Articles
<![CDATA[PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT (1) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.13 KB)
<![CDATA[       Pendidikan dan kebudayaan sering diibaratkan se-bagai dua sisi dari sekeping mata uang, kalau pendidikan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka kebudayaan merupakan sisi yang lainnya. Begitu pula yang sebaliknya, kalau kebudayaan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka pendidikan merupakan sisi yang lainnya.         Pengibaratan tersebut ingin melukiskan demikian eratnya hubungan atau kaitan di antara pendidikan dengan kebudayaan. Implikasi konotatifnya adalah apabila dalam dunia pendidikan terjadi perubahan-perubahan maka hal ini pun secara langsung maupun tak langsung akan terjadi dalam dunia kebudayaan.        Eratnya hubungan antara pendidikan dan kebudayaan juga sering dilukiskan dalam suatu hubungan timbal balik (reciprocal relationship); artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Implikasinya apabila terjadi fenomena-fe- nomena tertentu dalam dunia pendidikan maka fenomena ini akan berpengaruh bagi dunia kebudayaan, demikian pula yang sebaliknya, bila terjadi fenomena-fenomena tertentu dalam dunia kebudayaan maka fenomena ini akan berpenga-ruh bagi dunia pendidikan. Dengan bahasa lain terjadinya "kegegeran" dalam dunia pendidikan akan menimbulkan "ke-gegeran" dalam dunia kebudayaan, demikian pula hal yang sebaliknya.]]>
<![CDATA[MUTU SLTP KITA RENDAH? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.806 KB)
<![CDATA[       Pengumuman hasil Ebtanas SLTP dilakukan serentak hari ini, Senin, 30 Mei 1994. Kalau dari data statistik Ebtanas SLTP tahun ini, yang sudah berlangsung 9 s/d 11 Mei yang lalu, diikuti oleh sekitar dua juta siswa maka pengumuman Ebtanas SLTP kali ini "disambut" oleh belasan juta orang; terdiri dari para siswa SLTP, orang tua, gu-ru, birokrasi dan praktisi pendidikan lainnya.        Seandainya setiap pengurus sekolah membuat aturan yang mewajibkan untuk tertawa sekeras-kerasnya bagi yang berhasil Ebtanas dan lulus serta menangis sekeras-keras-nya bagi yang gagal dan tidak lulus maka hari ini suara tangis yang keras itu akan "tertelan" oleh suara tertawa siswa-siswa yang lulus. Secara empirik tingkat kelulusan siswa SLTP selama ini berkisar pada angka 90%; jadi, se-tiap ada sepuluh peserta Ebtanas maka hanya seorang yang menangis karena gagal, dan yang sembilan lainnya tertawa keras untuk merayakan keberhasilan perjuangannya.        Apabila Ebtanas kali ini diikuti sekitar dua juta siswa maka hari ini ada 1,9 juta siswa yang tertawa; dan kalau di Pulau Jawa saja terdapat 1,1 juta peserta Ebta-nas maka di Pulau Jawa ada satu juta siswa yang tertawa keras-keras untuk mengekspresikan kegembiraan atas kelu-lusannya. Demikian pula kalau di Jawa Timur ada sekitar 296 ribu peserta Ebtanas SLTP maka pada propinsi ini ada sekitar 265 ribu siswa yang tertawa. Betapa ramainya!]]>
<![CDATA[MENYONGSONG REFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.657 KB)
<![CDATA[      Menghadapi persaingan global yang semakin tajam pada seluruh  bidang kehidupan akhir-akhir ini maka setiap bangsa dituntut memiliki daya saing yang tangguh. Guna meningkatkan ketangguhan daya saing ini reformasi pendidikan (educational reform) menjadi suatu pilihan atau alternatif yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Dengan dijalan-kannya reformasi pendidikan maka kualitas manusia suatu bangsa bisa ditingkatkan secara lebih sistematis, terprogram, dan sesuai tuntutan kemajuan. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara yang lebih dulu menjalankan reformasi pendidikan nasionalnya; seperti Jepang dan Republik Korea.      Pada pertengahan tahun 80-an Jepang dan Republik Korea sudah menggulirkan roda reformasi pendidikan; bahkan perintisannya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.      Reformasi pendidikan di Jepang diarahkan secara divergen pada isu-isu globalisme atas rekomendasi Badan Penilai Pendidikan Nasio-nal yang telah dibentuk lebih dulu. Jepang mengubah orientasi pendidikannya dari internal menjadi eksternal hingga lahirlah persepsi daya saing global di lingkungan anak didik. Jangan heran kalau sejak SD (shogakho) anak-anak Jepang sudah bercita-cita mengalahkan anak-anak Amerika bila dirinya sudah besar. Jepang juga menanamkan ke-mandirian pada anak-anak sekolah semenjak awal. Hasilnya dapat kita ketahui kini, anak-anak Jepang berhasil membawa negaranya pada peringkat pertama negara-negara yang memiliki daya saing tertangguh di dunia.      Reformasi pendidikan di Republik Korea, sebagaimana direkomendasi oleh Korea Educational Development Institute, diarahkan pada penanaman penalaran kepada anak didik sejak awal. Semenjak masih di bangku SD anak-anak sudah dilatih bernalar, bukan berhafal. Dan hasilnya, sekarang ini Republik Korea termasuk pesaing Jepang yang potensial.]]>
<![CDATA[SIARAN PENDIDIKAN RADIO KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.81 KB)
<![CDATA[Di hadapan para peserta "Lokakarya Siaran Radio Pendidikan" yang diselenggarakan sekitar sembilan belas tahun yang silam, atau tepatnya tanggal 3 Januari 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menganjurkan untuk mempertimbangkan rekomendasi pakar media Wilbur Schramm di dalam salah satu karyanya yang bertitel "The New Media : Memo to Educational Planners", (1970). Di dalam karyanya tersebut Schramm, yang selama ini dikenal sebagai "bapak media" karena kepakarannya pada bidang permediaan, mengemukakan tentang kemungkinan dilaksanakannya inovasi pendidikan dengan memanfaatkan jasa media, termasuk pula di antaranya media radio.
