I Ketut Purwata
Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

STRATEGI MENGANGKAT CITRA JAJANAN LOKAL SEBAGAIPENUNJANG PRODUK PARIWISATA DI DESA LENDANG NANGKA LOMBOK TIMUR Doni Argian Okta; Lalu Yulendra; I Ketut Purwata; I Wayan Nuada; I Wayan Bratayasa
Journal Of Responsible Tourism Vol 3 No 1: Juli 2023
Publisher : Program Studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jrt.v3i1.2717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal untuk mengangkat citra jajanan tradisional(2) merumuskan alternatif strategi mengangkat citra jajanan lokal yang sesuai untuk Desa Lendang Nangka. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode penentuan informan secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Analisis SWOT : (1) Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) (2) Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) untuk mengidenifikasi faktor iternal dan eksernal, mengetahui posisi dan merumuskan alternatif strategi mengangkat citra jajanan tradisonal di Desa Lendang Nangka Lombok timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matriks Internal Factor Evaluation (IFE), yang menjadi kekuatan utama dari Desa Lendang Nangka Lombok timur adalah. Berdasarkan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE), yang menjadi peluang utama Dengan adanya teknologi yang canggih dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi andalan, serta adanya destinasi wisata di sekitar Desa Lendang Nangka sebagai poin utama untuk di kunjungi, dan memiliki peluang potensi jajanan lokal/tradsioinal sebagai produk wisata yang akan menujang destinasi wisata tersebut, selain itu akan berefek bagi para pelaku UMKM.
Pemberdayaan Kelompok Usaha Jamu Jawa Sehat Wonogiri Pejanggik Mataram I Putu Gede; I Ketut Purwata; Putu Ayu Pratiwi Duta Siwantari
Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia
Publisher : Language Assistance

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelompok usaha produktif banyak ditemuai pada masyarakat baik dipedesaan maupun diperkotaan sebagai upaya mengisi kegiatan akibat pandemic salah satunya adalah kelompok Kelompok Usaha Jamu Jawa Wonogiri Rembiga kota mataram yang dijadikan sebagai mitra pengabdian pada masyarakat wujud dari tridarma. Tujuan dari pengabdian ini adalah membantu  mitra  dalam menyelesaiakan permasalahan pemasaran  dan pemanfatan media social dalam promosi produk jamu tradional. Metode pelaksanaan yang digunakan melalui tahapan kegiatan Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan, Tahap Monitoring dan Evaluasi Pasca Kegiatan pengabdian dengan metode pelatihan dan pendampingan dilapangan. Hasil dari pengabdian setelah diberikan pelatihan pemanfaatan alat teknologi komunikasi untuk pemasaran produk dengan BAS dan pendampingan mitra terkait dengan branding produk, advertising produk, dan selling produk kepada kelompok Kelompok Usaha Jamu Jawa  Wonogiri Rembiga Pejanggik menunjukkan adanya kenaikan yang sangat signifikan terhadap penjualan selama tiga bulan dari yang sebelumnya omset penjualan hanya menvcapai Rp 10.500.000 meningkat menjadi Rp 30.000.000 perbulan dengan rata-rata penjualan per hari 100 botel isi 200 mg dan 50 botol dengan  isi 500 mg terjadi peningkatan tiga kali lipat dengan keuntungan bersih  perhari sebesar Rp 305.000.
KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK I Ketut Purwata; Made Budiarsa; I Nyoman Sunarta; Syech Idrus
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 6: Januari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i6.682

Abstract

Bencana Gempa dapat menyebabkan timbulnya krisis kepariwisataan. Dampaknya terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara karena bencana gempa tersebut. Gempa Lombok berdampak besar pada aktifitas pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan penting dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan di Kabupaten Lomtara melalui kebijakan hukum pemulihan pariwisata agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Penelitian menggunakan konsep kebijakan pemulihan pariwisata, pasca gempa, formulasi, implementasi, dan evaluasi PB. Analisis terhadap fomulasi, implementasi dan evalusi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) dengan Authority theory sebagai teori payung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Penyanjian hasil analisa data secara naratif, dikomparasi dengan teori untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Implementasi tahap pra-bencana tidak maksimal, karena keterpaduan dengan tanggap darurat dan pasca bencana tidak implementatif. Starting dan finising status bencana PB dan MKK ditentukan oleh pusat meskipun dinyatakan deklarasi non bencana nasional, sehingga ambiguitas bagi leader dan operator dalam pemulihan pariwisata. Evaluasi PB berjalan baik sedang MKK tidak diaplikasikan dalam program Pemda. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis Tioq, Tata, Tunaq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Implementasi penerapan formulasi regulasi secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) GEMPA DI PULAU LOMBOK I Ketut Purwata
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 6: Januari 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gempa bumi memiliki spektrum luas terhadap terjadinya penurunan ekonomi dari sektor pariwisata, berupa jumlah kunjungan wisatawan demikian pula dengan gempa Lombok lebih khususlagi di Kabupaten Lomtara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan penting dalam menyusun formulasi kebijakan hukum, dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi kebijakan hukum pariwisata dalam penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dan normatif dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian menggunakan konsep formulasi kebijakan, hukum pariwisata, PB gempa, Lombok. Analisis terhadap fomulasi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis Tioq, Tata, Tunaq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Formulasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata