Articles
<![CDATA[INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Natalia Lorien]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46113
<![CDATA[Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi ‘alimana’ yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi ‘alimana’ di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN GENDER DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Elizabeth Sinukaban]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.395-406
<![CDATA[Pekerja perempuan memiliki hak dalam bekerja dan memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak. Bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta juga diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi yang mana juga diatur dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini analisis kasus bagaimana bentuk pelanggaran hak tenaga kerja pada perempuan dan bagaimana perlindungannya menurut UU Ketenagakerjaan yang mana dalam hal ini hak yang terabaikan yakni hak cuti haid, melahirkan, keguguran dan fasilitas yang masih kurang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penulusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak pekerja perempuan dan perlindungan hak pekerja perempuan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang dan juga diatur dalam Konvensi Asing. Berlandaskan aturan-aturan yang dibahas tersebut diharapkan pemerintah lebih memperhatikan terkait perlindungan hukum kepada pekerja perempuan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online ]]>
<![CDATA[Claudia Theophilia]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i1.4573
<![CDATA[The digital economy is the part of the economy that enables and conducts trade in goods and services through electronic commerce on the Internet. It is also referred to as the internet economy or online economy, because many digital service providers use the internet to provide services to end users including online motorcycle taxis. The internet-based online motorcycle taxi business makes it easy for passengers who need transportation. With just one click on the smartphone and having the application of that system, then one can order a motorcycle taxis and taxis, even now, there are many new features, namely online food ordering and online services. However, in addition to the convenience, there is a practice of buying and selling accounts by drivers that can harm passengers. The purpose of this paper is to find out how the criminal liability for the practice of buying and selling motorcycle taxi accounts online. The research method conducted by the author is a qualitative normative research. The results show that the working relationship between the driver and the application provider is a mutually beneficial partnership relationship. The application provider prohibits account buying and selling transactions, thus the sanctions that can be given to perpetrators are suspension and breaking up of partners. Meanwhile, criminal liability by the perpetrator can be charged under Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) of The Electronic Information and Transaction Law.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia ]]>
<![CDATA[Arini Ferya Putri]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v7i1.12772
<![CDATA[This study analyzes the crime of cyber pornography in the Indonesian legal system and the position of the rights of victims of cyber pornography in terms of the principle of rights to be forgotten. The method used is normative legal research that is prescriptive and applied, analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Obtaining data using library research techniques and analyzed using the syllogism method with a deductive pattern. This study shows that pornography has complex legal arrangements in Indonesia, but cyber pornography does not yet have comprehensive regulations. An understanding of the position of the victim of the right to be forgotten in the case of cyber pornography can be based on the provisions of Article 26 of the ITE Law.]]>
<![CDATA[COUNTERING THE JUDICIAL MAFIA FROM THE POLITICAL PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2385
<![CDATA[Judicial mafia is a crime of abuse of office or can be said to be a dirty game in law enforcement and involves law enforcement officials. From the political aspect of national/criminal law, the judicial mafia can be an abuse of office that causes a violation of the law. The policy of developing the justice system is defined as a reasonable effort to develop and improve its quality. The effort to eradicate the judicial mafia is essentially to restore public trust and respect for the judicial system. The purpose of this study is to analyze and describe the efforts to overcome the judicial mafia in law enforcement and review the law enforcement process carried out by law enforcement officers in achieving justice. This research uses normative legal research methods. The data is based on secondary data obtained from library sources or legislation. This study shows that overcoming the judicial mafia requires a policy in the development of the justice system, which is defined as part of reasonable efforts to develop and improve the quality of the justice system. The effort to eradicate the judicial mafia is essentially an effort to restore public trust and respect in the judicial system.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA TANJUNG PINANG ]]>
<![CDATA[Natasha Fraiskam]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.41 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2453-2466
