Articles
<![CDATA[POSITIF DAN NEGATIF AKSI MAHASISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.402 KB)
<![CDATA[      Akhir-akhir ini terjadi "trend" sosial baru yang sangat menarik untuk dicermati; yaitu munculnya berbagai aksi protes, demonstrasi, atau semacam gerakan mahasiswa pada berbagai tempat dengan berbagai latar belakang dan orientasinya.      Di Yogyakarta ada Gerakan Mahasiswa Sadar Wisata yang "menentang" legalisasi jenis hiburan tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan kultur masyarakat, meski peraturannya sudah disi-apkan dengan rapinya. Di kota ini pula muncul Aksi Kontemplasi Anti Kekerasan yang konon bermaksud menentang berbagai macam bentuk "kekerasan" yang dipandang semakin "kentara" pada akhir-akhir ini.      Ilustrasi tersebut hanya merupakan sebagian dari berbagai aksi mahasiswa yang lainnya; sebut saja contoh-contoh lain seperti aksi solidaritas sosial untuk masyarakat Kedung Ombo, Jawa Tengah, kelompok mahasiswa yang "berkerumun" di halaman kantor Depdagri untuk memprotes (baca: memohon penjelasan) tentang penambangan pasir di daerah Bojonegoro, Jawa Timur, dan sebagainya.      Berbagai aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tertentu, atau setidak-tidaknya kelompok orang yang mengatasnamakan mahasiswa.       Apakah semua itu merupakan fenomena yang positif, yang dapat membangun citra masyarakat kampus untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya? Atau sebaliknya justru merupakan fenomena yang negatif, yang dapat merusak citra masyarakat kampus itu sendiri? Marilah kita mencoba menganalisisnya.]]>
<![CDATA[KRISIS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.166 KB)
<![CDATA[      Ketika oleh Bank Dunia diminta untuk membahas draft akhir laporan yang mengambil judul "Education in Indonesia : From Crisis to Recovery" di akhir tahun 1999 yang lalu (saat itu belum menjadi buku) secara berkelakar saya menyatakan apakah sebaiknya judul naskah laporan itu diganti menjadi "Education in Indonesia : From Crisis to Crisis". Pasalnya, argumentasi saya saat itu, kalau semua berlaku jujur sebenarnya pendidikan nasional Indonesia masih ada dalam keadaan krisis; belum pulih dan belum mampu bangkit seperti yang diharapkan banyak orang.      Kelakar saya tersebut ternyata memang merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri, bukan saja berlaku pada saat itu akan tetapi sampai sekarang pun hal itu masih terjadi. Pendidikan nasio-nal kita sampai sekarang belum pulih dari "cedera akademis" yang dialaminya, di samping juga belum mampu bangkit seperti keadaan sediakala.      Kebelumpulihan tersebut nampaknya akan berlangsung terus setidak-tidaknya sampai akhir tahun 2000 ini. Di sisi yang lainnya ketidakmampuan bangkit tersebut akan berlangsung sampai tahun depan. Mengapa? Sebab kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli obat, untuk merealisasi program, untuk menjalankan kegi-atan dan untuk melaksanakan proyek-proyek pendidikan di dalam skala yang wajar. Dana pendidikan yang dialokasi dari RAPBN 2000 ternyata sangat kecil dan hampir tidak berarti kalau dibandingkan dengan aktivitas untuk melakukan pemulihan.      Dari total belanja negara dalam RAPBN 2000 yang jumlahnya mencapai 183.069,2 miliar rupiah ternyata sektor pendidikan nasional hanya mendapatkan jatah sebesar 4.257,0 miliar rupiah. Secara statistik sektor pendidikan nasional hanya memperoleh alokasi dana sebesar 2,32 persen dari RAPBN.]]>
<![CDATA[PTN KITA MISKIN BIBIT UNGGUL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.399 KB)
<![CDATA[      Topik diskusi akademik yang kesimpulannya hampir tidak pernah memuaskan semua pihak, terutama para pakar, pengamat, birokrat, dan praktisi pendidikan, ialah mengenai kualitas instrumen testing mahasiswa baru (baik yang dikemas menjadi Ujian Tulis Proyek Perintis, Sipenmaru, maupun UMPTN) pada perguruan tinggi negeri, PTN.      Benarkah instrumen testing mahasiswa baru PTN cukup berkualitas serta mampu menjaring bibit unggul? Dari sinilah pangkal persoalan itu muncul dan terus berkepanjangan sampai kini tanpa kesimpulan yang memuaskan.      Apabila ada sementara birokrat, pakar serta praktisi pendidikan yang menyatakan bahwa instrumen testing mahasiswa baru PTN cukup berkualitas, dengan argumentasi bahwa validitas dan reliabilitasnya tidak perlu disangsikan; maka sementara pengamat menyatakan keraguannya terhadap mutu instrumen testing tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terkandung di dalamnya.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DOSEN DAN RISETNYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.138 KB)
