Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Raad Kertha JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Focus Journal Law Review Contrarius Series: Law & Social Justice
Ni Komang Sutrisni
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN DESA ADAT DALUNG DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG Luh Ratna Tilatama Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.487 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2594

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini mengambil tema yaitu Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga terbentuknya masyarakat dengan gaya hidup yang berbagai macam, mulai dengan gaya hidup sederhana dan modern. Adanya tempat-tempat wisata yang memungkinkan terjadinya praktek prostitusi terselubung. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana Peran Desa Adat Dan Faktor-faktor yang ada dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung.
PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM) Luh Eragustini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.683 KB)

Abstract

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilinial dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Dalam penelitian ini membahas “pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan tersebut” Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hak waris tersebut bisa diberikan kepada anak perempuan melalui sistem hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Dengan ketentuan harus disetujui oleh seluruh ahli waris atau seluruh pihak keluarga. akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum turunnya hak atas tanah serta mendapatkan kekuatan hukum melalui PPAT.
SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 Fauzen Afandi; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.133 KB)

Abstract

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari.Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga dari berbagai macam stigma dimasyarakat banyak beredar.sehingga pengaturan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin menuai banyak pro dan kontra. Peneliti selanjutnya diharapakan untuk bisa mengetahui sanksi pidana dan perlindungan terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban mengenai vaksinasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ilmiah, yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang dalam untuk kemudian memecahkan masalah yang timbul.dikarenakan banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan juga pengaturan sanksi yang dinilai belum jelas oleh pemerintah yang memunculkan keraguan dimasyarakat luas.
ANCAMAN SANKSI BAGI KENDARAAN PRIBADI PLAT HITAM YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT DAN SIRINE Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi,; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.680

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk berbagai macam kepentingan. Pada saat ini kendaraan yang digunakan masyarakat mengalami pergeseran fungsi, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Fungsi lampu isyarat dan sirine yang sebenarnya adalah sebagai keperluan ketertiban, keamanan, dan kelancaran berlalu lintas. Namun dalam kenyataannya penggunaan lampu isyarat dan sirine banyak digunakan oleh kendaraan plat hitam, terutama dikalangan komunitas mobil. Lampu isyarat dan sirine yang dipasang pada kendaran plat hitam justru disalahgunakan,karena yang dapat menggunkan lampu isyrat dan sirine hanya kendaraankendaraan tertentu saja seperti Pemadam kebaran, ambulance dll. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk rumusan masalah dari peneltian ini adalah Bagaimanakah Bagaimanakah Penegakan Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam Yang Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine
Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Paskalis Madur; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-Undangan (law in books), menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinyan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sessuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia baik dari prilaku verbal yang didapat dari hasilb wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ATAS PENILAIAN BURUK KONSUMEN YANG DITIMBULKAN DARI KESALAHAN KONSUMEN SENDIRI Made Emy Andayani Citra; Ni Komang Sutrisni; Chandra Dwi Dewantara(
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi yang semakin berkembang membuat kebiasaan masyarakat menjadi berubah, disaat teknologi mengubah perilaku masyarakat yang awalnya melakukan transaksi secara tatap muka dan kemudian berubah menjadi transaksi melalui platform online (e-commerce). Perubahan-perubahan ini membuat kemampuan konsumen untuk menilai suatu produk terhadap keputusan pembelian akan berubah. Yang awalnya membeli dan menyentuh barang secara langsung serta mengetahui kualitas barang, kemudian berubah menjadi tidak dapat melihat barang serta menyentuhnya. Kemudian dengan adanya teknologi e-commerce, terbentuklah sistem yang dinamakan rating dan review yang membantu para konsumen untuk melihat barang serta kualitas barang melalui foto serta video dari konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi barang tersebut. Konsumen juga berhak untuk berpendapat terkait barang yang dibelinya lewat online, dari kualitas, harga, serta pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalammemberikan pendapat konsumen diharapkan menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan, sesuai dengan norma-norma kesusilaan agar tidak terjadi permasalahan atau kesalah pahaman antar sesama.
PENERAPAN SANKSI ADAT PADA LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI Luh Indri Prasetyarini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary sanctions are an attempt to neutralize violations that occur as a result of customary violations. To determine the application of customary sanctions to exogamous marriages, it can be seen from the regulation of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages and also to see the mechanism for the application of customary sanctions which is seen from the planned implementation based on the reference of norms to achieve its goals. In addition, the application of customary sanctions is inseparable from the factors that influence it, both supporting factors and inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research, namely research that conducts observations or case studies in the form of community legal behavior in this case in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of approach used is a factual approach and a sociological approach that looks at the symptoms and reality of the application of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The legal materials in this study were collected through observation and interviews with the relevant informants.
Protection for Women as A Response of Pregnancy prior to Marriage Phenomenon in Bali Ni Komang Ratih kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p05

