Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Jiko Sastrawanto Ongko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38549
<![CDATA[Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, mucul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan yang diadakan denga mengumpulkan uang donasi dari donatur. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline kita biasa mendapatinya di jalanan terutama di sekitaran lampu lalu lintas. Sedangkan online biasanya pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama pada saat dikeluarkannya UU Pengumpulan Uang atau Barang, dan pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan cara studi kepustakaan, dengan sumber data berupa data sekunder yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI PLATFORM TELEGRAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khelvin Risandi]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.45325
<![CDATA[Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM ]]>
<![CDATA[Leslyn Kho]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.251
<![CDATA[Banks are financial institutions that are quite needed by the community. Banks are characterized as insufficient domestic resources of domestic enterprises, low degree of structural transformation, inefficient government support, lack of policies to stimulate investors, imperfect legislative framework, high credit risk, associated with insufficient solvency of enterprises, underdevelopment of innovation and investment infrastructure. With the ease of facilities provided by banks, including the confidentiality of transactions, it is not surprising that many experienced actors use banking as a medium for money laundering. Even so, banks also have ways to prevent these criminal acts, one of which is through Cuctomer Due Dilligence (hereinafter abbreviated as CDD). This research method is carried out using empirical research methods with the research location being BPR in Batam. The results showed that at BPR Batam, CDD was carried out by updating data every 1 (one) year for customers with low to moderate risk. Meanwhile for high risk customers, CDD is conducted every 6 (six) months. The application of CDD at BPR Batam has proven to be effective in preventing money laundering practices. Regular updates allow banks to monitor each customer and their transactions. The effectiveness of the implementation of CDD is proven because there has never been any money laundering practice committed by customers at BPR Batam.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Barelang Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Elvi Elvi]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v21i2.669
<![CDATA[This Final Project Research aims to analyze and find out the collection of parking at the Batam City Barelang Bridge including illegal collection and to describe the role of the Batam City Transportation Agency in implementing or enforcing Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and Retribution. The research methodology used by the author is empirical legal research by examining the results of observations and interviews and is supported by legal theories and legislation in force in Indonesia. The type of data used is primary data as primary data and secondary data as supporting data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This Legal Research is analyzed descriptively qualitatively. The results of the study that the authors obtained from observations and interviews were then reviewed from the theory of Economic Development according to Anwar that the tariffs for parking at the Batam City Barelang Bridge provided were not in accordance with Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation and Retribution of Parking and Previously the City Transportation Agency Batam insists there are no rules that specify parking fees for tourist areas and the Batam City Transportation Agency as the related agency appointed by the Batam City Government to play an important role in Implementing or Enforcing Batam City Regulation Number 3 of 2018 concerning Implementation and Retribution of Parking Limitation as the Regulator, Facilitator, and Dynamicsator]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ]]>
<![CDATA[Victor Marsongkhoe]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i1.824
<![CDATA[Forests are one of the oxygen-producers on Earth and a place to live various types of plants and animals. The existence of forests on Earth is very important since its absence will have fatal consequences for all life. One of the effects due to the reduction in the number of forests is global warming, flooding, landslides, reduced supply of oxygen, landslides, and so forth. The city of Batam has experienced a reduction in the number of forested areas each year due to various factors, one of which is the emergence of illegal logging crimes in Batam City. This study uses a qualitative Empirical research method by conducting interviews and collecting data from resource persons.The survei method is done by distributing questionnaires as supporting data. Respondents sampeld were Batam University Students, and Batam City Communities. Data testing is done by correlating the results of interviews received with data obtained, which is then correlated with legal theory that aims to draw conclusions about the effectiveness ofUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 in Batam City. The results of this study provide information on the effectiveness of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 in Batam City and provide information on the factors that cause the emergence of illegal logging crimes and obstacles that law enforcement might face in dealing with them. This information is expected to help law enforcement regarding crime of illegal logging in the city of Batam.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup : Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahru di Batam ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 19 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Development that affects the environment, such as pollution and / or damage to the environment, which has a wide and very dangerous impact on people's lives. Such as Buyat Bay Pollution Case, Lapindo Mud Case in Sidoarjo, Illegal Logging Case Adelin Lis in Medan, Case of Imported Waste from Australia, Mud Waste Import Case from Singapore for reclamation of Pelambung Bay and Nipah Island, and Case of Import of Hazardous and Toxic Waste (B3 ) from the "Leisure World" Shipper in Batam. The purpose of this paper is to find out how the system of corporate responsibility towards environmental pollution in the positive law of Indonesia and how the accountability of PT. Horizon Bandar Bahru against environmental pollution. The method in this writing is Normative Legal Writing Method. Data collection is done through library research by studying legal provisions on matters relating to corporate responsibility to environmental pollution. The data is then drawn and related analyzed descriptively-qualitative. Based on the results of the author's writing that the system of corporate responsibility in environmental pollution can take the form of criminal responsibility, civil liability and administrative accountability. This liability may be requested because the corporation currently in the form of a legal entity (Limited Liability Company / PT) in the business of utilizing the environment conducting business activities that may lead to pollution or / or damage to the environment. Therefore PT Horizon Bandar Bahru, corporation as a legal subject in pollution and / or environmental damage must be responsible.]]>
