Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Raad Kertha JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Focus Journal Law Review
Ni Komang Sutrisni
Universitas Mahasaraswati
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENERAPAN SANKSI ADAT PADA LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI Luh Indri Prasetyarini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary sanctions are an attempt to neutralize violations that occur as a result of customary violations. To determine the application of customary sanctions to exogamous marriages, it can be seen from the regulation of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages and also to see the mechanism for the application of customary sanctions which is seen from the planned implementation based on the reference of norms to achieve its goals. In addition, the application of customary sanctions is inseparable from the factors that influence it, both supporting factors and inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research, namely research that conducts observations or case studies in the form of community legal behavior in this case in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of approach used is a factual approach and a sociological approach that looks at the symptoms and reality of the application of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The legal materials in this study were collected through observation and interviews with the relevant informants.
KONSEP IDEAL PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MELALUI SISTEM KOLABORASI Ni Komang Sutrisni; I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8129

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan salah satu ancaman pidana pidana alternatif non penjara yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana serta relatif baru dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam proses pembahasan ancaman sanksi pidana kerja sosial tidak terlepas dari filsafat tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana salah satunya memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna terlebih pidana dimaksudkan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang jelas dan tepat akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undangUndang Hukum Pidana belum terbangun secara jelas mekanisme maupun Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini akan berdampak terhadap sulitnya penerapan pidana kerja sosial dalam tataran implementasi pemidanaan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis dan menggali konsep sistem pemasyarakatan melalui konsep kolaborasi yang dapat digunakan dalam tahapan implementasi pidana kerja sosial dengan rumusan masalah bagaimana konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana melalui sistem kolaborasi serta prosedur pelaksanaan pidana kerja sosial. Berdasarkan hasil kajian konsep ideal penerapan pidana kerja sosial untuk mendukung tujuan pemidanaan tidak hanya cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi keterlibatan lembaga-lembaga sosial serta lembaga lain akan memberikan pengaruh pemasyarakatan yang lebih optimal dalam pemeberdayaaan kerja sosial oleh narapidana sehingga dalam pelaksanaan tersebut terjalin kolaborasi antara penegak hukum dan Lembaga non hukum dalam upaya untuk membimbing dan membina terpidana untuk menjadi masyarakat yang berguna
TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) Radhiyani Putri, Putu Ayu; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat pelindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.
TINJAUAN YURIDIS DARI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DALAM MASA PENAHANAN Duarta, Ni Wayan Yunika; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, as stated in Article 1868 BW that stated in Article 1868 BW. Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, specifically Article 9 paragraph (1) letter e states that the Notary is temporarily dismissed from his/her position because of the from his/her position because she/he is in detention. Meanwhile, in Article 9 paragraph 2, the Notary is given the opportunity to defend himself before the Supervisory Panel in stages, temporary dismissal of Notary as referred to in paragraph (2) is carried out by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council (Article 9 paragraph (3)). The meaning of the statement in Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Notary Public Office Act contains several interpretations that the temporary dismissal will be carried out if the Supervisory Council has proposed to the minister, and during the period of self-defense and decision from the minister, the notary can still exercise his authority in accordance with Article 15 of the Law of Notary Position. This research uses normative legal studies. The conclusion can be drawn the authority of a notary who is in detention in exercising his authority to make an authentic deed is authorized if the Minister's decree on temporary dismissal has not been issued and is not authorized after the issuance of the Minister's decree on temporary dismissal. The legal effect of the deed is the authentic deed still has perfect evidentiary power if the ministerial decree on temporary dismissal has not been issued and it is not relegated to a deed under the hand.
SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Subawa, Ida Bagus Gede; Sutrisni, Ni Komang; Aruan, Reytman
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8090

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memberikan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode Self Management and Recovery Training (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitaif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkotika untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak dan metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.
The Compliance of Governance on Family Data Protection Regulation Ni Komang Sutrisni; Putu Angga Pratama Sukma; Embong , Rahimah; Haydarov , Khanlar
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v4i3.293

Abstract

Digital transformation has changed the way family data is managed and stored. The vulnerability of family data has become a serious concern due to the increase in data breach incidents. This research aims to analyze public compliance with family data protection regulations and the ideality of government governance regulations regarding family data protection regulations. This research uses normative legal research methods to analyze the comparison of family data privacy protection regulations between Indonesia and England. This research examines various legal guidelines and policies by applying legislative techniques and a conceptual approach. The legal system theory is used as an analytical framework to evaluate the effectiveness of regulations, law enforcement, and legal culture's influence on public compliance. Data was collected through a literature review of primary and secondary sources, including documents, archives, books, and scientific research findings. The research results show First, that family data protection regulations in England are first more standardized with a higher level of public compliance than in Indonesia. Secondly, Indonesia still faces challenges such as the weak bargaining position of data subjects, the absence of clear guidelines for data controllers, and the need for an independent oversight authority. This research recommends regulatory improvements, the establishment of competent authorities, and enhanced public education to strengthen Indonesia's personal data protection system, particularly family data.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di SLB Negeri 1 Denpasar Suharyanti, Ni Putu Noni; Sutrisni, Ni Komang; Apriliani, Kadek; Udytama, I Wayan Wahyu Wira
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.201

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental bersifat universal yang telah diakui keberadaannya di seluruh belahan dunia. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) telah mengakomodir berbagai jenis HAM yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh negara-negara dunia melalui instrumen hukum nasional. Konsekuensi logis adanya hal ini bahwasannya setiap orang tanpa terkecuali memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Ketentuan tentang HAM di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas yang sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama seperti orang non disabilitas. Kesadaran masyarakat akan adanya penyandang disabilitas masih sangat kurang. Masyarakat masih memandang dan memiliki stereotype negatif kepada penyandang disabilitas
KONSEP COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS TERBUKA UNTUK UMUM Putu Angga Pratama Sukma; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 01 (2025): JURNAL HUKUM SARASWATI MARET 2025
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i01.11497

Abstract

The concept of courtroom television has been implemented in Indonesia but not in its entirety. The implementation of courtroom television in criminal justice still has pros and cons which of course can provide education to the public about the law and carry out judicial supervision. This study uses a normative legal research method. The validity of courtroom television from the legal aspect of the principle of being open to the public, the openness of this trial is basically the State of Indonesia as a country of law requires the enforcement of nomocracy that can truly be implemented objectively. The concept of courtroom television or courtroom television is a complete and live broadcast covered by the press in the courtroom with a set of electronic media equipment by means of broadcasting, to divert and focus attention on all subjects (Judges, Clerks, Public Prosecutors, Lawyers, Defendants and Witnesses or Experts) without any review or comment. Open trials to the public, born from the principle of due process of law which is inseparable from the history of Human Rights.
The Dilemma of Judicial Pardon in the Use of Medical Cannabis: A Criminal Law Perspective in Indonesia Ni Putu Noni Suharyanti; Wedha, Yogi Yasa; Sutrisni, Ni Komang
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.372

Abstract

Rechterlijk pardon is not explicitly mentioned in the nomenclature of the National Criminal Code, however, substantively / implicitly the arrangement is in Article 71 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that it is sufficient to provide legal certainty for judges in its application. This arrangement, it is possible to apply in the case of medical marijuana. As a response to public discourse and the dynamics of law and the development of science as well as the solution of creating a balance between fair law enforcement and recognition of urgent medical needs. Without leaving the integrity of the applicable law, carried out with the precautionary principle, and having true accountability. In addition, applying rechterlijk pardon in medical marijuana cases is an important step supported by the principles of humanity and human rights. By giving judges discretion to consider the individual circumstances of the accused, the judiciary can contribute to substantive justice. The criminal law implications of medical cannabis use in Indonesia create complex challenges but also offer opportunities for reforms that can improve access and protection for patients. By addressing legal uncertainty and inherent stigma, Indonesia can develop more humane policies and be responsive to public health needs. Constructive dialog between policymakers, legal experts, and the public is essential to balance law enforcement and the need for effective medical care.
Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida Ni Kadek Lelly Pije Antari; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali masih mengalami kendala sehingga dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kawasan Nusa Penida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Nusa Penida yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang masih belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan lemahnya koordinasi dengan pihak berwenang. Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi termasuk penurunan kualitas air laut, kerusakan habitat pesisir, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu peningkatan pengawasan terhadap pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida dan meningkatkan kesadaran hukum untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi yang meliputi penguatan regulasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usahan pariwisata setempat.
Co-Authors A. A. Ketut Sudiana A.A. KT. Sudiana AA Sudharmawan, AA Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Ketut Sukranatha Chandra Dwi Dewantara( Duarta, Ni Wayan Yunika Embong , Rahimah Fauzen Afandi Haydarov , Khanlar I Nengah Susrama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira Ida Bagus Gede Subawa Lis Julianti Luh Eragustini Luh Indri Prasetyarini Made Emy Andayani Citra Made Gede Wirakusuma Made Hendra Wijaya Ni Kadek Lelly Pije Antari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Gita Sri Utami Paskalis Madur Putu Angga Pratama Sukma Putu Putri Pradnyani Dewi Putu Tania Dewi Yanti Radhiyani Putri, Putu Ayu Reytman Aruan Subawa, Ida Bagus Gede Suharyanti, Ni Putu Noni Yogi Yasa Wedha