Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.336

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Bedah Hukum International Journal of Social Service and Research KOLONI Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Legislasi Indonesia

Gde Made Swardhana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 398304

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

PERGULATAN HUKUM POSITIVISTIK MENUJU PARADIGMA HUKUM PROGRESIF Gde Made Swardhana
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The legal reform is not only reform the legal substance but also to reform the legal structure and the legal culture including legal ethic and legal science. The impact of legal formalistic positivistic can not success to solve the legal problem in reality, therefore we need the progressive law to solve those problems. The chrematistic of Progressive Law consist of: (1). the paradigm of progressive law is law for human being; (2) the progressive law refuses the rigid of positivism; (3). If we recognize the rigid of positivism, we need space for freedom from formal law (positivism); (4). The progressive law pays attention and focus for human behavior regarding the existence of laws. Through some characteristics of progressive law, the law enforcement in Indonesia ideally is not only focus to the legal positivistic, but we should jump, reach, and come to the paradigm of progressive law

Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Yanuar Agung Sudjateruna; Gde Made Swardhana
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p2

Abstract The purpose of this study is to examine the unregulated Organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies in the Job Creation Act, and to examine the organs authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of Commissioners in Individual Limited Liability Companies according to the Job Creation Act. This research is classified as a normative juridical research that uses 3 types of approaches, including the statutory approach, legal interpretation and analysis of legal concepts. The results of the study indicate that the existence of a Commissioner in a Limited Liability Company is not regulated in the work copyright law to avoid a conflict of authority between the Commissioner and the Director who is also the sole shareholder. It is impossible for the supervisory process to be carried out by the Commissioner against the board of directors as well as the sole shareholder who has absolute power. Meanwhile, those who are then authorized to take over the duties and responsibilities of the organs of the Commissioner in an Individual Limited Liability Company are the shareholders, because there is only one personal figure in Individual Limited Liability Companies, namely the Sole Shareholders, who concurrently serves as Director. The organs of Commissioners in a private company must be regulated and still exist, although in the process of implementation its function is only as a complement, but the void of norms can be avoided. Further regulation is needed to create legal harmonization in order to ensure legal certainty. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tidak diaturnya Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan dalam Undang-undang Cipta Kerja, dan mengkaji organ yang berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan menurut Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan 3 jenis pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, penafsiran hukum dan analisa konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diaturnya keberadaan Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan di dalam undang-undang cipta kerja adalah untuk menghindari konflik kewenangan antara Komisaris terhadap Direktur yang sekaligus pemegang saham tunggal. Mustahil proses pengawasan dapat dilakukan oleh Komisaris terhadap direksi sekaligus pemegang saham tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak Sedangkan yang kemudian berwenang untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab daripada organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas Perseorangan adalah Pemegang saham, karena hanya ada satu sosok personal dalam PT Perseorangan yaitu Pemegang Saham Tunggal, yang dirangkapkan jabatannya sekaligus sebagai Direktur. Organ Komisaris dalam PT Perseorangan wajib diatur dan tetap ada, walaupun dalam proses pelaksanaannya fungsinya hanya sebagai pelengkap, tetapi kekosongan norma dapat dihindari. Perlu pengaturan lebih lanjut untuk menciptakan harmonisasi hukum demi menjamin kepastian hukum.

Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Nina Khadijah Maulidia; Gde Made Swardhana
Acta Comitas Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i02.p06

The Act Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter abbreviated as UUJNP) Article 16 paragraph (1) letters (a) and (f) determine that the notary in carrying out his obligations, must act trustfully, honestly, safeguard the interests of parties involved in legal actions, and keep the contents confidential deed as well as information obtained for making the deed, unless the law stipulates otherwise, while Regulation of the Minister of Law and Human Rights number 9 of 2017 (hereinafter abbreviated Permenkumham) Article 24 paragraph (2) specifies, that the notary is obliged to report to PPATK regarding the existence of a transaction finance conducted by service users. It appears that between these rules there is a norm conflict between UUJNP and Permenkum. The results of this study prove the fact that the notary is required to apply the principle of service users, consider there are nonconformities, or consider the facts of money laundering. The notary is also required to report users of the service to PPATK if requesting the transaction is suspected. Article 16 paragraph (1) Subparagraph f of the UUJNP, because the actions taken have been regulated in Article 28 of the Law of the UUTTPU. Second, legal permission for a Notary regarding the notary summons for a case in court, then there must be prior approval of the Notary Honorary Council (MKN) in advance and the notary public can also use the right to deny if there is a support for the material or the contents of the deed. Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJNP) Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dan (f) menentukan bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya, wajib bertindak amanah, jujur, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan merahasiakan isi akta serta keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2017 (selanjutnya disingkat Permenkumham) Pasal 24 ayat (2) menentukan, bahwa notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Tampak antara aturan-aturan tersebut terjadi konflik norma antara UUJNP dan Permenkum. Inti pemasalahannya yaitu mengenai wewenang notaris dalam mengidentifikasi pengguna jasa yang diatur dalam Permenkumham dan upaya perlindungan notaris secara hukum apabila terjadi kejahatan pencucian uang oleh pengguna jasanya. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, apabila ada ketidaksesuaian atau diduga adanya tindak pidana pencucian uang. Notaris juga wajib melaporkan pengguna jasa tersebut kepada PPATK jika diduga transaksi tersebut mencurigakan. Tindakan yang dilakukan notaris ini tidaklah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurup f UUJNP, karena tindakan yang dilakukan tersebut telah diatur pada Pasal 28 UUTTPU. Kedua, perlindungan hukum kepada Notaris terkait pemanggilan notaris dalam perkara di pengadilan, maka harus ada persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terlebih dahulu dan juga notaris dapat menggunakan hak ingkar jika ada hubungannya dengan materi atau isi akta.

Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah I Gusti Ngurah Bagus Pramana; Gde Made Swardhana
Acta Comitas Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p07

This research is motivated by the existence of conflict norms in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN with Article 16 paragraph (1) letter e UUJN. The notary is obliged to behave honestly in checking certificates at the land office, and to be careful in carrying out the sale and purchase agreement process, so as not to cause losses and problems in the future. At this writing, there are two problem formulations: what is the basis for the Notary for canceling the sale and purchase agreement of land rights and what is the legal protection for the criminalization of the Notary by the seller due to the cancellation of the sale and purchase agreement for land rights. The research objective is to find out the basis for the notary to cancel the sale and purchase agreement of land rights and to protect the notary from criminalization by the seller from the cancellation of the sale and purchase agreement of land rights. The legal research method uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the basis for the notary to cancel the sale and purchase agreement process is to act honestly, thoroughly, independently, and to protect the interests of the parties involved in legal actions and legal protection for criminalization of notaries by the seller because the cancellation of the sale and purchase agreement is a notary. can exercise his denial.

SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KEWAJIBAN DAN LARANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Mardiyah .; I Ketut Rai Setiabudhi; Gde Made Swardhana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p10

Law Number 2 of 2014 on Notary Function (UUJN) governs on Civil and Administrative sanctions to Notary violating obligations and prohibition as set forth in Article 16 and 17 of UUJN, however criminal sanction is not governed in the UUJN, therefore the application of criminal sanction itself has not been able to be imposed to a Notary violating the obligations and prohibitions of UUJN. And there is no arrangement to the mechanism of civil sanction imposition related to the cancellation of deed in the event of the authentic deed in the UUJN. Based on the background, the problems arising, namely, first How is the setting of legal sanctions against Notary violating Obligations and Prohibition of UUJN and second, what is the mechanism of handing down sanction (pursuant to the procedural law) to the Notary violating obligations and prohibitions UUJN how is the settlement mechanism of legal sanctions against Notary violating UUJN-P? This study is qualified as a normative legal research. The source of legal materials for this study was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this thesis are civil sanction is governed in Article 16 paragraph (9 and 12), Article 41, Article 44 paragraph (5), Article 48 paragraph (3), Article 49 paragraph (4), Article 50 paragraph (5) and Article 51 paragraph (4) of UUJN. The administrative sanction is governed in Article 7 paragraph (2), Article 16 paragraph (11 and 13), Article 17 paragraph (2), Article 19 paragraph (4), Article 32 paragraph (4) Article 37 paragraph (2), Article 54 paragraph (2) and Article 65A of UUJN. Criminal sanctions are not governed, but a notary may be charged with criminal sanction pursuant to the provisions of Penal Code, providing that the act of the notary has complied with the formulation of breaches set forth in the UUJN, ethic codes and Penal Code. Second, the mechanism of application of civil sanction related to the cancellation of authentic deed into under hand deed should go through civil lawsuit process at general court lodged by the parties whose names are stipulated in the deed and suffer from damages as the effect of such deed. The mechanism of application of administrative sanctions to a notary should be directly imposed by the Supervisory Board, where the sanctions are gradually applied. The mechanism of application of criminal sanction to a notary if proved to commit the criminal act, the Notary shall be penalized and generally Penal Code can be applied to the Notary pursuant to the principle of lex spcialist derogate legi generali interpreted in a contrario manner.

Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah Anak Agung Bagus Juniarta; Gde Made Swardhana
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p10

Abstract Thus this paper’s purpose is to find out and review the duties, authorities of notaries and PPAT and to know and study about the responsibilities of notaries and PPAT in relation to the land sale and purchase deed they have made. The research method uses normative juridical. The results of this research state that notaries and PPATs are public officials who have an important function in making authentic deeds related to legal issues regarding land rights and ownership rights to apartment units and the responsibility of notaries and PPAT is responsible for the sale and purchase deeds made which causes deliberate loss and liability for unintentional losses, both civil and administrative. Abstrak Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris dan PPAT dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab notaris dan PPAT terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil riset ini menyatakan bahwa notaris dan PPAT ialah pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam membuat akta otentik terkait tentang persoalan hukum terhadap Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun dan tanggung jawab notaris serta PPAT adalah bertanggung jawab atas akta jual beli tanah yang dibuat yang menyebabkan terjadinya kerugian yang disengaja dan tanggung jawab terjadinya kerugian yang tidak disengaja baik secara perdata dan administratif.

Discover Crimes against Humanity as Gross Violations of Human Rights: International and Indonesia Perspectives Gde Made Swardhana
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.133

The human rights law is not identical with international humanitarian law. This article attempts to explore both the relation and the difference between gross human rights violation and violation of international humanitarian law. While, for Indonesia context, crimes against humanity was arranged in the Human Rights Court Law, however, it is still raise discourses related with the limitation of crime against humanity that different with international law instruments, and it also raises problem for Judges and Human Rights Court to define the crimes against humanity as the legal ground for several gross violation of human rights that adjudicate within this framework. This article use normative legal research method to conduct, analyze, and arrange crime against humanity formulation with statutory law approach, legal conceptual approach, and legal cases approach. This article concluded with the limitation that highlighted whether gross human rights violation can be prosecuted and punished using international humanitarian law. This article also stressing normative and conceptual aspect related with development of crimes against humanity, its element of crime and its application by judicial system.

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA JASA PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE Abda Ivonne Gloria Dangga; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p15

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai prostitusi ditinjau dari perspektif hukum positif, serta bagaimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengguna jasa dalam praktik prostitusi online memakai metode penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang didapat, pengaturan prostitusi bisa ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Prostitusi di Indonesia semakin marak terjadi namun, mereka yang sering terkena jerat hukum karena prostitusi online hanyalah mucikari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 296 KUHP jo. Pasal 506 KUHP. Sementara itu, pengguna layanan/ jasa tidak terkena jerat hukum. Oleh karena itu, perlu diterapkan arahan hukum pidana yang dapat memberikan jerat pidana kepada pengguna jasa prostitusi online. Upaya yang dilakukan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi, Indonesia telah menyusun Rancangan KUHP yang mengatur tentang tuntutan hukum bagi pengguna jasa prostitusi yang ada dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e, peraturan ini akan menggantikan Pasal 296 KUHP. Selain revisi KUHP, pemerintah dapat melakukan upaya lain untuk memerangi bisnis prostitusi, dengan memerintahkan setiap daerah untuk membuat perda yang mengatur tentang prostitusi. Upaya lainnya, yang bisa juga pemerintah lakukan yaitu dengan memberikan rehabilitasi bagi para pelaku prostitusi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kata Kunci: Prostitusi, Pengguna Jasa Prostitusi, Kebijakan Pidana ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the regulation of prostitution is viewed from a positive legal perspective, and how criminal sanctions can be imposed on service users in the practice of online prostitution using normative legal research methods and legal approaches to statutory regulations. The results of the research he obtained, the regulation of prostitution can be reviewed from the Criminal Code, the ITE Law and the Pornography Law. Prostitution in Indonesia is increasingly prevalent, however, those who are often subject to legal snares because online prostitution is only pimps. In accordance with the provisions of Article 296 of the Criminal Code jo. Article 506 of the Criminal Code. Meanwhile, service/service users are not subject to legal snares. Therefore, it is necessary to apply criminal law directives that can provide criminal snares to users of online prostitution services. Efforts are being made to ensnare users of prostitution services, Indonesia has compiled a Draft Criminal Code which regulates legal claims for users of prostitution services in Article 483 paragraph (1) letter e, this regulation will replace Article 296 of the Criminal Code. In addition to the revision of the Criminal Code, the government can make other efforts to combat the prostitution business, by ordering each region to make a regional regulation that regulates prostitution. Another effort, which the government can also do is to provide rehabilitation for prostitutes and provide employment opportunities for them. Keywords: Prostitution, Users of Prostitution Services, Criminal Policy

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: BAGAIMANA KEKHUSUSAN DALAM KEBIJAKAN PENYIDIKAN ? Nyoman Bela Putra Atmaja; Gede Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penyidikan dalam UU 5/1999 dan Kebijakan penyidikan dalam RUU Praktik Monopoli. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode penelusuran pustaka dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penyidikan dalam UU 5/1999 terdapat banyak masalah yaitu tidak jelas dapat dilakukan oleh Polisi atau PPNS, kewenangan menyidik hanya pada dua tindak pidana padahal terdapat 15 (lima belas) tindak pidana, subjek pidana tidak jelas, serta pelimpahan perkara pasca penyidikan tidak lengkap pengaturannya. Hukum acara pidananya memang dapat bersumber dari UU KUHAP, namun terbentur dengan sanksi administrasi dari keputusan KPPU yang menjadi bukti awal penyidikan yang tidak dikenal dalam UU KUHAP. Keberadaan RUU Praktik Monopoli justru menghilangkan pengaturan penyidikan yang ada dalam UU 5/1999. Satu-satunya ketentuan terkait penyidikan hanya ada hanya aturan bahwa penyidik dapat membantu penggledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPPU, padahal ketentuan sanksi pidana tetap ada dan KPPU tetap diberi wewenang menjatuhkan sanksi administrasi. The purpose of this research are to analyze the Investigation in Law 5/1999 and the Investigation Policy in RUU Monopoly and Unfair Business Competition. This research is a legal research using a statute and conceptual approach. Legal materials are from primary and secondary sources that are collected by library research methods and analyzed using prescriptive methods.Investigation in Law 5/1999 there are many problems namely that do not set clearly about investogator from the Police or PPNS, criminal subjects, and the delegation of post cases investigation, and the investigator authority is only for two criminal acts. The criminal procedural law can indeed be sourced from UU KUHAP, but it is hampered by administrative sanctions from the KPPU's decision which became preliminary evidence of an investigation not known in UU KUHAP. The only provisions relating to investigations in RUU Monopoly and Unfair Business Competition are only the rule that the investigator can assist the search and seizure carried out by the KPPU, even though the provisions of criminal sanctions still exist and the KPPU is still authorized to impose administrative sanctions.

The Effect of Tourism to Transnational and Conventional Crimes in Nusa Penida, Klungkung - Bali I Ketut Mertha; Gede Made Swardhana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.434.35-44

Not all tourism has a positive impact sometimes have a negative impact. Events about tourists as victims of crime is also a lesson for us, but not infrequently also the tourists who visit Bali also there is a crime for the sake of survival and life. Many cases that happened, such as cases of money changer money changerSabtu February 4, 2017 and the cases that occurred Police resort of Klungkung area that also oversees Nusa Penida such as crime theft motor, gold theft, porn video penggugah, and others. In addition to the negative impacts found above, tourism is particularly vulnerable to transnational crime issues that not only undermine the existing tourism but have penetrated the international region. This research is important as a crime prevention effort in Klungkung Bali, and especially in Nusa Penida. By knowing the frequency of transnational crime and conventional crimes that occurred in the Klungkung Polreschief, Bali and the influence of tourism visits with crimes that occurred in the Klungkung Police area, especially in Nusa Penida can be seen the development of crimes that occurred and efforts to overcome them. This research uses criminological juridical approach, which is analytical descriptive with unstructured interview technique and processed and analyzed with qualitative analysis model. Data is processed and analyzed by systematically arranging data, identified, categorized or classified, connected between one data with other data, interpretation to understand the meaning of data in social situations, and then done the interpretation from the researcher's perspective after understanding the overall data quality.

Co-Authors A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat Abda Ivonne Gloria Dangga Aditya Peramana Maheztra Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Bagus Gede Brahma Putra Cintya Dwi Santoso Cangi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Indra Dewi Diah Ratna Sari Hariyanto Dian Barry Wahyudi Dio Feri Pabaruno Dipratama, I Putu Eka Dwi Pusparini Eviera Riza Indriani Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Gusti Agung Adi Pramana Gusti Arya Dharma Kusuma Gusti Ayu Cindy Permata Sari Hariyanto, Diah Ratna Sari Hermon N. H. Hutasoit I Gede Ardian Paramandika I Gede Krisnata I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Angga Satya Pardidinata I Ketut Mertha I Ketut Mertha I Ketut putra, I Ketut I Ketut Rai Setiabudhi I Komang Oka Wijaya Kusuma I Made Ardana I Made Santiawan I Made Suryantara Widi I Made Walesa Putra I Nengah Arya Sedana Yoga I Nyoman Sukandia I Putu Asajania I Putu Budi Arta Yama I Wayan Brahmana Putra Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Surya Darmajaya Jeremia Reynovan Kadek Bela Rusmawati Hanaya Kadek Derik Yunita Sari Kadek Velantika Adi Putra Keristiawan, Putu Agus Kevin Ryadi Saragih Komang Ayu Dina Maylina Komang Prawira Nugraha Lidya Permata Dewi Luh Nia Sasmita Made Lia Pradnya Paramita Made Satria Wibawa, Made Satria Made Supartha Mardiyah . Muliawan, I Kadek Krisna Ni Kadek Dwi Apriani Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Galuh Dwi Safitri Ni Made Indah Gayatri Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Juniasih Ni Putu Nugrahaeni Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari Ni Wayan Riska Anggreni Nina Khadijah Maulidia Nyoman Ananda Try Saputra Nyoman Bela Putra Atmaja Pande Putu Mega Rahma Wulandari pradnyani paramitha, anak agung istri Prasetya, Ketut Wahyu Purwani, Sagung M.E. Putu Ami Febriyanasia Putu Ayu Mirah Permatasari Putu Jayanti Adelia Masridewi Putu Kartika Sastra Rahmawati Angelica Revi Septiana Resta, Ngurah Wahyu Ryan Gabriel Siregar Sagung Putri M. E. Purwani Setianti, Ni Kadek Dwi Febi Sri Rahmi Syahruddin Veronica Novinna Vinshi, Vedro Julio Wawan Edi Prastiyo Wayan Satria Pramana Putra Wayan Suardana Wenty Valda Estrada Pakpahan Yanuar Agung Sudjateruna Yeremia Toga Sinaga Yudi Gabriel Tololiu Yudik Putra

Title

Found 94 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 94 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 94 Documents
Search