Articles
<![CDATA[BUKAN ARCHAISME BUKAN FUTURISME ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.161 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Apabila kita menelusuri Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; di antara 37 pasal yang ada maka Pasal 32 yang ada dalam Bab XIII merupakan pasal yang "berbicara" langsung mengenai kebudayaan nasional. Dari segi tata bahasa maka Pasal 32 itu sendiri termasuk sangat sederhana, hanyalah terdiri dari lima kata, yaitu sbb: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Â Â Â Â Â Â Â Oleh karena pendeknya rumusan pasal tersebut di atas maka kita akan banyak menemui kesulitan untuk meng-interpretasi, mendiskripsi dan mengoperasikannya apabila tanpa disertai dengan pengetahuan tentang riwayat kela-hirannya. Hal ini akan menjadi makin kompleks bila pasal yang diinterpretasi tidak disertai dengan penjelasannya. Tetapi, kita masih beruntung karena di samping Pasal 32 masih disertai dengan penjelasan maka dokumen mengenai riwayat kelahirannya pun masih ada. Â Â Â Â Â Â Â Penjelasan Pasal 32 sbb: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya". Selanjutnya disambung dengan ale-nia lainnya sbb: "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di se-luruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usa ha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memper kaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi dera-jat kemanusiaan bangsa Indonesia".]]>
<![CDATA[TFR DIY PALING RENDAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.252 KB)
<![CDATA[       Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan, KB, dan kesehatan maka pemerintah Republik Indonesia melaksanakan survei yang terkenal dengan sebutan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) atau Indonesia Demo- graphic and Health Survey (IDHS). Secara operasional pelaksanaan SDKI dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Kantor Menteri Ne-gara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Departemen Kesehatan.        Survei serupa juga dilaksanakan di berbagai negara sehingga ada beberapa indikator kependudukan, KB dan kesehatan yang standard untuk skala internasional; misalnya untuk bidang kependudukan dalam mencandra karakteristik penduduk, bidang KB dalam penghitungan kebutuhan kontrasepsi pada wanita kawin kelompok Unmet Need Spacing (UNS) dan Unmet Need Limiting (UNL), dan untuk bidang kesehatan dalam perhitungan kematian bayi (Infant Mortality Rate).        Oleh para pakar kependudukan, KB, serta kesehatan telah diakui kemanfaatan survei tersebut; karena dengan adanya survei itu maka berbagai indikator keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pemba- ngunan nasional pada ketiga bidang yang saling berkaitan erat tersebut dapat dicermati. Masyarakat dapat melihat hasil pembangunan kita, sedangkan para praktisi dapat membuat program yang lebih terapan (appropriate) setelah mempelajari hasil survei.]]>
<![CDATA[KUALITAS MANUSIA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.51 KB)
<![CDATA[      Meski ketika tulisan ini dibuat belum ada pengumuman resmi (dan seremonial) dari lembaga United Nations Development Pro-gramme (UNDP) di Indonesia, akan tetapi melalui internet kita dapat mengakses informasi tentang hasil pemeringkatan Human Develop-ment Index (HDI) yang menunjukkan kualitas manusia pada masing-masing negara yang distudi. Dari laporan studi UNDP dalam âHuman Development Report 2004â (2004), ternyata Indonesia hanya berada pada peringkat 111 dari 175 negara.        Rendahnya peringkat HDI Indonesia tersebut memang tidak (lagi) mengejutkan kita, khususnya di kalangan intelektual dan birokrasi pemerintahan. Rendahnya peringkat atau indeks diyakini sebagai rendahnya kualitas manusia Indonesia itu sendiri dalam satuan bangsa. Selanjutnya, karena HDI dibangun atas indikator kesehatan, pendi-dikan, dan ekonomi maka rendahnya indeks diyakini mencerminkan rendahnya kualitas manusia Indonesia dilihat dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.        Dalam lima tahun terakhir ini peringkat HDI Indonesia memang sangat buruk, di atas angka seratus. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 yang lalu, peringkat Indonesia memang mengalami sedikit kemajuan; dari peringkat 112 (2003) menjadi 111 (2004). Memang ada kemajuan, tetapi tidak signifikan. ]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN ALA KI HADJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.217 KB)
