Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Sri Lestari Poernomo
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Indriani Pustikawati; Anzar Anzar; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.106 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah tersebut dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Empiris atau lapangan penelitian dilakukan di Kota Malili, Tepatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur belum maksimal sehingga masih Kurang Efektif di karenakan masih banyak Masyarakat belum mendaftarkan Tanah mereka di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni penentuan kepastian hak dan masalah mahalnya biaya pendaftaran tanah serta letak geografis Kabupaten Luwu Timur yang masih banyak Kawasan Hutan menjadi suatu kendala tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in supervising the Village Fund Budget and Village Fund Assistance; and the factors that influence it. This study uses primary data through a survey of 28 respondents as a sample of the number of Chairmen and Members of the Village Consultative Body with a research period of 3 months, the survey was conducted from March to May. The results of the study indicate that the active role of the village consultative body is very effective in supervising the use of the Village Fund Budget and Village Fund Assistance which constitutes and the allocations used for Community Empowerment, Community Development, Village Development and Village Administration Implementation: Factors affecting the performance of the Village Consultative Body consist of: legal factors as the juridical basis for carrying out duties and functions, community factors as supporting factors in village government and customary/habitual factors as supporting factors.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp Andi Sudasri Anugrah; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.267 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang- undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas- asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.
Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Irma Irma; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.368 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada BPRS sudah tepat dan benar, menurut hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank Perkreditan rakyat Syariah sudah tepat dan benar (2) Akibat hukum terhadap peneyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan sudah memberi kemamfaatan hukum dalam penelitian. Rekomendasi dari penelitian perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan pengelolaan ekonomi, penyelesaian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan menggunakan dasar hukum pasal 6 UU hak tanggungan. The research objective to analyze the settlement of bad loans with mortgage guarantees at the BPRS that is correct and correct, according to law. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) Settlement of bad loans with mortgage guarantees at Islamic rural credit banks is correct and correct (2) The legal consequences of settlement of bad loans with mortgages have provided legal benefits in research. Recommendations from the research on the need for prudential principles in lending, and economic management, settlement of loans guaranteed with mortgages uses the legal basis of Article 6 of the Mortgage Law.
Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Telleng Andi Widya Astrid Nita; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.93 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum terhadap wewenang PPAT dalam pembagian atas tanah telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya”. (2) Faktor yang mempengaruhi proses pembagian tanah telling terdiri dari faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi. The research objective to analyze the legal certainty of PPAT's authority in the distribution of telleng land in Lake Tempe, Wajo Regency. The type of research used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: (1) The Land Deed Making Official has the authority contained in Article 3 of the PPAT Position Regulation which states that: "To carry out this main task, the Land Deed Making Officer has the authority to make authentic deeds regarding all legal actions as mentioned above. , regarding land rights and ownership rights to flat units located within the working area. The Special Land Deed Making Official is only authorized to make a Deed regarding a legal act which is specifically named for its appointment. (2) Factors influencing the process of land division telling consist of knowledge factors, awareness factors, cultural factors, law enforcement factors, and economic value factors..
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone Andi Lulu Isvany; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.47 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Kepolisian Resort Bone. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas atas upaya pre-emtif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya pre-emtif terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Adapun upaya preventif dilakukan melalui kampanye “Jangan jadi Pelaku” dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas trauma psikologis korban dan pelaku yang melarikan diri. The research objective to analyze the role of the Bone Resort Police in law enforcement efforts for sexual harassment of minors. This study uses primary data obtained from informants, in this case people who are in the Bone Resort Police. The results of the study show that the efforts made by the Bone Resort Police in efforts to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consist of pre-emptive efforts (instilling norms/values), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Pre-emptive efforts consist of community education activities (Dikmas), socialization and legal counseling, as well as collaboration with (P2TP2A) and the Social Service. The preventive efforts are carried out through the "Don't be the perpetrator" campaign and through cultural and religious approaches. The inhibiting factor for the efforts made by the Bone Resort Police in an effort to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consists of psychological trauma from victims and perpetrators who fled.
Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Rezki Fitrah Ramadhan; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.109 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas. The research objective to analyze the the effectiveness of the police function in law enforcement of traffic accidents and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data. The results of the study are that the function of the police in law enforcement of traffic accident crimes is less effective due to lack of law enforcement personnel and traffic accident detection tools are also still lacking and the factors that affect the function of the police in law enforcement of traffic accidents are structural factors. law, community legal awareness factor, legal culture factor and facility/facility factor.
Pelaksanaan Usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero)aha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta Sprita Tiurdina; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.907 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta di Pelabuhan Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 10 PBM Swasta sebagai sampel dari seluruh jumlah PBM Swasta sebanyak 13 perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku BUMN sekaligus BUP yang memperoleh Konsesi dari Pemerintah melakukan penguasaan pangsa pasar bongkar muat mencapai ± 59% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021): (2) Terdapat ketidakselarasan dan/atau pertentangan pada substansi dari hukum persaingan usaha dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur pelaksanaan usaha bongkar muat di bidang kepelabuhanan. This research objective to analyze the implementation of the loading and unloading of goods from and to ships between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and a Private Loading and Unloading Company at Makassar Port. This study uses primary data through a survey of 10 private PBM as a sample of the total number of private PBM as many as 13 companies. The results of this study indicate that: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as a BUMN as well as a BUP that obtains a concession from the Government controls the loading and unloading market share reaching ± 59% in the last 3 (three) years (2019-2021): ( 2) There is a discrepancy and/or conflict in the substance of the business competition law with other laws and regulations governing the implementation of loading and unloading business in the port sector.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa Andi Batara Bintang Darnus; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa; (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum; (2) kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. The research objective to analyze the legal protection for the holders of certificates of title to land in dispute; (2) find out and analyze the strength of proof of land title certificates based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) legal protection for holders of certificates of ownership of land in dispute is less guarantee of legal certainty; (2) the strength of proof of the certificate of ownership of land based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is that the certificate has strong evidentiary power as long as there is no other evidence that denies it.
Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa Nurwana Abubakar; La Ode Husen; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: 1) Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika klas II A Sungguminasa yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam. The research objective is to analyze the process of implementing the development of narcotics prisoners by the Sungguminasa Narcotics Correctional Institution, as well as the obstacles faced in implementing coaching at the Narcotics Correctional Institution. This type of research is empirical and juridical. The results obtained by the author in this study include 1) The effectiveness of the Correctional Institution in the guidance carried out at Class II A Sungguminasa Narcotics Prison has not been effective. Still, its handling is by Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, the implementation of which is regulated by Government Regulation no. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. Class II A Sungguminasa Narcotics Prison coaching includes personality and independence development. Personality development provided at the Class II A Sungguminasa Penitentiary is Religious Education, Bible Education and Sports Education, national and state development, and legal awareness development. As well as independence development carried out are wood craftsmen, manufacture, souvenirs, welding, painting, gardening, making frames and ashtrays and farming.
Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang Pungky Wibowo; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dan 2). mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang meliputi; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The research objective is to analyze the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency, and 2). knowing and analyzing the factors that influence the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency. This type of research is empirical normative. The results of the author's research found that: 1) The application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency was not running optimally, because in its application there were no specific regulations governing the process of resolving traffic crimes cases that resulted in fatalities. . 2) Factors influencing the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency include; legal substance, legal structure, and legal culture.
Co-Authors Abd. Kadir Abdul Rahman Agung Miftahul Khair Ahmad Farid Saputra Ahyuni Yunus Andi Batara Bintang Darnus Andi Lulu Isvany Andi Muhammad Ishak Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Anzar Anzar Asnu Fayakun Arohmi Dachran Busthami Dian Eka Pusvita Azis Dinda Meisya Irani Hamsurah Hamsurah Indriani Pustikawati Irma Irma Kamri Ahmad La Ode Husen Ma'ruf Hafidz Mansur Mansur Muhammad Hidayat Mulyati Pawennei Nadya Khaeriyah Yusran Nugraha R Nurwana Abubakar Pungky Wibowo Refky Anwar Rezki Fitrah Ramadhan Risky Kurniawan Hidayat Salma Salma Sprita Tiurdina Sri Intariani Dg Masese Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Tri Rzkyanti Azis