<![CDATA[       Beberapa tahun silam pengertian sivitas akademika sempat menimbulkan diskusi,bahkan tak jarang menimbulkan silang pendapat tentang komponen apa saja yang tergabung di dalamnya. Ada yang menyatakan sivitas akademika ialah dosen, karyawan dan mahasiswa; bahkan ada yang menambahkan para aktivis yayasan (bagi PTS) ke dalamnya.        Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 di-komunikasikan maka pengertian sivitas akademika menjadi gamblang. PP ini secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksudkan sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. Apabila dikaji secara cermat maka sivitas akademika inilah yang sangat menentukan dinamika dan kualitas perguruan tinggi; meskipun harus diakui bahwa faktor "luar", khususnya yayasan bagi PTS serta pemerintah bagi PTN, juga mempunyai peranan yang tidak kalah menentukannya.        Sekarang ini di Indonesia terdapat sekitar 1.000 perguruan tinggi; PTN dan PTS. Data tahun 1990/1991 me-nunjukkan jumlah PTN sebanyak 49 lembaga terdiri dari 31 universitas, 14 institut, 2 sekolah tinggi dan 2 akademi. Sementara itu PTS di negara kita berjumlah 914 lembaga; terdiri dari 221 universitas, 51 institut, 350 sekolah tinggi, 290 akademi serta 2 politeknik. Jumlah perguruan tinggi yang relatif besar ini merupakan aset pembangunan; tentunya kalau kita mampu mengembangkannya. ]]>
<![CDATA[HASIL KAMPANYE PENDIDIKAN AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.51 KB)
<![CDATA[       Dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin tidak ada negara di Asia-Pasifik yang segencar Australia dalam mengkampanyekan sistem dan pelayanan pendidikannya. Pada kenyataannya Australia termasuk negara yang berkeinginan kuat untuk menjadi pusat pendidikan di kawasan Asia-Pasifik. Keinginan yang kuat ini dimanifestasikan salah satunya dengan cara mengadakan kampanye pendidikan (educational campaign) di manca negara yang dianggap potensial untuk mendukung keinginannya itu, termasuk Indonesia.        Bila kita perhatikan di Indonesia sendiri boleh dikatakan hampir setiap hari ada koran atau majalah yang memuat informasi dan/atau promosi pendidikan di Australia; demikian pula dengan pertemuan-pertemuan ilmiah dan pertemuan-pertemuan informatif tentang sistem dan pelayanan pendidikan di "Negara Kangguru" tersebut. Ini semua merupakan bagian dari kampanye pendidikan Australia.        Sudah barang tentu kampanye tersebut tidak hanya dilakukan di Indonesia akan tetapi juga dilaksanakan di negara-negara Asia-Pasifik      lain yang dianggap potensial sebagai "market"; katakan seperti misal-nya Malaysia, Singapura dan Hongkong. Di Singapura misalnya, di samping kampanye pendidikan dilakukan melalui media (koran, maja-lah, dsb.) dan komunikasi langsung (pertemuan, pameran, dsb.), juga dilaksanakan dengan cara membuka "sekolah australia" di Singapura; baik di tingkat primary maupun secondary.]]>
<![CDATA[IBU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.885 KB)
<![CDATA[       Seorang negarawan dan religis dari India, Mahatma Gandhi, pernah menyatakan "woman is the mother of man". Wanita adalah ibunya kaum pria; demikian kira-kira terjemahan bebas atas kalimat tersebut. Apa yang dinyatakan oleh Gandhi ini mengandung makna yang cukup dalam; yaitu sedemikian tingginya penghargaan beliau terhadap kaum wanita pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya.        Apabila kita sempat menelusuri perjalanan sejarah manusia dari masa ke masa memang sejak semula terdapat kelompok manusia di bumi ini yang sedemikian mengagung-agungkan wanita; di samping ada pula sekelompok lainnya yang kurang menghargai kaum yang "lemah" ini. Munculnya mitos di Yunani tentang dewa-dewa wanita yang sangat di-hormati (misalnya Dewi Fortuna, Dewi Minerva, Dewi Venus, dsb) menandakan sedemikian diagungkannya kaum wanita. Di dalam kebudayaan Mesir kuno terdapat Tuhan-Tuhan wanita; di negara lain kita mengenal Dewi Kuan Him; bahkan di Indonesia, khususnya di Jawa, kita mengenal Dewi Sri serta Nyai Roro Kidul. Secara langsung maupun tak langsung hal itu menyiratkan adanya penghormatan terhadap wanita.        Bagaimana dengan kelompok yang kurang menghargai kaum wanita, terutama kaum ibu? Ada pula; dalam sejarah kuno bangsa Nomad di Arab, yang dikenal dengan zaman ja-hiliyah, maka eksistensi wanita bukan saja kurang diakui akan tetapi cenderung dilecehkan. Anak wanita dibunuh, gadis-gadis diperkosa, dan ibu-ibu sekedar dijadikan pemuas duniawi saja. Itulah sejarah buram kaum ibu.]]>
<![CDATA[KB MANDIRI DI KOTA DAN DI DESA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.808 KB)
<![CDATA[      Apakah di antara warga masyarakat kita yang sudah aktif ber-KB saat ini belun ada yang dapat diklasifikasikan kedalam kategori mandiri penuh? atau, sejauh mana tingkat kemandirian masyarakat dalam ber-KB dewasa ini? Apakah tingkat kemandirian-nya masih sangat rendah, atau sudah cukup tinggi?      Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya ialah sejauh mana dukungan masyarakat kota dan masyarakat desa terhadap program KB Mandiri? Sejauh mana faktor pendidikan dapat berpe-ran didalamnya? Dsb.      Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas secara empiris maka penulis bersama-sama dengan peneliti lain mengadakan penelitian tentang tingkat kemandirian para peserta keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.       Tidak kurang dari 200 pasangan peserta keluarga berencana dijadikan subyek dalam penelitian ini, suatu jumlah yang kiranya sudah lebih dari cukup untuk sekedar melukiskan "sosok" tingkat kemandirian ber-KB pada masyarakat Yogyakarta, dengan mengi-ngat bahwa penelitian ini merupakan "kelanjutan" daripada penelitian terdahulu yang sekitar dua bulan sebelumnya kami lakukan di salah satu kabupaten lainnya.]]>
<![CDATA[ANGGARAN PENDIDIKAN DAN DEPDIKNAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.556 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan PGRI untuk membatalkan UU No.16 Tahun 2008 dan meminta pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maka dua hari kemudian Presiden SBY menyatakan pemerintah akan me-menuhi besaran anggaran pendidikan 20 persen dari APBN 2009. Â Â Â Â Â Â Â Sebagaimana disebutkan dalam putusan MK RI No.13/PUU-VI/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 Butir [4.2] secara eksplisit dikonklusi bahwa anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6% hingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Â Â Â Â Â Â Â Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Agustus 2008, Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancang-an undang-undang tentang APBNÂ 2009 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI. Pada kesempatan ini dengan disaksikan jutaan rakyat Indonesia, presiden menyatakan pemerintah akan memenuhi besaran anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. ]]>
<![CDATA[BSNP PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.591 KB)
<![CDATA[ Di hadapan para pejabat dan para pengambil keputusan di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), saya pernah diminta memberi masukan tentang penyelenggaraan ujian nasional (Unas). Ketika itu memang banyak kritik mengenai Unas; ada yang menyatakan Unas dilaksanakan tidak trans-paran, tidak adil, merugikan siswa yang pandai, mengatrol siswa yang tidak pandai, dan sebagainya. Â Â Â Â Â Â Â Untuk menjaga kewibawaan pemerintah di satu sisi dan memberikan keadilan kepada masyarakat di sisi lain, demikian kata saya waktu itu, maka sudah tidak seharusnya materi atau soal-soal ujian dibuat oleh Depdiknas. Argumentasi saya sangat sederhana; selama ini Depdiknas menjadi âsingle fighterâ dalam penyelenggaraan pendidikan. Mencari siswa oleh Depdiknas dan mengelolanya oleh Depdiknas, menguji oleh Depdiknas dan menentu-kan kelulusan juga oleh Depdiknas. Wajarlah kalau Depdiknas bisa âmainâ. Oleh karena itulah pembuat soal Unas haruslah lembaga di luar Depdiknas, yaitu lembaga yang independen dan profesional. Â Â Â Â Â Â Â Lepas dari sejauh mana masukan saya dengan keputusan pemerintah, baru-baru ini petinggi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama pejabat Depdiknas mengumumkan bahwa mulai tahun 2006 nanti penye-lenggara Unas tidak lagi Depdiknas tetapi BSNP. Bahkan Ketua Panitianya pun sudah ditentukan dari kalangan BSNP sendiri. ]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN RESPONSIBILITAS SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.408 KB)
<![CDATA[      Adalah benar apabila pendidikan harus senantiasa berorientasi kedepan, sebab sesungguhnya pendidikan mempunyai suatu konsep yang sangat sederhana; pendidikan adalah upaya untuk menyesuaikan sikap dan perilaku manu-sia agar senantiasa siap untuk menghadapi hari esok (baca: Supriyoko, "Tugas Perguruan Tinggi", MM Depdikbud, September 1983).      Kemarin, hari ini dan esok mempunyai karakteris-tik yang spesifik, atau dengan kata lain setiap terjadi pergeseran waktu tentu akan membawa perubahan-perubahan. Meskipun perubahan forma (fisik) seringkali tidak tidak nampak di permukaan, akan tetapi perubahan tata nilai tidak jarang menyertai. Untuk itulah maka kontinuitas proses pendidikan sangat diperlukan eksistensinya.      Timbullah kemudian suatu konsep belajar seumur hidup (life long education) sesuai dengan sifat pendidikan itu sendiri yang merupakan proses yang tidak mengenal batas akhir (never ending process).      Agar manusia bisa menyesuaikan sikap dan perilakuagar senantiasa siap menghadapi hari esok maka manusia dituntut mempunyai tiga macam keterampilan,masing-masing adalah "keterampilan kognitif" yang terintegrasikan da-lam sebuah profesi manusia. Sedangkan salah satu bentuk profesi yang paling gampang teramati adalah pekerjaan. Itulah sebabnya maka antara pendidikan dan pekerjaan mempunyai korelasi dan inter-depensi dengan signifikansi yang cukup tinggi.]]>