<![CDATA[   Banyak tokoh yang dikagumi orang dan diperingati tanggal lahir atau tanggal wafatnya untuk mengingatkan sekaligus memberikan penghargaan atas apa yang dilakukan semasa hidupnya.        Namun, sangat sedikit tokoh yang diperingati tanggal lahir sekaligus tanggal wafat untuk mengingatkan sekaligus memberikan penghargaan atas apa yang dilakukan semasa hidupnya. Dari jumlah yang sangat sedikit itu diantaranya adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hadjar Dewan-tara. Tanggal lahir Ki Hadjar, 2 Mei, diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas); sedangkan tanggal wafat beliau, 26 April, diperingati âbangsaâ Tamansiswa sebagai Hari Bhakti.        Jadi hari ini, 26 April, banyak orang memperingati wafatnya Ki Hadjar Dewantara. Maksud peringatan tersebut adalah mengingatkan sekaligus memberi penghargaan kepada Ki Hadjar tentang apa yang pernah dilakukan beliau dalam membangun pendidikan nasional Indonesia. ]]>
<![CDATA[RESPONSI HEROIK KEBANGKITAN NASIONAL INSPIRASI BAGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.764 KB)
<![CDATA[      Kemajuan dan kewibawaan sebuah negara banyak tergantung pada perkembangan ekonomi dan pendidikan negara yang bersangkutan. Teori klasik ini masih sangat relevan dan selalu eksis meskipun telah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad telah dilanda oleh berputarnya roda-roda jaman.      Bagi bangsa Indonesia hal ini bukan lagi merupakan hipotesis yang masih harus diuji kebenarannya, akan tetapi sudah menjadi konklusi dasar yang telah teruji melalui statistik alam yang berupa tahapan-tahapan pengalaman pahit, khususnya pada masa sebelum kemerdekaan.      Pejajahan yang berpuluh-puluh tahun diatas bumi ini,baik yang bersifat penjajahan fisik maupun non-fisik (ideologis,ekonomis, filosofis, kultural dsb) telah menghantarkan manusia-manusia Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Penjajahan berarti terobek-robeknya harkat martabat manusia serta terkoyaknya eksistensi diri yang menimbulkan kesengsaraan, kebengisan, pertengkaran, perpecahan, ketidak-adilan serta ketidakharmonisan.      Kemelaratan dan kebodohan bangsa Indonesia adalah merupakan desisi-politis kaum penjajah untuk menajamkan daya cengkeramnya.]]>
<![CDATA[UJIAN NASIONAL ULANG: NO WAY ! ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.034 KB)
<![CDATA[ Setelah menunggu beberapa waktu pasca diumumkannya hasil ujian nasional, baik SMA maupun SMP dan yang sederajat, maka akhirnya ada keputusan tidak ada ujian nasional ulang. Keputusan ini disosialisasikan ke masyarakat luas setelah dilakukannya rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi X DPR RI. Â Â Â Â Â Â Â Wacana ujian nasional ulang memang sempat berkembang cukup gen-car di masyarakat; ada pihak yang setuju tetapi ada pula pihak yang kurang setuju dengan argumentasinya masing-masing. Kalau pihak yang setuju menyatakan ujian nasional sudah banyak memakan korban, banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan, tidak merupakan evaluasi pendidikan yang baik, dsb, maka pihak yang tidak setuju menyatakan ujian ulang hanya akan memanjakan anak didik, tidak menghargai siswa yang lulus, dsb. Â Â Â Â Â Â Â Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk orang yang berpendapat tegas, untuk tidak menyatakan keras, bahwa pemerintah tidak akan melaksanakan ujian ulang. ]]>
<![CDATA["SINGLE TRACK" PERLU DIPERTIMBANGKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.103 KB)
<![CDATA[      Sebuah fenomena yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir saat ini telah mulai memasuki gelombang realita. Sistem dikotomi sekolah sebagai manifestasi dari "double tracks system" yang kita tempuh selama ini kiranya benar-benar dapat ditarik konklusi sebagai tidak efektif lagi.      Salah satu tradisi pendidikan yang dipertahankan di negara kita sejak jaman kolonial dulu adalah diterap-kannya sistem dikotomi sekolah; ialah dengan membentangkan seutas "benang merah"diantara sekolah umum (academik school) dan sekolah kejuruan (vocational school). Secara konsepsional sekolah umum bertugas menyiapkan lulusannya untuk dapat melanjutkan studi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan sekolah kejuruan bertugas menyi-apkan lulusannya guna bisa langsung memasuki dunia kerja.      Seorang anak lulusan SMP, sekolah menengah umum pertama, dihadapannya telah disediakan dua pilihan. Dia dapat memilih sekolah umum (SMA/Sekolah Menengah Atas) apabila berkeinginan untuk melanjutkan studi ke perguru-an tinggi nantinya; atau bisa memilih sekolah kejuruan (STM/Sekolah Teknologi Menengah, SPMA/Sekolah Pertanian Menengah Atas, SMSR/Sekolah Menengah Seni Rupa, SPbMA/ Sekolah Perkebunan Tingkat Atas, dsb) apabila berkeingin an untuk terjun lang sung ke dunia kerja.]]>
