Articles
<![CDATA[MEMBERANTAS PEREDARAN BACAAN PORNO ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.263 KB)
<![CDATA[ Pada akhir-akhir ini aparat keamanan kita gencar memberantas peredaran ecstasy di tempat-tempat strategis. Sasaran utama pembe-rantasan adalah bandara-bandara internasional kita yang difokuskan di sektor bea cukai sebagai "pintu awal" masuknya barang haram tersebut ke negara kita; sedangkan sasaran kedua adalah diskotek sebagai tempat yang potensial untuk mendistribusi dan mengedarkan barang haram tersebut kepada (calon) pecandunya. Aktivitas pemberantasan ini telah berhasil menyita puluhan bahkan ratusan ribu butir ecstasy yang siap diperjual-belikan. Pemberantasan peredaran obat terlarang tersebut memang sangat tepat karena beredarnya obat terlarang di masyarakat sama saja arti-nya dengan beredarnya racun di tubuh kita. Keadaan ini akan merusak tubuh, merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Sudah tentu pemberantasan peredaran obat terlarang harus kita dukung sepenuh- nya; akan tetapi perlu diketahui bahwa peredaran obat terlarang hanya merupakan satu dari tiga "fenomena besar" yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat kita masa kini. Tiga "fenomena besar" yang sekarang sedang berlangsung adalah sbb: (1) barter seks termasuk pelacuran, seks bebas, dsb, yang pada mulanya didominasi orang tua dan sekarang sudah diikuti oleh remaja, (2) transaksi obat-obat terlarang termasuk ecstasy yang banyak dilakukan oleh orang tua dan remaja, serta (3) peredaran bacaan porno termasuk buku dan majalah porno yang mulanya hanya disukai kaum remaja ternyata sekarang juga mulai diminati orang tua. Apakah artinya semua itu? Artinya bahwa pemberantasan peredaran obat-obat terlarang memang perlu dilakukan, bahkan juga perlu ditingkatkan efektivitasnya, tetapi barter seks serta peredaran bacaan porno jangan dilupakan. Pemberantasan ketiga aktivitas yang destruktif ini harus dilakukan secara simultan.]]>
<![CDATA[MASA DEPAN PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.579 KB)
<![CDATA[ Jauh hari sebelum pemerintah menyampaikan nota keuangan di hadapan para anggota DPR maka Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) telah mengadakan pengkajian yang menghantarkan pada suatu konklusi mengenai pentingnya dana untuk menjalankan roda-roda pendidikan nasional secara dinamis dan akseleratif. Oleh karena itu dana yang dianggarkan kepada sektor pendidikan dalam konstruksi RAPBN harus proporsional. Memang, roda pendidikan nasional kita harus dapat dijalankan secara dinamis dan akseleratif dikarenakan kinerja pendidikan nasional kita memang tertinggal kalau dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, dsb. Lebih daripada itu bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga pun kinerja pendidikan nasional Indonesia tidak menunjuk-kan angka yang lebih baik; katakanlah dibanding dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, dan sebagainya. Pentingnya proporsionalisme sistem pengalokasian dana pen-didikan dalam konstruksi RAPBN tersebut segera disosialisasi pada pejabat atau instansi yang berkepentingan; antara lain pada menteri pendidikan nasional, direktur-direktur jenderal di lingkungan departemen pendidikan, pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN), anggota DPR RI, dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh BPPN dalam rangka meyakinkan para pejabat tinggi dan pengambil kebi-jakan pendidikan nasional bahwa dana pendidikan memang teramat menentukan masa depan pendidikan nasional Indonesia. Menjelang nota keuangan pemerintah RI "diumumkan" kepada publik pun BPPN memberikan masukan langsung kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar supaya dana pendidikan bisa ditingkatkan senilai 20 s/d 25 persen terhadap RAPBN, ataukah 3 s/d 6 persen terhadap GNP negara kita.]]>
