Articles
<![CDATA[PERSPEKTIF SISTEM ANGKA KREDIT GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.296 KB)
<![CDATA[ Tepat pada tanggal 2 Mei 1989, lebih dari setahun yang silam, turunlah Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer: 26/Menpan/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru di lingkungan Depdikbud. Momentum turunnya SK Menpan tersebut diharapkan terjadi babak baru di dalam sistem pendidikan kita yang ditandai dengan meningkatnya mutu pendidik-an nasional melalui jalur peningkatan mutu dan prestasi guru. Mengapa demikian .....? Dalam Surat Edaran bersama antara Mendikbud dengan Kepala BAKN No:57686/MPK/1989 dan No:38/SE/1989 tertanggal 15 Agustus 1989 secara eksplisit dides-kripsikan bahwa penetapan angka kredit bagi jabatan guru adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu dan prestasi guru. Sistem angka kredit bagi jabatan guru di lingkungan Depdikbud tersebut, selanjutnya disebut dengan sistem angka kredit, diharapkan dapat memperlancar "flow" kenaikan pangkat dan atau jabatan serta peningkatan prestasi guru. Dari sektor inilah mutu pendidikan nasional diharapkan dapat lebih ditingkatkan.]]>
<![CDATA[TANTANGAN KULTURAL TAMANSISWA MENGHADAPI TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.998 KB)
<![CDATA[ Hari Minggu, 26 Mei 1996 yang lalu, Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa Siswa (PKBTS) Pusat Jakarta menyelenggarakan seminar sehari di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta. Tema seminarnya sangat menantang, "Tamansiswa Menghadapi Tahun 2020". Sudah barang tentu tema ini tidak saja menantang bagi Tamansiswa dengan keluarga besarnya akan tetapi menantang bagi kita semua. Tamansiswa adalah aset nasional yang telah membuktikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia; dengan demikian kalau terdapat tantangan ke-pada Tamansiswa maka masyarakat pun berhak ikut memikirkan dan "menjawab"nya. Perjalanan kultural bangsa Indonesia di era pasca merdeka yang lebih dari setengah abad lamanya ternyata terwarnai dengan dinamika dan romantika. Berbagai peristiwa budaya yang terekspresikan dalam berbagai bentuk dan performansi -sosial, politik, ekonomi,pendidikan, hankam, dsb- telah membuat bangsa kita semakin dewasa. Sekarang ini perjalanan kultural bangsa Indonesia telah memasuki era baru yang dikenal dengan era industrialisasi yang ditandai dengan terjadinya transformasi konsentrasi sumber investasi. Kalau selama ini sebagian besar masyarakat kita masih meletakkan konsentrasi sumber investasi pada tanah-tanah pertanian dan perkebunan (preindustrial society), maka kita sedang dituntut untuk mengubahnya ke permesin-an dan jasa (industrial society). Itupun ternyata belum cukup; karena di depan kita ada suatu "mesin budaya" yang menarik masyarakat kita untuk meletakkan konsentrasi sumber investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (post industrial society). Sekarang ini kita sedang menghadapi gelombang perubahan yang maha dahsyat; dari kultur yang konvensional menuju kultur yang tek-nologis. Semua ini menjadi tantangan baru bagi bangsa yang sedang menuju ke arah kedewasaan dan kemajuan.]]>
<![CDATA[MENGHENTIKAN UJI COBA LIMA HARI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.986 KB)
<![CDATA[ Setelah melaporkan pelaksanaan uji coba lima hari sekolah dari SD sampai SMA kepada Presiden Soeharto maka Mendikbud Wardiman Djojonegoro memastikan bahwa mulai tahun depan uji coba lima hari sekolah di SD dan SLTP segera dihentikan, sedangkan uji coba di SMA tetap akan dilaksanakan. Lebih lanjut Pak Wardiman menyatakan bahwa Mendikbud akan segera berkirim surat pada kepala Kanwil Depdikbud di seluruh Indonesia agar menghentikan pelaksanaan uji coba lima hari sekolah di SD dan SLTP. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sistem lima hari sekolah tidak akan diberlakukan di negara kita, setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini untuk SD dan SLTP. Sedangkan untuk SMA (dan SMK) keputusannya masih akan menunggu hasil pelaksanaan uji coba; kalau hasilnya positif tentu akan direalisasi, sedangkan kalau hasilnya negatif tentu tidak dilaksanakan. Kepastian akan dihentikannya uji coba lima hari sekolah tersebut dinyatakan Mendikbud setelah menerima anjuran Presiden. Dengan penuh bijak Pak Harto menganjurkan: apabila pelaksanaan (uji coba) lima hari sekolah akan mengganggu pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar maka sebaiknya sistem lima hari sekolah di SD dan SLTP tidak dilaksanakan; dan uji cobanya diakhiri.]]>
<![CDATA[GAGASAN NONDIFERENSIASI SMA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.017 KB)
<![CDATA[ Kurikulum 1984 SMA, sekolah menengah umum tingkat atas, usianya bisa dikatakan baru "seumur jagung" karena belum genap lima tahun; usia minimal teoretis terhadap sebuah kurikulum sekolah yang "diijinkan" untuk dievaluasi dan atau dimodifikasi. Dalam usianya yang masih pendek tersebut ternyata sudah banyak menyita perhatian para pengamat serta para pelaksana kurikulum itu sendiri, sebab ternyata saat ini sudah banyak kritik serta evaluasi kritis yang ditujukan kepada kurikulum tersebut. Dari berbagai kritik dan evaluasi kritis yang muncul dan sedang hangat sekarang ini, nampaknya masalah diferensiasi atau pembedaan program di SMA mendapat porsi yang cukup dominan. Banyak para pengamat yang menilai bahwa sistem diferensiasi SMA tidak mendukung lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, akibatnya sistem diferensiasi SMA yang terdiri atas Program A1, A2, A3, serta A4 (sebenarnya dalam konsepnya masih ada Program A5 dan Pro gram B) menjadi tidak efektif. Mantan Rektor IKIP Negeri Yogyakarta, Prof. Drs. St. Vembriarto mengemukakan bahwa sistem diferensiasi dalam Kurikulum 1984 SMA yang ada sekarang ini bersifat kaku, sempit, tidak efisien dan tidak memberi kesempatan yang sama pada anak didik untuk masuk perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[APAKAH PENELITI PERLU IKUT "NAIK GAJI" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.77 KB)
<![CDATA[ Kalkulasi dan spekulasi akan terdapatnya kenaikan gaji bagi para anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS),ABRI dan Pensiunan nampaknya akan segera terbukti. Secara politis bisa dikatakan tak ada satu fraksi pun yang tidak setuju akan adanya usulan kenaikan gaji, apalagi yang menentangnya. Bahkan ada fraksi yang telah mengusulkan kenaikan gaji dengan angka-angka yang "menawan". Secara ekonomi-matematis kenaikan tersebut juga sangat dimung-kinkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan RAPBN baik secara total maupun secara parsial pada mata-mata anggaran yang berkaitan dengan gaji pegawai. Seperti diketahui RAPBN 1997/1998 yang ber-nilai 101,09 trilyun rupiah mengalami kenaikan sebesar 11,5 persen dari APBN 1996/1997 yang bernilai 90,62 trilyun rupiah. Sementara itu secara parsial mata anggaran Belanja Pegawai Pusat pada RAPBN 1997/1998 yang bernilai 21,192 trilyun rupiah juga naik sebesar 15,9 persen dari APBN 1996/1997 yang bernilai 18,281 trilyun rupiah; di sisi yang lain mata anggaran Belanja Pegawai Daerah yang bernilai 10,968 trilyun rupiah juga naik sebesar 15,5 persen dari nilai semula, 9,496 trilyun rupiah. Formulasi angka-angka itulah yang menimbulkan kalkulasi dan spekulasi akan terjadinya kenaikan gaji. Bahkan mulai April mendatang kenaikan gaji tersebut diperkirakan sudah dapat direalisasi untuk dinikmati para PNS, ABRI dan pensiunan pegawai pemerintah. Di tengah-tengah kalkulasi dan spekulasi kenaikan gaji para PNS, ABRI dan pensiunan tersebut sekarang ini muncul pertanyaan kreatif yang beredar di kalangan masyarakat ilmiah; apakah para peneliti juga akan ikut "naik gaji"? Pertanyaan kreatif ini muncul karena baru-baru ini telah beredar polemik opini mengenai perlunya kenaikan tunjangan jabatan bagi para peneliti di Indonesia yang konon masih sangat mem-prihatinkan adanya.]]>
