Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Agribisnis Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Agro Ekonomi Analisis Kebijakan Pertanian Forum Penelitian Agro Ekonomi WARTAZOA Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences JEPA (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis) Economics and Finance in Indonesia JURNAL PANGAN Jurnal Agro Ekonomi Analisis Kebijakan Pertanian Jurnal Ekonomi Indonesia
Pantjar Simatupang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences Veterinary

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Pantjar Simatupang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.1-18

Abstract

EnglishAn effective and efficient national food security strategy and policy can only be formulated using an appropriate paradigm. Food security paradigm evolves as food security context changes and in line with development of scientific understanding of the issue. This paper discusses evaluation of the food security paradigm and their application in designing strategy and framework of food security policy in Indonesia. It is shown that the national food sufficiency-oriented policy belongs to the food availability approach which has been empirically proven can not assure household or individual food security. The more appropriate paradigm is the food entitlement approach. Based on this paradigm, national food security strategy and policy should be designed comprehensively that includes food availability, access and utilization dimensions, and risk mitigation related to the three dimensions in an integrated macro-micro scale.IndonesianStrategi kebijakan ketahanan pangan nasional yang efektif dan efisien hanya dapat dirumuskan bila didasarkan pada paradigma yang tepat. Paradigma ketahanan pangan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks permasalahan dan perkembangan pemahaman ilmiah. Tulisan ini menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Diungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan termasuk ketegori paradigma pendekatan pengadaan pangan (food availability approach) yang secara empiris terbukti tidak menjamin ketahanan pangan keluarga atau individu. Paradigma yang lebih sesuai ialah pendekatan perolehan pangan (food entitlement approach). Untuk itu perlu disusun kebijakan komprehensif yang mencakup dimensi pengadaan, akses dan penggunaan pangan serta mitigasi atas risiko ketiga dimensi tersebut dalam skala makro-mikro terpadu.
Konsep Modernisasi dan Implikasinya terhadap Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tri Pranadji; Pantjar Simatupang
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v17n1.1999.1-13

Abstract

EnglishAs a respons to meet globalization challenges in the 21st century, agricultural modernization is considered as agribusiness adjustment process to the latest development of science and technology. In other words, agricultural modernization can be seen as ''cathing-up" process of less developed agriculture toward converging stage of agricultural development between countries or between regions within a country. Without being realized, "modernization" and "development" are often treated as too different concepts. Agricultural modernization is not always in-line with even sometimes inhibits agricultural development. Accordingly, agricultural modernization must be planned, managed, and controlled to make it in harmony with and hence condusive for agricultural development. This implies that agricultural modernization must be treated as an instrument of agricultural development. The agency for agricultural research and development (AARD) plays strategic roles for that purpose. Accordingly, the AARD should change its research strategy from "supply side approach" to "client oriented approach". The AARD programs should include three main activities: research intelligence, link and match, and intitutional coordination. IndonesianDipandang dari konsepsi untuk menghadapi tantangan globalisasi abad 21, modernisasi pertanian merupakan suatu proses transformasi (pembaharuan) sektor agribisnis sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan masa kini (up to date) temu dan teknologi serta lingkungan strategis. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian dapat dipandang sebagai proses untuk mensejajarkan tahapan pembangunan pertanian kita dengan pembangunan pertanian di negara-negara maju, yang sekaligus juga pemacuan dan pensejajaran pembungan antar wilayah provinsi, Walaupun kurang disadari secara kritis, modernisasi dan pembangunan hingga kini masih merupakan dua konsep yang berbeda. Modernisasi pertanian yang berjalan hingga dewasa ini tidak selalu seiring dengan pembangunan, dan (dalam beberapa hal) malah dapat berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Oleh karena itu modernisasi pertanian tersebut haruslah direncanakan, dikelola dan dikendalikan sehingga seiring dan kondusif dengan pembangunan pertanian. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian harus dijadikan sebagai instrumen pembangunan pertanian. Badan Litbang Pertanian memegang peranan strategis dalam upaya menjadikan modernisasi pertanian sebagai instrumen pembangunan pertanian. Untuk mengisi peran strategis yang diembannya dalam pembangunan pertanian maka Badan Litbang Pertanian disarankan merubah strateginya dari pendekatan produksi Iptek (supply side approach) menjadi pendekatan klien (client oriented approach). Sehubungan dengan itu Badan Litbang Pertanian perlu melakukan tiga kegiatan pokok yaitu: intelegen penelitian (research intelegent), keterkaitan dan keterpaduan (link and match) dengan masyarakat agribisnis, dan forum koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Nizwar Syafa'at; Pantjar Simatupang; Sudi Mardianto; Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.26-43