Untuk mendukung anjurannya tersebut menteri kita menegaskan bahwa dengan munculnya berbagai problematika pendidikan di Indonesia yang makin lama semakin kompleks maka inovasi pendidikan tidak mungkin lagi hanya dilak- sanakan secara tradisional dan konvensional; oleh karena itu usaha-usaha nonkonvensional perlu ditangani secara lebih serius.
Akhirnya pada kesempatan tersebut di atas menteri mengharapkan agar segera dirumuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan program penerapan broadcasting dalam pendidikan, untuk selanjutnya disusun suatu pola rencana umum untuk mengintegrasikan broadcasting (yang dimaksud adalah siaran radio) dalam pendidikan secara pragmatis dan realistis.]]>
<![CDATA[KATEGORISASI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.753 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah ditandatangani oleh Presiden Soesila Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Mei 2005 yang lalu. Salah satu ketentuan yang dimuat dalam PP ini menyangkut kategori satuan pendi-dikan formal, yaitu sekolah dan madrasah. Â Â Â Â Â Â Â Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) dan (3) disebutkan dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memi-liki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam Kategori Mandiri, dan sekolah/ madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam Kategori Standar. Â Â Â Â Â Â Â Selanjutnya masih dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar. ]]>
<![CDATA[MODEL PILIHAN GANDA DALAM EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.52 KB)
<![CDATA[       Kritik tajam tentang tidak relevannya model-model soal pilihan ganda (multiple choice) untuk diaplikasi didalam sistem evaluasi pengajaran dan pendidikan yang di-lontarkan Pak Habibie kiranya bukan untuk pertama kali kita dengar. Sejak beberapa tahun terakhir ini kita me-mang sering mendengar kritik semacam itu.        Selama ini Pak habibie termasuk rajin memberikan kritik tentang diaplikasikannya model-model soal pilihan ganda yang dianggap tidak dapat mengukur kemampuan ana-litis anak didik. Implikasinya: apabila siswa dibiasakan dengan soal-soal pilihan ganda,yang nota bene mengandung unsur "gambling" di dalamnya, maka kelak siswa tersebut akan mengalami banyak kesulitan dalam mengembangkan daya nalarnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.        Menanggapi kritik tajam tersebut Mendikbud kita yang dulu, Fuad Hassan, menyatakan agar kita tidak perlu terlalu risau mengembangkan model-model pilihan ganda di dalam sistem evaluasi pengajaran dan pendidikan karena model-model pilihan ganda,sebagaimana dengan model-model tes yang lain, memiliki kelebihan yang spesifik. Perso-alannya adalah bagaimana mengoptimalkan kelebihan model pilihan ganda tersebut.]]>
<![CDATA[ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN NAIK,JANGAN TERJADI LAGI "ASAL BANGUN" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.518 KB)
<![CDATA[      Seperti yang sudah banyak diperkirakan oleh para pengamat sebelumnya, meskipun masih dalam situasi yang "sulit" tetapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1989/90 telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.       Meskipun demikian, tentang angka kenaikannya yang relatif cukup tinggi kalau dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1988/89, yaitu di atas 25% atau tepatnya 26,3%, kiranya tidak setiap pengamat mampu memperhitungkan sebelumnya. Adanya kenaikan angka yang relatif tinggi ini harus diakui sebagai prestasi tersendiri bagi para pengambil kebijakan yang ditugasi oleh rakyat untuk memutar jalannya pemerintahan di negara kita.      Kenaikan angka RAPBN tahun ini memang hampir sama dengan RAPBN tahun 1988/89 yang lalu terhadap APBN tahun sebelumnya, kalau RAPBN tahun lalu angka kenaikannya mencapai 27,1% maka tahun ini mencapai 26,3%.      Tetapi, apabila kita ingat tanggal 6 Januari dua tahun yang silam, ketika Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN 1987/88 di depan para wakil rakyat, para pengamat banyak yang di buat "terkejut" sekaligus "takjub" karena di dalam situasi ekonomi dunia yang serba tidak menentu waktu itu, ternyata RAPBN kita mampu mengalami kenaikan dibandingkan APBN tahun sebelumnya, meski angkanya tidak tinggi yaitu sebesar 6,4%.]]>
<![CDATA[GURU SD KINI DAN MENDATANG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.473 KB)