<![CDATA[MEWASPADAI BERJANGKITNYA PENYAKIT AIDS (2) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.062 KB)
<![CDATA[ Kaum homoseksual di New York dan San Fransisco, dan pertama kali dilaporkan pada tahun 1981. Berdasarkan peristiwa ini maka kegiatan penelitian pada mulanya lebih terfokus pada kaum homoseksual ini.Kegiatan homoseks (melakukan kegiatan seksual dengan pasangan yang sama jenis) pada mulanya dicurigai sebagai satu-satunya penyebab menularnya penyakit AIDS. Pada akhir penelitian memang ditemukan kesimpulan bahwa kegiatan homoseks dapat menularkan penyakit AIDS. Tetapi, ditemukan pula kesimpulan bahwa kegiatan homoseks bukan merupakan satu-satunya cara penularan. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa menularkan penyakit AIDS, diantarnya adalah kegiatan heteroseks, atau melakukan kegiatan seksual dengan pasangan yang berlainan jenisnya.]]>
<![CDATA[BELAJAR EFEKTIF DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.539 KB)
<![CDATA[ Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) baru saja diumumkan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 1997 yang lalu, sebagaimana yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Memang, sejak awal penanggung-jawab pelaksanaan UMPTN ingin membuat semacam "memorial day" pada ujung bulan Juli; kalau hasil UMPTN 1993 diumumkan pada tanggal 31 Juli, hasil UMPTN 1994 diumumkan pada tanggal 30 Juli,hasil UMPTN 1995 diumumkan pada tanggal 29 Juli, dan UMPTN 1996 diumumkan 27 Juli, maka sesuai rencana UMPTN 1997 ini diumumkan tanggal 26 Juli. Tahun ini sebanyak 63.569 kandidat dinyatakan lulus; mereka ini berhasil memenangkan ketatnya kompetisi untuk menembus tebalnya dinding UMPTN. Bagaimana pun mereka pantas mendapat ungkapan "kesalutan" karena berhasil menyisihkan pesaing lainnya yang jumlah-nya mencapai 348.734 orang. Secara relatif jumlah peserta UMPTN tahun ini memang turun dari tahun lalu, tetapi secara mutlak masih menunjuk bilangan yang tidak sedikit. Dengan adanya kebijakan pemerintah c/q Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sementara tidak menambah PTN baru di dalam beberapa tahun terakhir ini, terkecuali menambah beberapa jurusan maupun program studi yang dianggap perlu, maka daya serap PTN boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Di dalam beberapa tahun terakhir ini daya serap PTN terhadap lulusan sekolah menengah berkisar pada angka 60.000 s/d 65.000 untuk setiap tahunnya; kalau pun jumlahnya keluar dari interval tersebut maka angka simpangan atau tingkat deviasinya tidaklah tinggi. Dalam beberapa tahun ini peserta UMPTN menunjukkan grafik menurun. Bila peserta UMPTN 1991 masih menunjuk angka 479.709 maka UMPTN 1997 ini tinggal 348.734 orang. Selama enam tahun terakhir terjadi penurunan lebih dari 27 persen.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN BUKU PELAJARAN LIMA TAHUNAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.08 KB)
