Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Ki Supriyoko
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1,291 Documents
Search

 106   107   108   109   110 
BHP: KITA CONDONG KE INGGRIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.034 KB)

Abstract

       Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) disahkan men-jadi Undang-Undang (UU). Hal itu terjadi dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Desember yang lalu.          Banyak reaksi atas disahkannya UU BHP tersebut. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju; ada yang bersyukur akan tetapi ada pula yang menolak. Sejumlah mahasiswa yang ikut menghadiri sidang secara terang-terangan menolak disahkannya UU tersebut; mereka pun meneriakkan sikap penolakannya di ruang sidang sehingga membuat sidang para wakil rakyat yang terhormat tersebut menjadi ricuh.          Sikap seperti itu memang sudah diduga sebelumnya; ini ditengarai oleh banyaknya arganisasi masyarakat yang menyayangkan kesepakatan DPR dengan pemerintah beberapa hari sebelumnya untuk membawa RUU BHP untuk disahkan ke sidang paripurna DPR. Forum Rektor Indonesia (FRI), Perguruan Tamansiswa, dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) adalah sebagian dari organisasi masyarakat yang dimaksud.
HAM, UUD 1945 DAN TAMANSISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.22 KB)

Abstract

       Baru-baru ini, tepatnya tanggal 29-30 Maret 1994, untuk yang kedelapan kalinya Tamansiswa menyelenggarakan Sarasehan Kebudayaan Tamansiswa Ke-8.  Sarasehan ini di-buka oleh Menhankam Edi Sudradjat dan dihadiri oleh para budayawan, seniman, pendidik, rektor,  kalangan politik, birokrat, konsultan, ilmuwan, dan sebagainya.  Nama-nama beken seperti  Karkono Kamajaya,  Eros Djarot, Christine Hakim, Bagong Kussudiardjo, Megawati, Nico Daryanto, Abu Hartono, Rustandi, Suprapto, Mathori Abdul Jalil, Aisyah Amini,Boerhanoeddin Lubis, Marsetio Danuseputro, Marzuki Darusman, R. Haryoseputra (Suara Karya),dsb, secara per-orangan berkumpul untuk mengadakan sharing opinion, know ledge and experience.           Di samping dapat berdiskusi secara "lepas" maka peserta seminar  dapat mendengarkan arahan langsung dari  Pak Edi Sudrajat selaku Menhankam serta berdialog dengan  nara sumber yang pakar pada bidangnya,antara lain dengan Pak Mochtar Kusuma-Atmadja mantan Menlu yang menjadi pe-ngamat politik,  A. Hamid Attamimi pakar hukum, T. Mulya Lubis Ketua Yayasan Pusat Studi HAM, dan sebagainya.          Pada sarasehan kebudayaan kali ini Tamansiswa se-ngaja mengambil tema yang cukup fundamental dan aktual, yaitu mengenai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, hukum serta konstitusi ditinjau dari  wawasan kebangsaan Indonesia. Tema ini sengaja dikembangkan  mengingat akhir-akhir ini banyak orang berbicara mengenai HAM,  bahkan seolah-olah ada yang menganggap HAM sebagai "barang" baru yang hidup di Indonesia. Sedangkan pembicaraan HAM amat berkait de-ngan masalah demokrasi, hukum dan konstitusi.
BERSIAP-SIAP MEMILIH PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.504 KB)

Abstract

       Bersamaan dengan diumumkannya kelulusan siswa SMA beberapa waktu yang lalu maka dimulailah kompetisi antar perguruan tinggi swasta, PTS, dalam upayanya "menggaet" kandidat mahasiswa baru. Spanduk-spanduk yang terpampang di atas jalanan, leaflet dan brosur yang terdistribusi dari rumah ke rumah, serta iklan yang hampir setiap hari nongol di halaman koran dan majalah, yang kesemuanya bernada pengenalan program-program akademik perguruan tinggi nonpemerintah, di samping menunjukkan berlangsungnya kompetisi juga sekaligus memberikan pratanda mengenai relatif ketatnya kompetisi.          Sekarang ini terdapat sekitar 1.000 PTS di negara kita; berdasarkan catatan Depdikbud untuk tahun akademik 1990/1991 menunjuk pada angka 914  yang terdiri dari 221 universitas, 51 institut, 350 sekolah tinggi, 290 akade-mi, dan 2 politeknik. Jumlah ini dari waktu ke waktu me-ningkat terus; dan kesemuanya saling memperebutkan calon mahasiswa baru lulusan SMA dan sekolah menengah lainnya.          Secara empirik selama ini pemilihan PTS oleh para kandidatnya lebih ditentukan oleh dua kecenderungan; yaitu pemilihan yang dilakukan secara kompentatif dan pemi lihan atas dasar perilaku peer-group.
ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM RAPBN 1996/1997 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.663 KB)

