Articles
<![CDATA[BUKAN ARCHAISME, BUKAN PULA FUTURISME ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.537 KB)
<![CDATA[ Sebagai lembaga kebudayaan yang mempergunakan pendidikan dalam arti luas sebagai medan kiprahnya wajarlah kalau Tamansiswa menyelenggarakan sarasehan secara nasional secara rutin. Sarasehan yang menghadirkan tokoh-tokoh nasional, dari para menteri, pejabat, pimpinan partai politik, dosen, guru, mahasiswa, pakar, "pedagang" sampai dengan para praktisi budaya itu sendiri membahas berbagai hal yang berkait dengan perkembangan kebudayaan nasional kita. Sudah barang tenu dalam kebudayaan itu sendiri terkandung banyak elemen; antara lain politik, teknologi, pendidikan, hukum, sosial, kesenian dan sebagainya. Sekarang ini rutinitas tersebut sudah memasuki tahun yang kese-puluh; itulah sebabnya sarasehan yang dilaksanakan tanggal 19 dan 20 September 1997 merupakan sarasehan kebudayaan yang kesepuluh. Menghubungkan konsepsi kebudayaan nasional dengan nama Ki Hadjar Dewantara kiranya memang tidak mengada-ada. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh karena Ki Hadjar pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa (Dr. Hc.) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1956 karena jasanya yang besar di bidang kebudayaan dan konsepsi kebudayaannya yang "mengindonesia"; akan tetapi sosok Ki Hadjar memang benar-benar menggambarkan sosok manusia Indonesia yang gigih dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kebudayaan nasional kita. Sejak mudanya Ki Hadjar telah banyak mengekspresi pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep kebudayaannya melalui berbagai media massa kala itu; katakanlah misalnya melalui media Wasita, Keloearga Poetera, Hindia Poetera, Poesara, dan sebagainya. Dari tulisan-tulisan Ki Hadjar memang nampak betapa tingginya komitmen tersebut.]]>
<![CDATA[DOKTOR DAN JABATAN ADMINISTRATIF ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.92 KB)
<![CDATA[ Sekarang ini terdapat indikasi mengenai banyaknya doktor yang lebih senang memilih jabatan administratif dari pada menjadi seorang peneliti. Demikian sinyalemen yang dikemukakan seorang guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Tejoyuwono Notohadiprawiro, baru-baru ini di dalam sebuah forum promosi kandidat doktor. Semakin banyak penyandang derajat doktor mestinya kegiatan penelitian kita makin marak karena para doktor tersebut akan makin memperkuat barisan peneliti. Sayang, dalam kenyataannya tidak sedikit para penyandang derajatitu yang justru memilih memegang jabatan administratif. Mereka ini beranggapan bahwa jabatan tersebut lebih bisa menjamin hidup berkecukupan; selain itu tidak banyak menuntut kemampuan dan keberanian berimajinasi, berfantasi dan berspekulasi, berinovasi serta bertualang dalam dunia penelitian atau riset. Lebih lanjut Pak Tejo mengatakan bahwa mereka itu merupakan korban suatu rekayasa kehidupan yang menjadikan jalur profesi administratif mempunyai jaminan hidup yang lebih berkecukupan. Mereka umumnya terjerat, karena kurang dipersiapkan untuk dapat bersikap tegar. Meskipun demikian mereka ini tidak dapat disalahkan karena pada dasarnya semua orang memang ingin hidup layak.]]>
<![CDATA['RUSUH MASSAL' DI MATA ILMUWAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.043 KB)
<![CDATA[ Akhir-akhir ini banyak bermunculan kritik tajam yang ditujukan kepada para ilmuwan sosial kita; mereka itu dinilai kurang tanggap terhadap berbagai fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga daya prediksi dan daya antisipasinya rendah. Berbagai kasus dan peristiwa yang "meletus" di masyarakat sangat sering luput dari pengamatan ilmuwan sosial kita; akibatnya mereka tidak dapat mem-berikan kontribusi yang memadai dalam proses solusi. Pada bagian yang lain ilmuwan sosial kita dinilai hanya sanggup memberikan analisis ketika suatu peristiwa, khususnya peristiwa antisosial, sudah terjadi; yang dalam ilmu sosiologi disebut analisis pasca peristiwa (post moment). Ilmuwan sosial dinilai tidak pernah mampu memberikan analisis ketika suatu peristiwa, khususnya peristiwa anti-sosial, belum terjadi; yang di dalam ilmu sosiologi disebut analisis pra peristiwa (pre moment). Dengan demikian kehebatan ilmuwan (dan ilmu) sosial