<![CDATA[ ?Tidak ilmu suluh padam?, demikianlah bunyi pepatah lama bangsa Indonesia yang kira-kira artinya ialah, orang yang tidak memiliki ilmu atau kepandaian yang cukup maka kehormatannya di mata masyarakat akan sirna. Dengan kalimat pendek: tidak berilmu, kehormatan diabaikan orang. Pepatah serupa ternyata juga kita dapati di negara-negara manca. Di Malaysia dan Brunei Darussalam tetangga kita ada pepatah, ?Hitam-hitam bendi, putih-putih sadah?, yang artinya kurang lebih sbb: orang yang berilmu akan dihormati sekalipun berwajah buruk, sedangkan orang yang tidak berilmu akan ditindas sekalipun berwajah elok. Sementara bangsa Arab pun mempunyai pepatah kuno, ?al ngilmu shoidun, walkitaabahu khoiduh(u)?, yang artinya ilmu itu seperti binatang buruan atau liar dan buku itu sebagai tali pengikatnya. Dari ?serangkaian? pepatah kuno tersebut di atas kiranya dapat kita tarik benang merah antara buku, ilmu dan kehormatan. Ketersediaan buku yang cukup, memungkinkan seseorang atau sebuah bangsa menjadi berilmu alias pandai; selanjutnya keberilmuan atau kepandaian inilah yang dapat mengangkat kehormatan orang atau bangsa yang bersangkutan. Apakah buku merupakan satu-satunya media yang menyebabkan orang atau bangsa menjadi berilmu? Tentu saja tidak! Kalau ada dua orang atau lebih yang saling berdialog maka masing-masing dapat meningkat ilmunya. Kalau ada orang yang duduk sendirian sambil mengamati kejadian alam di sekitarnya pun juga dapat meningkat ilmunya. Bahkan di jaman yang serba elektronik sekarang ini, orang dapat membaca kejadian dunia tanpa harus beranjak dari kamar karena keberilmuannya.]]>
<![CDATA[MENYOROT KARIR KERJA WANITA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.195 KB)
<![CDATA[Permasalahan kerja di Indonesia sampai sekarang masih menjadi fenomena yang sangat sensitif; hal ini disebabkan banyaknya orang yang berpotensi kerja akan tetapi karena terbatasnya kesempatan maka tidak dapat tertampung di pos-pos kerja. Sementara itu untuk mencip-takan kerja secara mandiri mereka masih banyak mengalami kendala dan hambatan; antara lain menyangkut pengalaman dan modal. Kerja atau pekerjaan, dengan demikian lalu berkembang menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi kebanyakan anggota masyarakat kita. Kalau ada orang yang dengan "suka rela" mau membayar ratusan ribu rupiah, jutaan rupiah, atau belasan juta rupiah sebagai salah satu "persyaratan" untuk mendapatkan pekerjaan hal itu membuktikan be-gitu mahalnya harga suatu kerja atau pekerjaan. Dan, dalam realitas memang banyak orang yang melakukannya. Banyaknya orang yang berpotensi kerja di satu sisi dan terbatas-nya kesempatan kerja di sisi yang lain telah menyebabkan banyaknya orang yang tidak tertampung di pos kerja; dan inilah yang kemudian memunculkan istilah pengangguran. Pengangguran itu sendiri banyak jenisnya; antara lain adalah pengangguran kentara (real unemployed) bagi mereka yang sama sekali tidak bekerja atau memiliki pekerjaan dan pengangguran tidak kentara (invisible unemployed) bagi mereka yang sebenarnya memiliki pekerjaan akan tetapi belum maksimal dari sisi waktu kerja. Secara nasional sekarang ini terdapat sekitar 81 juta orang yang "beruntung" memiliki pekerjaan tetap; terdiri dari mereka yang dapat bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, bekerja dengan dibantu oleh orang lain khususnya anggota rumah tangga, bekerja dengan buruh tetap, bekerja sebagai buruh atau karyawan, serta pekerja keluarga. Apabila jumlah penduduk kita sekarang ini sekitar 200 juta maka jum-lah tersebut tentu masih relatif kecil. Sebenarnya pihak pemerintah pun terus menerus berusaha untuk meningkatkan partisipasi kerja masyarakat kita akan tetapi usaha ini belum berhasil secara maksimal. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagai salah satu bentuk usaha ternyata juga belum mendapatkan hasil yang memuaskan.]]>
<![CDATA[KAPAN INDONESIA MERAIH NOBEL? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.257 KB)