Abstract

       Sebuah tradisi politis  pidato presiden  di setiap awal tahun untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senantiasa mendapat perhatian dari banyak kalangan; baik kalangan dalam maupun luar negeri.  Hal ini juga berlaku pada pidato Presiden Soeharto yang disampaikannya tanggal 4 Januari 1996 yang lalu untuk menyampaikan RAPBN Tahun 1996/1997 di depan Rapat Paripurna DPR kita.         Bagi banyak kalangan  RAPBN 1996/1997  mendapat  tanggapan yang positif.  Tercerminnya upaya-upaya mengurangi ketergantungan dari pihak "luar" dan naiknya nominal anggaran merupakan dua point penting yang secara akumulatif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan negara kita di masa mendatang;  setidak-tidaknya dalam periode tahun anggaran 1996/1997. Berkurangnya ketergantungan ter-hadap pihak luar tentu akan menaikkan kredibilitas pembangunan; sedangkan naiknya anggaran diharapkan mampu mempertinggi kuantitas pembangunan, dan sudah barang tentu dengan kualitasnya.       Seperti diketahui apabila dibandingkan dengan  APBN 1995/1996 yang baru saja berakhir,  yaitu sebesar 78,02 trilyun rupiah, maka RAPBN 1996/1997,sebesar 90,62 trilyun rupiah, mengalami kenaikan yang berarti; yaitu mencapai 16 persen lebih. Apabila kita bandingkan dengan tahun lalu  maka angka kenaikan tersebut ternyata lebih tinggi. Tahun lalu RAPBN 1995/1996 mencapai 78,02 trilyun rupiah, yang berarti nilai kenaikannya "hanya" 11 persen bila dibandingkan dengan APBN 1994/1995 yang besarnya 69,75 trilyun rupiah.       Bahwa RAPBN 1996/1997 akan mengalami kenaikan memang su-dah banyak diprediksi oleh para pengamat pembangunan dan ekonomi kita; akan tetapi tentang nilai kenaikannya yang mencapai di atas 16 persen memang tidak semua pengamat mampu memprediksikannya.
KIAT "HUNTING" DANA PENELITIAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.302 KB)

Abstract

       Benar apa yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. DR. Soekadji Ranoewihardjo baru-baru ini bahwa produktivitas dan kualitas penelitian merupakan salah satu tolok ukur kualitas sebuah perguruan tinggi;  makin tinggi produktivitas dan kualitas penelitian pada sebuah perguruan tinggi maka semakin bermutu lah perguruan tinggi yang bersangkutan.       Perguruan tinggi di negara-negara maju pada umumnya sangat menyadari benar hal tersebut di atas, oleh karena itu aktivitas meneliti pada kalangan civitas akademikanya menjadi sangat dinamis.       Bagaimana dengan perguruan tinggi di negara kita? Kesadaran tentang pentingnya penelitian memang sudah tumbuh pada berbagai perguruan tinggi,  akan tetapi karena adanya berbagai hambatan dan keterbatasan maka aktivitas penelitianpun banyak yang menjadi tersendat-sendat.       Salah satu hambatan yang menyebabkan tersendatnya aktivitas penelitian adalah masalah dana; yaitu berkisar pada minimnya dana lembaga yang dapat dialokasikan untuk menunjang aktivitas penelitian.
KENDALA SERTIFIKASI DOSEN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.537 KB)

Abstract

Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Republik Indonesia, tepat pada tanggal 30 Desember 2005 telah menandatangani naskah UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada hari yang sama naskah tersebut ditandatangani dan diundangkan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) R.I. ad interim.          Bahwa UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan UU Guru rasanya tidak banyak menim-bulkan masalah, setidak-tidaknya sampai tulisan ini dibuat, namun apabila di masyarakat timbul pengertian yang keliru bahwa seolah-olah yang diatur dalam UU ini terbatas pada guru di sekolah menengah, sekolah dasar, dan pendidikan anak usia dini, itulah yang menjadi masalah.          Contoh riilnya, sekarang di masyarakat ramai diperbincangkan tentang sertifikat pendidik; seolah-olah yang harus memegang sertifikat pendidik sebagai tanda keprofesionalannya hanyalah guru saja. Hal ini tentu kurang tepat karena para dosen pun dituntut memiliki hal yang sama untuk meme-nuhi tuntutan keprofesionalannya. Begitu juga dengan kepemilikan berjenis kompetensi serta pemenuhan kualifikasi akademik yang tidak hanya me-nyangkut guru; tetapi juga dosen pendidikan tinggi.
KETEKNIKAN DESA UNTUK TEKAN PENGANGGURAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.893 KB)

Abstract

       Isyu ketenagakerjaan di Indonesia yang senantiasa aktual dalam beberapa tahun terakhir ini adalah masalah pengangguran. Relatif tingginya angkatan kerja di satu pihak,  dan terbatasnya lapangan kerja yang telah dibuka pada pihak yang lain telah menyebabkan munculnya kaum tuna kerja dalam jumlah yang relatif tinggi pula.       Dari tahun ke tahun jumlah kaum tuna kerja alias penganggur cenderung meningkat, dan akhirnya berubah men jadi kompleksitas ketenagakerjaan yang menghambat berputarnya roda-roda pembangunan nasional yang tengah kita jalankan.       Presiden Soeharto  baru-baru ini kembali mengamanatkan agar supaya dilaksanakan usaha-usaha yang maksimal untuk menghindari meningkatnya angka pengangguran di negeri yang tercinta ini;  dengan ungkapan lain perlu dilakukan usaha-usaha yang maksimal untuk menekan angka pengangguran tenaga potensial di negara kita sampai pada bilangan yang sekecil mungkin.       Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan salah satu bentuk pemborosan sumber daya yang paling potensial, serta akan menurunkan daya beli masyarakat yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.  Oleh sebab itu menghindari pengangguran berarti secara langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
LIMA ALTERNATIF PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.041 KB)

