Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Mimbar Keadilan Jurnal Penelitian Hukum De Jure JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Halu Oleo Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Ecosystem Gorontalo Law Review Meraja journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Gerechtigheid Law Journal Nobel Community Services Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan
Sri Lestari Poernomo
Universitas Muslim Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone Andi Lulu Isvany; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.47 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Kepolisian Resort Bone. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas atas upaya pre-emtif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya pre-emtif terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Adapun upaya preventif dilakukan melalui kampanye “Jangan jadi Pelaku” dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas trauma psikologis korban dan pelaku yang melarikan diri. The research objective to analyze the role of the Bone Resort Police in law enforcement efforts for sexual harassment of minors. This study uses primary data obtained from informants, in this case people who are in the Bone Resort Police. The results of the study show that the efforts made by the Bone Resort Police in efforts to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consist of pre-emptive efforts (instilling norms/values), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Pre-emptive efforts consist of community education activities (Dikmas), socialization and legal counseling, as well as collaboration with (P2TP2A) and the Social Service. The preventive efforts are carried out through the "Don't be the perpetrator" campaign and through cultural and religious approaches. The inhibiting factor for the efforts made by the Bone Resort Police in an effort to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consists of psychological trauma from victims and perpetrators who fled.
Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Rezki Fitrah Ramadhan; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.109 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas. The research objective to analyze the the effectiveness of the police function in law enforcement of traffic accidents and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data. The results of the study are that the function of the police in law enforcement of traffic accident crimes is less effective due to lack of law enforcement personnel and traffic accident detection tools are also still lacking and the factors that affect the function of the police in law enforcement of traffic accidents are structural factors. law, community legal awareness factor, legal culture factor and facility/facility factor.
Pelaksanaan Usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero)aha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta Sprita Tiurdina; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.907 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta di Pelabuhan Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 10 PBM Swasta sebagai sampel dari seluruh jumlah PBM Swasta sebanyak 13 perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku BUMN sekaligus BUP yang memperoleh Konsesi dari Pemerintah melakukan penguasaan pangsa pasar bongkar muat mencapai ± 59% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021): (2) Terdapat ketidakselarasan dan/atau pertentangan pada substansi dari hukum persaingan usaha dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur pelaksanaan usaha bongkar muat di bidang kepelabuhanan. This research objective to analyze the implementation of the loading and unloading of goods from and to ships between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and a Private Loading and Unloading Company at Makassar Port. This study uses primary data through a survey of 10 private PBM as a sample of the total number of private PBM as many as 13 companies. The results of this study indicate that: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as a BUMN as well as a BUP that obtains a concession from the Government controls the loading and unloading market share reaching ± 59% in the last 3 (three) years (2019-2021): ( 2) There is a discrepancy and/or conflict in the substance of the business competition law with other laws and regulations governing the implementation of loading and unloading business in the port sector.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa Andi Batara Bintang Darnus; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa; (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum; (2) kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. The research objective to analyze the legal protection for the holders of certificates of title to land in dispute; (2) find out and analyze the strength of proof of land title certificates based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) legal protection for holders of certificates of ownership of land in dispute is less guarantee of legal certainty; (2) the strength of proof of the certificate of ownership of land based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is that the certificate has strong evidentiary power as long as there is no other evidence that denies it.
Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa Nurwana Abubakar; La Ode Husen; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: 1) Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika klas II A Sungguminasa yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam. The research objective is to analyze the process of implementing the development of narcotics prisoners by the Sungguminasa Narcotics Correctional Institution, as well as the obstacles faced in implementing coaching at the Narcotics Correctional Institution. This type of research is empirical and juridical. The results obtained by the author in this study include 1) The effectiveness of the Correctional Institution in the guidance carried out at Class II A Sungguminasa Narcotics Prison has not been effective. Still, its handling is by Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, the implementation of which is regulated by Government Regulation no. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. Class II A Sungguminasa Narcotics Prison coaching includes personality and independence development. Personality development provided at the Class II A Sungguminasa Penitentiary is Religious Education, Bible Education and Sports Education, national and state development, and legal awareness development. As well as independence development carried out are wood craftsmen, manufacture, souvenirs, welding, painting, gardening, making frames and ashtrays and farming.
Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang Pungky Wibowo; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dan 2). mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang meliputi; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The research objective is to analyze the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency, and 2). knowing and analyzing the factors that influence the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency. This type of research is empirical normative. The results of the author's research found that: 1) The application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency was not running optimally, because in its application there were no specific regulations governing the process of resolving traffic crimes cases that resulted in fatalities. . 2) Factors influencing the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency include; legal substance, legal structure, and legal culture.
Pemberlakuan Hukum Indonesia Terhadap Aktivitas Kapal Asing yang Melintas di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Nadya Khaeriyah Yusran; Abdul Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemberlakuan ketentuan hukum nasional Indonesia sudah sesuai dengan hukum internasional yakni aturan yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia.; (2) Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah dengan cara pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selain itu melakukan upaya dengan cara; melakukan kerjasama keamanan antar instansi penegak hukum di laut, meningkatkan kemampuan dan keahlian personel anggota penegak hukum di laut, perubahan paradigma lama, dan perlunya kajian mengenai ALKI II. The research objective is to analyze the application of Indonesian national legal provisions in accordance with international law relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes. The research method in this study uses a normative research type. The results of this study indicate that: (1) The application of Indonesian national legal provisions is in accordance with international law, namely the rules contained in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) relating to maritime security in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes; (2) The form of law enforcement carried out by the Indonesian government in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) is by enforcing statutory provisions and international law. In addition to making efforts in a way; carry out security cooperation between law enforcement agencies at sea, increasing the capabilities and expertise of law enforcement personnel at sea, changing the old paradigm, and the need for studies on ALKI II.
Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Sri Intariani Dg Masese; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kantor pertanahan Kabupaten Banggai dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi masih kurang efektif dikarenakan hampir setiap sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi di kantor pertanahan kabupaten banggai dapat dikatakan hampir tidak ada yang berhasil mencapai mufakat meskipun mediator telah menawarkan berbagai macam solusi agar parah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 2) Faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa pertahanan melalui mediasi yaitu (1). ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2). tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, (3). perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak Masyarakat yang menghadapi sengketa pertanahan di Kabupaten Banggai, dan (4) peran Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision with permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and other criminal acts, as well as in consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.
Analisis Putusan Arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Investasi Di Indonesia Dinda Meisya Irani; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi putusan arbitrase No.42085/XII/ARB BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di Indoensia dan Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum apa yang timbul dalam putusan arbitrase tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan analisis putusan arbitrase Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 dalam menyelesaikan sengketa hukum investasi di indonesia bahwa putusan tersebut dianggap belum memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dan akibat hukum yang timbul dari putusan ini ialah lahirnya atau berubahnya suatu keadaan dan hubungan tertentu antara para pihak. akibat hukum tersebut merupakan putusan pengadilan negeri nomor 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel. This research objective to analyze the arbitration award No.42085/XII/ARB BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia and to find out and analyze what legal consequences arise in the arbitral award. This study uses a type of normative legal research. The results of the study show that the analysis of the arbitration decision Number 42085/XII/ARB-BANI/2019 in resolving investment law disputes in Indonesia is that the decision is deemed not to provide certainty and legal justice in resolving disputes between the parties and the legal consequences arising from this decision are the birth or changes in certain conditions and relationships between the parties. the legal consequence is a district court decision number 556/Pst.Sus-Arbt/2021/Pn.Jkt.Sel.
Sale and Purchase Contracts Through the Internet (E-Commerce) Judging From Civil Law, Electronic Transaction Information Law (ETIL) and Islamic Law Risky Kurniawan Hidayat; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Gerechtiheid Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Gerechtigheid Law Journal
Publisher : Research institutions and community service Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.268 KB) | DOI: 10.35326/gerechtiheid.v1i1.577

Abstract

Abstract. Contracts or sale and purchase agreements that are regulated in the Civil Code and Islamic Law, while (e-commerce) is basically a modern trading transaction model regulated in Act Number 19 of 2016 amending Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. The research aims to find out analyzing the validity of contracts for buying and selling via the Internet (e-commerce) in the Civil Law and Islamic Law (2) Similarities and differences in buying and selling contracts via the internet (e-commerce) according to the Civil law, the ETIL and Islamic Law. This research is included in the category of library research, namely research that analyzes books and produces a conclusion. The author makes a comparison of the results of the literature on contracts to buy and sell via the internet (e-commerce) in terms of the Civil Law and Islamic Law. Data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials for primary legal materials, namely the Civil Law and PERMA No. 2 of 2008 Sharia Economic Law Compilation, secondary legal materials include legal books and scientific journals and tertiary legal materials using legal dictionaries, and websites from the internet. The legal material from the results of the study was then analyzed by qualitative, qiyas (equalizing) and comparative analysis methods. The results of this study indicate that (1) The validity of e-commerce agreements in the Civil Law, is valid according to Article 1320 of the Civil Law and the principle of freedom of contract as stipulated in article 1338 of the Civil Law on freedom of contract. Whereas in Islamic Law, it is pronounced with a salam and istishna contract 'in article 20 of the Compilation of Sharia Economic Laws. So according to Islamic law it is also valid based on the salam agreement. (2) The similarity lies in the intent of the understanding of the sale and purchase agreement that together creates a legal relationship, the same concept of agreement, the equality of Article 1330 of the Civil Law and PERMA No. 2 of 2008 Article 4 Compilation of Sharia Economic Laws, equality of terms of the object of the sale-purchase agreement, equality of legal remedies against default parties. While the difference lies in a number of principles, differences due to the default law, and differences in dispute resolution.
Co-Authors -, LISA Abd Rahman Abd. Kadir Abdul Rahman Ahmad Farid Saputra Ahmad Saleh Ahyuni Yunus Amalia, Rezky Nurul Andi Batara Bintang Darnus Andi Lulu Isvany Andi Muhammad Ishak Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Angraeni, Dinnie Anzar Anzar Arohmi, Asnu Fayakun A’yuni, Qurrata Dachran Busthami Dian Eka Pusvita Azis Dinda Meisya Irani Fachry Abda El Rahman Hafidz, Ma’ruf Hamsurah Hamsurah Indriani Pustikawati Irma Irma Isma Widya Astuti B Kamri Ahmad Khair, Agung Miftahul Khalid, Hasbuddin La Ode Husen Ma'ruf Hafidz Mansur Mansur Ma’ruf Hafidz Muhammad Akbar Muhammad Hidayat Nadya Khaeriyah Yusran Nawi, Syahruddin Nugraha R Nurwana Abubakar Nurwijayanti Pawennei, Mulyati Pungky Wibowo Rahman, Sufirman Rapi, Mudrika Jaya Refky Anwar Rezki Fitrah Ramadhan Risky Kurniawan Hidayat Said Sampara Salma Salma Sprita Tiurdina Sri Intariani Dg Masese Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syah, A. Nurul Annisa Dela Putri Syahruddin Nawi Syamsuddin Pasamai Thalib, Hambali Tri Rzkyanti Azis Tullah, Dillah Nanda Veryanda, Veryanda