.Kata kunci:  Kredit program KKPE, dampak KKPE,  peternak sapi, OLS
IMPACT OF TRANSPORTATION COSTS AND INFRASTRUCTURE QUALITY ON INDONESIAN IMPORTS Tanti Novianti; Yusman Syaukat; Mangara Tambunan; Pantjar Simatupang
Economic Journal of Emerging Markets Volume 5 Issue 2, 2013
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.vol5.iss2.art1

Abstract

AbstractThis article investigates the impact of sea and air transportation cost, as well as infrastructure quality, to Indonesia’s import. Employing a panel regression model to seek for the answer, the paper find that cost reduction for sea transportation has greater impact on the Indonesia’s import volume compared to the air transportation. This paper also finds that Indonesia’s infrastructure quality has a significant positive impact on Indonesia’s import. The quality of ports, roads, and Linear Connectivity International Shipping (LSCI) are significant factors affecting import volume by sea transportation mode. Meanwhile, import volume by air transportation is significantly affected by the quality of the roads and airports.Keyword: Transportation costs, sea and air transportation infastructure qualities, volume of importJEL classification numbers: D24, H54, F13AbstrakPaper ini menyelidiki pengaruh biaya transportasi laut dan udara dan kualitas infrastruktur erhadap impor Indonesia. Dengan menggunakan model regresi data panel, paper ini menemukan bahwa koefisien biaya transportasi untuk impor menggunakan transportasi laut lebih besar dibandingkan melalui udara. Dengan kata lain, turunnya biaya transportasi laut memiliki dampak yang lebih besar pada volume impor Indonesia dibandingkan melalui transportasi udara. Kualitas infrastruktur Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan terhadap impor. Kualitas pelabuhan, jalan, dan Linear Connectivity International Shipping (LSCI) merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi impor Indonesia melalui moda transportasi laut. Sementara itu, volume impor melalui moda transportasi udara dipengaruhi signifikan oleh kualitas jalan dan bandara udara. Kata kunci: Biaya transportasi, kualitas infrastruktur laut dan udara, volume impor JEL classification numbers: D24, H54, F13
Perkiraan Dampak "Tragedi Bali 12 Oktober 2002" Terhadap Sektor Pertanian Pantjar Simatupang; Nizwar Syafa’at; Saktyanu K. Dermoredjo
Jurnal Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v20n2.2002.24-39