Abstract

EnglishAgribusiness regional development program carried out by the government does not empower farmers. This is due to limited community involvement in planning and implementation of the program. This paper is aimed at contributing policy recommendations on agribusiness regional development concepts in order to improve community involvement. One of the concepts is one village one product movement model. This model is initiated by the local community and facilitated by the government. Three principles of this model development are development of local specific commodity with international competitiveness, decisions and initiatives carried out by local community, and human resource development.IndonesianProgram pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia.
Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional Faisal Kasryno; Pantjar Simatupang; Effendi Pasandaran; Sri Adiningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.1-23

Abstract

EnglishRapid rice production growth leading to the achievement of rice self sufficiency in 1984 came from productivity and harvested area which both had been growing rapidly as the results of technological break through (the Green Revolution), infrastructure development, rice field extensification and comprehensive incentive as well as facilitating policies. It was a phenomenal achievement. The rice self sufficiency was proven not sustainable, however. This review shows that since mid 1980's rice production growth has been slowing down and increasingly unstable value to innovation stagnation, over intensification syndrome, over extensification and land conversion, declining incentives and institutional fatigue. Indonesia has become rice net importer since early 1990's and even the largest world rice importer since late 1990's that undermines national food security. Revitalization of trend rice sector has become an imperative strategic national policy agenda. The paper also discusses some policy options for revitalizing the rice sector. IndonesianPesatnya pertumbuhan produksi beras yang memungkinkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 berasal dari pertumbuhan produktivitas dan luas panen sebagai hasil dari terobosan teknologi (Revolusi Hijau), pembangunan infrastruktur, perluasan areal, dan kebijakan insentif maupun fasiltasi yang komprehensif. Keberhasilan tersebut sungguh fenomenal. Namun demikian, swasembada berat tersebut terbukti tidak berkelanjutan. Ulasan ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980'an pertumbuhan produksi beras telah mengalami perlambatan dan semakin tidak stabil pula sebagai akibat dari stagnasi inovasi, sindrome over intensifikasi, over ekstensifikasi dan konversi lahan, penurunan insentif dan kelesuan institusional. Indonesia telah menjadi importif netto beras sejak awal tahun 1990-an dan bahkan menjadi importif terbesar di dunia sejak akhir tahun 1990'an sehingga ketahanan pangan nasional semakin rawan. Revitalisasi sektor perberasan nasional merupakan salah satu agenda kebijakan strategis mendesak. Makalah ini juga membahas beberapa opsi kebijakan dalam rangka revitalisasi sektor perberasan nasional.
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional Pantjar Simatupang; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15

Abstract

EnglishAs a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime. IndonesianBagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru.
Sistem gaduhan sapi tradisional Bali: faktor pendorong, penopang dan karakteristiknya Pantjar Simatupang; Erizal Jamal; M. H. Togatorop
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.50-55

Abstract

IndonesianSistim gaduhan sapi tradisional merupakan salahsatu bentuk lembaga usaha ternak yang berkembang luas di pulau Bali. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut berkembang karena didorong oleh adanya kebutuhan ekonomi dan ditopang oleh nilai sosial yang disebut karmaphala. Masyarakat Bali berpendapat bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut lebih baik daripada pola gaduhan modern seperti PIR karena lebih adil, lebih kooperatif, personal dan transparan. Oleh karena itu lembaga ekonomi formal seperti pola usaha Bapak-Angkat kiranya direkayasakan dengan mengacu pada sistim gaduhan sapi tradisional tersebut.
Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional Sudi Mardianto; Pantjar Simatupang; Prajogo Utomo Hadi; Husni Malian; Ali Susmiadi
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v23n1.2005.19-37

