Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.336

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Bedah Hukum International Journal of Social Service and Research KOLONI Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Legislasi Indonesia

Gde Made Swardhana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 398304

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

PENGATURAN PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Ni Putu Nugrahaeni; Gde Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.067 KB)

Penulisan ini berjudul Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia yang memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk memahami sistem pengalihan fidusia di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahanbahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia adalah pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada perima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA I Made Santiawan; Gde Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta dalam penelitian ini juga akan dianalisis mengenai tahapan dan mekanisme penerapa DPA dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal yaitu : DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. This study aims to determine the application of the DPA concept in the criminal justice system in Indonesia. This research also analyzes the stages and mechanisms for implementing DPA in the justice system in Indonesia. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research shows that the concept of DPA in the criminal justice system in Indonesia needs to consider several things, namely: DPA which will be applied in Indonesia must consider the Indonesian judicial system in its constitutional structure and legal tradition. The impact of regulatory and compliance burdens on corporations, where the corporation requires additional costs. Crimes that can use DPA are crimes of crime (but are not limited), so it is necessary to form a special law regulating this.

Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana proses hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum tersebut dilakukan penelitiian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan undang-undang, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan melakukan teknik studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah anak yang melakukan tindak pidana kekerasan akan diproses oleh hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang anak dan penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan adalah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata kunci : pidana anak, tindak pidana anak, sistem peradilan anak ABSTRACT The purpose of this paper is to find out how the legal process for children who commit violent crimes. To find out how the legal process is carried out, research is carried out using normative legal research, legal approaches, primary and secondary legal sources by using document study techniques. The results of the research conducted are children who commit violent crimes will be processed by law based on regulations governing children and the sentencing of children who commit violent crimes is based on Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Keywords: juvenile crime, juvenile crime, juvenile justice system

YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DAN GENOSIDA YANG DILAKUKAN OLEH FERDINAND NAHIMANA Veronica Novinna; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.591 KB)

Radio Television Libre des Mille Collines yang didirikan oleh Ferdinand Nahimana memegang peranan yang penting dalam menciptakan kondisi yang memunculkan terjadinya peristiwa genosida di Rwanda pada tahun 1994. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis yurisdiksi The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dalam mengadili kasus Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta untuk menganalisis putusan ICTR dalam kasus Genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Ferdinand Nahimana. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 2 dan 3 Statuta ICTR dan Ferdinand Nahimana dijatuhi hukuman 30 Tahun Penjara oleh ICTR atas perbuatannya, Kata Kunci: International Criminal Tribunal for Rwanda, Ferdinand Nahimana, Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan

MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Putu Kartika Sastra; Gde Made Swardhana; Ida Bagus Surya Darmajaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.198 KB)

In Article 40 of the Regulation of the President of the Republic Indonesia No. 50of 2011 Article 2 paragraph (1) assign tasks to PPATK to the prevention and combatingof money laundering. Of this task can take action PPATK suspension of all or part oftransactions suspected of being proceeds of crime.Money laundering generally starts from the PPATK provide FinancialIntelligence to law enforcement authorities and ask for the development of inquiries andinvestigations that have been conducted by investigators predicate offenses. Is aninvestigator of the predicate offense is an officer of the agency by law is given theauthority to conduct an investigation, the Indonesian National Police, the AttorneyGeneral, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National NarcoticsAgency (BNN), and the Directorate General for Taxation and Directorate General ofCustoms and Excise, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

HUKUMAN PELAKU PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA Dio Feri Pabaruno; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan juga Analisa hukum terkait aturan hukum mengenai catcalling dan menjelaskan akibat hukum bagi pelaku tindakan catcalling di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan analisis suatu permasalahan hukum melalui berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan tindakan pelecehan verbal (catcalling) dapat dikatagorikan sebagai tindakan pidana di Indonesia dikarenakan catcalling ini bertentangan dengan hukum kesusilaan. Peraturan tindakan catcalling di Indonesia secara khusus belum diatur, namun aturan yang berkaitan dengan perbuatan catcalling terdapat pada Pasal 281 ayat (2) yang mengatur tentang perbuatan cabul dan Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan, selain itu pengaturan lain juga ditemukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai akibat hukum bagi pelaku tindakan catcalling dalam hukum positif Indonesia, dimana penjatuhan sanksi bagi pelaku (catcaller) diatur pada ketentuan Pasal 281 Pasal 315 KUHP. Perundang-undangan yang mengatur perbuaatan pelecehan verbal (catcalling) UU Pornografi Pasal 34 yang menentukan hukuman setiap pelanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 35 pemberian hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran atas pasal 9. Hukuman-hukuman pidana inilah yang dapat menjadi dasar dijatuhi kepada pelaku perbuatan catcalling di Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO ATAU ATASAN MENURUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLOVIA DALAM KASUS KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ZLATKO ALEKSOVKI DI BOSNIA Kadek Derik Yunita Sari; Gde Made Swardhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.027 KB)

Kejahatan perang yang didakwakan kepada Zlatko Aleksovski berkaitan erat dengan konflik di Yugoslavia, khususnya peristiwa pemisahan Bosnia-Herzegovina yang didominasi oleh Muslim Bosnia dari Republik Federasi Sosialis Yugoslovia yang menjadi negara berdaulat. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban individual atau atasan menurut International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) dalam kasus kejahatan perang di Bosnia yang dilakukan oleh Zlatko Aleksovki. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu prinsip pertanggungjwaban komando atau atasan diatur dalam pasal 7 ayat 3 Statuta ICTY dan pelaku kejahatan perang di Bosnia yaitu Zlatko Aleksovski dijatuhi hukuman 7 tahun oleh ICTY atas perbuatannya. Kata Kunci: ICTY, Kejahatan Perang, Zlatko Aleksovski

Vagrants and Beggars Countermeasures at Denpasar City in Criminology Perspective Gde Made Swardhana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this research article is to find out and analyze criminological problems with vagrants and begging. The problem of vagrants and beggars in Denpasar is very complex, related to legal, social, economic, mental, and cultural aspects of the community. Vagrants and begging are regulated in Articles 504 and 505 Criminal Act, also the Regional Regulation of the City of Denpasar No. 15 of 1993 jo. No. 3 of 2000 concerning Cleanliness and Public Order. This research is empirical law with document study and interview techniques. Analysis of legal materials using descriptive, argumentative, and evaluative. The result is found that the causes of vagrant and beggars are internal factors, namely poor living; age; Education; and mental attitude. External factors, namely: the condition of water demand; crop conditions for agriculture, and limited access to information and business capital. Related to the effort to overcome vagrant people and beggars include preventive, repressive, and rehabilitative efforts.

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN KENAKALAN SISWA SMA : SUATU KAJIAN TENTANG PENERAPAN TEORI KONTROL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL DI BALI Gde Made Swardhana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

Juvenile delinquency is a symptom of social and has raised concerns among parents in particular and society in general. These forms of behavior such as child delinquency abuse of narcotic and psychotropic drugs, free sex, fights among teenagers of the village, street racing, began to adorn the Balinese order changes gradually. These symptoms seem to always just show itself as an actual problem that is typical in each period of time and therefore be interesting to be examined. Community structure that changes caused by pressure or offered options that ultimately became plural and multicultural Bali. Resolution of the problem certainly must be associated with a Balinese local wisdom itself. The problem is formulated: (1) why the theory of social control is the most appropriate theory used to cope with children's Misbehavior in Bali?; (2) How the pattern of juvenile delinquency prevention in Bali with the use of local wisdom? The approach used in this study is the non doctrinal approach (socio-legal approach). In principle the socio-legal study is the study of the law, based on social sciences methodology in the broad sense. This research included in aggregate research tradition between qualitative research and quantitative research is often known for its mix of research, with the perspective approach to Criminology. (1) the theory of social control, as compared to the theory of social disorganization theories of deviant behavior in criminology, social control theory most appropriate use in tackling child because, while a strong social bonds between the children with peers, peer group, parents, school teachers, community leaders, religious figures, children undoubtedly will not do deviate behavior. Although his theory of social control in the West but its implementation against children in Bali is more focused than the other theories are, of course, the addition of the elements contained in the theory of social control, such as Attachment, Commitment, Involvement, and Belief, is associated with the local wisdom Balinese people strongly support the strengthening of social control theory; (2) the pattern of juvenile delinquency prevention in General to use the model of non-penal and penal. The pattern of non penal in tackling child delinquency through local wisdom like tri hita karana, tri kaya parisudha, tri tat twam asi, and others, the Balinese social control can prevent or cope with a minimum of child delinquency in Bali.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender Dwi Pusparini; Gede Made Swardhana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15

The purpose of writing/research to answers to legal problems experienced by female journalists in a gender perspective and to know strategy of legal protection for female journalists in the future. This type of research is normative legal research. The type of approach used is the statutory and conceptual approach. The results of this study showed that the problem of gender in media is more or less related to the position of marginalization and subordination for women in various fields, among others, the lack of involvement for women in journalism activities, legitimacy regarding gender bias, economic and political interests that dominate, regulation in media that is insensitive about gender and the gap between conventional and gender sensitive journalism. Prevention of protracted gender inequality concerning women, especially against female journalists, it is necessary to have a legal reconstruction considering that women are citizens in the development of women's resources certainly have the same position as men in terms of their position, their rights and obligations so as to get equal opportunities in various fields. Tujuan penulisan/penelitian adalah mengetahui jawaban mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh jurnalis perempuan dalam perspektif gender dan mengetahui strategi perlindungan hukum terhadap jurnalis perempuan dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Permasalahan berspektif gender pada media menyangkut pada posisi marginalisasi dan subordinasi bagi perempuan diberbagai bidang antara lain, sedikitnya keterlibatan bagi perempuan pada aktivitas jurnalisme, legitimasi mengenai bias gender, kepentingan ekonomi dan politik yang mendominasi, regulasi pada media yang tidak sensitive mengenai gender serta kesenjangan antara jurnalisme konvenssional serta sensitive gender. Pencegahan ketimpangan gender yang berlarut-larut mengenai perempuan khususnya terhadap jurnalis perempuan maka perlu adanya rekonstruksi hukum mengingat perempuan merupakan warga negara dalam pembangunan sumber daya perempuan tentu mempunyai kedudukan sama terhadap laki-laki dalam hal kedudukannya, hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya sehingga memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.

Co-Authors A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat Abda Ivonne Gloria Dangga Aditya Peramana Maheztra Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Bagus Gede Brahma Putra Cintya Dwi Santoso Cangi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Indra Dewi Diah Ratna Sari Hariyanto Dian Barry Wahyudi Dio Feri Pabaruno Dipratama, I Putu Eka Dwi Pusparini Eviera Riza Indriani Firdalia Emyta Nurdiana Isliko Gusti Agung Adi Pramana Gusti Arya Dharma Kusuma Gusti Ayu Cindy Permata Sari Hariyanto, Diah Ratna Sari Hermon N. H. Hutasoit I Gede Ardian Paramandika I Gede Krisnata I Gusti Ngurah Bagus Pramana I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Angga Satya Pardidinata I Ketut Mertha I Ketut Mertha I Ketut putra, I Ketut I Ketut Rai Setiabudhi I Komang Oka Wijaya Kusuma I Made Ardana I Made Santiawan I Made Suryantara Widi I Made Walesa Putra I Nengah Arya Sedana Yoga I Nyoman Sukandia I Putu Asajania I Putu Budi Arta Yama I Wayan Brahmana Putra Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Surya Darmajaya Jeremia Reynovan Kadek Bela Rusmawati Hanaya Kadek Derik Yunita Sari Kadek Velantika Adi Putra Keristiawan, Putu Agus Kevin Ryadi Saragih Komang Ayu Dina Maylina Komang Prawira Nugraha Lidya Permata Dewi Luh Nia Sasmita Made Lia Pradnya Paramita Made Satria Wibawa, Made Satria Made Supartha Mardiyah . Muliawan, I Kadek Krisna Ni Kadek Dwi Apriani Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Galuh Dwi Safitri Ni Made Indah Gayatri Ni Putu Asti Ariningsih Ni Putu Juniasih Ni Putu Nugrahaeni Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari Ni Wayan Riska Anggreni Nina Khadijah Maulidia Nyoman Ananda Try Saputra Nyoman Bela Putra Atmaja Pande Putu Mega Rahma Wulandari pradnyani paramitha, anak agung istri Prasetya, Ketut Wahyu Purwani, Sagung M.E. Putu Ami Febriyanasia Putu Ayu Mirah Permatasari Putu Jayanti Adelia Masridewi Putu Kartika Sastra Rahmawati Angelica Revi Septiana Resta, Ngurah Wahyu Ryan Gabriel Siregar Sagung Putri M. E. Purwani Setianti, Ni Kadek Dwi Febi Sri Rahmi Syahruddin Veronica Novinna Vinshi, Vedro Julio Wawan Edi Prastiyo Wayan Satria Pramana Putra Wayan Suardana Wenty Valda Estrada Pakpahan Yanuar Agung Sudjateruna Yeremia Toga Sinaga Yudi Gabriel Tololiu Yudik Putra

Title

Found 94 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 94 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 94 Documents
Search