menjadi sirna dikarenakan tidak pernah mampu mencegah terjadinya peristiwa antisosial yang seringkali membuat masyarakat takut dan/atau memakan banyak korban. Ketika "Peristiwa Sanggau" terjadi misalnya, yaitu perkelahian massal di Sanggau Kalimantan Barat yang banyak memakan korban, maka tidak satu pun ilmuwan sosial kita yang memprediksi sebelum peristiwa itu muncul. Para ilmuwan sosial baru memberikan analisis sosiologisnya ketika peristiwa tersebut sudah terlanjur "meletus"; jadi mereka dianggap gagal mencegah terjadinya peristiwa itu. Seandainya sebelum peristiwa itu terjadi sudah ada semacam warning dari ilmu-wan sosial kita maka peristiwa antisosial itu dapat dicegah; meskipun secara teknis bukan oleh ilmuwan sosial itu sendiri. Meletusnya "rusuh massal" pada berbagai daerah di Indonesia konon juga terlepas dari pengamatan para ilmuwan kita; sehingga pen-cegahan dini atas peristiwa tersebut tidak dapat dilaksanakan.]]>
<![CDATA[EFISIENSI SEKOLAH SWASTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.006 KB)
<![CDATA[ Ketika memberikan presentasi di dalam acara Munas V Ikatan Purnakaryawan Departemen Pendidikan dan Kebuda-yaan baru-baru ini di Semarang, Sekretaris Jenderal Dep-dikbud Hasan Walinono menyatakan bahwa efisiensi sekolah swasta di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Barangkali beliau ingin menyatakan bahwa efisiensi sekolah swasta masih rendah; hanya karena etika saja beliau menyatakan dengan kalimat yang lebih "kultural". Pada sisi yang lain beliau juga menyatakan bahwa pembinaan sekolah swasta dan negeri untuk peningkatan re levansi, mutu maupun efisiensi dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan secara bertahap dan terencana. Untuk mendukung pernyataannya tersebut Pak Hasan sempat menyajikan data statistik sebagai berikut. Berda-sarkan pada statistik persekolahan tahun 1990/1991 versi Balitbang Dikbud maka siswa SMP swasta hanya berjumlah 2.145.305 anak untuk 12.994 sekolah, sedangkan siswa SMP negeri berjumlah 3.437.260 anak untuk 7.271 sekolah.]]>
<![CDATA[BUDI PEKERTI DALAM KELUARGA DAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.45 KB)
<![CDATA[ Pentingnya pendidikan budi pekerti pada keluarga dilukiskan oleh Ki Hadjar dengan sangat berpengaruhnya normalitas keluarga terhadap perilaku sosial anak. Pada keluarga yang normal (harmonis) maka sang anak akan cenderung berperilaku sosial positif, dan sebaliknya pada keluarga yang tidak normal (rusak) maka sang anak akan cende-rung berperilaku sosial negatif (antisosial). Dengan mengutip data dari Stedelijke Kinderpolitie di Netherland (1950) yang menyatakan bah-wa dari 778 kasus kriminalitas ternyata 594 (76 persen) di antaranya berasal dari keluarga rusak, maka Ki Hadjar berhasil membuktikan hipotesis sosialnya itu. Tentu saja keadaan ini juga berlaku bagi anak-anak (dan remaja) di negara lain termasuk Indonesia meskipun dengan persentase yang berbeda. Sampai kini hipotesis tersebut dapat dibuktikan secara empirik. Angka-angka yang dikutip dari buku 'Etiologi Juvenile Delinquency' (1985) dapat diringkas sbb: Abbot and Berckinridge menyatakan dari 13.000 remaja nakal (delinquent) ternyata 24 persen berasal dari keluarga rusak (broken home). Menurut Municipal of Court of Phi-ladelphia angka yang sama mencapai 47 persen, dan dari persentase ini kebanyakan ternyata wanita.Angka versi California Youth Autho-rity mencapai 62 persen, dan New Children Burreau mencapai 44 persen yang terdiri dari 35 persen laki-laki dan 52 persen wanita. Secara eksplisit Ki Hadjar menyatakan bahwa alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial juga; sehingga bolehlah dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan ujudnya daripada pusat lain-lainnya, untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti (pembentukan watak individuil), dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PEMBARUAN PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.197 KB)
