Articles
<![CDATA[PENDIDIKAN IPA PERLU PROGRAM MINOR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.729 KB)
<![CDATA[ Terdapatnya fenomena akademis tentang menurunnya minat masyarakat terhadap bidang studi IPA sudah selayaknya perlu mendapatkan perhatian kita bersama: karena hal ini merupakan masalah yang sangat serius. Menurunnya minat masyarakat terhadap bidang studi IPA sesungguhnya memiliki mata rantai yang berkesinambungan dengan kemajuan bangsa kita. Menurunnya peminat program studi IPA pada IKIP dapat menurunkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik lulusan IKIP (dalam berbagai penelitian ditemukan bukti tentang demikian eratnya hubungan antara minat seorang siswa dengan prestasi belajarnya). Bila kualitas dan kuantitas guru IKIP menurun maka bukan mustahil para siswa SMA pun akan ikut menurun minat dan kualitasnya. Keadaan tersebut dalam perspektif juga dapat mengakibatkan "krisis" matematikawan, fisikawan, dan para biolog yang prestasi dan reputasinya sangat diharapkan untuk memajukan negara tercinta ini. Oleh karena kurangnya guru bidang studi IPA dan SMA di negara kita perlu segera dicarikan jalan keluar yang realistis dan operasional.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.73 KB)
<![CDATA[ Nampaknya persoalan uang di mana saja, khususnya di sekolah, memang benar-benar sangat peka. Kekeliruan sedikit saja dalam men-jalankan manajemen keuangan dapat menimbulkan berbagai dampak yang fatal. Itulah sebabnya para petinggi departemen pendidikan kita, tak terkecuali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, tidak bosan-bosannya berbicara mengenai transparansi dalam menjalankan manajemen keuangan sekolah. Untuk yang kesekian kalinya Pak Wardiman selaku menteri pen-didikan berbicara tentang transparansi manajemen keuangan sekolah. Baru-baru ini beliau menganjurkan agar seluruh kepala sekolah dapat menjalankan manajemen keuangan sekolah secara transparan, hal ini utamanya menyangkut dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Pada sisi yang lain beliau juga menghimbau agar pengurus Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) di sekolah tidak hanya membantu mengumpulkan dana saja tetapi juga membantu dalam hal pengelolaan dan penggunaannya. Sudah barang tentu pengelolaan dan penggunaan yang dilakukan secara transparan (Suara Pembaruan; 15/09/1996). Apa yang disampaikan Pak Wardiman tersebut kiranya memang sangat tepat karena kurangnya transparansi dalam manajemen keuang-an sekolah terbukti telah menyebabkan berbagai reaksi destruktif dari civitas sekolah itu sendiri. Kasus protes dan mogok belajar yang ter-jadi di beberapa sekolah akhir-akhir ini telah membuktikan terjadinya reaksi destruktif yang dimaksud. Pada sisi yang lain menteri pendidikan juga menyampaikan pesan Presiden Soeharto agar penarikan sumbangan pendidikan dilakukan secara hati-hati. Presiden berpesan agar sumbangan pendidikan dila-kukan secara sukarela serta jangan terjadi paksaan karena tidak semua orang tua siswa mampu membayar. Sumbangan ini hendaknya didasarkan pada musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua siswa.]]>
<![CDATA[ARAH PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 90-AN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.455 KB)