Abstract

English"Bali Tragedy" incident was an international security-politic turbulence, so that it became a disturbing factor toward national economy, especially in Bali and its surroundings. The most directly affected sectors by "Bali Tragedy" were sectors which had high external dependency and also sensitive to security and politic stability, such as tourism, rupiah value, capital market, investment, and international trade. The direct impacts then affected other sectors so that all sectors and regions were also affected. The results of the analysis by using Input-Output model show that "Bali Tragedy" caused national Gross Domestic Product (GOP) decrease by 0.30 up to 3.70 percent from the target of 4 percent, so that the GOP was only about 3.26 up to 3.70 percent in 2002. The potential impacts on agricultural sector was assessed to decre~se its growth rate by 0.65 up to 0.26 percent from of the target of 1.08 percent, so that it was only about 0.42 up to 0.82 percent in 2002. The most severely hit subsector was livestock, especially slaughtering. In 2003, "Bali Tragedy" is anticipated to decrease the growth rate of national GOP by 0. 89 up to 1.48 percent from the target of 5 percent, become only about 3.5 up to 4 percent The impacts on agricultural sector is estimated to cause the decrease of its growth rate by 0. 78 up to 1. 31 percent from the target of 1. 35, become 0.04 up to 0.56 percent in 2003. The results of the analysis recommend that the government should prioritize tourism sector recovery after Bali bomb tragedy.Indonesianlnsiden "Tragedi Bali" merupakan gejolak keamanan-politik berdimensi internasional sehingga menjadi faktor disturban terhadap perekonomian nasional, utamanya di Bali dan sekitarnya. Sektor-sektor yang paling langsung dan paling terpengaruh oleh "Tragedi Bali" tersebut ialah sektor yang paling tinggi tingkat ketergantungan eksternalnya (high external dependency) dan peka pula terhadap stabilitas keamanan dan politik seperti: pariwisata, nilai rupiah, pasar modal, investasi dan perdagangan internasional. Dampak langsung tersebut selanjutnya merambat dan menyebar ke sektor-sektor lain sehingga seluruh sektor dan kawasan turut terpengaruh. Hasil analisis dengan menggunakan model Input-Output menunjukkan bahwa "Tragedi Bali" mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi (GDP) nasional pada tahun 2002 menurun sekitar 0,30 persen hingga 0,74 persen dari target 4 persen, sehingga menjadi sekitar 3,26 persen hingga 3, 70 persen. Dampak potensial terhadap sektor Pertanian dan Peternakan diperkirakan menyebabkan laju pertumbuhan menurun antara 0,65 persen hingga 0,26 persen dari target 1,08 persen, sehingga menjadi sekitar 0,42 persen hingga 0,82 persen pada tahun 2002. Subsektor yang paling terpukul ialah Peternakan utamanya usaha pemotongan hewan. Pada tahun 2003, "Tragedi Bali" diperkirakan akan menyebabkan laju pertumbuhan GOP nasional menurun antara 0,89 persen hingga 1 ,48 persen dari target 5 persen sehingga menjadi sekitar 3,5 persen hingga 4 persen. Dampak terhadap sektor Pertanian dan Peternakan pada tahun 2003, diperkirakan dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan antara 0.78 persen hingga 1,31 persen dari target 1, 35 persen sehingga menjadi antara 0,04 persen hingga 0,56 persen. Hasil analisis ini merekomendasikan agar pemerintah segera memulihkan sektor parawisata akibat tragedi bom Bali.
Dampak Alokasi Bantuan Modal dan Tenaga Kerja Keluarga terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Nusa Tenggara Timur Ferdy Adif I. Fallo; Bonar Marulitua Sinaga; Sri Hartoyo; Pantjar Simatupang
Jurnal Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v36n2.2018.113-134

Abstract

English East Nusa Tenggara is the province with the highest poverty prevalence in Indonesia. One of the government's efforts to overcome poverty in the area is the capital assistance program for farm households. This research aimed to analyze the impacts of capital support and household labor allocation on the welfare of farm households in East Nusa Tenggara. The survey for data collection was conducted from in South Central Timor and Kupang Regencies of East Nusa Tenggara Province February to July 2017 with samples of 118 farmer households. Data analysis was conducted by developing an econometric simulation model based on farm-household economic theory. The results showed that increasing capital aid allocation for livestock business decreased the welfare, but increasing investment for livestock business, allocation of capital support for nonfarm business, and allocation of family labor for nonfarm business in single case had an impact on improving the welfare of farmer's household. The best combination consisted of increasing investment for livestock business, allocation of capital support for nonfarm business, and family labor allocation for nonfarm business. Increasing the allocation of family labor for nonfarm business is an important policy because it singly or in combination had an impact on improving the welfare of farm households.IndonesianNusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan prevalensi kemiskinan tertinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di daerah tersebut adalah program bantuan modal kepada rumah tangga petani. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi bantuan modal dan tenaga kerja rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga petani. Survei pengumpulan data dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Februari hingga Juli 2017 dengan sampel sebanyak 118 rumah tangga petani. Analisis dilakukan dengan membangun model simulasi ekonometrik berbasis teori ekonomi rumah tangga petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi bantuan modal untuk usaha ternak menurunkan kesejahteraan, namun peningkatan investasi untuk usaha ternak, alokasi bantuan modal untuk usaha non pertanian, dan alokasi tenaga kerja keluarga untuk usaha non pertanian secara tunggal berdampak meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Kombinasi terbaik ialah kombinasi peningkatan investasi untuk usaha ternak, alokasi bantuan modal untuk usaha nonpertanian, dan alokasi tenaga kerja keluarga untuk usaha nonpertanian. Peningkatan alokasi tenaga kerja keluarga untuk usaha nonpertanian merupakan kebijakan yang cukup penting karena secara tunggal maupun kombinasi berdampak meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani.
Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah nFN Sumedi; Pantjar Simatupang; Bonar M. Sinaga; Muhammad Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v31n2.2013.97-113