<![CDATA[      SKH "Suara Karya" edisi 1/5/90 menurunkan artikel tentang pendidikan guru SD dan masalahnya yang ditulis oleh mantan Rektor IKIP Negeri Yogyakarta, Prof. Drs. St. Vembriarto. Secara analitis beliau mencoba mengemukakan pandangannya tentang permasalahan pendidikan guru SD dari waktu ke waktu, beserta prediksinya di masa mendatang.      Tulisan ini mencoba melihat sosok guru SD kita, kini dan mendatang, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap apa yang dikemukakan oleh Prof. Drs. St. Vembriarto. Kebetulan baru-baru ini saya memperoleh kehormatan memimpin seminar hasil penelitian tentang pengaruh latar belakang guru terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar (SD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).       Konklusi umum penelitian menyatakan bahwa makin tinggi latar belakang pendidikan (formal) guru SD berakibat pada semakin tingginya prestasi belajar siswanya.      Secara metodologis tim peneliti yang bekerja atas sponsor PEMDA setempat membagi latar belakang pendidikan guru SD menjadi empat kelompok; yaitu kelompok para guru lulusan SPG, guru lulusan D2 PT, guru lulusan D3/sarjana muda PT, serta guru lulusan S1/sarjana PT.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.69 KB)
<![CDATA[       Di dalam beberapa tahun terakhir ini pengembangan pendidikan kejuruan (vocational education) di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang sangat serius. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai indikator sekaligus; misalnya masalah perbandingan sekolah umum dengan sekolah kejuruan, sarana dan fasilitas sekolah, kualitas lulusan sekolah kejuruan, penempatan lulusan, dan berbagai indikator lainnya yang makin lama terasakan semakin kompleks saja.        Barangkali karena itulah maka Menteri Dalam Negeri, Rudini, pernah mengajukan pertanyaan mengenai berapa perbandingan ideal di antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan dalam forum Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II di Medan beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan yang menyangkut masalah diferensiasi pendidikan tersebut sungguh menarik dan menggelitik, akan tetapi sampai saat ini rasanya belum pernah terjawabkan secara tuntas oleh pakar pendidikan manapun yang kita miliki.        Masalah diferensiasi sekolah umum dengan kejuruan memang pernah menjadi polemik aktual dengan digugatnya eksistensi sekolah kejuruan itu sendiri. Pada satu pihak ada keinginan mempertahankan sistem persekolahan jalur ganda (multiple track school system) dengan menjajarkan sekolah umum dan sekolah kejuruan, tetapi di pihak lain ada yang ingin mengembangkan sistem persekolahan jalur tunggal (single track school system) dengan "menggusur" eksistensi sekolah kejuruan. Dengan keluarnya PP No:29/ 1990 tentang pendidikan menengah yang menjamin eksisten-si sekolah kejuruan maka polemik tersebut baru reda.]]>
<![CDATA[PROSTITUSI DALAM TEORI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN BERNAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.534 KB)
<![CDATA[       Lagi-lagi soal prostitusi! Beberapa hari yang lalu seorang aparat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Jawa Tengah, Mochtadi, telah mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai perilaku seksual pada kalangan pelajar SLTA di Jawa Tengah. Menurut hasil penelitiannya itu dikatakan bahwa 6% dari pelajar SLTA di Jawa Tengah telah me-lakukan hubungan badan secara bebas (free sex); dalam arti kata telah melakukan hubungan seks dengan lawan jenis.        Apabila dilihat dari persentasenya memang relatif kecil, yaitu 6% akan tetapi kalau dilihat dari angka definitifnya tentu tidak kecil lagi. Kalau jumlah siswa SLTA di Jawa Tengah sekarang ini ada sebanyak 630-an ribu anak itu berarti bahwa 37-an ribu pelajar telah melakukan hubungan badan secara tidak sah. Angka ini tentu tidak kecil lagi, apalagi untuk ukuran masyarakat kita yang tumbuh di tengah-tengah kaidah sosial dan norma kemasyarakatan yang ketat. Kita dapat mem-bayangkan betapa pilu para orang tua dan guru kalau mendengar ada 6 dari setiap 100 pelajar yang sudah tidak perawan dan perjaka.        Lebih daripada itu peneliti juga menampilkan temuannya bahwa 60% dari pelanggaran seksual tersebut justru dilakukan di rumah; dan yang lainnya dilakukan di luar rumah. Pertanyaan yang muncul adalah apakah rumah kita sekarang sudah menjadi tempat yang aman untuk melakukan pelanggaran seksual? Apakah rumah kita yang nyaman ini telah memberi toleransi terhadap fungsi transaksi anti sosial? Apakah para orang tua benar-benar tidak tahu tentang terjadinya pelanggaran moral anaknya, atau hanya pura-pura tidak tahu saja?]]>