<![CDATA[Hanya satu hari setelah Panitya Nobel 2006 mengumumkan pemenang penghargaan Nobel Perdamaian, yaitu tanggal 13 Oktober yang lalu, segera saya memutuskan untuk tinggal sementara di Singapura. Untuk memudah-kan komunikasi ke beberapa kolega di berbagai negara, termasuk KR di Indonesia, saya memilih tinggal di Lantai 30 suatu apartemen yang terletak di Orchard Road Singapura; kira-kira seperti Nathan Road di Hong Kong atau Jalan Malioboro di Yogyakarta. Beberapa kawan di Singapura ketika bertemu menyayangkan gagalnya Presiden RI Soesila Bambang Yudhayana (SBY) untuk meraih penghargaan nobel tahun ini. Bahkan mereka ada yang memperkirakan kasus asap yang ?disetor? Indonesia ke Malaysia dan Singapura ikut berperan menggagalkan penghargaan bergengsi tersebut. Kebetulan hari itu koran The Straits Times memasang gambar SBY dengan judul ?Yudhoyono?s Second Years? dan memberitakan adanya tiga masalah besar yang tengah dihadapi pemerintahan SBY, yaitu gempa dan tsunami di Jawa, flu burung, serta asap. Masalah asap sangat menarik bagi masyarakat Singapura oleh karena mereka tidak merasa ?menyalakan api? koq menuai asap. Saya pun merasakan, dari lantai 30 apartemen ternyata jarak pandangnya menjadi ?pendek? karena asap. Sejauh mana kebenaran hubungan asap dengan nobel bisa didiskusikan, tetapi penyayangan atas gagalnya SBY menerima nobel merupakan indikasi positif. Artinya mereka senang sekiranya SBY benar-benar memenangi Nobel Perdamaian. Hal ini penting karena di Indonesia sendiri banyak pihak yang kurang senang kalau SBY menerima nobel; apa arti nobel kalau masalah lumpur Lapindo tidak teratasi, tidak ada manfaatnya nobel kalau kinerja pemerintahannya amburadul, silakan saja menerima nobel kalau masalah pendidikan sudah tertangani baik, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[KERANCUAN PEMAKAIAN INDEKS PRESTASI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.751 KB)
<![CDATA[ Suatu ketika seorang teman lama datang pada kami dengan membawa sebuah keluhan. Apa pasal ..? Konon teman ini sangat tertarik pada program pemerintah untuk mening katkan kualitas tenaga edukatif di perguruan tinggi, PTN maupun PTS, dengan membuka kesempatan bagi para dosen mereka yang berminat untuk mengikuti program pendidikan S2 dan S3 pada fakultas pasca sarjana (FPS) di dalam mau pun di luar negeri. Teman tersebut bersungguh-sungguh ingin mengikuti program pendidikan pada FPS di dalam negeri; tetapi serenta akan mendaftarkan diri sebagai kandidat mahasiswa S2 ternyata harus menerima kenyataan yang "lain". Teman tersebut tidak diperkenankan mendaftarkan diri karena IP atau indeks prestasinya tidak memenuhi persyaratan. Rupanya ada persyaratan tentang angka IP minimal untuk dapat mengikuti belajar pada program S2 di dalam negeri; lepas dari IP tersebut "produksi" dari perguruan tinggi mana atau perguruan tinggi dengan kualifikasi yang bagaimana. Teman tadi memang sempat "protes"; mengapa perguruan tinggi di dalam negeri kita memberikan persyaratan tentang IP minimal bagi siapa saja yang mau melanjutkan pendidikannya pada program S2/S3, sementara kebanyakan perguruan tinggi di luar negeri justru tidak pernah memberikan persyaratan yang serupa? Apakah hal ini berarti bahwa mutu perguruan tinggi kita lebih baik dibandingkan mutu perguruan tinggi di luar negeri pada umumnya?]]>
<![CDATA[PESAN PENDIDIKAN DARI RADIO INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.354 KB)
