Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) Radhiyani Putri, Putu Ayu; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat pelindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.
TINJAUAN YURIDIS DARI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DALAM MASA PENAHANAN Duarta, Ni Wayan Yunika; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, as stated in Article 1868 BW that stated in Article 1868 BW. Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, specifically Article 9 paragraph (1) letter e states that the Notary is temporarily dismissed from his/her position because of the from his/her position because she/he is in detention. Meanwhile, in Article 9 paragraph 2, the Notary is given the opportunity to defend himself before the Supervisory Panel in stages, temporary dismissal of Notary as referred to in paragraph (2) is carried out by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council (Article 9 paragraph (3)). The meaning of the statement in Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Notary Public Office Act contains several interpretations that the temporary dismissal will be carried out if the Supervisory Council has proposed to the minister, and during the period of self-defense and decision from the minister, the notary can still exercise his authority in accordance with Article 15 of the Law of Notary Position. This research uses normative legal studies. The conclusion can be drawn the authority of a notary who is in detention in exercising his authority to make an authentic deed is authorized if the Minister's decree on temporary dismissal has not been issued and is not authorized after the issuance of the Minister's decree on temporary dismissal. The legal effect of the deed is the authentic deed still has perfect evidentiary power if the ministerial decree on temporary dismissal has not been issued and it is not relegated to a deed under the hand.
SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Subawa, Ida Bagus Gede; Sutrisni, Ni Komang; Aruan, Reytman
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8090

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memberikan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode Self Management and Recovery Training (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitaif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkotika untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak dan metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.
PENERAPAN AWIG-AWIG DESA ADAT BLAHKIUH TERHADAP BHAYA LAN DUSTA DI DESA ADAT BLAHKIUH, KABUPATEN BADUNG Putra, I Made Wisnata; Sutrisni , Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples are groups of people who have ancestral origins from generation to generation in certain geological areas and have their own system of values, ideology, economy, culture, politics, and territory. Based on Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali where it is explained that customary villages themselves have the authority to regulate their own territorial autonomy. Thus, Traditional Villages in Bali have their own authority, and the rules of each customary village in Bali are certainly different according to the village, kala, patra which means place, time, identity/situation. The rules in each Traditional Village in Bali are called Awig awig. Awig-awig is a customary village rule made by indigenous people, Awig-awig contains basic rules related to customary territory, customary village customs, religion and sanctions. Blahkiuh Traditional Village has legal rules in the form of awig-awig of blahkiuh traditional village where in the awig-awig of blahkiuh traditional village contains the rules of indik bhaya and lie.
The Compliance of Governance on Family Data Protection Regulation Ni Komang Sutrisni; Putu Angga Pratama Sukma; Embong , Rahimah; Haydarov , Khanlar
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v4i3.293

Abstract

Digital transformation has changed the way family data is managed and stored. The vulnerability of family data has become a serious concern due to the increase in data breach incidents. This research aims to analyze public compliance with family data protection regulations and the ideality of government governance regulations regarding family data protection regulations. This research uses normative legal research methods to analyze the comparison of family data privacy protection regulations between Indonesia and England. This research examines various legal guidelines and policies by applying legislative techniques and a conceptual approach. The legal system theory is used as an analytical framework to evaluate the effectiveness of regulations, law enforcement, and legal culture's influence on public compliance. Data was collected through a literature review of primary and secondary sources, including documents, archives, books, and scientific research findings. The research results show First, that family data protection regulations in England are first more standardized with a higher level of public compliance than in Indonesia. Secondly, Indonesia still faces challenges such as the weak bargaining position of data subjects, the absence of clear guidelines for data controllers, and the need for an independent oversight authority. This research recommends regulatory improvements, the establishment of competent authorities, and enhanced public education to strengthen Indonesia's personal data protection system, particularly family data.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di SLB Negeri 1 Denpasar Suharyanti, Ni Putu Noni; Sutrisni, Ni Komang; Apriliani, Kadek; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.201

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental bersifat universal yang telah diakui keberadaannya di seluruh belahan dunia. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) telah mengakomodir berbagai jenis HAM yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh negara-negara dunia melalui instrumen hukum nasional. Konsekuensi logis adanya hal ini bahwasannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Ketentuan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki stereotype negatif kepada penyandang disabilitas
KONSEP COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM Putu Angga Pratama Sukma; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 01 (2025): JURNAL HUKUM SARASWATI MARET 2025
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i01.11497

Abstract

The concept of courtroom television has been implemented in Indonesia but not in its entirety. The implementation of courtroom television in criminal justice still has pros and cons which of course can provide education to the public about the law and carry out judicial supervision. This study uses a normative legal research method. The validity of courtroom television from the legal aspect of the principle of being open to the public, the openness of this trial is basically the State of Indonesia as a country of law requires the enforcement of nomocracy that can truly be implemented objectively. The concept of courtroom television or courtroom television is a complete and live broadcast covered by the press in the courtroom with a set of electronic media equipment by means of broadcasting, to divert and focus attention on all subjects (Judges, Clerks, Public Prosecutors, Lawyers, Defendants and Witnesses or Experts) without any review or comment. Open trials to the public, born from the principle of due process of law which is inseparable from the history of Human Rights.
The Dilemma of Judicial Pardon in the Use of Medical Cannabis: A Criminal Law Perspective in Indonesia Ni Putu Noni Suharyanti; Wedha, Yogi Yasa; Sutrisni, Ni Komang
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.372

Abstract

Rechterlijk pardon is not explicitly mentioned in the nomenclature of the National Criminal Code, however, substantively / implicitly the arrangement is in Article 71 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that it is sufficient to provide legal certainty for judges in its application. This arrangement, it is possible to apply in the case of medical marijuana. As a response to public discourse and the dynamics of law and the development of science as well as the solution of creating a balance between fair law enforcement and recognition of urgent medical needs. Without leaving the integrity of the applicable law, carried out with the precautionary principle, and having true accountability. In addition, applying rechterlijk pardon in medical marijuana cases is an important step supported by the principles of humanity and human rights. By giving judges discretion to consider the individual circumstances of the accused, the judiciary can contribute to substantive justice. The criminal law implications of medical cannabis use in Indonesia create complex challenges but also offer opportunities for reforms that can improve access and protection for patients. By addressing legal uncertainty and inherent stigma, Indonesia can develop more humane policies and be responsive to public health needs. Constructive dialog between policymakers, legal experts, and the public is essential to balance law enforcement and the need for effective medical care.
Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida Ni Kadek Lelly Pije Antari; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali masih mengalami kendala sehingga dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kawasan Nusa Penida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Nusa Penida yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang masih belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan lemahnya koordinasi dengan pihak berwenang. Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi termasuk penurunan kualitas air laut, kerusakan habitat pesisir, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu peningkatan pengawasan terhadap pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida dan meningkatkan kesadaran hukum untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi yang meliputi penguatan regulasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usahan pariwisata setempat.
PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Ni Putu Gita Sri Utami; Ni Komang Sutrisni; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituendum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.