Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Pengaruh Perilaku, Kompetensi Pegawai dan Waktu Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Rizal Surahman; Risky Arya Putri
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.8638

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku pegawai terhadap kepuasan masyarakat, pengaruh kompetensi pegawai terhadap kepuasan masyarakat, serta pengaruh waktu layanan terhadap kepuasan masyarakat di Puskesmas Keritang Hulu. Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketiga variabel tersebut mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket yang disebarkan kepada 94 responden sebagai pengguna layanan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi variabel, uji prasyarat berupa uji normalitas dan linearitas, serta analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai R Square sebesar 0,126 (12,6%). Kompetensi pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai R Square sebesar 0,124 (12,4%). Sementara itu, waktu layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai R Square sebesar 0,410 (41,0%) serta menjadi variabel yang paling dominan. Secara simultan, perilaku pegawai, kompetensi pegawai, dan waktu layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai R Square sebesar 0,434 (43,4%).. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi perilaku pegawai, kompetensi pegawai, dan waktu layanan mampu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAYAKUMBUH Annesya Frinia; Risky Arya Putri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.1766-1772

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, masih banyak timbulan sampah yang tidak dikelola langsung dari sumbernya, sehingga mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Payakumbuh dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan (1978), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh belum berjalan secara optimal. Dapat dilihat pada indicator pencapaian tujuan, pengurangan timbulan sampah dari sumbernya belum maksimal karena partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah dan belum konsisten. Pada indikator integrasi, meskipun koordinasi dan komunikasi antar lembaga telah berjalan, internalisasi nilai pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku masyarakat. Sementara itu, pada indikator adaptasi, pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan pasca ditutupnya TPA Regional dengan memperkuat TPS3R di tingkat kelurahan, namun perubahan perilaku masyarakat belum berlangsung secara berkelanjutan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, minimnya minat terhadap hasil daur ulang, serta ketidakstabilan harga jual sampah daur ulang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi secara rutin serta penguatan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : Studi Kasus Ketertiban Tempat Hiburan Umum dan Keramaian) di Kota Pekanbaru Rahma Dila; Risky Arya Putri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4075

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya melalui pengawasan tempat hiburan umum. Namun, implementasinya masih terkendala oleh pelanggaran jam operasional, penyediaan minuman beralkohol, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator yang mencakup standar kebijakan, penegakan dan pengawasan aparat, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru telah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan pendekatan top-down dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, ditemukan berbagai kendala pada aspek standar kebijakan, komunikasi antarinstansi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hambatan utama yang muncul bukan hanya terkait ketidaksesuaian pengaturan jam operasional dengan kondisi faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh penegakan aparat yang belum tegas dan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. Koordinasi lintas sektor juga belum efektif sehingga tindak lanjut terhadap pelanggaran sering terlambat. Selain itu, tekanan eksternal dari pelaku usaha dan resistensi masyarakat turut menghambat konsistensi penegakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan integritas pelaksana, serta penyusunan SOP lintas instansi agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.
Collaboration-Based Village Service Innovation in Sabak Auh District, Siak Regency Adianto Adianto; Dedi Kusuma Habibie; Risky Arya Putri; Indry Indry; Ayu Tri Utami
Journal of Governance Volume 9 Issue 4: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i4.30046

Abstract

The research was conducted with the aim of comprehensively analyzing collaborative innovation in village development in Sabak Auh District, Siak Regency. Because the village is the foremost government agent in carrying out development, therefore the village is the foremost gate of development for a country. Therefore, in implementing village development, it must collaborate with all stakeholders to develop the innovations that have been determined. Because building villages with a collaboration, empowerment, and innovation approach focuses on exploring and developing the potential of the village based on local wisdom, which will become the spirit to realize an independent village. This fact is an investment in the future that will accelerate welfare for village communities more evenly in the long term. The research found that there are several innovations that have been made in village development in the Sabak Auh Sub-district, Siak Regency. The implementation of these innovations includes the implementation of a digitalization program through applications launched by the Siak District government, such as the “Si Cantik ‘ and ’Smart Kampung” applications. The implementation of collaborative innovation in village development in Sabak Auh Subdistrict, Siak Regency, is still running in a limited manner and is not fully optimized, and the factors causing the failure of collaborative innovation in village development in Sabak Auh Subdistrict, Siak Regency, are (1) the application of village service innovations that are not good and (2) training on the use of innovations that have not been maximized.