Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Bedah Hukum International Journal of Social Service and Research KOLONI Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Legislasi Indonesia
Gde Made Swardhana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK Ni Kadek Dwi Apriani; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian yakni mengkaji “bagaimana penegakan hukum jika anak dinyatakan sebagai pelaku dalam suatu kejahatan tindak pidana pemerkosaan”. Adapun metode yang di masukkan ke dalam penelitian yakni penelitian hukum normatif karena penggunaan perundang-undangan serta hanya memakai bahan pustaka, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan dilakukannya penelitian normatif, peneliti mencari menyeluruh beragam hal berhubungan terhadap perlindungan anak pada kasus tindak pidana pemerkosaan khususnya Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang “Tindak Pidana Pemerkosaan” beserta fakta pendukung terhadap dukungan kajian peraturan dari perundang-undangan. Pada sistem peradilan pidana anak penegakan hukum pada perkara pidana anak hendaklah diutamakan dengan pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Anak perannya sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan bukan hanya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun juga mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014” tentang “Perlindungan Anak”. Namun apabila anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang diancam Pasal 285 KUHP tetap bisa dilaksanakannya proses diversi dengan pendekatan restorative justice. Hal ini disesuaikan dengan asas hukum pidana yakni Lex Posterior Derogat Legi Priori yang bermakna bahwa “peraturan yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan peraturan yang terdahulu”. Kata kunci : anak, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kejahatan pemerkosaan ABSTACT The purpose of this study is to examine how the law is enforced if a child is declared a perpetrator in a crime of rape. The method that is included in this research is normative research because it uses legislation and only uses library materials, so this research is descriptive. With this normative approach, various matters related to child protection in cases of rape, especially Article 285 of the Criminal Code, which regulates the Crime of Rape and supporting facts are sought with the support of a review of legislation. In the juvenile criminal justice system, law enforcement in juvenile criminal cases should be prioritized with a restorative justice approach through a diversion system. Children as perpetrators of the crime of rape are not only obliged to take responsibility for their actions, but also have the right to obtain legal protection. In accordance with the provisions of Article 64 of Act No. 23 of 2002 jo. Act no. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, if the child is the perpetrator of the crime of rape which is threatened with Article 285 of the Criminal Code, diversion can still be carried out. This is in accordance with the principle of criminal law, namely Lex Posterior Derogat Legi Priori, which means that the newly enacted regulations can override the previous regulations. Keywords: children, crime, criminal responsibility, rape crime
PRO KONTRA HUKUM YANG HIDUP DIMASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Kevin Ryadi Saragih; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of living law in the criminal code of the Republic of Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) has caused debates among the public and academics. The purpose of this legal research paper is to describe two opposing arguments on this matter. The paper uses normatif research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show contrasting opinions on the existence of living law in the criminal code. Proponents argue that legal pluralism in Indonesia should be utilized to strengthen customary & state law and to help law enforcement solve legal problems in society fairly. However, opponents believe that the application of living law disturbs the principle of legality and has the potential to harm human rights.
The Opportunities for Surrogacy Legalization Between the Right to Have Children and A Loophole of Trafficking Wawan Edi Prastiyo; Gde Made Swardhana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of producing surrogate mother facilities has been recognized in some countries, although Indonesia indirectly prohibits the practice. The practice is also feared to be a new form of human trafficking. Therefore, this study aims to evaluate the opportunities for surrogacy legalization regarding its perspectives between human rights and the loophole of trafficking. In this study, three problems were formulated: (1) the legal status of children born from a surrogate mother; (2) the legality of a surrogate mother in Indonesian law; and (3) the opportunities for surrogacy legalization in legal reform. This study is a normative juridical study that examines the differences in legal systems in various countries regarding the regulation of surrogacy. The children delivered through surrogacy were the legal offspring of surrogate mothers. They were also likely to have a legal relationship with their biological parents as adopted children. Asides from these legal statuses, Indonesian law did not support the validity of the uterine lease agreement. This was due to its inseparability from the influence of religious and cultural values, which opposed the existence of surrogacy. Women and children have the potential to become victims of exploitation, even though the practice of surrogate motherhood is very harmful to their health. The practice subsequently prioritized the opportunity to become a new form of human trafficking. Various international legal instruments that exist can be used as a reference to prohibit the existence of surrogate mothers.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a3
Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana Revenge Porn Gusti Arya Dharma Kusuma; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindak pidana revenge porn dari kacamata hukum pidana serta analisis pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tindak pidana revenge porn. Penulisan jurnal ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan dalam penulisan jurnal ini, bahwasannya pengesahan UU TPKS dipelopori oleh beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia yang belum cukup untuk mewadahi tindak pidana revenge porn dikarenakan posisi korban dapat beralih menjadi pelaku dalam suatu peristiwa pidana yang tergolong kejahatan terhadap kesusilaan.
STUDI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DAN ANCAMANNYA BERDASARKAN PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS LAPORAN POLRES METRO BEKASI KOTA NOMOR: STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota) Vinshi, Vedro Julio; Swardhana, Gde Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p03

Abstract

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan deskripsi terkait dengan tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia. Pasal 285 KUHP merupakan dasar yang menjadi pengaturan tentang tindak pidana perkosaan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak hanya dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dimana jika korban atau pelaku adalah seorang anak. Korban pemerkosaan harus mendapatkan perhatian lebih dikarenakan dapat menimbulkan banyak dampak negatif akibat peristiwa yang dialaminya itu. Hukuman dan juga akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat pemerkosaan merupakan hal yang harus dilindungi terhadap korban khussnya wanita. ABSTRACT The purpose of this research is to conduct an analysis and description of the crime of rape in terms of aspects of criminal law in Indonesia. Article 285 of the Criminal Code is the basis for the regulation of the crime of rape, which has elements that must be fulfilled. Not only in the Criminal Code, the regulation of the crime of rape is also regulated in the Act of Child if the victim or perpetrator is a child. Victims of rape should get more attention because it can cause many negative impacts due to the events they have experienced. Punishment, as well as the consequences that result from it, such as pregnancy as a result of rape, must be protected against victims, particularly women.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Setianti, Ni Kadek Dwi Febi; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui terkait bagaimana penerapan upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimana kendala dalam mewujudkan penerapan upaya diversi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normative, dimana metode ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Dari hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum mengupayakan diversi untuk anak yang terlibat dengan tindak pidana. Diversi dilakukan dengan cara mengalihkan proses hukum dari proses pidana di dalam pengadilan menjadi proses luar pidana yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk lebih baik sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya, Diversi masih menimbulkan beberapa kendala yang dirasakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam proses diversi. This writing is intended to find out how diversion efforts are implemented against children as perpetrators of narcotics crimes and to find what the obstacles in realizing the implementation of diversion efforts in Indonesia. The method used is normative, this method is based on primary legal material. The conclusions are the legal position of diversion towards children who abuse narcotics in the perspective of the development of criminal law is a non-penal policy step for handling children who are perpetrators of juvenile crimes. Referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, law enforcement seeks diversion for children involved in criminal acts. Diversion is carried out by shifting the legal process from a criminal process within the court to external criminal process which aims to empower victims, perpetrators, families and the community to get a better life. In its implementation, Diversion still creates several obstacles that felt by Law Enforcement Officials in the process.
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Muliawan, I Kadek Krisna; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana pencurian biasa di Indonesia dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagai suatu upaya hukum dalam hukum pidana dengan menggunakan pendekatan kebutuhan korban serta pelaku pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, dan pendekatan secara analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian biasa di Indonesia saat ini mengenal Restorative Justice sebagai upaya hukum pemidanaan seperti yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun hanya sebatas tindak pidana ringan seperti pencurian ringan. Penyelesaian tindak pidana tersebut sama seperti konsep keadilan restorative dengan mempertemukan pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kompensasi yang telah disepakati seperti pengembalian kerugian korban. Pemidanaan dengan konsep Restorative Justice sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosial Indonesia perlu dilakukan pembaharuan sebagai suatu Ius Contituendum dalam hal tindakan pencurian yang tidak terbatas pada pencurian ringan karena penyelesaian dengan keadilan restoratif sudah memberikan kemanfaatan hukum dengan menciptakan lingkungan yang damai dengan suatu keadlan dan kepastian bagi korban dan pelaku terkait pertanggungjawaban pidana. This study aims to determine the regulation of the crime of theft in Indonesia by using the concept of Restorative Justice as a legal remedy in criminal law by using an approach to the needs of victims and perpetrators of theft. The method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach, a factual approach, and a conceptual analysis approach. The results of the study indicate that the crime of theft in Indonesia currently recognizes Restorative Justice as a criminal law effort as has been regulated in positive law in Indonesia but is only limited to minor crimes such as minor theft. The settlement of the crime is the same as the concept of restorative justice by bringing together the litigants to settle amicably with agreed compensation, such as returning the victim's losses. Sentencing with the concept of Restorative Justice in accordance with the development of society and Indonesian social conditions needs to be reformed as an Ius Contituendum in terms of acts of theft which are not limited to minor theft because settlements with restorative justice have provided legal benefits by creating a peaceful environment with justice and certainty for victims and perpetrators regarding criminal liability.
TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP) Ni Made Indah Gayatri; Gede Made Swardhana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i10.859

Abstract

Pengkajian ini memiliki tujuan guna mengetahui teori-teori kriminologi yang berkembang serta untuk mengetahui bagaimana teori kriminologi dalam memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, terkhusus sebagai halnya yang dimaksud dalam KUHP Pasal 365. Metodologi penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan merupakan metodologi yang diterapkan dalam melakukan pengkajian ini. Hasil dari studi didapatkan kesimpulan mengenai teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis pemecahan persoalan kasus kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut adalah teori strain atau teori anomie, yang menyoroti kondisi anomie yaitu saat suatu kekerabatan dideskripsikan dengan ketaksimetrisan dalam hal tatanan kehiupan sosial mereka sebagai faktor yang dapat memicu perilaku menyimpang. Beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut, sebagai berikut: a) rekonstruksi norma dan nilai sosial; b) peningkatan pengawasan sosial; c) pemberdayaan kekerabatan; d) perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan; e) pengembangan program resosialisasi; dan f) penegakan hukum yang efektif.
Discover Crimes against Humanity as Gross Violations of Human Rights: International and Indonesia Perspectives Swardhana, Gde Made
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.133

Abstract

The human rights law is not identical with international humanitarian law. This article attempts to explore both the relation and the difference between gross human rights violation and violation of international humanitarian law. While, for Indonesia context, crimes against humanity was arranged in the Human Rights Court Law, however, it is still raise discourses related with the limitation of crime against humanity that different with international law instruments, and it also raises problem for Judges and Human Rights Court to define the crimes against humanity as the legal ground for several gross violation of human rights that adjudicate within this framework. This article use normative legal research method to conduct, analyze, and arrange crime against humanity formulation with statutory law approach, legal conceptual approach, and legal cases approach. This article concluded with the limitation that highlighted whether gross human rights violation can be prosecuted and punished using international humanitarian law. This article also stressing normative and conceptual aspect related with development of crimes against humanity, its element of crime and its application by judicial system.
Penjatuhan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyalahgunakan Fungsi Trotoar Di Kecamatan Abiansemal Dipratama, I Putu Eka; Swardhana, Gede Made
KOLONI Vol. 3 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v3i2.551

Abstract

The purpose of making a research journal is to find out the forms of sanctions given to people who abuse the function of sidewalks and to find out the concrete steps taken by the Abiansemal sub-district head and security forces in organizing people's lives, especially in controlling the function of sidewalks. This research uses empirical legal research methods. Notification regarding the general public is one of the concurrent government affairs between the Central Government and the Provincial and Regency/City Regional Governments. Public order and public peace are manifestations of human rights in an orderly society, national and state life. Sidewalks are one of the many important facilities to complement the development of all activities on an environmental scale, but the clear function of sidewalks does not rule out the possibility of covering many functions of these sidewalks. The cause of violations of the function of sidewalks is due to gaps or lack of understanding of people who want to sell on sidewalks or use parking spaces, which results in many things or cases related to sidewalks.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat Abda Ivonne Gloria Dangga Aditya Peramana Maheztra Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Bagus Gede Brahma Putra Cintya Dwi Santoso Cangi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Indra Dewi Diah Ratna Sari Hariyanto Dian Barry Wahyudi Dio Feri Pabaruno Dipratama, I Putu Eka Dwi Pusparini Eviera Riza Indriani Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Gusti Agung Adi Pramana Gusti Arya Dharma Kusuma Gusti Ayu Cindy Permata Sari Hariyanto, Diah Ratna Sari Hermon N. H. Hutasoit I Gede Ardian Paramandika I Gede Krisnata I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Angga Satya Pardidinata I Ketut Mertha I Ketut Mertha I Ketut putra, I Ketut I Ketut Rai Setiabudhi I Komang Oka Wijaya Kusuma I Made Ardana I Made Santiawan I Made Suryantara Widi I Made Walesa Putra I Nengah Arya Sedana Yoga I Nyoman Sukandia I Putu Asajania I Putu Budi Arta Yama I Wayan Brahmana Putra Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Surya Darmajaya Jeremia Reynovan Kadek Bela Rusmawati Hanaya Kadek Derik Yunita Sari Kadek Velantika Adi Putra Keristiawan, Putu Agus Kevin Ryadi Saragih Komang Ayu Dina Maylina Komang Prawira Nugraha Lidya Permata Dewi Luh Nia Sasmita Made Lia Pradnya Paramita Made Satria Wibawa, Made Satria Made Supartha Mardiyah . Muliawan, I Kadek Krisna Ni Kadek Dwi Apriani Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Galuh Dwi Safitri Ni Made Indah Gayatri Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Juniasih Ni Putu Nugrahaeni Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari Ni Wayan Riska Anggreni Nina Khadijah Maulidia Nyoman Ananda Try Saputra Nyoman Bela Putra Atmaja Pande Putu Mega Rahma Wulandari pradnyani paramitha, anak agung istri Prasetya, Ketut Wahyu Purwani, Sagung M.E. Putu Ami Febriyanasia Putu Ayu Mirah Permatasari Putu Jayanti Adelia Masridewi Putu Kartika Sastra Rahmawati Angelica Revi Septiana Resta, Ngurah Wahyu Ryan Gabriel Siregar Sagung Putri M. E. Purwani Setianti, Ni Kadek Dwi Febi Sri Rahmi Syahruddin Veronica Novinna Vinshi, Vedro Julio Wawan Edi Prastiyo Wayan Satria Pramana Putra Wayan Suardana Wenty Valda Estrada Pakpahan Yanuar Agung Sudjateruna Yeremia Toga Sinaga Yudi Gabriel Tololiu Yudik Putra