Abstract

EnglishEffectiveness of agricultural development program is interesting along with its unfinished program targets, such as food security, strategic commodities self-sufficiency, regional autonomy. This study aims to analyze impacts of deconcentration fund, assistance task, and local government budget for agricultural sector on Regional Gross Domestic Product (RGDP) enhancement and labor absorption. This study uses panel data at provincial from 2005 to 2010. Analysis method employed in this study was a 2-SLS approach. The results reveal that government budget allocation is not effective in creating added value for agricultural sector. Based on its elasticity and multiplier value, deconcentration fund is more effective than those of local government bugdet for agricultural sector.  Positive relationship between RGDP and employment enables autogrowth in agricultural sector.  Improving budget effectiveness is the key to agricultural development success. Related with autonomy and strategic role of agricultural sector, it is necessary to reexamine the decentralization of this sector especially food security, diversification, and strategic food distribution. Budget effectiveness enhancement could be implemented through a synergy from program planning to its implementation and/or clear separation of tasks and responsibility. A good master plan and a good blueprint are prerequisites for integrated development program between the central and local governments.IndonesianIsu tentang efektivitas program pembangunan pertanian makin penting untuk dibahas, dalam situasi banyaknya target program pembangunan pertanian yang belum tercapai, seperti ketahanan pangan, swasembada pada komoditas strategis, dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan  serta APBD sektor pertanian dalam meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data  panel tingkat  provinsi, tahun 2005-2010. Analisis menggunakan metode estimasi panel data instrumental variable 2sls. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah memiliki efektivitas yang rendah dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian. Secara relatif, dari nilai elastisitas maupun nilai multiplier pengeluaran pemerintah, efektivitas dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan APBD sektor pertanian. Hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya autogrowth pada sektor pertanian. Peningkatan efektivitas anggaran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan otonomi dan peran strategis sektor pertanian, perlu ditelaah kembali posisi sektor pertanian sebagai urusan yang diserahkan kepada daerah, terutama yang menyangkut aspek ketahanan pangan, diversifikasi, dan distribusi pada komoditas strategis. Upaya meningkatkan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan sinergi mulai dari perencanaan sampai implementasi program dan/atau pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keberadaan masterplan dan blueprint yang baik dapat membantu terwujudnya program pembangunan yang padu antara pusat dan daerah.
Outlook Indikator Makro Global dan Sektor Pertanian 2016-2019 Muhammad Maulana; Pantjar Simatupang; Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.151-169

Abstract

Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.
Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali Herlina Tarigan; Pantjar Simatupang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.103-117

Abstract

Di Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya.
Agricultural Development Policy Strategies for Indonesia : Enhancing the Contribution of Agriculture to Poverty Reduction and Food Security I Wayan Rusastra; nFN Sumaryanto; Pantjar Simatupang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n2.2005.84-101