<![CDATA[Pada akhir tahun 1998 lalu Haneen Sayed, John Newman dan Peter Morrison dibantu oleh puluhan pakar atas nama Bank Dunia membuat laporan pendidikan tentang Indonesia dengan judul 'Edu-cation in Indonesia : From Crisis to Recovery'. Dari laporan yang terdiri dari tujuh bab tersebut tergambarkan betapa "merananya" nasib pendidikan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Angka putus sekolah meningkat, angka cuti kuliah naik, angka melanjutkan sekolah menurun, tingkat partisipasi pendidikan cenderung turun, dsb, merupakan indikator-indikator kuantitatif yang gampang dibaca. Kita yang sempat membaca laporan tersebut tentu akan me-rasa bersedih hati; negara kita yang sudah merdeka selama lebih dari setengah abad seolah-olah gagal di dalam membangun pendidik-annya. Secara umum laporan itu menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pendidikan di Indonesia belum atau tidak memuaskan: unsatisfactory!. Beberapa bulan kemudian muncul dua publikasi yang banyak diacu oleh para pakar pendidikan dan pemimpin negara. Yang per-tama, UNDP menerbitkan satu laporan berjudul 'Human Development Report 1999'; dan yang kedua WEF menerbitkan laporan yang bertitel 'Global Competitiveness Report 1999'. Kedua laporan tersebut memang tidak secara eksplisit menulis mengenai kegagalan pendidikan di Indonesia; akan tetapi secara tidak langsung memang menyatakan hal yang demikian. Dari laporan UNDP diketahui bahwa Indonesia hanya ada di urutan ke-105 dari 174 negara dalam hal pembangunan manusianya; dan kita berada di bawah Singapura (22), Brunei (25), Malaysia (56), dsb. Sementara itu dari laporan WEF diketahui bahwa Indonesia hanya berada pada ranking ke-37 dari 59 negara dalam hal daya saing; dan kita ada di bawah Singapura (1), Malaysia (16), Thailand (30), dsb. Lengkaplah sudah! Data yang berasal dari berbagai sumber tersebut secara objektif menjelaskan begitu buruknya kinerja pen-didikan nasional Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain pada umumnya.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN PAK TRY SUTRISNO ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.178 KB)
<![CDATA[ Pada suatu waktu kami bertemu Pak Try Sutrisno di sebuah acara pendidikan dan kebudayaan. Waktu itu beliau "masih" menjadi Pangab, belum menjadi wakil presiden seperti sekarang ini. Salah satu pesan beliau yang selalu saya ingat adalah mengenai keterbukaan. Pak Try bertanya pada saya apakah pernah melihat strip-tease. Kebetulan saya pernah hidup di manca negara waktu itu, baik di negara-negara Asia maupun Eropa; jadi kepada beliau saya katakan sudah pernah melihat melalui pengalaman hidup di negeri orang tersebut. Lebih lanjut Pak Try bertanya apakah saya pernah melihat penari Jawa Timur atau Bali yang suka memakai "kemben" kalau sedang menampilkan kemampuan seninya. Saya menjawab sudah; bah-kan dapat menyebutkan beberapa jenis tarian Jawa Timuran dan Bali yang pernah dan sering saya nikmati. Apakah yang bisa dipetik hikmahnya dari kasus dua kultur itu? Kali ini saya menjadi "bengong" karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh beliau. Akhirnya Pak Try menjelaskan makna filosofis yang terkandung di dalam kasus dua kultur itu tentang ada dan tidak adanya rambu-rambu pembatas keterbukaan yang menja di garis etik-kultural bangsa. Artinya kalau keterbukaan itu melampaui garis etik-kultural maka keterbukaan itu pada akhirnya tidak akan bermanfaat; bahkan bisa berubah menjadi boomerang bagi kita. Barulah saya mulai mengerti maksud Pak Try;dan Ki Suratman (Tamansiswa) yang berdiri di samping saya sempat manthuk-manthuk tanda setuju. Le-bih lanjut Pak Try berpesan,hendaknya kita mengembangkan keterbukaan tanpa melampaui garis etik-kultural.]]>
<![CDATA[TANTANGAN TVRI : PENDIDIKAN ! ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.717 KB)
<![CDATA[Usaha pentrapan aspek-aspek inovasi ini bukan hanya sekedar merupakan konsekuensi logis dari pendidikan yang berorientasikan pada kemajuan jaman, tetapi juga karena approach tradisional dan konvensional tidak mungkin lagi bisa menanggulangi masalah yang bertambah lama bertambah rumit.Salah satu di antara aspek-aspek inovasi itu ialah penggunaan siaran (broadcasting) dalam pendidikan. Telah lama diidentifikasikan bahwa broadcasting memiliki potensi yang hebat jika penggunaannya dapat teratur dan terarah. (Menteri P & K: 2 Jan 1972) Seperempat abad yang silam, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1962 terjadilah peristiwa yang cukup bersifat monumental bagi dunia pertelevisian di Indonesia, ialah berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI). Apabila dibandingkan dengan usia Radio Republik In-donesia (RRI) maka TVRI lebih muda tujuh belas tahun. Meskipun demikian bukan berarti TVRI kalah "menggigit" dalam menciptakan sejarah pengabdiannya. Bahkan dalam beberapa tahun tera-khir ini semakin nampak nyata betapa besarnya ketergantungan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh TVRI. Kehadiran TVRI sendiri ditengah-tengah pemirsanya paling tidak mengemban empat misi; masing-masing adalah misi penerang-an, pendidikan, kebudayaan dan hiburan. Dan diantara keempat misi ini maka misi pendidikan saat ini kiranya menjadi tantangan yang sangat dan paling menarik bagi TVRI.]]>
<![CDATA[SUDAH SAATNYA EBTANAS DIHAPUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.137 KB)
<![CDATA[ Baru saja saya diminta untuk memberikan presentasi di hadapan para pengambil keputusan di departemen pendidikan tentang berbagai isu pendidikan yang sedang aktual di masyarakat, salah satunya ialah tentang pelaksanaan Ebtanas di sekolah. Seperti yang kita ketahui ber-sama bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengaplikasi sistem Ebtanas untuk menyelenggarakan evaluasi belajar terhadap siswa SD, SLTP, SMU dan SMK. Dalam kesempatan tersebut saya sampaikan pendapat dan usulan yang sangat jelas bahwa sudah waktunya Ebtanas di SD, SLTP, SMU dan SMK segera diakhiri. Penyelenggaraan Ebtanas seyogyanya tidak diperpanjang lagi sebelum nantinya timbul problematika edukasional pada umumnya dan problematika evaluasional pada khususnya yang lebih kompleks. Bahwa konsepsi Ebtanas itu sangat konstruktif, yaitu menyamakan dan meningkatkan kualitas sekolah yang sederajat dan sejenis, kiranya memang tidak dapat dipungkiri; namun demikian di tingkat operasional ternyata pelaksanaannya amat destruktif. Dampak negatif Ebtanas sudah melampaui batas-batas toleransi edukatif. Dasar pemikiran atas usulan menghapus Ebtanas tersebut tentunya lebih pada aspek akademis namun di sisi yang lain argumentasi politis pun tidak jelek dipertimbangkan. Ilustrasi konkretnya sbb: seandainya saja sekolah-sekolah swasta (besar) seperti Tamansiswa, Muhammadiyah, Katolik, dsb, merasa keberatan untuk mengikuti Ebtanas dan menarik diri dari kegiatan evaluasi belajar tersebut dan siap menanggung risiko, misalnya tidak lagi memakai STTB versi Depdikbud bagi lulusannya, hal itu akan menambah kompleksitas pendidikan di negara kita. Tentu hal ini mutlak perlu dipertimbangkan oleh karena di era reformasi sekarang ini sesuatu yang dulunya dianggap tidak mungkin menjadi sangat mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[MENATA ULANG MANAJEMEN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.432 KB)
<![CDATA[ Beberapa hari lalu terdapat puluhan orang yang mendatangi kantor DPR RI di Jakarta untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Mereka menuntut diperbaikinya manajemen pendidikan nasional yang dirasa makin hari tidak semakin baik akan tetapi justru makin merosot kualitasnya. Hal yang demikian ini dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya kinerja pendidikan nasional Indonesia di dalam percaturan global. Keluhan tentang manajemen pendidikan yang kurang memadai memang sering kita dengar. Banyak praktisi pendidikan mengeluh mengenai manajemen pendidikan yang terlalu birokratis, sentralistik dan tidak kreatif. Pak Yahya Muhaimin sendiri pada waktu diangkat (kembali) menjadi menteri pendidikan juga sempat mengeluh mengenai manajemen pendidikan yang dianggapnya sudah hancur, bahkan hancur banget katanya. Itulah sebabnya Pak Yahya bertekad akan memperbaiki manajemen pendidikan nasional agar kinerja pendidikan nasional kita dapat diangkat kembali. Meskipun sampai hari ini "cita-cita" Pak Yahya tersebut be-lum kesampaian, bahkan tanda-tandanya pun belum nampak, tetapi tekad untuk memperbaiki manajemen pendidikan memang perlu kita dukung bersama. Sekarang ini semakin banyak orang yang mengerti dan sadar bahwa kinerja pendidikan nasional kita memang sangat memprihatinkan, bahkan ada yang menyatakan brengsek. Kinerja pendidikan yang seperti ini merupakan buah atau hasil dari ketidakprofsionalan orang-orang, utamanya pimpinan departemen, dalam mengelola ma-salah pendidikan kita.]]>