<![CDATA[ Tahun 90-an merupakan dasawarsa terakhir menjelang datangnya Era 2000. Di dalam kurun waktu ini terjadi banyak perubahan yang cepat dan dahsyat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Dari masyarakat yang lebih berkultur lokal menuju masyarakat yang lebih berkultur global. Perubahan yang cepat dan dahsyat seperti ini menuntut kesiapan masyarakat yang tinggi; dan se-cara empirik memang terdapat kelompok masyarakat yang mampu mengantisipasi akan datangnya perubahan sehingga mampu pula mem-persiapkan diri, akan tetapi terdapat pula kelompok masyarakat yang tidak mampu mengantisipasi akan datangnya perubahan sehingga tidak atau kurang siap menerimanya. Kompetisi atau persaingan merupakan elemen dominan di dalam kata kunci perubahan itu sendiri; sehingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sebenarnya dapat diukur sejauh mana mereka dapat mempersiapkan daya saing. Pendidikan merupakan media yang sangat tepat untuk membangun daya saing, baik dalam tataran individual maupun kolegial. Hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan di setiap negara harus di-arahkan pada pembentukan atau pembangunan daya saing manusia. Dengan tanpa daya saing yang memadai maka suatu bangsa tidak mungkin dapat berprestasi di tingkat internasional; bahkan untuk seke-dar bertahan hidup saja bisa-bisa menjadi sulit. Konvensi umum seperti pun juga berlaku di Indonesia. Itulah se-babnya pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia dalam kurun waktu tahun 90-an lebih diarahkan kepada pembangunan daya saing manusia Indonesia baik secara individual maupun secara kolegial demi kemajuan bangsa dan negara. Meski demikian ternyata dalam pelaksanaan pendidikan pada masing-masing jenjang (dasar, menengah, dan tinggi) terjadi banyak fenomena yang layak dicatat]]>
<![CDATA[MASALAH BATAS TOLERANSI KETIDAKLULUSAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.841 KB)
<![CDATA[Seorang siswa sekolah menengah umum pertama, SMP, baru-baru ini mengekspresikan rasa "kekagumannya" lewat media "Pikiran Pembaca" di harian ini. Rasa "kekaguman" tersebut ditujukan pada sekolah-sekolah swasta pada umum nya yang berhasil menciptakan nilai raport semester VI (Q) yang serba hebat bagi para siswa-siswinya. Pada hal, menurutnya, NEM siswa-siswi sekolah swasta ketika masuk umumnya rendah (KR: 19/5/89). Untuk lebih konkritnya siswa SMP tersebut "mampu" menyajikan data nilai Q dari salah satu sekolah swasta yang ujiannya saja menggabung di sekolah lain. Data yang dipresentasikan sbb: dari 25 siswa sekolah swasta yang ujiannya saja masih menggabung tersebut maka tidak satu pun yang mendapat nilai Q kurang dari 8 (delapan), artinya seluruh siswa memperoleh nilai 8 ke atas. Hebatnya lagi, nilai yang serba "aduhai" tersebut berlaku untuk enam bidang studi sekaligus. Tetapi di bagian akhir tulisannya "penulis kecil" tersebut memberi komentar terhadap siswa sekolah swasta (25 siswa ybs?) sbb: "biasanya mereka memperoleh nilai Ebtanas murni yang tidak lebih baik dari NEM siswa sekolah yang digabungi, bahkan waktu menentukan kelulusan, ada di antara mereka yang terpaksa dinyatakan tidak lulus. Aneh memang, tapi nyata".]]>
<![CDATA[SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU SMTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.523 KB)
<![CDATA[ Apabila kita sempat membandingkan sistem seleksi penerimaan siswa/ mahasiswa baru untuk masing-masing jenjang pendidikan di negara kita, maka kita akan menemukan sebuah data komparatif yang sungguh sangat menarik untuk dikaji. Pada jenjang pendidikan dasar --Sekolah Dasar-- sistem seleksinya tidaklah ketat, sangat longgar, bahkan boleh dikatakan tidak dilaksanakan seleksi sama sekali, karena calon yang telah berusia tujuh tahun pada prinsinya wajib diterima menjadi murid baru. Dalam skema nasional kita saat ini tengah terjadi over capacity pada jenjang pendidikan dasar;dalam artian bahwa kursi belajar yang tersedia justru lebih banyak dari pada calon siswa yang akan mendudukinya. Dalam bahasa yang sederhana, sarana dan fasiltas sekolah telah mampu menampung seluruh penduduk usia pendidikan dasar, 7 s/d 12 tahun, di negara kita. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan kesuksesan 'Wajib Belajar' pada tingkat SD yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tgl 2 Mei 1984.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SEKARANG INI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.214 KB)