<![CDATA[ Bila saja perjalanan sejarah lima puluh satu tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 11 September 1945, bisa diputar ulang lagi maka hari ini kita akan menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan yang sangat dalam dengan berdirinya sebuah radio kebangsaan rakyat Indonesia; Radio Republik Indonesia (RRI).RRI memang merupakan perwujudan dari radio rakyat, radio kebangsaan, radio perjuangan, dan entah apa lagi sebutannya. Ya ..., RRI berdiri tanggal 11 September 1945 hanya dua puluh lima hari setelah bangsa kita menyatakan kemerdekaannya. Apabila momentum proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu maka berdirinya RRI juga merupakan puncak perjuangan putra-putra bangsa di bidang keradioan; kalau pro-klamasi merupakan pintu gerbang kemerdekaan maka berdirinya RRI merupakan pintu depan informasi. Kiasan kalimat ini menggambarkan demikian pentingnya suatu bangsa memiliki pemancar radio rakyat, radio kebangsaan dan radio perjuangan. Memang, apabila kita runut secara historis berdirinya RRI yang mengawali berkembangnya radio Indonesia (RRI dan nonRRI) pada umumnya ternyata harus melalui berbagai tahapan perjuangan yang cukup melelahkan; bukan hanya perjuangan ideologis, akan tetapi juga perjuangan fisik. Perintisan berdirinya RRI memang sudah dimulai belasan tahun sebelumnya sejak pemerintah kolonial Belanda masih mencengkeramkan kuku-kukunya di bumi pertiwi ini. Dengan begitu sangat mudah dibayangkan bila masa perintisan RRI pun tidak luput dari perjuangan fisik; bagaimana putra-putra kita harus melindungi peralatan pemancar dari rampasan musuh, bagaimana mereka harus menyembunyikan alat-alat penting ketika ada "kunjungan" tentara kolonial, bagaimana mereka harus mempertahankan idealisme secara fisik, dsb.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN SEBAGAI KORBAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.768 KB)
<![CDATA[Tulisan saya, 'Membenahi Pendidikan Nasional Indonesia', di harian ini akhirnya secara simpatik mendapatkan respon dan debat dari tiga kolega yang sehari-harinya berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan; yaitu Prof. Ahmad Syafii Maarif, Prof. Suyanto, dan Prof. I Made Bandem. Bahkan menyusul Dra. Nahiyah J.Faraz. Sekalipun tidak seorang pun yang menyanggah opini saya mengenai kunci pembenahan pendidikan, yaitu faktor anggaran pendidikan dan guru, tetapi banyak penajaman dan informasi lain yang ber-manfaat untuk kita semua dari tanggapan ketiga kolega tersebut. Ketiga kolega tersebut baik secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa kepentingan politik dalam jangka pendek seringkali telah mengalahkan kepentingan pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat menghasilkan SDM berkualitas. Begitu pula kepentingan ekonomi jangka pendek tidak jarang telah menggeser kedudukan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Secara eksplisit dan gamblang Pak Syafii menyatakan bahwa pendidikan kita selama empat dekade telah menjadi korban petualangan politik dan ekonomi, yang ironisnya semuanya itu dilakukan atas nama Pancasila. Sementara itu Pak Suyanto secara tertulis juga menyatakan bahwa rendahnya anggaran pendidikan sebagai cermin rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan terjadi karena di negara kesatuan ini para pemimpinnya tidak memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan nasional. Apabila Pak Bandem mengeluh tentang kurang tepatnya pe-merintah meletakkan otonomi di tingkat dua sebenarnya secara tidak langsung beliau juga ingin menyatakan bahwa dunia pendidikan kita memang telah menjadi korban politik. Adapun logikanya sederhana, keluarnya UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah sebenarnya lebih mengakomodasi pertimbangan politik. Kalau UU ini tidak cocok dengan kepentingan pendidikan nasional itu berarti pendidikan kita telah menjadi korban politik.]]>
