Claim Missing Document
Check
Articles

REVITALISASI PENDIDIKAN NASIONAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.699 KB)

Abstract

Bangsa yang maju adalah bangsa yang baik pendidikannya; bangsa yang jelek pendidikannya tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Inilah pernyataan simpatik Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato memperingati Hari Anak Nasional di TMII Jakarta bebe-rapa waktu yang lalu.          Apakah pendidikan nasional kita sudah baik? Jujur saja belum! Ini kalau dibandingkan dengan negara-negara manca pada umumnya. Dari 169.000-an SD dan MI di Indonesia hanya 8 sekolah, dari 32.000-an SMP dan MTs hanya 8 sekolah, dan dari 16.000-an SMA dan MA hanya 7 sekolah yang diakui kualitasnya oleh The International Baccalaureate Organization (2005). Di tingkat pendidikan tinggi, dari 100 perguruan tinggi terbaik di Asia (dan Australia) versi Shanghai Jiao Tong Univer-sity (2005) ternyata tidak satu pun yang berasal dari Indonesia.          Bukankah siswa SD kita baru saja menggondol medali emas dalam Primary Mathematics World Contest (PMWC) di Hong Kong bulan Juli 2006 lalu? Bukankah siswa SMP kita menjuarai The 2nd International Junior Science Olympiad (IJSO) di Yogyakarta akhir tahun 2005 lalu? bukankah siswa SMA kita bulan lalu menjuarai International Physics Olympiad (IPhO) di Singapura?          Itu semua harus kita akui sebagai prestasi emas yang tak mudah meraihnya, dan harus kita syukuri; namun harus diingat bahwa hal itu tidak mencerminkan kualitas pendidikan nasional kita. Dengan tetap menghargai kerja keras Depdiknas akhir-akhir ini, kita harus menyadari bahwa pendidikan nasional kita memang masih banyak ?bolong-bolong? di sana sini sehingga perlu direvitalisasi.
PROSPEK SEKOLAH KEJURUAN DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.519 KB)

Abstract

       Salah satu tradisi kependidikan di negara kita yang sampai saat ini masih setia dipertahankan adalah diterapkannya sistem dikotomi sekolah, yaitu dengan membentangkan seutas "benang merah" di antara sekolah umum (academid school) dengan sekolah kejuruan (vocational school).       Sistem dikotomi sekolah ini adalah manifestasi dari double track school system atau sistem sekolah jalur ganda;  dimana setelah siswa selesai mengikuti pendidikan dasar maka di hadapannya telah disediakan dua pilihan untuk menempuh pendidikan lanjut-annya, adalah sekolah umum dan sekolah kejuruan.       Secara konsepsional sekolah umum memiliki tugas menyiapkan para lulusannya untuk melanjutkan belajar atau studinya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan sekolah kejuruan mempunyai tugas menyiapkan para lulusannya untuk terjun langsung ke lapangan atau dunia kerja.       Salah satu keuntungan atas diterapkannya sistem dikotomi sekolah ini ialah disiplin dan kualifikasi tenaga kerja sebagai produk lembaga pendidikan formal dapat lebih diperjelas.
SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL DI ERA REFORMASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.003 KB)

Abstract

       Momentum berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang lalu secara politis telah kita sepakati sebagai  tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kemerdekaannya. Bahkan, secara kultural historis, para ahli sejarah dan pakar politik, sering menempatkan peristiwa tersebut sebagai titik awal dimulainya perja-lanan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.         Memang,  peristiwa 20 Mei 1908  merupakan momentum  yang amat strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia,  meskipun secara semantik terminologi Indonesia sendiri belum populer waktu itu. Momentum yang memiliki kekuatan sentrifugal dan sentripetal dalam proses kristalisasi wawasan kebangsaan Indonesia.  Wajarlah, kalau tanggal tersebut melalui salah satu keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1959 kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.       Tentang proses awal tumbuhnya  wawasan kebangsaan Indo-nesia, kita memiliki dua teori yang semuanya rasional-argumentatif;  pertama, wawasan kebangsaan Indonesia secara embrional tumbuh sejak sebelum masa sejarah Indonesia modern berlangsung.  Kedua, wawasan kebangsaan baru tumbuh bersamaan munculnya masa seja-rah Indonesia modern yang ditandai berdirinya Boedi Oetomo.       Teori pertama menarik garis linear  ke belakang sampai abad ke-14, Zaman Majapahit,  dan hingga abad ke-7,  Zaman Sriwijaya,  sebagai dua titik awal tumbuhnya wawasan kebangsaaan Indonesia secara embrional; tentu saja istilah 'Indonesia' harus ditafsir secara khusus. Istilah Indonesia sebagai sebutan bagi wilayah Nusantara yang dijiwai oleh "Wawasan Sriwijaya" dan "Wawasan Majapahit", kehadirannya memang tidak diinginkan oleh penjajah Belanda waktu itu.  Karena itu Belanda selalu menonjolkan istilah yang lebih mem-belanda, yaitu Hindia Belanda atau Nederlandsche Indie, sebagai sebutan bagi wilayah Nusantara.
BELAJAR BERKOMPETISI DARI MALAYSIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.957 KB)

Abstract

Memasuki periode pertengahan tahun 1996  ini kita  "dikejutkan" oleh hasil penelitian tentang daya saing yang dilakukan dua lembaga internasional yang berbeda. Meskipun kedua lembaga internasional ini sama-sama merupakan lembaga tidak resmi,  sama-sama pernah saling bekerja sama, sama-sama berkedudukan di negara yang sama (Swiss), sama-sama didukung oleh para pakar yang berkredibilitas, sama-sama mempunyai reputasi internasional,  serta sama-sama berkonsentrasi di bidang ekonomi,  tetapi hasil penelitiannya mengenai daya saing untuk Indonesia ternyata berbeda.       Kedua lembaga yang dimaksudkan masing-masing adalah  World Economic Forum (WEF) serta Institute for Management Development (IMD).  Bila WEF mengeluarkan laporan studinya yang bertitel "Global Competitiveness Report 1996" maka IMD pun juga mengeluarkan suatu laporan penelitiannya yang senada dengan judul "World Competitiveness Report".       Dari kedua laporan tersebut yang sedikit membuat kita "terkejut" ialah perbedaan hasil analisisnya mengenai daya saing pada negara-ne-gara yang menjadi populasi penelitian.  Untuk Indonesia, hasil analisis WEF menyatakan terjadinya peningkatan daya saing di pasar internasional;  yaitu dari peringkat 33 (dari 48 negara) di tahun 1995 menjadi peringkat 30 (dari 49 negara) di tahun 1996 ini.  Dan sebaliknya, hasil analisis IMD justru menyatakan telah terjadi penurunan daya saing Indonesia di pasar internasional dari peringkat 34 di tahun 1995 men-jadi peringkat 41 di tahun 1996 ini.       Secara metodologis perbedaan hasil studi seperti itu memang bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja meskipun tempat dan waktu studinya adalah sama.  Salah satu kemungkinan yang terjadi tentang terjadinya perbedaan tersebut ialah pada kerangka dasar yang membangun suatu konsep; dalam hal ini konsep mengenai daya saing itu sendiri.
HONG KONG DARI DIMENSI HISTORIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.856 KB)

Abstract

       Berbeda dengan  Daerah Cina Daratan  (Mainland China)  yang memiliki sejarah sejak belasan abad yang lalu maka Hong Kong boleh dikata baru memiliki sejarah semenjak satu setengah abad yang lalu; itupun dikarenakan ada "campur tangan" bangsa asing yang kemudian mengkoloni selama berpuluh-puluh tahun lamanya, yaitu bangsa-bang-sa di Eropa utamanya Inggris.       Secara historis perjalanan sejarah Hong Kong memang penuh ro-mantika. Di awal tahun 1800-an masih merupakan pulau tandus yang dihuni oleh para perompak.  Tanahnya yang terjal dan berbukit-bukit serta lahannya yang tandus benar-benar tidak ideal dijadikan habitat; namun justru memiliki nilai tambah bagi orang-orang yang suka hidup dengan cara menyembunyikan diri.  Itulah sebabnya Hong Kong pada saat itu banyak menyimpan kaum perompak yang sering menyerang mangsanya di laut lepas.  Setidak-tidaknya ada empat klan (kelompok besar) yang berada di pulau itu;  salah satu yang sangat ganas saat itu adalah Klan Tang yang sampai kini masih ada dinasti keturunannya.       Dilukiskan di dalam sejarah  bahwa petualang-petualang Portugis yang saat itu dikenal sangat tangguh pun ternyata "miris" mendengar popularitas Klan Tang.  Petualang-petualang Portugis dan beberapa bangsa Eropa lainnya tidak ingin berhadapan dengan kaum perompak; kalau terpaksa harus bertemu maka diusahakan pertemuan ini secepat mungkin dapat diakhiri.       Banyak kisah  yang menceritakan  terjadinya  pertempuran sengit antara para petualang (=pedagang) dari Barat melawan kaum perompak di sekitar Pulau Hong Kong waktu itu.  Meskipun para petualang umumnya memiliki persenjataan yang lebih lengkap akan tetapi tidak selalu dapat mengatasi keganasan kaum perompak yang terkadang tak terhitung jumlahnya.
'ONDERWIJS ORDONNANTIE 1932' SEBAGAI TONGGAK WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.764 KB)

Abstract

       Benarlah, pembicaraan tentang wawasan kebangsaan suatu negara akan senantiasa menarik dan aktual; hal ini disebabkan karena seiring dengan perjalanan suatu negara maka wawasan kebangsaannya akan senantiasa ikut berproses. Tentu saja tak terkecuali untuk wawasan kebangsaan Indonesia.       Itulah sebabnya maka pembicaraan tentang wawasan kebangsaan Indonesia, baik dalam bentuk temu ilmiah maupun semi-ilmiah,  tidak henti-hentinya dilaksanakan dari waktu ke waktu.  Lembaga Pengkajian Kebudayaan (LPK) Tamansiswa yang baru-baru ini menyelenggarakan sarasehan kebudayaan tentang wawasan kebangsaan adalah merupakan salah satu dari rangkaian pembicaraan tersebut.       Hadirnya Panglima ABRI Try Sutrisno beserta empat menteri;    masing-masing adalah Menhankan  Benny Moerdani, Menpen Harmoko, Menko Kesra Supardjo Rustam, Menmudperdag J.S Djiwandono, ditambah Kalitbang Deplu Hasjim Djalal dalam acara sarasehan tersebut tentu memberi makna dan bobot pembicaraan yang tersendiri.       Jangan dilupakan hadirnya para pemikir dan pelaku politik kita seperti Rahmat Witular, Suka Waluyo, Husein Naro,  Ki Suratman, Alfian, Abdulrrachman Suryomihardjo,  Pranarka, Christine Hakim, Eros Jarot, Bagong Kussudiardjo, Tuti Adithama, Djisman Simandjuntak, Kwik Kian Gie, Karmani, Jacob Utama, Harry Tjan Silalahi, dan lain-lain sudah barang tentu telah memberi vareasi yang konstruktif dalam pembicaraan tersebut.
PEMBANGUNAN SMTP MEMPEROLEH PRIORITAS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.026 KB)

Abstract

       Kiranya sudah menjadi tradisi yang konstruktif di negara kita,  pada setiap nota keuangan dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Bapak Presiden di depan sidang paripurna DPR,  maka sektor pendidikan senantiasa mendapatkan perhatian cukup tinggi dari pemerintah; meski tidak berarti dengan mengesampingkan sektor-sektor pembangunan yang lainnya.       Tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tersebut, dapat dilihat pada besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan.       Pada beberapa tahun yang terakhir ini sektor pendidikan selalu masuk dalam kelompok "Empat Besar" dalam hal besarnya anggaran yang dialokasikan, bahkan beberapa tahun selalu duduk dalam peringkat teratas; dalam artian jumlahnya adalah paling besar di antara sektor-sektor pembangunan yang lainnya.
SENTRALISASI DALAM DESENTRALISASI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.834 KB)

Abstract

       Isu dilaksanakannya  desentralisasi pendidikan  di Indonesia sudah bertiup kencang. Di tingkat elite pendidikan, isu ini bahkan telah menjadi semacam primadona.  Meski belum menjadi keputusan politik kapan waktu yang tepat untuk mulai melaksanakannya tetapi sistem sosialisasinya sudah mulai berjalan.  Di berbagai pertemuan formal maupun nonformal para pejabat sudah mulai mengumandangkan konsep yang dianggap baru ini; tentu saja untuk Indonesia.       Dalam era informasi sekarang ini sistem evaluasi dini memang sangat diperlukan, meskipun sistem ini tidak bebas dari kelemahan. Adapun kelemahan yang paling mendasar adalah kalau evaluasi dini yang disampaikan tersebut mengandung kekeliruan maka buyarlah keseluruhan bangunan konsep yang sedang dirintis.       Dan hal itu nampaknya sedang terjadi. Beberapa oknum elite pendidikan kita terkadang terlalu optimis terhadap sistem desentralisasi pendidikan sehingga dalam komentarnya sering berlebihan. Seolah-olah sistem desentralisasi adalah sistem yang paling bagus di dunia sehingga sistem sentralisasi pendidikan yang selama ini dilaksanakan di negara kita "diobok-obok" habis-habisan.  Mereka lupa bahwa dalam sistem desentralisasi pun ternyata sentralisasi dalam berbagai aspek masih diperlukan.       Mereka juga lupa  bahwa konsep desentralisasi pendidikan di negara kita sama sekali belum matang. Ketika oleh World Bank saya diminta memfasilitasi diskusi tentang sistem desentralisasi pendidik-an pada Februari 1999 lalu kita pun belum menemukan konsep yang jitu. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam diskusi tersebut hadir pula banyak pakar pendidikan, praktisi pendidikan,  serta pejabat Depdikbud termasuk menteri pendidikan Joewono Soedarsono.
JEPANG UNGGULI EROPA DAN AS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.663 KB)

Abstract

       Sebagaimana dengan Indonesia dan Philipina maka Jepang adalah 'islands country'; negara dengan banyak pulau. Apabila Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau (besar dan kecil),  Philipina memiliki lebih dari 7.000 pulau maka Jepang memiliki lebih dari 10.000 pulau. Kalau Indonesia memiliki lima pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya maka setidak-tidaknya Jepang memiliki empat pulau besar;  masing-masing adalah Kyushu, Shikoku, Honshu (terbesar), dan Hokkaido.       Semenjak awal tahun 60-an Jepang  memang telah menjadi  suatu fenomena dunia.  Pertumbuhan ekonomi yang pesat,  pendidikan yang maju, dan kebudayaan yang lestari telah mendudukkan Jepang sebagai gerbong kereta api dunia yang melaju di paling depan.       Apabila kita berkunjung ke kota-kota besar di Jepang, antara lain Nagasaki, Kagoshima dan Fukuoka (di Pulau Kyushu), Matsuyama, Takamatsu dan Kochi (di Pulau Shikoku),  Tokyo, Kyoto dan Nagoya (di Pulau Honshu), atau di Sapporo dan Hakodate (di Pulau Hokkaido)     maka orang pun bisa heran; di negara yang amat sering dilanda gempa bumi ini ternyata berdiri gedung-gedung pencakar langit yang berdesak-desakan. Itu semua terjadi karena Jepang memiliki para insinyur dan teknisi yang mampu membuat gedung tinggi tahan gempa. Ekono-mi yang kuat dan keseriusan kerja bangsa Jepang memang merupakan kombinasi yang ideal untuk mengembangkan teknologi tinggi.       Seperti telah dikenal  oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini,  orang Jepang dengan semangat "makoto" memang sangat serius menekuni karir dan profesi. Umumnya mereka tidak akan berhenti bekerja kalau belum berhasil.  Banyak orang Jepang yang tidak mengenal kata gagal dalam menekuni karir dan profesi.
PEMANTAPAN KONSEPSI PEMBINAAN MAHASISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.789 KB)

Abstract

       Baru-baru ini berlangsung aksi ?protes? mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi yang cukup ?bergengsi? di kota pendidikan Yogyakarta. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat, mahasiswa yang melancarkan aksi protes tersebut membawa aneka poster dan tulisan-tulisan yang pada dasarnya merupakan cerminan ketidakpuasan para mahasiswa terhadap kebijakan birokrasi lembaga yang bersangkutan.       Apa pasal .....? Para mahasiswa tersebut rupanya tidak dapat menerima kebijakan birokrasi lembaga yang ingin  membuat "jembatan" antara prestasi akademis dengan prestasi organisatoris mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut.       Tegasnya: kebijakan perguruan tinggi mengharuskan bagi para mahasiswa yang akan menjabat pimpinan lembaga kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan agar memenuhi persyaratan indeks prestasi (IP) komulatif minimal dalam dua semester terakhir sebesar 2,50 (dua setengah).  Artinya bagi mahasiswa yang IP-nya kurang dari angka tersebut tidak dibenarkan menjabat pengurus atau pimpinan lembaga kemahasiswaan.       Persyaratan yang menyangkut besarnya IP tersebut ternyata "ditentang" oleh sekelompok mahasiswa tertentu; mereka berpendapat bahwa persyaratan tersebut di samping tidak aspiratif juga tidak argumentatif dan berkesan sebagai mengada-ada.