<![CDATA[ Kalau dihitung semenjak kelahirannya hampir delapan puluh lima tahun yang lalu maka Muhammadiyah telah mengalami banyak kali pergantian pucuk pimpinan; dari pimpinan yang berprofil ulama sam-pai yang berprofil intelektual, dari yang bertipe "air mengalir" sampai yang agak "meledak-ledak", dari H. Achmad Dahlan sampai sekarang ini Dr. H.M. Amien Rais. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi pembaruan (tajdid) dan dalam usianya yang hampir mencapai 85 tahun sekarang ini setidak-tidaknya ada dua bidang yang secara riil telah "diperbarui" Muhammadiyah; masing-masing ialah bidang agama dan bidang pen-didikan. Pembaruan pada bidang agama dilakukan antara lain dengan memberantas khurafat dan bid'ah;sedangkan pembaruan pada bidang pendidikan dilakukan dengan memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dalam menjalankan roda pembaruannya memang tidak selamanya berjalan mulus; secara empirik figur pucuk pimpinan organisasi juga menentukan mulus dan tidaknya berjalannya roda pembaruan tersebut. Kalau selama ini Muhammadiyah banyak menerima kritik, baik kritik dari "dalam" (anggota Muhammadiyah) maupun kritik dari "luar" (nonanggota Muhammadiyah), mengenai lambannya perputaran roda pembaruan misalnya, selalu saja di antara banyak kritik tersebut lebih ditujukan kepada figur ketua daripada ditujukan kepada organisasi. Ini menandakan bahwa figur pimpinan benar-benar diyakini perannya; meskipun kepemimpinan di Muhammadiyah bersifat kolektif. Karena itu pula ketika Pak Amien diamanahi sebagai Ketua Pim-pinan Pusat (PP) dua tahun lalu maka banyak pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat; yang antara lain adalah bagaimana perkembangan pendidikan Muhammadiyah kelak dibawah kepemimpinan Pak Amien.]]>
<![CDATA[MASIH SOAL KENAIKAN GAJI PEGAWA NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.985 KB)
<![CDATA[ Peluang kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil (PNS) kita kini semakin terbuka setelah pemerintah mendengarkan usulan hampir semua fraksi di DPR. Meski belum eksplisit menyatakan akan adanya kenaikan gaji akan tetapi pada dasarnya pemerintah memang sangat memperhatikan kesejahteraan PNS, ABRI dan pensiunan; di samping pada sisi yang lain menyadari pula bahwa tingkat kesejahteraan pega-wai negeri kita umumnya masih jauh dari titik optimal. Demikianlah kira-kira inti keterangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Mar'ie Muhammad, baru-baru ini. Perbincangan mengenai kemungkinan naiknya gaji PNS sampai kini masih hangat di kalangan masyarakat setelah Presiden Soeharto memberikan "pratanda" dalam pidatonya untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 1996/1997 tanggal 4 Januari 1996 yang lalu. Bila kita simak secara jeli apa yang dinyatakan Pak Harto dalam pidatonya yang akan mengadakan "musyawarah" dengan para wakil rakyat menyangkut kesejahteraan PNS, selanjutnya dikaitkan dengan formulasi RAPBN 1996/1997 yang di dalamnya terdapat angka-angka kenaikan di dalam sektor belanja pegawai (baca: PNS), baik pegawai pusat maupun pegawai daerah, maka kita dapat berkonklusi bahwa sejak awal pemerintah kita memang ingin meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara menaikkan gaji. Melihat fenomena tersebut di atas maka persoalannya kini tinggal dua macam saja; yaitu berapakah nilai kenaikan gaji PNS nantinya serta metoda bagaimana yang akan diterapkan pemerintah agar supaya kenaikan gaji PNS benar-benar dapat terasakan manfaat ekonomiknya. Seperti diketahui banyak PNS kita yang memiliki pengalaman menda-pat kenaikan gaji tetapi kurang merasakan manfaat ekonomiknya oleh karena nilai kenaikan gaji tak sepadan dengan kenaikan harga.]]>
<![CDATA[SEKOLAH-SEKOLAH YANG HAMPIR "TAMAT" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.981 KB)
