Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Golden Ratio of Data in Summary International Journal of Science and Environment VISA: Journal of Vision and Ideas
Sri Redjeki Slamet
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS) Faiz, Ahmad; Slamet, Sri Redjeki
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1524

Abstract

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang ditempuh untuk melegitimasi perkawinan yang sah secara agama namun belum dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap eksistensi perkawinan yang tidak tercatat secara legal oleh negara dan akibat hukum terhadap status hukum suami istri dan anak hasil perkawinan sebelum dan setelah isbat nikah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan terier. Data yang diuperoleh dianalisa secara kuakitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Islam menganggap perkawinan sah jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun tanpa pencatatan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan sebagai dasar legalitas formal agar perkawinan diakui negara. Tanpa pencatatan, status hukum pasangan tidak diakui secara administratif, sehingga membatasi akses terhadap hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan suami, istri, serta anak, karena sebelum isbat nikah mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Anak tidak diakui sebagai anak sah dan kehilangan hak atas akta kelahiran maupun warisan. Putusan isbat nikah memberi pengakuan hukum bagi pasangan dan anak, sehingga menjadi solusi yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan keperdataan.
KONSEP, BENTUK, DAN MEKANISME PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Rizqi, Radithya Cahya
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10126

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kepailitan merupakan salah satu isu penting dalam hukum bisnis di Indonesia karena sering menimbulkan kerugian bagi kreditor dan mengganggu prinsip keadilan dalam pemberesan harta pailit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor, kreditor, maupun kurator, beserta mekanisme hukum yang tersedia untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil Penelitian  menunjukkan ahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan memiliki dua dimensi: dimensi umum yang ditemukan dalam Pasal 1365 KUBHperdata dan dimensi khusus yang ditemukan dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya melalui instrumen actio pauliana. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang umum terjadi meliputi pengalihan aset secara curang oleh Debitor, eksekusi sepihak oleh kreditor, serta penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Untuk menanggulanginya, hukum positif menyediakan mekanisme berupa actio pauliana, keberatan kepada hakim pengawas, dan gugatan ganti rugi. Saran perbaikan adalah bahwa perbuatan melawan hukum dalam kepailitan tidak hanya menjadi persoalan Debitor, tetapi juga kreditor dan kurator, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta konsistensi pengadilan dalam menegakkan hukum kepailitan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

Abstract

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data
Migrant Workers Who Are Citizens of The Republic of Indonesia in The Fisheries Sector Working on Foreign-Flagged Vessels from a Legal and Economic Perspective Siswanto, Ade Hari; Nurhasanah, Nina; Slamet, Sri Redjeki; Bakhtiar, Amir; Morgan, Steven Alexander
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.326

Abstract

The exploitation and human trafficking practices against Indonesian migrant workers employed on foreign-flagged fishing vessels demonstrate the weakness of cross-jurisdictional legal protection. This study aims to analyze the regulatory framework governing legal protection for migrant workers in the fisheries sector; to examine the legal strategies and policies that may be developed to strengthen such protection. The research employs a normative juridical method, incorporating statutory, conceptual, and case approaches, and uses qualitative descriptive analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Law No. 18 of 2017 and Government Regulation No. 22 of 2022 provide a strong legal basis in Indonesia; however, inter-agency coordination gaps and limited cross-border supervision hinder their effective implementation. To reinforce both legal and economic protection, institutional synergy, consistent supervision, and the ratification of the ILO Convention No. 188 of 2007 and the Cape Town Agreement of 2012 as supporting international legal instruments are required. This study contributes to the strengthening of institutional and cross-jurisdictional policy synergy to ensure the protection of Indonesian migrant workers in the fisheries sector through an integrated legal and economic approach.
Legal Liability of Financial Services Institutions for Personal Data Leakage Under the Personal Data Protection Act Kristanto, Anindyto Rafa; Slamet , Sri Redjeki
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 6 No. 1 (2026): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v6i1.1981