<![CDATA[RELEVANSI AKREDITASI TERHADAP 'THE BEST TEN' ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.457 KB)
<![CDATA[Barangkali saja Anda akan terkejut dan tidak percaya kalau saya terpaksa mengatakan: Dunia pendidikan tidak ubahnya seperti dunia hitam". Mungkin hati kecil Anda bergejolak keras, atau paling tidak tak akan menerima begitu saja 'statement ngawur' ini. Bagaimana mungkin ini dapat terjadi, pendidikan yang memberikan kesejukan dan bimbingan terhadap anak didik untuk senantiasa siap menghadapi hari esok akan disamakan dengan dunia hitam yang segala sesuatunya serba hitam dan kelabu. Yang satu super positif dan satunya lagi ekstrem negatif mana mungkin ada kesamaannya, dan sebagainya.Yah memang begitulah keadaanya akan tetapi marilah sejenak kita mencoba untuk melihat dari dimensi yang lain. Yang saya maksudkan dalam pernyataan di atas ialah bahwa baik dunia hitam maupun dunia pendidikan hampir selalu memiliki masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan dapat diterima oleh semua pihak, baik pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.Tentunya itu mudah untuk dimengerti karena alternatif pemecah-an masalah-masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik dan kemasyarakatan di suatu bangsa secara utuh. Dan sangat dimungkinkan bahwa masalah-masalah tersebut justru merupakan dampak langsung dari kesulitan-kesulitan sosial, ekonomi dan politik.]]>
<![CDATA[POLITEKNIK: ALTERNATIF YANG SIMPATIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.818 KB)
<![CDATA[ Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) tidak bermaksud akan mendirikan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang baru; baik berupa universitas maupun IKIP. Sebaliknya, pemerintah telah membangun beberapa politeknik baru yang pada tahun akademik 1988/89 sudah mulai dapat "diputar"; dalam arti sudah akan mulai menerima mahasiswa baru. Informasi tersebut di atas diperoleh dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud, Prof. Dr. Sukadji Ranoewihardjo sesaat setelah menghadiri acara Dies Natalis UGM beberapa hari yang lalu. Sebanyak 17 politeknik negeri direncanakan akan dibuka mulai tahun akademik 1988/89 yang akan datang di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Daya tampung yang akan dicapai dari penambahan politeknik tersebut adalah sebanyak 1.360 mahasiswa baru per tahun, atau 80 orang untuk masing-masing jurusan. Dalam kegiatan pengajarannya nanti para mahasiswa akan diberi 40% teori dan 60% praktek (40:60); dengan demikian diharapkan para lulusan politeknik kelak benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai tentang disiplin keterampilan yang ditekuninya. Hal ini tentunya akan bisa menjadi "pelicin" bagi para lulusannya kelak untuk dapat langsung memasuki dunia kerja. Seperti diketahui lulusan politeknik memang dipersiapkan untuk dapat terjun langsung di dunia kerja.]]>
<![CDATA[FORMAT BARU KEMITRAAN ANTARA PTN DAN PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.786 KB)
<![CDATA[Suatu waktu ada seorang pimpinan perguruan tinggi yang menanyakan pada saya, sebenarnya kemajuan apa yang dibawa oleh PP 30/1990 terhadap perkembangan pendidikan tinggi di negara kita. Lebih dari itu penanya ini secara kritis mengemukakan pendapatnya apakah perlu dibuat surat keputusan tertentu, tingkat menteri atau tingkat apa saja, untuk mewajibkan perguruan tinggi, PTS maupun PTN, agar mentaati apa-apa yang telah digariskan oleh PP yang langsung ditandatangani oleh presiden itu. Saya tidak tahu persis mengapa pertanyaan seperti itu sempat muncul di permukaan, tetapi "naluri akademik" saya mengatakan bahwa pertanyaan tersebut dibangun di a-tas setumpuk kekecewaan mengenai