Abstract

       Pada hari ini, Kamis 26 Mei 1994, secara serentak diumumkan hasil Ebtanas pada sekolah menengah umum. Pada hari ini pula ratusan ribu siswa SMA  yang beberapa hari lalu, tepatnya 3 s/d 6 Mei 1994, telah bergelut dan ber-gulat dengan materi soal evaluasi belajar yang dibakukan secara nasional  akan mengetahui hasil jerih payah serta perjuangannya. Bagi mereka ini hanya ada dua kemungkinan yang terjadi; sukses yang berarti lulus, atau gagal yang berarti tidak lulus. Pilihan dikotomis ini tidak mungkin ditawar-tawar lagi oleh para siswa.          Lepas dari apakah kelulusan siswa bisa atau tidak bisa mencerminkan kualitas dirinya maka kesuksesan dalam Ebtanas merupakan sesuatu yang pantas disyukuri, baik o-leh siswa maupun oleh para orang tuanya. Adanya sinyalemen yang menyatakan  bahwa selama ini hampir semua orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke SMA daripada SMK mes-tinya akan menambah tingkat kesyukuran tersebut.          Secara nasional Ebtanas SMA kali ini diikuti oleh sekitar satu juta siswa, sementara itu secara propinsial Ebtanas SMA di DIY  diikuti oleh sekitar  23 ribu siswa. Sampai sekarang ini belum pernah ada formulasi matematis mengenai berapa persen jumlah peserta Ebtanas yang harus diluluskan;  meskipun demikian secara empirik selama ini dari tahun ke tahun  angka kelulusannya mencapai di atas angka 85%. Dengan demikian tahun ini secara nasional SMA kita memproduksi lebih dari 850 ribu lulusan, dan SMA di DIY saja memproduksi lebih dari 19 ribu lulusan.
"TEORI PELUANG" DAN DILEMA PROGRAM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.934 KB)

Abstract

       Belum lama ini oleh panitya seminar saya diminta menjadi nara sumber untuk mempresentasikan prasaran saya mengenai perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya menyangkut kontribusi tekno-logi komunikasi bagi pendidikan bangsa.Oleh karena topik seminar tersebut relevan dengan bidang yang saya tekuni selama ini  tentu tidak salah kalau saya menyanggupinya; apalagi -yang menarik bagi saya-  seminar itu diikuti oleh para dosen, mahasiswa, serta orang-orang yang secara langsung berkepentingan dengan perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia.         Dalam forum dialog dengan peserta seminar tersebut ada sesuatu yang "mengejutkan" saya; yaitu adanya respon dari seorang peserta yang mengusulkan supaya kebijakan pemerintah dalam  pemberian ijin operasi televisi swasta dan semi swasta (maksudnya RCTI, SCTV, dan TPI) ditinjau kembali. Lebih dari itu peserta tersebut juga mengusul-kan agar pemakaian antena parabola ditinjau kembali.         Ingin tahu argumentasi atas tanggapannya tersebut? Baiklah; menurutnya dengan beroperasinya RCTI, SCTV, TPI dan antena parabola yang dapat menangkap siaran dari pe-mancar asing (Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Eropa dan Amerika Serikat) maka siaran TVRI menjadi kurang di-minati pemirsanya. Pada hal, menurutnya,TVRI sampai kini program-program siarannya dianggap paling pas dan paling sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas berdomisili dan bersosialisasi di daerah pedesaan.
MENGAKHIRI DUALISME PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.282 KB)

Abstract

       Barangkali ini kisah mengenai keberanian! Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, bersama para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI telah bersepakat untuk segera mengambil prakarsa guna menga-khiri dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar. Untuk keperluan ini diputuskan akan segera disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengganti, untuk menggantikan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang dipandang memang su-dah waktunya diganti, masing-masing adalah PP No.65/1951 dan PP No. 28/1990.          Dalam pertemuan antara Mendikbud dengan para ang-gota Komisi IX DPR RI memang tercetus ketersetujuan Pak Wardiman, selaku Mendikbud,  mengenai akan disiapkannya RPP Pengganti tersebut.  Ketersetujuan Mendikbud itu di-maksudkan  agar supaya nantinya siswa tidak dirugikan o-leh sistem.          Seperti kita ketahui sampai saat ini memang masih terjadi dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar, du-alisme ini terjadi pada Sekolah Dasar (SD). Di dalam hal ini pengelolaan SD ditangani oleh dua departemen sekali-gus,  masing-masing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk masalah-masalah yang bersifat akademis dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk masalah-masalah yang bersifat administratif dan kesaranaan.
Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni