Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN PENDEKATAN PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.686 KB)
<![CDATA[      Pada tanggal 4 Januari 1988 yang lalu TVRI Pusat secara sentral menayangkan program wawancara "eksklusif" dengan menampilkan dua orang yang paling kompeten pada bidangnya masing-masing; ialah Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Prof. Dr. Fuad Hassan.      Cukup banyak point yang bisa dipetik dari program tersebut, baik yang bersifat sekedar menangkap fenomena-fenomena sosio-politik-edukatif-kultural masyarakat kita khususnya; atau pun berbagai alternatif strategik yang ditawarkan untuk mengimbangi munculnya fenomena-fenomena tersebut.       Salah satu point yang cukup penting dari program wawancara tersebut diatas adalah adanya sebuah informasi yang dikomunikasikan oleh Mendikbud tentang sistem pendekatan pendidikan di negara kita. Oleh Mendikbud dikomunikasikan bahwa sekarang ini ada dua macam pendekatan yang sedang ditempuh oleh Depdikbud; masing-masing ialah pendekatan kualitatif untuk tingkat pendidikan dasar dan tinggi, serta pendekatan kuantitatif untuk pendi- dikan di tingkat menengah.      Pendekatan kualitatif (baca: pendekatan mutu) ditempuh oleh Depdikbud pada tingkat dasar dan tinggi oleh karena pada jenjang tersebut daya tampung lembaga sudah dianggap "cukup". Sementara pada jenjang menengah terpaksa masih menggunakan pendekatan kuantitatif (baca: pende katan jumlah) oleh karena pada jenjang ini daya tampung lembaga masih "kurang".]]>
<![CDATA[PELURUSAN SEJARAH BOEDI OETOMO ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.303 KB)
<![CDATA[Meskipun peringatan 100 tahun kelahiran Boedi Oetomo (BO) yang dijadikan Hari Kebangkitan Nasional masih beberapa minggu lagi, namun di Yogyakarta telah terjadi âHari Kebangkitan Keluargaâ. Sejumlah anak cucu pendiri BO yang bergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Pendiri Boedi Oetomo menyatakan bahwa dr. Wahidin Soedirohoesodo bukanlah pendiri BO. Mereka menuntut dilakukan pelurusan sejarah.  Pernyataan tersebut barangkali saja sedikit mengejutkan kita. Pasalnya banyak anggota masyarakat, khususnya para pelajar, yang terlanjur tahu dan meyakini bahwa Wahidin (bersama Soetomo, dkk.) merupakan pendiri BO. Apalagi Wahidin pernah memimpin BO.  Para guru sejarah banyak yang terlanjur mengajarkan Wahidin sebagai pendiri BO. Para kepala sekolah dalam memberi sambutan memperingati Hari Kebangkitan Nasional banyak yang sudah terlanjur menyebut Wahidin sebagai pendiri BO. Hal yang sama juga dilakukan oleh sementara pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten/kota. Sebagian buku dan situs internet pun ada yang menyebut Wahidin sebagai pendiri BO.]]>
<![CDATA[PTS UNTUK HARI TUA HARI TUA UNTUK PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.601 KB)
<![CDATA[      Ada beberapa teman dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berceritera dan semacam mengeluh, setiap bertemu dengan teman-teman dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selalu disapa dengan teguran yang khas mereka, "Apa kabarnya, calon orang kaya?", atau, "Wah tambah kaya sekarang!", atau, "Panen nih, habis penerimaan mahasiswa baru!", atau sapaan-sapaan lainnya yang senada.      Walaupun sapaan-sapaan tersebut sifatnya hanya sebagai gurauan (banyak pula lho yang serius) akan tetapi di dalamnya mengandung semacam kecurigaan terhadap PTS sebagai lembaga komersial yang bergerak di bidang pendidikan, atau sebaliknya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang komersial, atau lebih parah lagi kecurigaan terhadap PTS sebagai "ladang bisnis". PTS dianggapnya sebagai lem-baga pendidikan tinggi yang dijadikan sarana untuk "mengeduk" uang dari calon mahasiswa baru.      Hal itu ditunjang lagi oleh berdirinya puluhan PTS baru di setiap tahun akademik baru seperti tumbuhnya jamur di musim penghujan.      Mendirikan PTS nampak sebagai pekerjaan yang sangat mudah dengan menutup semua kesan sulit, seperti membuat "pisang goreng" di warung templek. Sediakan pisang, gandum, air dan sedikit minyak goreng atau mentega jadilah pisang goreng yang siap untuk dijajakan di warung kopi, di pinggir gang buntu sampai di Malioboro sekalipun. Biar tidak ada jaminan rasa enak akan tetapi setiap lidah kan punya selera sendiri-sendiri, apalagi lidahnya para turis.]]>
<![CDATA[SEKOLAH SWASTA TERNYATA YANG TERBAIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.82 KB)
<![CDATA[      Terdapat 25 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) yang termasuk dalam kategori terbaik di Indonesia. Dari 25 SMTA tersebut seluruhnya berlokasidi Pulau Jawa, dan ternyata hanya empat yang merupakan SMTA Negeri. Yang Selebihnya, ialah sebanyak 21 SMTA ternyata merupakan sekolah-sekolah yang dikelola oleh swas-ta, alias SMTA Swasta.      Data tersebut diatas menurut Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, diperoleh berdasarkan pemantauan Dirjen Dikti terhadap hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru versi perguruan tinggi negeri, atau yang lebih dikenal dengan SIPEN-MARU, tahun 1986/1987 beberapa waktu yang lalu. Disamping didasarkan pada data SIPENMARU 86/87 juga terdukung oleh data-data sebelumnya.      Dengan melihat data seperti tersebut diatas maka bagi pengelola SMTA Swasta baik bagi para pengelola "kebijaksanaan" yayasan maupun yang langsung terjun secara operasional di sekolah, kiranya dapat berbesar hati sejenak. Bagi para siswa SMTA Swasta juga dapat menghilangkan perasaan minder dan rendah diri, karena selama ini seolah-olah ada anggapan tak tertulus dari masyarakat bahwa kualitas sekolah swasta hampir selalu lebih jelek bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri.      Kenyataan menunjukkan bahwa dari 25 SMTA terbaik maka didalamnya hanya terdapat sekolah negeri, selebihnya adalah sekolah swasta. Dengan angka prosentase maka dari 25 SMTA yang termasuk dalam kategori terbaik tersebut 84% merupakan SMTA Swasta dan 16% merupakan SMTA Negeri. Perbandingan tsb diatas juga merupakan prestasi tersendiri bagi kalangan swasta sebagai hasil ke-tekunan dan perjuangannya dalam mengisi pembangunan pendidikan di negara kita.]]>
<![CDATA[FOKUS BUDI PEKERTI DALAM PESANTREN KILAT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.793 KB)
<![CDATA[      Kalau tidak ada aral melintang mulai tanggal 17 Juni mendatang akan dilaksanakan program baru bagi anak-anak sekolah kita; yaitu Program Pesantren Kilat. Program yang melibatkan jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Departemen Agama (Depag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), beserta Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing propinsi ini akan diikuti oleh anak-anak SD, SLTP dan Sekolah Menengah (SM).       Adapun rinciannya: untuk satuan SD diikuti oleh siswa kelas V dan dilaksanakan selama tujuh hari, untuk satuan SLTP diikuti oleh siswa kelas II dan dilaksanakan selama sepuluh hari, sedangkan untuk satuan SM diikuti oleh siswa kelas II dan dilaksanakan selama dua belas hari. Prinsip pesantren kilat adalah memanfaatkan hari libur untuk aktivitas yang konstruktif-religius. Para siswa di kelas akhir pada tiap satuan pendidikan, yaitu kelas VI SD, kelas III SLTP dan kelas III SM sengaja tidak dilibatkan secara langsung dalam program ini dikarena-kan pada waktu tersebut mereka sudah mendapatkan "akta lulus" (bagi yang tamat) sehingga mereka ini harus berkonsentrasi untuk mencari sekolah lanjutannya (bagi kebanyakan yang ingin melanjutkan studi).     Kalau para siswa kelas I s/d IV SD, kelas I SLTP, dan kelas I SM juga tidak diikutkan dalam program bukan berarti pesantren kilat tidak cocok untuk mereka;akan tetapi hal ini semata-mata disebabkan alasan teknis penyelenggaraan saja. Seperti kita ketahui secara teknis penyelenggaraan pesantren kilat akan melibatkan pimpinan sekolah, guru, pengurus BP3, orang tua, dan para ulama di masyarakat.     Sudah barang pasti pesantren kilat tersebut hanya diikuti oleh para siswa yang beragama Islam saja; sedangkan bagi para siswa yang ber-agama lain (nonislam) sedang dicari alternatif yang lain. Sekarang ini Depdikbud sedang mencari alternatif lain yang cocok bagi siswa-siswa yang beragama nonislam tersebut.]]>
<![CDATA[TAHUN 1983 JANGAN ADA LAGI GURU DITUSUK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.168 KB)
<![CDATA[Pada awal tahun baru ini marilah kita mencoba bernostalgia membuka lembaran lama yang pernah terjadi di tahun silam; tahun ketika telinga kita kebal mendengar berita tentang pelajar yang mendemontrasi guru dan kepala sekolahnya, perkelahian antarsiswa baik dalam satu sekolah maupun antarsekolah, pelajar yang terlibat dalam kejahatan/pencurian/penggarongan dan sejenisnya. Yogyakarta sendiri yang masih menyandang predikat sebagai Kota Pelajar pernah kampiran wabah tersebut.Berita-berita seperti itu kiranya bukan sesuatu yang up to date bagi telinga kita karena terlalu seringnya mendengar. Tetapi serenta angin malam menyanyikan lagu Berita Kepada Kawan yang mengisahkan seorang guru yang ditusuk oleh siswa "tercinta"nya rasanya menarik juga. Atau, kisah tentang seorang guru wanita yang takut menampakkan wajahnya di muka kelas karena dibencet siswanya. Masih adakah Pendito Durno di jaman ini yang harus terbunuh oleh Werkudara yang juga muridnya?]]>
<![CDATA[MEMBERANTAS TIGA KETIDAKADILAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.435 KB)
<![CDATA[      Pemerintah (reformasi) sekarang ini mewarisi suatu kondisi yang benar-benar berat, bahkan cenderung "rusak", sehingga un-tuk dapat memulihkannya diperlukan usaha dan kerja yang ekstra keras. Demikian apa yang disampaikan oleh Menteri Penerangan RI M. Yunus Josfiah di dalam Pembukaan Sarasehan Kebudayaan Ke-11 Tamansiswa bertempat di Pendopo Agung Tamansiswa Yogyakarta baru-baru ini.      Pada bagian yang lain dinyatakan bahwa negara kita masih harus menghadapi tiga jenis ketidakadilan sekaligus; masing-masing adalah ketidakadilan secara umum (general unfairness), ketidakadil-an secara primordial (primordializm unfairness), serta ketidakadilan secara kewilayahan (territorial unfairness).      Secara agak gamblang dicontohkan oleh beliau; ketidakadilan secara umum itu banyak dirasakan oleh rakyat bawah yang jauh dari kekuasaan. Makin jauh dari kekuasaan yang nota bene melekat pada pejabat maka ketidakadilan itu makin dirasakan. Orang yang dekat dengan pejabat merasa dirinya aman karena dianggapnya keadilan itu ada pada pejabat, dan ketidakadilan jauh dari pejabat pada umumnya. Dilukiskan lebih jauh, banyaknya pimpinan organi-sasi massa yang "hobby" melakukan audiensi dengan para pejabat tanpa tujuan yang jelas juga mengindikasikan akan hal tersebut.     Sementara itu ketidakadilan primordial bisa berupa primordial almamater, promordial kesukuan, primordial keagamaan, dan sebagainya. Bila ada satu pejabat dari UGM di satu lembaga, misalnya, kemudian stafnya diambil dari UGM secara mayoritas itu merupakan contoh primordial almamater. Sedangkan primordial kewilayahan itu terjadi pada belum meratanya pembangunan antarwilayah; kalau di Bandung gang-gang sempit sudah diaspal sedangkan di luar Jawa jalan besar masih banyak yang becek itu merupakan contoh. ]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KONSEP KI HADJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.499 KB)
<![CDATA[Jauh hari sejak sebelum dilaksanakan maka Kongres Kebudayaan 1991 sempat mengundang berbagai opini masyarakat; dari yang positif sampai yang negatif. Opini yang positif sangat banyak bermunculan, dan sangat wajar adanya; akan tetapi di sisi yang lain ada opini masyarakat yang mengandung kritik dan sinisme, antara lain menyebut bahwa Kongres Kebudayaan 1991 lebih merupakan rapat kerja Depdikbud. Barangkali berangkat dari sinisme inilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, sampai harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa Depdikbud sekedar berperan sebagai inisiator dan fasilitator.
Namanya juga orang banyak; apapun jenis aktivitas yang dilakukan biasanya selalu mengundang opini masyara-kat, baik positif maupun negatif. Hal itu biasa terjadi di negara demokrasi; baik demokrasi liberal maupun demo-krasi yang lainnya, nonliberal. Apapun opini masyarakat maka secara jujur harus diakui bahwa Kongres Kebudayaan 1991 merupakan peristiwa kebudayaan besar dan monumental bagi bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah kebudayaan masa lalu, kini, dan mendatang kiranya akan terlihat dan ter-diskusikan dalam peristiwa ini; meskipun secara makro.]]>
<![CDATA[MITOS MATEMATIKA DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.668 KB)
<![CDATA[      Perbincangan klasik mengenai Matematika di sekolah, SD, SLTP dan SMU (sekarang ditambah SMK) senantiasa menggelitik pada tiap tahunnya; hal ini terutama disebabkan karena belum memuaskannya prestasi Matematika siswa kita pada umumnya, baik di forum lokal, nasional maupun internasional. Sayangnya, perbincangan seperti ini lebih diwarnai dengan berbagai keluhan daripada opini solutif ataupun aktivitas-aktivitas konkrit yang mendorong makin berprestasinya para siswa itu sendiri.      Harus diakui dengan jujur bahwa prestasi Matematika siswa kita memang belum memuaskan,untuk tidak menyatakan menyedihkan. Di tingkat lokal sesekali dilaksanakan lomba Matematika bagi siswa; dan hasilnya banyak yang belum menggembirakan.      Kami di Yogyakarta baru saja melaksanakan lomba Matematika untuk sekolah umum (SD, SLTP dan SMU) yang diikuti oleh 450-an siswa "terpilih" dari D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saya sendiri cukup bangga menyaksikan banyaknya anak-anak yang antusias meng-ikuti lomba yang diselenggarakan oleh lembaga swasta kami bekerja sama dengan Kanwil Depdikbud setempat ini. Namun, begitu melihat hasilnya rasa kebanggaan itu menjadi kurang optimal.       Mari kita perhatikan data konkritnya sbb: pada babak awal lomba maka pencapaian nilai rata-rata (mean) peserta SD hanya 25,7 untuk rentang 0 s/d 45; atau kalau dikonversi ke dalam rentang konvensional 0 s/d 10 maka skor yang dicapai peserta SD hanya 5,7. Artinya para siswa SD peserta lomba tersebut rata-rata hanya mampu mencapai nilai 5,7 dari nilai maksimal 10,0. Untuk peserta kelompok SMP dan SMU nilai rata-ratanya hanya 5,3 dan 4,6; artinya siswa SMP dan SMU peserta lomba tersebut rata-rata hanya mampu mencapai nilai 5,3 dan 4,6 dari nilai maksimal 10,0. Tentu saja angka-angka ini jauh dari memuaskan.]]>
<![CDATA[RISIKO PENGHAPUSAN UJIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.966 KB)
<![CDATA[      Ujian negara yang sudah relatif cukup lama berlangsung di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akhirnya dihapus atau tidak diselenggarakan lagi. Kebijakan mengenai penghapusan ujian negara ini menyusul dengan dikeluarkannya SK Mendiknas No. 184/ U/2001 yang isinya antara lain memberikan yudistisi mengenai tidak perlu diselenggarakannya lagi ujian negara di lingkungan PTS.        Kebijakan mengenai penghapusan ujian negara tersebut men-dapat sambutan dengan berbagai respon, utamanya dari lingkungan PTS itu sendiri. Ada yang menyambut turunnya kebijakan tersebut dengan rasa suka cita karena pelaksanaan ujian negara selama ini dipandang memberatkan PTS dengan segenap civitas akademikanya; ada yang menyambut dengan rasa hati-hati karena dengan dihapus-nya ujian negara jangan-jangan akan disusul dengan kebijakan lain yang serupa meski tidak sama; akan tetapi ada pula yang menyambutnya dengan duka cita karena dengan dihapusnya ujian negara berarti akan terhapuslah sebagaian proyek.        Selama ini penyelenggaraan ujian negara memang memunculkan multipersepsi; ada yang mempersepsikan ujian negara sebagai sekedar aktivitas untuk "menyibukkan" PTS, ada yang mempersepsikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, akan tetapi ada pula yang mempersepsikan ujian negara sebagai sekedar kegiatan untuk menciptakan proyek.        Dengan munculnya berbagai persepsi tersebut di atas maka sangat wajarlah kalau kebijakan penghapusan ujian negara kemudian menimbulkan banyak komentar dan opini; dari yang bernada positif sampai dengan yang bernada negatif.  ]]>