PP 30/1990 itu sendiri. Dalam usianya yang lebih satu tahun ternyata PP tersebut dianggapnya belum mampu membawa kemajuan yang sangat sig nifikan bagi dunia pendidikan tinggi di negara kita, dan hal ini lebih disebabkan karena belum ditaatinya beberapa aturan yang secara eksplisit ditunjukkan dalam pasal-pasal dan atau ayat-ayat PP tersebut. Untuk menghindari salah persepsi barangkali perlu dijelaskan terlebih dulu bahwa yang dimaksud PP 30/1990 adalah Peraturan Pemerintah Nomer:30 yang secara khusus memuat sejumlah aturan tentang pendidikan tinggi. Pera-turan ini dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu, atau tepatnya 10 Juli 1990; bersamaan dengan PP 27/1990, 28/ 1990 serta 29/1990 masing-masing tentang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar serta pendidikan menengah.]]>
<![CDATA[TENTANG PROFIL AKADEMIS PTS DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.605 KB)
<![CDATA[ Predikat yang disandang oleh Yogyakarta sebagai "kota pendidikan" kiranya masih melekat sampai sekarang ini; hal ini terindikatori dengan makin banyaknya "kaum pendatang" yang senantiasa siap memadati kota Yogyakarta untuk mencari ilmu dan pengetahuan pada berbagai lembaga pendidikan yang tersedia. Keadaan tersebut tidaklah mengherankan karena di kota yang relatif "mungil" ini tersedia ribuan lembaga pendidikan yang siap menampung peserta didik dari segala penjuru tanah air. Apabila rincian jumlah lembaga pendidikan tersebut perlu dikomunikasikan maka di Yogyakarta terdapat 1500-an taman kanak-kanak (TK), 2300-an sekolah dasar (SD), 500-an sekolah menengah tingkat pertama (SMTP), 350-an sekolah menengah tingkat atas (SMTA), dan 60-an perguruan tinggi (PT). Meskipun demikian banyaknya "kaum pendatang" yang ingin mencari ilmu di Yogyakarta lebih terlihat pada jenjang perguruan tinggi; dalam arti kata mereka yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).]]>
<![CDATA[MENGINTIP LAJU DAYA SAING MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.457 KB)
<![CDATA[ Pada medio tahun 1996 ini baru saja kita menerima dua publikasi ilmiah dari dua lembaga internasional yang masing-masing memiliki "home base" di negara yang sama, yaitu Swiss. Kedua lembaga yang memfokuskan aktivitasnya kepada pengkajian perkembangan ekonomi internasional ini adalah World Economic Forum (WEF) dan Institute for Management Development (IMD). Kedua lembaga yang telah banyak melakukan kerja sama dibidang pengkajian ekonomi di berbagai ini ternyata sedang berkompetisi untuk menjangkau kredibilitasnya di mata dunia, khususnya bagi negara-negara yang termasuk dalam jangkauan studi dan pelayanan konsultatifnya. Kedua lembaga yang sama-sama melakukan studi mengenai daya saing pada sejumlah negara tersebut baru saja mempublikasi laporan menurut versinya masing-masing; apabila WEF menerbitkan "Global Competitiveness Report 1996" maka IMD tidak mau kalah dan me-nyodorkan laporan yang bertitel "World Competitiveness Report". Apa yang menarik dari kedua publikasi ilmiah tersebut? Bagi kita bangsa Indonesia memang ada hal yang cukup menarik karena dalam hal perkembangan daya saing maka kedua lembaga tersebut mendudukkan kita dalam posisi dan konklusi yang berbeda. Kalau hasil studi WEF menyatakan peringkat daya saing internasional Indonesia telah mengalami peningkatan, dari peringkat 33 di tahun 1995 ke peringkat 30 di tahun 1996, maka hasil studi IMD menyatakan yang sebaliknya, yaitu justru terjadi penurunan dari peringkat 34 di tahun 1995 menjadi peringkat 41 di tahun 1996 ini. Secara metodologis perbedaan hasil studi seperti itu memang bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja kalau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian berbeda. Dalam hal ini perbedaan hasil studi dapat terjadi karena indikator untuk mengukur daya saing yang digunakan saling berbeda antara WEF dengan IMD.]]>