<![CDATA[ Sungguh mengenaskan ......! Itulah kesan pertama terhadap "sekolah-sekolah peralihan" yang pada tahun ajaran baru ini tidak mendapatkan siswa baru dalam jumlah yang memadai. Meskipun tidak seluruh sekolah peralihan mengalami nasib yang buruk, akan tetapi sekolah-sekolah tersebut umumnya belum beruntung dapat "dilabuhi" oleh nasib yang baik. Seperti telah kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Depdikbud mengambil kebijakan untuk mengadakan refungsionalisasi atau alih fungsi terhadap Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO). Hal ini terpaksa dilakukan karena adanya kejenuhan lulusan sekolah keguruan tersebut atas kesem-patan kerjanya. Alih fungsi SPG/SGO tersebut dipandang merupakan "the best alternative", meski bukan merupakan "perfect solution". Kiranya hal ini wajar-wajar saja; pilihan yang terbaik memang tidak selalu merupakan jalan keluar yang paling sempurna. Bagian dari ketidaksempurnaan tersebut nampaknya benar-benar dapat dan telah kita "nikmati" bersama saat ini; yaitu dengan banyaknya sekolah-sekolah peralihan yang mengalami kekurangan peminat. Bukan saja siswa baru yang sedikit jumlah-nya, tetapi untuk mengejar "minimum quantity line" saja banyak yang tidak sanggup.]]>
<![CDATA[KETERSETUJUAN SEKS REMAJA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.84 KB)
<![CDATA[ Ada lagi hasil penelitian ilmiah yang benar-benar menarik untuk diikuti. Penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah tim kolektif dari institusi pendidikan, yaitu Tim Presidium SMA Kolese De Britto Yogyakarta, dan baru saja diseminarkan secara terbuka di Yogyakarta. Penelitiannya ditujukan kepada kaum pelajar SMA yang nota bene adalah para remaja dan materinya menyangkut hal-hal yang berka-it dengan dunia remaja, termasuk di dalamnya pendapatnya mengenai masalah-masalah seks. Ratusan pelajar dari belasan SMA di Yogyakarta, baik SMA Negeri maupun SMA Swasta, telah dilibatkan se-cara langsung dalam penelitian tersebut. Dari 700 angket yang disebarkan kepada responden, yang dalam hal ini res pondennya adalah para pelajar SMA itu sendiri, ternyata sebanyak 493 telah diisi dan dikembalikan kepada tim pe-neliti untuk dianalisis lebih lanjut. Kesimpulan penelitian? Ya ...., ternyata sebanyak 22 persen remaja pelajar tersebut menyatakan ketersetuju annya atas hubungan seks di luar nikah atau seks secara ilegal, sebanyak 44 persen remaja pelajar tersebut menya takan pernah menonton film biru (blue film) yang sarat dengan adegan seks,dan sebanyak 76 persen remaja pelajar lainnya menyatakan pernah membaca majalah-majalah yang menonjolkan masalah seks.]]>
<![CDATA[TAYANGKAN PROGRAM "IN SERVICE LEARNING" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.092 KB)
<![CDATA[ Hari ini, dua puluh lima tahun yang lalu Televisi Republik Indonesia (TVRI) resmi berdiri. Hal ini berarti bahwa sekarang usia TVRI sudah mencapai seperempat abad. Dua puluh lima tahun. Usia yang sangat tepat untuk menengok kembali sejarah pengabdiannya; apa yang sudah dapat diperbuat untuk negara dan masyarakat? Sebagaimana yang pernah dialami oleh John Logie Baird (1926) dan Vladimir Zworykin (1929) dengan segala hambatan dan keterbatasannya dalam usahanya untuk dapat "melahirkan" teknologi televisi, maka putra-putra kita (Indonesia) pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda ketika akan "melahirkan" TVRI. Dalam sejarahnya Baird pernah mengalami berbagai hambatan serta keterbatasan ketika untuk pertama kalinya akan memakai sinar infra merah untuk pengambilan gambar, demikian pula Zworykin juga mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan ketika untuk pertama kalinya ingin mendemonstrasikan sistem pertelevisian. Namun dengan usaha yang cukup gigih akhirnya teknologi pertelevisian yang dirindukannya bisa terwujud.]]>