Abstract

The development of sing beling sing nganten (pro-choice for married by accident) the sing beling sing nganten phenomenon in Bali is causing concern among parents and the community due to the younger generation's inclination towards engaging in sexual relationships before marriage, often with the intention of pregnancy. Various triggering factors lead them to these actions. Women, in particular, may not fully contemplate the repercussions or considerations if their plans go awry. Consequently, there's a need for protective measures for women within this phenomenon. The research aimed to identify the necessary protection for women in response to this phenomenon. Employing empirical and legal research methods, the study utilized oral data from interviews and direct observation of real behaviors. The research identified two forms of protection for women concerning this phenomenon: Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.
KONSEP IDEAL PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MELALUI SISTEM KOLABORASI Ni Komang Sutrisni; I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8129

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan salah satu ancaman pidana pidana alternatif non penjara yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana serta relatif baru dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam proses pembahasan ancaman sanksi pidana kerja sosial tidak terlepas dari filsafat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana salah satunya memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna terlebih pidana dimaksudkan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang jelas dan tepat akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undangUndang Hukum Pidana belum terbangun secara jelas mekanisme maupun Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini akan berdampak terhadap sulitnya penerapan pidana kerja sosial dalam tataran implementasi pemidanaan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis dan menggali konsep sistem pemasyarakatan melalui konsep kolaborasi yang dapat digunakan dalam tahapan implementasi pidana kerja sosial dengan rumusan masalah bagaimana konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana melalui sistem kolaborasi serta prosedur pelaksanaan pidana kerja sosial. Berdasarkan hasil kajian konsep ideal penerapan pidana kerja sosial untuk mendukung tujuan pemidanaan tidak hanya cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi keterlibatan lembaga-lembaga sosial serta lembaga lain akan memberikan pengaruh pemasyarakatan yang lebih optimal dalam pemeberdayaaan kerja sosial oleh narapidana sehingga dalam pelaksanaan tersebut terjalin kolaborasi antara penegak hukum dan Lembaga non hukum dalam upaya untuk membimbing dan membina terpidana untuk menjadi masyarakat yang berguna
Co-Authors A. A. Ketut Sudiana A.A. KT. Sudiana AA Sudharmawan, AA Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Adi Lestari Anak Agung Ketut Sukranatha Chandra Dwi Dewantara( Duarta, Ni Wayan Yunika Embong , Rahimah Fauzen Afandi Haydarov , Khanlar I Kadek P. Nova Saskara Widiarta I Nengah Susrama I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira Krisliana Firsty Mutiarani Lis Julianti Luh Eragustini Luh Indri Prasetyarini Made Emy Andayani Citra Made Gede Wirakusuma Made Hendra Wijaya Made Hendra Wijaya Mohd Shafiee Bin Hamzah Ni Kadek Lelly Pije Antari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Gita Sri Utami Paskalis Madur Putra, I Made Wisnata Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Putu Putri Pradnyani Dewi Putu Putri Pradnyani Dewi Putu Sekarwangi Saraswati Putu Tania Dewi Yanti Radhiyani Putri, Putu Ayu Reytman Aruan Subawa, Ida Bagus Gede Suharyanti, Ni Putu Noni Yogi Yasa Wedha Yogi Yasa Wedha