<![CDATA[Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan, akan tetapi bukan terbatas pada ketentuan hukum pidana (materi maupun formil) saja, keadilan restoratif diamati berdasar segi kriminologi maupun tatanan pemasyarakataan juga. Di Indonesia masalah terkait penganiayaan terjadi bukan di kota besar saja, penganiayaan kerap berlangsung pada daerah-daerah kecil seperti di kota Tanjung Pinang. Tindakan penganiayaan sangat meresahkan bahkan membuat para masyarakat wajib waspada ketika beraktivitas agar tidak terjadi pada dirinya sendiri. Karena dampak dari penganiayaan membuat trauma besar bagi korban dan menimbulkan kecemasan bagi orang sekitarnya. Tujuan dari artikel berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif di kota Tanjung Pinang” ini adalah untuk mengetahui sistem peradilan dengan menggunakan keadilan restoratif sudah menjadi alternatif dalam keseimbangan hukum serta memudahkan dalam pemutusan perkara, tujuan penelitian wajib tercermin dengan tegas mengenai yang ingin dituju ketika melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan hukum empiris atau non doktrinal.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HAM ATAS SANKSI TAMBAHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Aqnes Yurian Jayana]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.459 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2352-2365
<![CDATA[Tindakan kekerasan seksual kepada seseorang merupakan bentuk paksaan untuk merangsang seseorang agar mau melakukan hubungan seksual. Presiden Republik Indonesia kemudian mengungkapkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Respon pemerintah terkait permasalahan tersebut diwujudkan atas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pemerintah menambahkan sanksi tegas yakni pemberian suntikan kebiri kimia, sanksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Tentang tata cara pelaksanaan dari kebiri kimia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan mengumpulkan Teknik studi literature dari penelitian terdahulu. Kemudian, analisis data dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. sanksi kebiri kimia melanggar empat prinsip moral dari segi hukum salah satunya asas kebebasan agar tidak disiksa serta asas keadilan karena sanksi kebiri kimia berdampak sangat panjang yang akan menyiksa korban. Wacana tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Aldo Ernandi Putra]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.717 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2366-2374
<![CDATA[Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang diberikan kepada setiap orang dan telah dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga pada Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang mana dalam hal ini terkait dengan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh dasar hukum tersebut. Namun dengan adanya batasan kebebasan berpendapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pasal tersebut terhadap kebebasan berpendapat masyarakat dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan diketahui bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan Pasal karet yang mana perlu untuk dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan serta memberikan keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[A Jurisdictional Approach to Indonesia’s Wildlife Trade ]]>
<![CDATA[Vega Vanessa Teodoree]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Nurani Hukum Vol. 5 No. 1 June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/nhk.v5i1.14566
<![CDATA[Indonesia is one of the countries that lack a sense of concern for animals due to the rampant wildlife trade that occurs in the country. Bushmeat is not consumable since it is not regulated inside the Indonesian Law Number 18 of 2012 concerning food (hereinafter abbreviated as Law on Consumables). Various traded wild animals are believed by several individuals to have contained many good properties when consumed and can cure various diseases. But Bushmeat is a source of diseases such as Emerging Infectious Diseases (EIDs) and Coronavirus Disease (Covid-19) while also endangering the preservation of biodiversity. This bushmeat trade also sells the meat of protected endangered animals, which are proven to have violated Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources Article and its Ecosystem (hereinafter abbreviated as Law on Conservation of Biological Natural Resources Article and its Ecosystem), as well as other laws. The research method applied in this research would be normative juridical, which uses positive Law as a source of existing Law. The goal of this research is to understand the regulations related to Bushmeat trading based on the Law and the application towards bushmeat dealers established in Indonesia's Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health (hereinafter abbreviated as Law on Livestock and Animal Health), Law on Consumables, Law on Conservation of Biological Natural Resources Article and its Ecosystem, Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter abbreviated as Law on Consumer Protection) and the Criminal Code.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i1.302
<![CDATA[Castration is an action given to perpetrators of sexual crimes against children, in addition to imprisonment and fines. The purpose of this article is to find out the basic differences between criminal sanctions and action sanctions, to know the position of castration as an action sanction in criminal law and to analyze the castration penalty does not apply to children as perpetrators of sexual crimes. This research uses doctrinal legal research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is statutory, conceptual, and analysis to help solve the problem formulation. The results of the research show that, at first glance, criminal sanctions and sanctions are often vague to distinguish, but at the level of basic ideas, there are very clear differences between the two types of sanctions. The reactive nature of an act is contained in the criminal sanction which connotes giving an affliction, while the anticipatory nature of the perpetrator of the act is contained in the sanction of action which connotes giving a remedy. The position of castration in the criminal system in Indonesia is not a principal, additional or a burden, but includes a sanction of action. Actions in the form of chemical castration are exempted for child offenders.]]>
