Articles
<![CDATA[PEMAHAMAN ASPEK HUKUM FINTECH LENDING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>;
<![CDATA[Suparto, Susilowati]]>;
<![CDATA[Yuanitasari, Deviana]]>;
<![CDATA[Kusmayanti, Hazar]]>
<![CDATA[ PROFICIO Vol. 5 No. 1 (2024): PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36728/jpf.v5i1.2936
<![CDATA[Perkembangan Fintech Lending memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan. Namun demikian, keberadaan Fintech Lending seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Pemahaman secara komprehensif aspek hukum Fintech Lending diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian konsumen. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan penyuluhan hukum yang diawalai dengan pemberian materi dan diskusi. Hasil Pengabdian Masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech Lending dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlindungan hukum terhadap Fintech Lending Ilegal dan Fintech Lending yang terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dan konsumen Fintech Lending harus bijak memanfaatkan layanan Fintech Lending untuk menghindari adanya potensi kerugian yang dialami konsumen.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nun Harrieti]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ PROFICIO Vol. 5 No. 1 (2024): PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36728/jpf.v5i1.2946
<![CDATA[Indonesia menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan dual economic system, dimana dijalankan dua sistem perekonomian secara berdampingan yaitu sistem perekonomian konvensional dan sistem perekonomian syariah. Perkembangan sistem perekonomian syariah yang cukup tinggi di Indonesia harus diimbangi dengan literasi keuangan syariah terutama terkait perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah yang permodalannya terbesar di Indonesia. Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat akan kegiatan usaha perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diskusi terarah yang diikuti oleh semua unsur masyarakat desa cileunyi wetan Kabupaten Bandung. Kegiatan usaha perbankan syariah yang utama terdiri dari proses penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada akad yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah. Mayoritas masyarakat peserta pengabdian pada masyarakat ini sudah mengetahui keberadaan perbankan syariah dan setelah penyuluhan ini lebih memahami terkait kegiatan usaha perbankan syariah termasuk jenis-jenis akad yang digunakan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>;
<![CDATA[Darodjat, Rafan]]>
<![CDATA[ PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3451
<![CDATA[Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai implementasi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak-hak konsumen bukan hanya pada hak konsumen berupa kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang dan/atau jasa yang bersifat kuratif maupun rehabilitatif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pelindungan terhadap konsumen melalui hak-hak konsumen, selain bersifat kuratif dan rehabilitatif juga perlindungan yang bersifat promotif dan preventif. Pemahaman konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen semakin meningkatkan pelindungan hukum terhadap konsumen.]]>
<![CDATA[Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen ]]>
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>;
<![CDATA[Yuanitasari, Deviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 6 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jp2m.v6i1.22141
<![CDATA[Pemahaman mengenai tanggung jawab bagi pelaku usaha memegang peranan penting dalam pelindungan konsumen. Untuk itu, pelaku usaha perlu memahami pengaturan serta implementasi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan pengabdian pada masyarakat menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab pelaku usaha umumnya dilaksanakan secara perdata, yaitu dengan pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Tanggung jawab secara pidana dilakukan dengan pemberian sanksi pidana, sedangkan secara administrasi dapat berupa tambahan sanksi pidana dapat berupa perintah penghentian produksi, penarikan produk, sampai dengan pencabutan izin usaha. Implementasi dari tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak selalu diterapkan secara bersama-sama, tetapi bisa secara sendiri-sendiri maupun kombinasi antara secara perdata, pidana dan administrasi dengan memperhatikan kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilaksanakan secara bekelanjutan untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum pelindungan konsumen secara komprehensif.]]>
<![CDATA[SPECIAL CRIMINAL LAW AGAINST SHARIA ECONOMIC CRIMES ]]>
<![CDATA[Darodjat, Rafan]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justeko.v8i2.24012
<![CDATA[The growth of the Islamic economy is reflected in the business lines of the financial sector, halal industry, investment, and Islamic social finance (zakat, waqf, infaq, and sadaqah). Public trust to carry out Islamic economic activities arises because of the Islamic principles upheld and the security of its management. However, Islamic economics has its own appeal because it is labeled according to religious teachings and is not profit-oriented. The state as an organ of power must be able to be present to supervise and carry out coercion if there is a criminal offense. Criminal offenses in Islamic Law are in the realm of Fiqh Jinayah, which regulates the punishment for a crime. The imposition of sanctions in Islam is indeed severe, but the more highlighted preventive efforts. Specific criminal law research on sharia economic crimes with normative juridical types, normative legal research is presented in a description for a comprehensive picture so that it has a major impact on Islamic economics. The results of this study obtained an overview that the impact of the existence of criminal specialization for those who commit crimes against sharia economic activities can give confidence to the public to use Islamic financial services and Islamic social social institutions that channel donor assets. The verdict on sharia economic crimes must be carried out by professionals who understand fiqh and sharia principles, the evidence must be materially clear to fulfill a sense of justice. The punishment given to those who misuse it must be more severe as a preventive effort.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: PELUANG DAN TANTANGAN ]]>