Abstract

EnglishThere are three major problems encountered by Indonesia in relation with sugar agribusiness. First, the declining sugar productivity, due among others to low on farm technology adoption and sugar factory efficiency. Second, the increasing sugar resulted from among others; the international prices of sugar that do not represent the true production efficiency because it is sold below its production cost; ad-hoc border measure policies; and many illegal sugar imports. Third, the unstable domestic prices of sugar because of inefficient distribution system. To overcome these problems, the future sugar industry development needs to be formulated into short-run development program (3 years), medium-run development program (10 years) and long-run development program (20 years). The short-run development program aims to rehabilitate the sugar factories in Java Island to enable them to produce crystal sugar with “cost of good sold” being competitive with the international prices of sugar. The medium-run development program aims to develop the sugar factories outside Java through utilizing dry land’s formerly allocated to transmigration now being no longer competitive for food crops development. The long-run development program aims to switch the ownership of sugar factory from the state enterprise to sugar cane farmers, and development of sugar cane based industry, such as ethanol, alcohol, etc. Moreover, it is also necessary to revitalize research and development activities through providing more sufficient funds.IndonesianAda tiga permasalahan utama yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan agribisnis pergulaan. Pertama, produktivitas gula yang cenderung terus turun yang disebabkan antara lain karena penerapan teknologi on farm dan efisiensi pabrik gula yang rendah. Kedua, impor gula yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan antara lain, karena harga gula di pasar internasional tidak menggambarkan tingkat efisiensi produksi yang sebenarnya, karena dijual di bawah ongkos produksinya; kebijakan border measure yang sifatnya ad-hoc; dan banyaknya impor gula illegal. Ketiga, harga gula di pasar domestik tidak stabil yang disebabkan oleh sistem distribusi yang kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengembangan industri gula di masa yang akan datang perlu disusun dalam Program Jangka Pendek (3 tahun), Program Jangka Menengah (10 tahun) dan Program Jangka Panjang (20 tahun). Program jangka pendek ditujukan untuk melakukan rehabilitasi PG di Jawa, sehingga mampu menghasilkan gula hablur dengan harga pokok yang dapat bersaing dengan harga gula di pasar internasional. Program jangka menengah ditujukan untuk pengembangan PG di Luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan kering eks transmigrasi yang kurang kompetitif bagi pengembangan tanaman pangan. Program jangka panjang ditujukan untuk pengalihan pemilikan PG BUMN kepada petani tebu, serta pengembangan industri berbasis tebu, seperti ethanol, alkohol, dan lain-lain. Selain itu, perlu juga dilakukan revitalisasi kegiatan research and development, dengan memberikan dukungan dana yang lebih memadai.
Competitive Power of Livestock Farming Towards 2020 Pantjar Simatupang; Prajogo U Hadi
WARTAZOA, Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences Vol 14, No 2 (2004): JUNE 2004
Publisher : Indonesian Center for Animal Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1377.376 KB) | DOI: 10.14334/wartazoa.v14i2.805

Abstract

In the decade of 1990s animal husbandry revolution started to occur and it is estimated to continue for the next 20 years. Contrary to the green revolution in which the main activator is technology innovations on the production, i.e. the discoveries of short life high-yielding varieties, the prime activator in animal husbandry revolution is the increasing demand. The demand on livestock products in the local markets is estimated to increase in line with the increase in income per capita and total population growth. It is projected that Indonesia will still have meat production deficit of around 2.7 million tons in 2020. This deficit is a local market huge opportunity to be exploited. As an archipelago, Indonesia has a less comparative superiority to develop grassfed livestock farming system, such as beef cattle, buffalo, goat and sheep, with a result that the competitive power of Indonesia lies on grain-fed livestock farming system, i.e. broiler and layer chickens. Therefore, in order to develop farming and simultaneously improve the comparative power of Indonesian livestock farming by considering the diversity of biophysical of the regions and the social economic potency (including the huge local markets), it is necessary to develop specific location technologies for grain-fed intensive farming orienting at the local market demand and at the same time also facilitate the grassfed fanning system so it does not extinct. Key words: Developing livestock farming
Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah nFN Sumedi; Pantjar Simatupang; Bonar M. Sinaga; Muhammad Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v31n2.2013.97-113