<![CDATA[PREMEDITATED MURDER ON SHIP WHEN SEEKING LIFE PRESERVES ACCORDING TO HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Yustisio Mahendra]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3658
<![CDATA[Sustaining life means a person is trying to save his life so that he can continue his daily life. Defense is not only in eating, drinking, exercising, maintaining a healthy body, and getting enough sleep but also in surviving in a state of urgency. Circumstances force a person to do anything in the hope of preserving their life. This study aims to find out in-depth the study of Force majeure, which has the meaning of a condition where a particular place can experience urges that cannot be prevented due to natural factors. Due to force majeure, such as goods, forced circumstances can still be forgiven due to natural factors. However, it is different from humans in terms of human rights if it is related to the Criminal Code (having a general character) and the Human Rights Law (having a unique character), following the Lex specialis derogat Legi generali principle. It is the rule of law that tends to be specific, which can contradict the general law. Premeditated murder is a crime against life regulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is an act that stands alone with ordinary murder as regulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code. The provisions contained in the act of premeditated murder are a repetition of the act of murder in Article 338 of the Criminal Code. One more element is added, "with a prior plan." The approach used in reviewing this research is the approach through the law (statute approach) and conceptual approach. This research is legal (juridical normative) by understanding various sources. The primary is based on legislation, the secondary is based on book and journal studies, and the last is tertiary, based on dictionaries to find foreign languages that are difficult to understand.]]>
<![CDATA[INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CONFLICT IN YEMEN ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i1.3643
<![CDATA[War and conflict have always been human habits throughout the history of civilization. Starting from the beginning of the creation of humans on Earth, war has always been a determining factor for human survival, especially the establishment or destruction of civilizations in the world. Of the many conflicts that exist, the conflict in the form of rebellion attracts attention because it is between the ruling government and armed parties dissatisfied with the relevant government policies. The conflict in Yemen poses a threat to close neighboring countries, including Saudi Arabia. In March 2015, the Saudi Arabian government launched a military operation to crush the Houthi group and help to restore the legitimacy of the Yemeni government. However, this operation also cost the civilian population in Yemen. The United Nations Human Rights Council, through the Regional and International Expert Groups, responded by publishing a report stating that there were allegations of international crimes in the military operation. In order to answer the existing problems, a study based on the view of international criminal law is needed. Answering the urgency of this research, the type of legal-normative research is used with a statutory, conceptual, and analytical approach in reviewing this matter. The technique of tracing legal materials is document study.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supadmi Wirayatni]]>;
<![CDATA[Putri Andini]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Vera Ayu Riandini]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan kekerasan terhadap perempuan cukup sering terjadi di masyarakat kita, terutama terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas tersebut sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, seperti inses. Inses adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, wawancara dan juga penyebaran kuisioner online kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran kuisioner secara online bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Batam terkait kasus kekerasan seksual incest yang pernah terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam. Setiap orang, tanpa memandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dilanggar. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban inses membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasannya. Mereka cenderung hanya bisa menerima atau menuruti apa yang dilakukan pada mereka karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, para pelaku inses harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, agar korban mendapatkan keadilan yang layak.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV ]]>
<![CDATA[Septia Febriani]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46077
<![CDATA[Tujuan pada kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan pengkajian perlindungan mengenai suatu karya sinematografi berbentuk video yang disiarkan secara langsung kemudian dilakukan pengunggahan ke sebuah aplikasi di Instagram yaitu Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar memahami sanksi-sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiarannya kembali video siaran langsung Instagram dengan tidak ada perizinan penciptanya. Menggunakan suatu metode yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menyatakan yakni video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV, diklasifikasikan merupakan karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tapi nyatanya di pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian.]]>