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No 2 (2018): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (665.644 KB)
|
DOI: 10.21067/jph.v3i2.2814
<![CDATA[One of the functions of traditional institutions is to maintain the balance of the order and harmony of indigenous peoples. This research discusses the existence and the possibility of applying consumer dispute settlement based on local wisdom. The research method used empirical juridical supported using primary data secondary data. The results showed that the existence of traditional institutions in resolving the dispute depends on the obedience and submission of indigenous peoples would be customary law and traditional institutions. The implementation of consumer dispute settlement possible based on local wisdom applied with due regard to regional characteristics, customs and laws. Keywords: consumer, local wisdom, settlement of disputes.]]>
<![CDATA[Ikrar Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif ]]>
<![CDATA[Melati Wulandari]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/humif.v2i3.2082
<![CDATA[This study explores the complexity of ikrar talak (divorce declaration) that does not comply with Indonesia's positive legal framework and its impact on the legal protection of wives and children. Although the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the formal procedures for divorce, verbal divorce declarations outside the court remain prevalent, causing legal uncertainty and harm to vulnerable parties. This research employs a normative juridical method, focusing on legal statutes and Islamic legal principles. The findings reveal the urgent need for harmonization between Islamic law and positive law to ensure justice and optimal protection, especially for women and children. Major obstacles include low legal literacy, social acceptance of verbal talak, and limited access to judicial institutions. The study proposes strengthening the role of religious courts, enhancing public legal education, and applying the maqashid sharia approach to safeguard fundamental rights. A holistic legal reform is necessary to ensure that the ikrar talak process adheres to formal legal standards while protecting vulnerable groups.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Konsumen Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>;
<![CDATA[Agus Suwandono]]>;
<![CDATA[Deviana Yuanitasari]]>;
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>
<![CDATA[ TONGKONAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4 No 1 (2025): Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP UKI TORAJA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47178/fqdz0v29
<![CDATA[The Resolution of consumer disputes involving many consumers will be effective and efficient if carried out jointly through a class action mechanism. Class action is generally a lawsuit filed by a number of people who have the same interests and the same legal events and legal basis. The Objective of this community services is to increase consumer understanding of class action lawsuits in consumer protection law. The approach used in this community service is legal counseling using a participatory action research (PAR) approach. The results of this community service have increased consumer and public understanding of class action lawsuits in consumer protection. The understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to provide consumer with an effective and efficient means of resolving disputes, in addition to filling lawsuits individually. The increased understanding of consumer regarding class action lawsuits is expected to raise awareness and understanding among consumers, thereby realizing consumer protection.]]>
<![CDATA[PERAMPASAN ASET SEBAGAI SANKSI TAMBAHAN : ANALISIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lisa Dwi Fitriyanti]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/n9vpm692
<![CDATA[Corruption constitutes an extraordinary crime with systemic impacts on state stability and development, requiring non-conventional legal approaches for its enforcement. One of the developing instruments in corruption handling in Indonesia is asset forfeiture as an additional sanction to recover state losses. This research aims to analyze the legal position of asset forfeiture within Indonesia's criminal law system and its implementation mechanism in recovering state losses due to corruption. The Method employed is a juridical-normative approach with analysis of relevant legislation and case studies from court decisions that have obtained permanent legal force. The study results that asset forfeiture, both through criminal mechanisms and non-conventional approaches such as non-conviction bases asset forfeiture, has a strong legal foundation in corruption eradication efforts. However, its implementation still faces obstacles such as regulatory overlaps, weak inter-institutional coordination, and limited asset tracing capacity. The implications of this research emphasize the importance of reformulating asset forfeiture legal policies and strengthening institutions to become an effective instrument for optional state loss recovery.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti dengan Sistem Pre-Project Selling Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia: (Studi Kasus PT Hadez Graha Utama) ]]>
<![CDATA[Nandita Lilawanti, Shaleemar]]>;
<![CDATA[Mulyati, Etty]]>;
<![CDATA[Suwandono, Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 9 (2024): Hukum Agraria dan Pertanahan ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The increase in the buying and selling of residential properties has led to intense competition between developers, who are trying to sell quickly with the use of the pre-project selling system. However, this system has a high risk for consumers, as happened in the sealing of Jatiasih Central City housing unit with PT Hadez Graha Utama as a developer who built housing illegally and resulting on harm to 260 consumers. Therefore, legal protection is required for consumers who are harmed both internally and externally. Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No.1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, consumers can file a Class Action lawsuit to the court demanding PT Hadez Graha Utama to be responsible for default and unlawful acts (PMH).]]>
