Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE EGALITA Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Peradaban Journal of Law and Society Warkat Pancasila International Journal of Applied Social Science Journal of Research on Community Engagement
Imam Sukadi
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : DE JURE

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui Citizen Lawsuit Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.915 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3523

Abstract

Citizen Lawsuit adalah gugatan yang dilakukan terhadap negara karena telah melakukan pembiaran terhadap warga negaranya. Pembiaran ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga warga negara memaksa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan mereka. Citizen Lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau pemerintah. Salah satu wujud nyata untuk melindungi hak anak terlantar adalah melalui mekanisme Citizen Lawsuit. Perlindungan terhadap anak terlantar merupakan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 beserta peraturan organik yang ada di bawahnya.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.796 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3003

Abstract

The lack of realization in state’s responsibility above waif in government operationalization due  to  the  absence  of  good  governance  institutionalization  in  government  system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia’s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure,  the  ineffectiveness  of  full  government  program  due  to  the  low  level  of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child’s rights,  lack  of  understanding  and  related  institution  and  society  above  provisions  on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination  and  government  yet  between  social  organization  and  inter  sectored  and international cooperation. Kurangnya  terealisasinya  tanggung  jawab  negara  terhadap  anak  terlantar  dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak  hukumnya,  sarana  dan  prasarana  penunjangnya,  Program  pemerintah  belum seluruhnya  dapat  diwujudkan  secara  efektif  mengingat  tingkat  kemampuan  ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama  orang  tua  tentang  Hak  Anak,  Kurangnya  pemahaman  dan  instansi  terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik
The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts Sukadi, Imam; Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Abstract

Abstract: Religious Court is a judicial environment under the Supreme Court as a perpetrator of judicial power independent of organizing religious court to enforce the law and justice. The implementation of a small claim court in religious courts following simple, quick, and low-cost principles. The Small Claims Court is a simple judicial mechanism outside of the regular judicial mechanisms to resolve disputes quickly and cost lightly. The purpose of this study was to determine the meaning of the principle of fast, simple, and low cost and the legal politics of applying a simple lawsuit in a religious court. This type of research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of analyzing legal materials uses prescriptive. The study results found that the principle of simple, fast, and low cost in religious courts must meet the expectations of justice seekers who always want a speedy, fair, and low-cost trial. Applying the principle of a simple, fast, and low-cost justice has an intrinsic value of justice, inseparable from the service function. The legal politics of implementing a small claims court in a religious court is a breakthrough step, the proceedings are also fast and inexpensive, decided by a single judge, and the trial mechanism is simple So that implementation of Small Claims Court will be able to help the dispute burden in religious courts.Keywords: legal policy; small claim court, religious court.Abstrak: Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri menyelenggarakan peradilan agama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan sidang gugatan kecil di pengadilan agama menganut asas sederhana, cepat, dan murah. Small Claims Court adalah mekanisme peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan biasa untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian asas cepat, sederhana, dan biaya rendah serta politik hukum penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya rendah dalam peradilan agama harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan berbiaya rendah. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah memiliki nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas dari fungsi pelayanan. Politik hukum pelaksanaan peradilan gugatan kecil di pengadilan agama merupakan langkah terobosan, proses beracara juga cepat dan murah, diputuskan oleh hakim tunggal, dan mekanisme persidangan sederhana Sehingga pelaksanaan peradilan gugatan kecil akan dapat membantu beban sengketa di pengadilan agama.Kata Kunci: kebijakan hukum; small claim courts; pengadilan agama.
Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Maslahah Erfaniah Zuhriah; Imam Sukadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.16076

Abstract

Abstract: This strategy to overcome child marriage in Malang Regency is important because the number of child marriages is increasing. This research was conducted in a sociological juridical manner located at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Malang Regency and at the Malang Regency Religious Office. Data were collected by interview method and analyzed by content analysis. From the research conducted, it can be concluded that the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which was followed up by Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which raised the marriage age limit for women from 16 years to 19 years, especially in Malang Regency, has not succeeded in solving the problem and has caused its own probematics, namely the number of applications for marriage dispensation to the Malang Regency Religious Court is increasing. The strategy taken in tackling child marriage from the perspective of the masahah theory is by socializing marriage maturity through madrasas, conducting marriage guidance in each District KUA, Establishing a Counseling Information Center (PIK) as an effort to reproductive health, Providing kid genre props, Formation of human beings genre and genre ambassadors, and dissemination of reproductive health education. Another strategy is to empower the role of the family through parental supervision, as well as improve the quality of formal education for students.Keywords: child marriage; maslahah; health education.   Abstrak: Strategi penanggulangan perkawinan anak di Kabupaten Malang ini penting dilakukan karena perkawinan anak semakin bertambahnya jumlahnya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan di Kantor Agama Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan menganalisisnya dengan content Analisys. Dari penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun khususnya di Kabupaten Malang belum berhasil menyelesaikan masalah dan menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak. Strategi yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak perspektif teori masahah adalah dengan dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan insan genre dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua, serta peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik.Kata Kunci: perkawinan anak; maslahah; pendidikan kesehatan.
Dimensions of The Islamic Law and Human Rights in The Protection of Children from Convicted Parents Zuhriah, Erfaniah; Fuadi, Suud; Sukadi, Imam; Ashari, Zahrah Salsabillah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i2.25150

Abstract

Protection for children separated from their parents, particularly due to parental incarceration, is a pressing issue in Indonesia that demands serious attention. The absence of parental support and guidance places these children in vulnerable situations, negatively impacting their physical, emotional, and social well-being. This study examines the importance of legal and social protection for these children and explores the role of the state and government in providing adequate protection and welfare guarantees. Previous research reveals gaps in integrating Islamic legal principles with child protection policies that are contextual and relevant to contemporary social challenges. This article presents a review of key Islamic legal concepts related to child protection, such as maslahah mursalah, and integrates them with international human rights standards, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC). Employing an empirical approach, the study investigates the implementation and practical outcomes of child protection laws. Primary data were gathered through interviews and observations involving key stakeholders, complemented by secondary data from books, journal articles, and legislative documents, including the Child Protection Act. The findings reveal that children separated from incarcerated parents often face neglect, discrimination, and social vulnerability. A case study of the Women’s Prison Class II A in Malang City highlights inadequate child protection measures due to insufficient government funding, which hampers the effective delivery of developmental and protective services for these children. To address these challenges, stronger regulatory frameworks and increased budgetary support are essential. Enhancing the role of the state in implementing robust policies will not only ensure the welfare of affected children but also set a standard for societal participation in fostering healthy, discrimination-free environments. Such measures are critical for safeguarding the rights and development of these vulnerable children.
Co-Authors Abd. Muqit Amilia, Zakia Andi Sasongko As-Suvi, Ahmad Qiram Ashari, Zahrah Salsabillah Bachri, Syabbul Denie Amiruddin Dinda Rizqiyatul Himmah Erfaniah Zuhriah Erik Sabti Rahmawati Faridatus Suhadak Fuadi, Suud Gatot Sapto Heriyawanto Jundiani Jundiani Kukuh Tejomurti Lutfiana Dwi Mayasari, Lutfiana Dwi Miftahus Sholehudin Mila Rahayu Ningsih Mila Rahayu Ningsih Musleh Harry Razak, Abdul Qayuum Bin Abdul Rudolf Banoet, Charles Gustaf Sinal, Mohamad Teguh Setyobudi Widaningsih Zuhriah, Efaniah