Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.459

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DE JURE EGALITA Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Peradaban Journal of Law and Society Warkat Pancasila International Journal of Applied Social Science Journal of Research on Community Engagement

Imam Sukadi

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Author-ID : 389959

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Imam Sukadi; Mila Rahayu Ningsih
EGALITA Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v16i1.12125

korban merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Hal ini menyebabkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban serta mampu menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptip analisis yang merupakan penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif.

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Faridatus Suhadak; Imam Sukadi
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Legal protection for children is to give protection to the child so that the rights of children as perpetrators of crime narcotics more secure so that the child can live, and grow optimally in accordance with the dignity and the dignity of humanity. Form of legal protection of children as perpetrators of crime narcotics is by implement a diversion. Diversi in fact also has the goal to keeping the child spared from negative effects of the application of the criminal. Diversion also has the essence to keep guarantee the child grow and develop both physically and mentally.Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika lebih terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversi. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secar fisik maupun mental.

Refleksi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Hak Asasi Manusia Imam Sukadi
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Women as nation asset who play a role in resumption process and creation of generation with high quality are require to get guarantee to accomplishment of their rights. Involvement of men and woman in political area is a part that can not be separated in democratization process. Democracy give the largest opportunity to all citizen who have fulfilled the requiremets to be able to select and selected as representative of citizen without discrimination againt tribe, race, religion, and gender. From some general elections which have been executed, representative of women in parliament is still in minimum number. The low of women delegation in parliament can become indicator of the low role of woman in political party. Perempuan sebagai asset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Dari beberapa pemilu yang sudah dilaksanakan, wakil perempuan diparlemen masih sangat minim. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi indikator rendahnya peran perempuan di partai politik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sukadi, Imam; Rudolf Banoet, Charles Gustaf; Amilia, Zakia
EGALITA Vol 19, No 2 (2024): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v19i2.29726

Abstract This study aims to evaluate the legal protection for underage girls vulnerable to early marriage in Indonesia, analyzed from the perspective of maqashid syariah. Early marriage has shown adverse impacts on health, education, and psychological well-being, raising concerns about the sufficiency of existing legal protections. This normative study employs a conceptual approach by examining Indonesian regulations, including Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage, assessing its alignment with maqashid syariah principles that emphasize the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Although the legal age for marriage is set at 19, the provision for marriage dispensations with court approval presents a gap that facilitates child marriages. The findings reveal that dispensations are frequently granted without considering the long-term physical and mental health consequences for young girls. This study underscores the need for stricter regulation on marriage dispensations and advocates for community education programs involving religious and educational leaders to raise awareness about the negative effects of early marriage. The recommendations align with broader efforts to protect girls through enhanced community engagement, rigorous oversight, and legal enforcement based on maqashid. Keywords: Early Marriage; Legal Protection; Women’s RightAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak perempuan di bawah umur yang rentan terhadap perkawinan dini di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. Perkawinan dini terbukti berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kecukupan perlindungan hukum yang ada. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji regulasi di Indonesia, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Meskipun usia minimal pernikahan ditetapkan pada 19 tahun, adanya dispensasi pernikahan dengan persetujuan pengadilan membuka celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi ini sering diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Penelitian ini menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dalam pemberian dispensasi dan menyarankan adanya program edukasi masyarakat yang melibatkan tokoh agama dan pendidik untuk meningkatkan kesadaran akan efek negatif perkawinan dini. Rekomendasi penelitian ini mendukung upaya yang lebih luas dalam melindungi anak perempuan melalui keterlibatan masyarakat, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih ketat sesuai dengan prinsip maqashid syariah, guna mencegah perkawinan dini di Indonesia. Kata Kunci: Perkawinan Dini; Perlindunhan Hukum; Maqashid Syariah; Hak Perempuan

Co-Authors Abd. Muqit Amilia, Zakia Andi Sasongko As-Suvi, Ahmad Qiram Ashari, Zahrah Salsabillah Bachri, Syabbul Denie Amiruddin Dinda Rizqiyatul Himmah Erfaniah Zuhriah Erik Sabti Rahmawati Faridatus Suhadak Fuadi, Suud Gatot Sapto Heriyawanto Jundiani Jundiani Kukuh Tejomurti Lutfiana Dwi Mayasari, Lutfiana Dwi Miftahus Sholehudin Mila Rahayu Ningsih Mila Rahayu Ningsih Musleh Harry Razak, Abdul Qayuum Bin Abdul Rudolf Banoet, Charles Gustaf Sinal, Mohamad Teguh Setyobudi Widaningsih Zuhriah, Efaniah

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : EGALITA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : EGALITA