Abstract

IndonesianTujuan penulisan paper ini adalah mendeskripsikan status ketahanan pangan nasional, kebijakan stra-tegis terkait dalam pengentasan kemiskinan, dan kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Dalam satu dasa warsa terakhir ini, terdapat indikasi instabilitas ketahanan pangan yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan ketergantungan impor pangan. Peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan pedesaan diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan aksesibilitas dan ketahanan pangan rumah tangga. Sedikitnya terdapat empat program pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan, yaitu pengadaan beras bersubsidi, program padat karya, program pemberdayaan usaha mikro/ kecil/menengah, dan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak untuk golongan miskin. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, kebijakan pembangunan pertanian berikut ini perlu dipertimbangkan, yaitu : (1) Perluasan spektrum pengembangan irigasi dengan sasaran peningkatan produktivitas lahan beririgasi; (2) Pembaharuan arah kebijakan sebelumnya dalam rangka mengatasi kendala penawaran/produksi pertanian; (3) Reformulasi kebijakan proteksi harga melalui pembatasan impor, penegakan hukum, dan mengkaitkan program beras untuk  masyarakat miskin dengan program pengadaan gabah oleh pemerintah; (4) Mendorong diversifikasi pertanian dengan menjamin ketersediaan, akssessibilitas, dan perbaikan faktor pendukung pengembangan komoditas non-beras; dan (5) Ratifikasi perlakuan khusus (special product) bagi komoditas pertanian strategis, dan kembali kepada regulasi awal AoA-WTO berdasarkan pada komitmen dan Skedul XXI.EnglishThe objectives of the paper are to describe the state of national food security, related strategies for poverty eradication, and the respective policies on agricultural development for the benefit of the people. Over the last decade, the achievement of national food security depended on imports, indicating the instability of food security. The improvement of agricultural and rural development will contribute greatly to better food accessibility and a higher food security status of the population. There are at least four main government programs aimed at helping the poor, i.e. the provision of subsidized rice, public work programs, the empowerment program for micro-small-and medium enterprises, and low-income assistance funds to alleviate the burden of the poor. To strengthen food security and to eradicate the poverty, the following agricultural development policies should be taken into account, i.e.:  (1) The widening of the irrigation development spectrum with the main objective of improving irrigation productivity;  (2) To complete reversing the previous policy direction in order to eliminate agricultural supply constraint;  (3) The reformulation of price support policy implementing rice import through prohibition, strong law enforcement, and to integrate the rice program for the poor with the government procurement floor price policy;  (4) To enhance agricultural diversification through the availability, accessibility, and improvement of the supporting factors for non-rice commodities; (5) The ratification of special products for agricultural strategic commodities, in addition to return with the initial AoA-WTO regulation based on the commitment and Schedule of XXI
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Adreng Purwoto, Adreng Ali Susmiadi Bonar M Sinaga Bonar M. Sinaga Bonar Marulitua Sinaga Bonar Marulitua Sinaga Dahri Dahri Dermoredjo, Saktyanu K. Djatiharti, Arti Effendi Pasandaran Effendi Pasandaran, Effendi Erizal Jamal Erizal Jamal Faisal Kasryno Ferdy Adif I. Fallo Friyatno, Supena Hartoyo Hartoyo Herlina Tarigan HERLINA TARIGAN Hermanto Siregar Husni Malian I Wayan Rusastra Isdijoso, Brahmantio Kasryno, Faisal lrawan, Bambang M. H. Togatorop M. H. Togatorop, M. H. Mangara Tambunan Mardianto, Sudi Maulana, Mohamad Muhammad Firdaus Muhammad Maulana nFN Sumaryanto nFN Sumedi Nizwar Syafa'at Nizwar Syafa'at Nizwar Syafa’at Parulian Hutagaol Prajogo U Hadi Prajogo Utomo Hadi Purwoto, Adreng Rachman, Handewi P.S. Reni Kustiari Rusastra, I Wayan Saktyanu K. D., Saktyanu K. D. Saktyanu K. Dermoredjo Situmorang, Jefferson Sri Adiningsih Sri Hartoyo Sri Hartoyo Sudi Mardianto Susilowati, Sri Hery Syafa'at, Nizwar Syafa'at, Nizwar Syafa’at, Nizwar Syafa’at, Nizwar Tanti Novianti Tarigan, Herlina Tri Pranadji Yusman Syaukat