Abstract

EnglishEffectiveness of agricultural development program is interesting along with its unfinished program targets, such as food security, strategic commodities self-sufficiency, regional autonomy. This study aims to analyze impacts of deconcentration fund, assistance task, and local government budget for agricultural sector on Regional Gross Domestic Product (RGDP) enhancement and labor absorption. This study uses panel data at provincial from 2005 to 2010. Analysis method employed in this study was a 2-SLS approach. The results reveal that government budget allocation is not effective in creating added value for agricultural sector. Based on its elasticity and multiplier value, deconcentration fund is more effective than those of local government bugdet for agricultural sector.  Positive relationship between RGDP and employment enables autogrowth in agricultural sector.  Improving budget effectiveness is the key to agricultural development success. Related with autonomy and strategic role of agricultural sector, it is necessary to reexamine the decentralization of this sector especially food security, diversification, and strategic food distribution. Budget effectiveness enhancement could be implemented through a synergy from program planning to its implementation and/or clear separation of tasks and responsibility. A good master plan and a good blueprint are prerequisites for integrated development program between the central and local governments.IndonesianIsu tentang efektivitas program pembangunan pertanian makin penting untuk dibahas, dalam situasi banyaknya target program pembangunan pertanian yang belum tercapai, seperti ketahanan pangan, swasembada pada komoditas strategis, dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan  serta APBD sektor pertanian dalam meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data  panel tingkat  provinsi, tahun 2005-2010. Analisis menggunakan metode estimasi panel data instrumental variable 2sls. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah memiliki efektivitas yang rendah dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian. Secara relatif, dari nilai elastisitas maupun nilai multiplier pengeluaran pemerintah, efektivitas dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan APBD sektor pertanian. Hubungan positif antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya autogrowth pada sektor pertanian. Peningkatan efektivitas anggaran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan otonomi dan peran strategis sektor pertanian, perlu ditelaah kembali posisi sektor pertanian sebagai urusan yang diserahkan kepada daerah, terutama yang menyangkut aspek ketahanan pangan, diversifikasi, dan distribusi pada komoditas strategis. Upaya meningkatkan efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan sinergi mulai dari perencanaan sampai implementasi program dan/atau pemilahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keberadaan masterplan dan blueprint yang baik dapat membantu terwujudnya program pembangunan yang padu antara pusat dan daerah.
Outlook Indikator Makro Global dan Sektor Pertanian 2016-2019 Muhammad Maulana; Pantjar Simatupang; Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.916 KB) | DOI: 10.21082/akp.v15n2.2017.151-169

Abstract

Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Adreng Purwoto, Adreng Ali Susmiadi Bonar M Sinaga Bonar M. Sinaga Bonar Marulitua Sinaga Bonar Marulitua Sinaga Dahri Dahri Dermoredjo, Saktyanu K. Djatiharti, Arti Effendi Pasandaran Effendi Pasandaran, Effendi Erizal Jamal Erizal Jamal Faisal Kasryno Ferdy Adif I. Fallo Friyatno, Supena Hartoyo Hartoyo HERLINA TARIGAN Herlina Tarigan Hermanto Siregar Husni Malian I Wayan Rusastra Isdijoso, Brahmantio Kasryno, Faisal lrawan, Bambang M. H. Togatorop M. H. Togatorop, M. H. Mangara Tambunan Mardianto, Sudi Maulana, Mohamad Muhammad Firdaus Muhammad Maulana nFN Sumaryanto nFN Sumedi Nizwar Syafa'at Nizwar Syafa'at Nizwar Syafa’at Parulian Hutagaol Prajogo U Hadi Prajogo Utomo Hadi Purwoto, Adreng Rachman, Handewi P.S. Reni Kustiari Rusastra, I Wayan Saktyanu K. D., Saktyanu K. D. Saktyanu K. Dermoredjo Situmorang, Jefferson Sri Adiningsih Sri Hartoyo Sri Hartoyo Sudi Mardianto Susilowati, Sri Hery Syafa'at, Nizwar Syafa'at, Nizwar Syafa’at, Nizwar Syafa’at, Nizwar Tanti Novianti Tarigan, Herlina Tri Pranadji Yusman Syaukat