Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan Mirza Alvina Maharani; Aam Suryamah; Agus Suwandono
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 3 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v3i2.106

Abstract

A merger is the merge of two or more banks, by maintaining the establishment of one bank and dissolving the other banks with or without liquidating as stated in Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking. Mergers carried out by a company must take into account the interests of the company, minority shareholders, employees of the company, creditors, and other business partners of the company as well as the community and healthy competition in doing business as this is mandated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a result of the merger of BUMN Sharia Banks, it affects many things, including the Company itself, Bank Customers, Shareholders, and other Creditors who are directly or indirectly related to the merging bank. Therefore, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and legal protection for customers after the merger of state-owned Islamic banks. The approach method used is normative juridical, data obtained from a literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the merger of BUMN Syariah Banks resulted in the merging companies, namely PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT BNI Syariah (BNIS) end because the law was effective from the date of the merger. The dissolution of BSM and BNIS occurred without any prior liquidation. The end of the legal entity status of the merging company is also followed by the transfer of assets and liabilities of the merging company to the merging company. The transfer of assets and liabilities resulted in the shareholders of the merging Company legally becoming the Company's Shareholders who received the Merger, but with voting rights and share conversion agreed upon by the parties involved. According to the Indonesian banking legal system, legal protection for depositors can be carried out in 2 (two) ways, namely implicit and explicit protection, and the existence of a Deposit Insurance Corporation (LPS) which guarantees deposits belonging to depositors in bank mergers.
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia Agus Suwandono; Deviana Yuanitasari
JUSTICES: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.809 KB) | DOI: 10.58355/justices.v2i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diva Yohana Margaretha Marbun; Aam Suryamah; Agus Suwandono
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v2i2.312

Abstract

The position of business actors and consumers often becomes unequal. Consumers are often the object of business activity to get the maximum profit by business actors and in the end the consumer becomes the aggrieved party. Cases of business actors harming consumers are found in BPSK Garut Regency Decision Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 regarding the sale of expired vegetable cheese wafers at the Asia Garut Department Store. In this case, there were legal issues regarding BPSK's authority and the judge's considerations in deciding compensation. The research objective is to determine whether BPSK has the authority to decide this case; and analyzing the judges' considerations in the BPSK Decision of Garut Regency Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 in deciding compensation. This study uses research methods with a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Based on the research results, it can be concluded 2 (two) things. First, the settlement process in this case has not provided legal certainty because the choice of dispute resolution method is directly determined by the Garut Regency BPSK Assembly and not based on the agreement of the parties to the dispute and this case should have been tried at the District Court after mediation failed. Second, the Garut Regency BSPK Assembly has not been right in deciding on compensation because the Assembly has confused the duties and responsibilities of producers and supermarkets and does not understand the intent of Article 52 letter (k) of the Consumer Protection Act.
Studi Kasus Putusan Pn Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/Pn.Sml Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Berizin Sasya Rida Amanda; Sudaryat Sudaryat; Agus Suwandono
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1025

Abstract

Pendirian usaha depot air minum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/V/2010 merupakan pelanggaran hak terhadap konsumen yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml pada kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha depot air minum isi ulang tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Saumlaki dalam kasus Depot Air Minum (DAM) yang tidak memiliki izin.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Tahap penulisan ini dilakukan dengan tahap penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml mengenai pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha dalam kasus ini telah melanggar Pasal 4 Huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dibebani pada pelaku usaha dalam putusan merupakan pertanggungjawaban pidana dan apabila ditinjau dari UUPK bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada pelaku usaha depot air minum isi ulang adalah tanggung jawab secara keperdataan, pidana dan administrasi. 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Deskripsi Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Aslinya Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Regina Audi Annaba; Susilowati Susilowati; Agus Suwandono
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan dalam jual beli online seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian disebabkan oleh pelaku usaha yang mencantumkan informasi tidak sesuai dengan barang aslinya. Hal tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak konsumen atas informasi dari barang yang akan dibelinya serta tanggung jawab pelaku usaha dalam kerugian pada jual beli online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpullkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur belum terlaksana dengan baik oleh pelaku usaha, dan bentuk tanggung jawab yang diberikan terdiri dari 3 bentuk yakni perdata, administratif, dan pidana.
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Penyalahguna Rafan Darodjat; Agus Suwandono; Feriza Ali Utama
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3189

Abstract

Indonesia pernah mengalami fase darurat narkotika dikarenakan masuknya berbagai macam jenis zat dari luar negeri yang memiliki pengaruh psikoaktif dan menyebabkan kecanduan. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1980 – 2010, ketika heroin mulai dikenal kalangan luas dengan penggunaan melalui jarum suntik, banyak menyebabkan kematian, terjangkit HIV/AIDS, hepatitis, dan efek buruk lainnya bagi generasi muda. Meskipun pada dekade tersebut Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, akan tetapi lebih mengedepankan efek jera dan kriminalisasi bagi pengguna. Sehingga perlu upaya yang lebih efektif dengan pencegahan secara masif serta penguatan di semua elemen masyarakat dan rehabilitasi bagi pengguna. Law enforcement sebagai pemutus mata rantai, sehingga prevalensi pengguna narkotika dapat terus ditekan. Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat dan institusi pemerintah sehingga mampu secara mandiri menanggapi ancaman narkotika dengan upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi dengan posisi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penggerak untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Hasil dari pengabdian ini adalah pemberdayaan 30 (tiga puluh) instansi pemerintah, sekolah, dan BUMN untuk membuat kebijakan yang memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkotika untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program Kotan juga memiliki kemampuan me-mitigasi apabila terjadi penyalahgunaan masyarakat harus memiliki mindset bagi pemakai untuk di rehabilitasi dan yang terlibat pengedarannya untuk di proses hukum sebagai efek jera.
Rusunami City Garden: Aspek Hukum Ketersediaan Air Bersih Yuda, Ikbal; Suwandono, Agus; Pratiwi, Agus
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4785

Abstract

This study aims to determine the implementation of the government's role in fulfilling clean water infrastructure at Rusunami City Garden Cengkareng in relation to the Consumer Protection Law and to determine the responsibility of the developer of Rusunami City Garden Cengkareng to consumers due to the non-fulfillment of clean water infrastructure reviewed based on the Consumer Protection Law. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research was carried out using library research using primary, secondary, tertiary legal materials and field research using interviews and observations. The collected data will be analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study are that the government does not play a role in the provision of clean water in the Cengkareng City Park Rusunami as evidenced by the existence of consumer problems. This is due to the shifting of authority between the central and regional governments so that the problem becomes protracted and the lack of oversight by the local government. Second, the developer's responsibility concerns public law and civil law. Public law is related to the state while data is related to consumers. Developers have met the elements of accountability for business actors regulated in Article 19 UUPK. Looking at the current needs where civil liability is the accountability most needed so as to facilitate accountability it is carried out by asking for criminal accountability first. Then followed by civil and administrative accountability.
THE DYNAMICS OF APPLYING BOTH ISLAMIC AND CONVENTIONAL LAW IN THE INHERITANCE OF BANCEAUY CUSTOMARY VILLAGE Kusmayanti, Hazar; Suwandono, Agus
Jurnal Al-Dustur Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/aldustur.v7i1.6187

Abstract

Due to the existence of three distinct systems of inheritance law—civil heirship law, Islamic inheritor ship law, and customary inherited law—Indonesian inheritance law is still pluralistic. There are parallels and variances among the components of inheritance law because there are variations in the legal system governing such inheritance. Finding out how inheritance disputes are resolved in Banceuy Customary Village in relation to Islamic law is the aim of this study. This normative research approach employs descriptive analytical research specifications, which involve describing, analyzing, and putting into practice the relevant legal laws. Research indicates that, even though the indigenous communities in the Banceuy district of Subang are Islamic, the law of parental inheritance appears to apply to the indigenous village. However, the division of inherits appears to be dependent on the affinity system in place, as the group of heirs equally accounted for the relationship of relativity through the male and female lines. This division of inheritance falls under the category of the receptie theory, which was abandoned but held that Muslims are subject to Islamic law if it is accepted or mandated by customary law. The concept of equal inheritance division in the indigenous village of Banceuy, if linked to Islamic law, the author claims, originated from a cooperative agreement that was carried out successively so that it became a customary practice that was initially a disclaimer for the implementation of division of heritage religiously or disclaimed.
Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak Suwandono, Agus
Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 01 (2023): Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53863/abdibaraya.v2i01.783

Abstract

Contracts have a vital role in business transaction activities. Contracts containing rights and obligations should be made correctly and adequately to provide legal certainty and protection for the parties. Community service activities through legal counselling are considered necessary to be carried out, considering that many business contract disputes still occur in the community. This dispute can undoubtedly interfere with the parties' activities due to the need for more legal certainty about the rights and obligations of the parties. Based on these problems, this legal counselling aims to increase public understanding of the legal aspects of agreements in drafting contracts. The method used in community service uses a directed discussion method, starting with the provision of material followed by discussion and question and answer, direct interaction through the Legal Core Program with the community. This legal counselling is carried out with the target audience of Bandung City and its surroundings. The results of this community service show that understanding the legal aspects of agreements in drafting contracts can increase public awareness and knowledge to draft good and correct contracts following applicable laws and regulations. The preparation of a good and accurate contract is expected to minimize the occurrence of potential disputes that occur in the future during the execution of the contract to provide certainty and protection for the parties in conducting business transactions.Keywords: legal certainty, parties, understanding, contract drafting.
PENGENALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA PELAJAR MELALUI PENGETAHUAN BATIK Darodjat, Rafan; Suwandono, Agus; Kusmayanti, Hazar
Midang Vol 2, No 1 (2024): Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Februari 2024
Publisher : Unpad Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/midang.v2i1.53096

Abstract

Pelajar sebelum memasuki usia produktif tentunya harus memiliki kemampuan terhadap hal praktis yang dapat dikuasai, antara lain Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual dalam pengenalannya memiliki 2 (dua) sisi utama yang harus diketahui, yaitu sebagai aset yang harus dijaga kepemilikannya karena memiliki nilai ekonomis dan menghormati kekayaan intelektual yang dimiliki orang/perusahaan/masyarakat untuk tidak dilanggar kepemilikannya. Memberikan materi kepada pelajar apabila dilakukan dengan contoh praktis akan lebih mudah dipahami, melalui kegiatan penyuluhan batik, pelajar akan mengetahui dari motif batik yang diproduksi sebagai produk tekstil memiliki kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dalam motif batik, sebagai Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode penyuluhan dengan ceramah dengan rancangan kompetisi untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan mengadakan perlombaan tentang batik. Hasil dari pengabdian yang dilakukan pada siswa-siswi SMPN 4 Jatinangor diketahui 90% (sembilan puluh persen) telah mengetahui Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang dapat diperoleh dari kreatifitas dan intelektualitas, siswa pun mengetahui bahwasannya kekayaan intelektual milik orang lain harus dihargai kepemilikannya sehingga tidak boleh dilanggar.