<![CDATA[PERLU DIBENTUK BPS SWASTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.597 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini Pemerintah RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono menetapkan tanggal 26 September sebagai Hari Statistik Nasional. Dipilihnya tanggal tersebut disebabkan secara historis pada tanggal 26 September 1960 terjadi peristiwa bersejarah dalam dunia perstatistikan di Indonesia; yaitu ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti dari Statistiek Ordonnantie 1934 yang merupakan produk kolonial. Sudah barang tentu produk kolonial ini tidak relevan lagi diaplikasi bagi masyarakat kita yang makin berkembang.     Latar belakang dicanangkannya Hari Statistik Nasional antara lain agar masyarakat kita lebih "melek" statistik. Dengan terperingatinya hari statistik dimaksudkan untuk menggugah dan menumbuhkan sadar statistik bagi responden, penyelenggara dan konsumen data menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, akurat, dan terpercaya.      Dicanangkannya Hari Statistik Nasional tersebut di atas kiranya tidak terlepas dari lembaga Biro Pusat Statistik (BPS). BPS sebagai lembaga pemerintah yang memperoleh tugas untuk menyelenggarakan aktivitas kestatistikan dari berbagai disiplin merasa terpanggil untuk memprakarsai dan mengusulkan adanya hari statistik tersebut.      Adapun tema yang telah dipilih dalam memperingati hari statistik yang pertama tahun 1996 ini ialah Pemberdayaan Responden, Produsen dan Konsumen Data dalam Pembangunan. Kiranya maksud yang terkandung dalam tema itu adalah agar supaya siapa pun yang terkait dalam pengumpulan dan pemakaian data (gathering and using) dapat memberikan kontribusi dan tanggungjawabnya masing-masing secara lebih profesional.]]>
<![CDATA[HEBOH UN ULANGAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.686 KB)
<![CDATA[ Menjelang hasil Ujian Nasional (UN) SMA dipublikasikan, sekarang ini terdapat kehebohan mengenai keputusan dilaksanakannya UN Ulangan di puluhan sekolah. Sebagaimana kita ketahui dalam pertemuan antara pihak pemerintah yang dalam hal ini Mendiknas beserta jajarannya dengan anggota DPR RI tanggal 8 Juni 2009 lalu diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan ujian nasional ulang bagi 33 SMA/MA yang bermasalah. Siswa di sekolah-sekolah bermasalah yang tidak mengikuti UN ulang itu dianggap tidak lulus karena UN yang telah dilaksanakan sebelumnya dinya-takan tidak sah. Â Â Â Â Â Â Â Mengapa harus dilakukan ujian ulangan? Entahlah, yang jelas seluruh siswa alias 100 persen peserta UN di sekolah tersebut diindikasi tidak akan lulus kalau menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Â Â Â Â Â Â Â SMA Negeri 2 Ngawi, Jawa Timur adalah salah satu contohnya. Pada sekolah yang telah menghasilkan seorang direktur jenderal di lingkungan Depdiknas ini diindikasi sebanyak 315 peserta ujian akhirnya tidak lulus. Â Â Â Â Â Â Â Atas realitas tersebut para petinggi pendidikan di tingkat pusat, petinggi di tingkat daerah, DPR dan DPRD pun segera turun tangan. Pertemuan di antara kepala sekolah dengan pejabat daerah pun segera digelar; pertemuan antara Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan Inspektorat Jen-deral pun segera dilaksanakan; demikian pula dengan pertemuan yang lain. ]]>
<![CDATA[PENANAMAN STATUS AKREDITASI SAATNYA DITINJAU KEMBALI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.087 KB)
<![CDATA[      Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mempertajam polemik yang pernah terjadi tentang pengakreditasian SMA Swasta yang baru-baru ini semarak di beberapa media massa.      Seperti kita ketahui bersama kebijaksanaan pemerintah untuk mengakreditasikan SMA Swasta guna mendapatkan jenjang kualifikasi yang disebut Disamakan, diakui dan terdaftar, khususnya pada tahap yang pertama banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari masyarakat luas. Dari yang seratus prosen setuju sampai kepada yang sem-bilan puluh sembilan koma sembilan prosen menolak, dari yang mengatakan akreditasi sangat besar manfaatnya sam-pai yang memberikan komentar akreditasi merusak citra keadilan, terlalu jauh mencampuri urusan sekolah swasta.      Tetapi seperti diduga semula, hangat-hangat tahi ayam rupanya masih berlaku. Pada saat ada orang senang membicarakan, hampir semua ingin mengutarakan argumentasinya masing-masing, entah yang menurut hasil pemikirannya sendiri maupun yang sekedar anut grubyuk semata.      Setelah itu ...? Semua berjalan seperti biasa kembali, seolah-olah bioritme kehidupan ini tidak bakal goyah oleh hempasan badai yang melanda --sampai akhirnya badai tersebut menjadi letih dan hilang.]]>
