Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Art Nouveau Jurnal Informatika International Journal of Artificial Intelligence Research CERMIN: Jurnal Penelitian Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam Scientia: Jurnal Hasil Penelitian International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Jurnal Ekonomi Jurnal Teknik Informatika International Journal of Science and Environment Jurnal Ilmiah Acton Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) Jurnal Abdi Publik
Hari Susanto
Program Magister Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UGM
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Abdi Publik

 1 
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI MODEL PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI Susanto, Hari; Senain, Senain; Hanum, Farida
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 4 No 02 (2025): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v4i02.6911

Abstract

Partisipasi masyarakat selalu terkait dengan pembangunan, khususnya pada peningkatan ekonomi yang menyangkut secara langsung kehidupan masa depan mereka, yakni dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam di daerahnya masingmasing. Namun di era sekarang ini, partisipasi masyarakat cenderung belum menampakkan wujud nyata, sehingga perlu dilibatkan peran komunitas, lembaga, maupun perguruan tinggi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut.. Partisipasi masyarakat sudah dilindungi dalam konstitusi, yakni jaminan untuk mengelola sumberdaya alamya, hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku dan mindset sehingga akan meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Partisipasi masyarakat disebabkan oleh kesadaran yang muncul dari seseorang atau komunitas melalui proses belajar atau tranfer ilmu, sehingga mereka berdaya, inilah yang dikatakan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses dan perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu berupa tindakan akal, atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Pemberdayaan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerahnya melalui sektor ekonominya. Partisipasi masyarakat merupakan salahsatu prinsip Good Governance yang diterapkan oleh pemerintah desa dengan melakukan program-program desa termasuk pada peningkatan ekonomi desa. Pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Desa Bletok Kabupaten Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan, Peningkatan Ekonomi
LIVE STREAMING: PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 Susanto, Hari
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 1 No 01 (2023): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v1i01.3151

Abstract

Justifikasi Teks Setiap yang menganut sistem demokrasi pasti menyelenggarakan pemilihan umum yang di dalamnya terdapat pemilihan presiden, gubernur, dan bupati beserta wakil-wakilnya, begitu pula memilih wakil-wakil rakyatnya di tingkat pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap lima tahun sekali, berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal ini sudah ditetapkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Setiap warganegara termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu mempunyai hak memilih atau hak politik, hal ini sudah dijelaskan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, namun sesungguhnya mereka mempunyai kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah aksesibilitas pemilu, di antaranya dilibatkannya pendidikan politik melalui beberapa sarana, salah satunya dalam bentuk ceramah atau penyuluhan melalui acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara Live Streaming dengan tema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas pada Hari Senin 02 Januri 2023 pukul 15.00, pihak RRI Kediri. Hasil yang dicapai adalah para penyandang disabilitas akan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapannya.
LIVE STREAMING: SUARA PENYANDANG DISABILITAS DAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2024 Susanto, Hari
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 2 No 01 (2024): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v2i01.3924

Abstract

Ciri khas negara demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum (General Election) yang akan memilih pemilihan presiden, gubernur dan bupati beserta wakil-wakilnya, juga memilih DPR dari tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap lima tahun sekali, berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal mana sudah ditetapkan pada pasal 22E UUD 1945, selanjutnya mengenai hak pilih yang wajib dilindungi dan diakui keberadaannya termuat Pasal 27 pasal 28E UUD NRI. Warganegara penyandang disabilitas dan difabel mempunyai hak memilih atau hak politik pada pemilu, ini didukung Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan ketentuan teknis yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari seluruh peraturan yang ada, baik pada tingkat konstitusi dan UU yang bersifat sektoral mengenai hak politik, tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dengan dilibatkannya pada kegiatan pendidikan politik dalam bentuk penyuluhan berupa Live Streaming melalui acara Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024, diselenggarakan oleh RRI Kediri, pada Hari Senin, 08 Mei 2023 pukul 15.00 hingga pk.16.15. Hasil yang dicapai adalah para penyandang disabilitas akan mengetahui hak suara beserta kewajibannya sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu guna memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapannya. Kata Kunci: Suara Disabilitas, Partisipasi Politik
unars, LIVE STREAMING: SUARA PENYANDANG DISABILITAS DAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2024 Susanto, Hari
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 3 No 01 (2024): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v3i01.5953

Abstract

Abstrak Ciri khas negara demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum (General Election) yang akan memilih pemilihan presiden, gubernur dan bupati beserta wakil-wakilnya, juga memilih DPR dari tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap lima tahun sekali, berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal mana sudah ditetapkan pada pasal 22E UUD 1945, selanjutnya mengenai hak pilih yang wajib dilindungi dan diakui keberadaannya termuat Pasal 27 pasal 28E UUD NRI. Warganegara penyandang disabilitas dan difabel mempunyai hak memilih atau hak politik pada pemilu, ini didukung Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan ketentuan teknis yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari seluruh peraturan yang ada, baik pada tingkat konstitusi dan UU yang bersifat sektoral mengenai hak politik, tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dengan dilibatkannya pada kegiatan pendidikan politik dalam bentuk penyuluhan berupa Live Streaming melalui acara Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024, diselenggarakan oleh RRI Kediri, pada Hari Senin, 08 Mei 2023 pukul 15.00 hingga pk.16.15. Hasil yang dicapai adalah para penyandang disabilitas akan mengetahui hak suara beserta kewajibannya sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu guna memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapannya. Kata Kunci: Suara Disabilitas, Partisipasi Politik
AKUNTABILITAS LAPORAN KEGIATAN PROGRAM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA BERDAYA DAN PEMBERDAYAAN BUMDES Susanto, Hari; Senain, Senain; Hanum, Farida
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 4 No 01 (2025): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v4i01.6059

Abstract

Abstrak Prinsip Good Governance adalah prinsip yang harus diterapkan untuk akitivitas organisasi, termasuk pada pemerintah desa beserta program-program di dalamnya, salah satu prinsip yang digunakan di antaranya adalah akuntabilitas program dan keuangan. Desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil berperan penting khususnya dalam meningkatkansektor ekonomi. Dengan adanya UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6/2014 memberikan kesempatan yang luas bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi desanya. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Desa Berdaya dan BUMDes , sebagai langkah riilnya pemerintah provinsi memberikan dana stimulan berupa Bantuan Keuangan Khusus untuk program tersebut dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi sumberdaya alamnya sehingga meningkatkan pendapatan asli desanya. Pemberdayaan dalam bentuk bimbingan teknis perihal akuntabilitas atau pertangungjawaban laporan kegiatan program dan BKK dengan peserta perangkat desa dan pengurus BUMDes yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 12 Nopember 2024 di aula Dinas PMD Kabupaten Situbondo. Kata Kunci: Akuntabilitas, Desa Berdaya, Bumdes
Unars, Situbondo PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Z PADA KEGIATAN POLITIK (POLITICAL EDUCATION OF GENERATION Z IN POLITICAL ACTIVITIES) Susanto, Hari
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 5 No 01 (2026): Transformasi Kepemimpinan dan Partisipasi Politik: Dialektika Gender di Era Gene
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v5i01.7899

Abstract

Abstrak Secara empirik, terdapat fenomena bahwa pada dunia pendidikan sekarang ini seolah-olah menghindari kegiatan berpolitik, terutama untuk siswa yang umumnya generasi Z di sekolah. Dibuktikan terjadi pelarangan tentang model kampanye untuk memilih kandidat pada pemilu dan pilkada, adanya kekhawatiran politik praktis pada siswa yang akhirnya merugikan pihak sekolah. Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2025, Generasi Z di Indonesia adalah kelompok demografis terbesar saat ini, mencapai 27,94% dari total populasi sekitar 74,93 juta jiwa, ini juga menunjukkan bahwa Gen Z berpotensi besar dalam kegiatan politik di Indonesia. Generasi yang lahir 1995-2010, umumnya menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan perguruan tinggi. Generasi yang sangat menentukan untuk pembangunan Indonesia, khususnya mampu memilih pemimpin pada pemilu dengan didasari pengetahuan politik yang didapat melalui pendidikan politik, baik melalui media sosial atau kegiatan lainnya terkait masalah politik. Generasi Z yang masih sekolah, contoh pendidikan politik yang dilakukan diantaranya adalah Pemilihan Ketua OSIS, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyusunan tata tertib kelas, tugas kelompok secara adil, serta yang terkait topik kewarganegaraan. Bentuk pengabdian berupa penyuluhan pendidikan politik kepada siswa SMK Negeri 2 Situbondo pada tanggal 7 Nopember 2025, peserta sebanyak 28 siswa. Kegiatan ini dilaksanakna hasil kerjasama Unars Situbondo dengan SMK Negeri 2 Situbondo. Kata Kunci: Pendidikan Politik, Generasi Z
Co-Authors ABDUL AZIZ, UMAR Adam, Latif Agus Yohanan Ahmad Hanif Aini, Dini Noor Alejandra Kristiono, Kezia Alijoyo, Franciskus Antonius Arief Setyanto Armen, Rio Erismen As-Syahri, Hidayatullah Badriyah, Aisyatul Cahyo Purnomo, Eko Cahyono, Bintang Dwitya Dewi, Sindi Atika ERISMEN ARMEN, RIO Farida Hanum Fauzi, Hasan Muchtar Firmansyah Fitriyah, Nina Sa’idah Hendi Muhammad, Alva Ignatius Septo Pramesworo Jaih Mubarok Judijanto, Loso Kanetasya Sabilla, Kanetasya Mubarak, Jaih Muhammad Andi Mush'ab, Muhammad Nadjib, Mochammad Panky Tri Febiyansah Prasetyo, Deky Putra, Angga Dwi Ringga Fidayanto Ririh Yudhastuti Rizwannur, Wahyu Rosidi, Moch Imron Rulliansyah, Sylva Salim, Zamroni Seanewati Oetama, Seanewati Selvanus, Selvanus Senain, Senain Syafril Syafril Syaifullah Syaifullah Thoha, Mahmud Vallentino, Michael Julio Wahyudi Wahyudi Yanti Setianti