Abstract

The rapid digitalization of the financial services sector has improved efficiency, but it has also increased the risk of personal data breaches, which may result in financial losses, including the emergence of fake debtors. This study aims to analyze the scope of corporate legal liability as a Personal Data Controller in cases of personal data breaches and to identify obstacles in supervising personal data protection. This research employs a normative juridical method using secondary legal materials, supported by empirical data obtained through interviews. Data were analyzed using qualitative normative analysis. The findings indicate that corporate entities remain legally liable under Articles 67 and 70 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, even when violations are committed by internal personnel. Such liability is based on the principles of vicarious liability and strict liability, requiring corporations to ensure data security through effective supervision and risk management systems. However, the implementation of personal data protection faces significant challenges, including weak compliance culture, low employee awareness, limited technological monitoring, and inconsistent internal policies. Therefore, strengthening data governance through technological enhancement, mandatory employee training, and consistent regulatory supervision is essential to ensure legal certainty and the protection of consumer privacy rights in the financial services sector.
Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online dalam Transaksi Elektronik di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl Habibi, Boy Ahmad; Slamet, Sri Redjeki
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid growth of the digital economy has increased online commercial activities while simultaneously amplifying the risk of online fraud, amid ongoing challenges in the effective enforcement of existing legal frameworks. This study examines the criminal law provisions under the Electronic Information and Transactions Law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as the role and responsibility of business actors and online marketplaces in protecting victims of online fraud. The research employs a normative juridical method using statutory, case-based (Decision of the Bantul District Court No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl), and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials and qualitative descriptive analysis. The findings indicate that, at the normative level, the ITE Law and the Consumer Protection Law provide a basis for repressive and corrective legal protection; however, their implementation remains inadequate, as law enforcement tends to prioritize the punishment of offenders without effective restoration of victims’ rights, electronic evidence and forensic capacities are still limited, and the operational responsibility of online marketplaces has not been consistently applied. Therefore, regulatory harmonization, strengthening of law enforcement capacity, and the establishment of clear restitution mechanisms are necessary to ensure substantive legal protection for victims of online fraud.
KETIDAKPASTIAN HUKUM MAKNA FIKTIF DALAM SIKAP DIAM PEMERINTAH PADA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Siswanto, Ade Hari; Slamet, Sri Redjeki; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 23, No 1 (2026): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v23i1.10899

Abstract

Fktif dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai :”sikap diam” menimbulkan tidakpastian hukum, apakah harus diartikan fiktif negatif (dianggap menolak) atau diartikan  fiktif positif (dianggap mengabulkan). Kondisi ini sebagai akibat disharmoni antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.  Pasal 3 UU PTUN masih tetap mempertahankan konsep fiktif negatif, sedangkan Pasal 53 jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan memasukkan  konsep fiktif positif tanpa secara eksplisit mencabut ketentuan sebelumnya. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan, bahwa Pasal 53 UU administrasi Pemerintahan oleh UU Cipta Kerja yang  menghapus kewenangan PTUN  dalam permohonan fiktif   positif  telah menimbulkan kekosongan  hukum karena Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana belum diterbitkan.  Kondisi tersebut menyebabkan dualisme pengaturan, multitafsir, dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Cipta Kerja guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian keputusan fiktif dalam hukum administrasi negara.
PENYULUHAN HUKUM DI KELURAHAN DURI KEPA MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH Judge, Zulfikar; Susetio, Wasis; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Siswanto, Ade Hari; Wasahua, Idris; Olivia, Fitria; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 5 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i5.10915

Abstract

AbstractLand plays a vital role in people's lives, serving not only as a place to live but also as an economic asset and a source of livelihood. However, many people still do not understand the importance of land registration as a form of legal protection for land ownership rights. This situation has led to various land issues, such as ownership disputes, overlapping certificates, the use of girik as proof of ownership, and conflicts over inherited land. These issues also have the potential to occur in Duri Kepa Village, West Jakarta, an urban area with a high level of economic activity and population density. Therefore, the Faculty of Law of Esa Unggul University conducted a community service activity in the form of legal counseling on the importance of land registration. The activity was implemented through three stages: identification and needs analysis, implementation of legal counseling, and evaluation of activities. The counseling was carried out at the People's Hall of the Duri Kepa Village Office, involving community elements such as the RT/RW Head, BIMAS, Babinsa, and Posbakum. The results of the activity showed high community enthusiasm for the counseling materials, particularly regarding the legality of land ownership, land certificates, and resolution of land problems. This activity provides the public with an understanding of the importance of land registration as a means of achieving legal certainty and preventing land disputes. It is hoped that this legal outreach will foster greater public legal awareness, orderly land administration, and foster ongoing collaboration between the community, sub-district governments, and academics in providing legal education to the public. Keywords: Land registration, land certificate, land dispute. AbstrakTanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan sumber penghidupan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan pertanahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, penggunaan girik sebagai alat bukti kepemilikan, hingga konflik tanah warisan. Permasalahan tersebut juga berpotensi terjadi di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap identifikasi dan analisis kebutuhan, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, serta tahap evaluasi kegiatan. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Rakyat Kantor Kelurahan Duri Kepa dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Ketua RT/RW, BIMAS, Babinsa, dan Posbakum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi penyuluhan, khususnya mengenai legalitas kepemilikan tanah, sertifikat tanah, dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan mencegah sengketa pertanahan. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan tercipta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, tertib administrasi pertanahan, serta terbangunnya kerja sama berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kata kunci: Pendaftaran tanah, sertifikat tanah, sengketa tanah.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Ahmad Faiz, Ahmad Ahmad, Ahluddin Saiful Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Aristi, Farra Amalia Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Bakhtiar, Amir Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Ernawati, Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Habibi, Boy Ahmad Hartadi, I Gede Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Kristanto, Anindyto Rafa Kustiani, Larasati Lelono, Gatot Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Morgan, Steven Alexander Nazah, Farida Nurun Nina Nurhasanah, Nina Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqi, Radithya Cahya Rizqy, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sihotang, Dian Rosalina Suprajogi, Agus Syahputra, Ahmad Reza Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge