Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : SELAMI IPS

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TEPULE DESA TUDUNGANO KECAMATAN SAWA KABUPATEN KONAWE UTARA Hasrianto, Beni; Syahbuddin, Syahbuddin; Reni, Wa Ode
SELAMI IPS Vol 13, No 1 (2020): JURNAL JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v13i1.13618

Abstract

Abstrak: Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara; 2) Faktor penghambat apa saja yang dihadapi badan usaha milik desa (Bumdes) dalam pengelolaan Bumdes Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara; dan 3) Upaya apa saja yang dilakukan pengurus badan usaha milik desa (Bumdes) dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara.Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk  mengetahui bagaimanakah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara; 2) Untuk  mengetahui Faktor penghambat apa saja yang dihadapi badan usaha milik desa (Bumdes) dalam pengelolaan Bumdes Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara; dan 3) Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan pengurus badan usaha milik desa (Bumdes) dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, dengan  menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan informasi hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa badan  usaha  milik desa mempunyai dua unit usaha yaitu penambangan batu gunung, dan usaha sewa barang yaitu kursi, yang dijalanakan  mulai dari tahun terbentuknya Bumdes Tepule yaitu tahun 2016 yang terbentuk berdasarkan hasil musyawarah desa, akan  tetapi  kesenjagan yang  terjadi di Badan usaha milik Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara antara dimulai dari pembentukan unit-unit usaha yang tidak melibatkan masyarakat sebagai objek Bumdes ini, sumber daya manusia pengurus Bumdes yang kurang, transparansi anggaran kepada masyarakat termasuk pemerintah desa tidak dilakukan, terjadinya kerugian bumdes diakibatkan karena tidak adanya pemasaran dari hasil penambangan batu gunung sebagai program utama Bumdes Tepule, tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus Bumdes, pemerintah dan pengurus Bumdes.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Faktor penghambat Bumdes Tepule di Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, upaya telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat. Kata Kunci: Bumdes, Peningkatan dan Ekonomi
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI POKOK CAMAT (Studi Di Kantor Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna) Yamin, La Ode; Syahbuddin, Syahbuddin; Nerlin, Nerlin
SELAMI IPS Vol 2, No 46 (2017): JURNAL SELAMI UHO
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v2i46.8525

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat di Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camatdi Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. (3).Untuk mengetahui upaya camat dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat, di Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, 1 orang Camat, 1 orang Kepala seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, 1 orang Kepala seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, 1 orang Kepala seksi ekonomi dan pembangunan, 3 orang Kepala Desa/Lurah dan 6 orang Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat secara umum telah dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut dapat dilihat pada perannya dalam Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan. Pada tugas ini camat telah melakukan kordinasi dengan para Kepala Desa/Lurah serta dengan tokoh masyarakat dengan baik sebagaimana dengan yang di amanahkan oleh undang- undang; (2) Faktor- faktor yang menghambat Camat Napabalano dalam Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat di lingkup wilayah kecamatan napabalano adalah Sarana-prasarana yang terbatas, Kualitas sumber daya manusia para pegawai, Keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas yang diberikan serta Kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur kepengurusan. (3). Upaya- upaya yang di lakukan oleh Camat Napabalano untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat dilakukan dengan sikap kepemimpinan yang tetap tegas, mengkordinasikan dengan pemerintah Daerah Kabupaten, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia para pegawai,  serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur kepengurusan yang baik dikecamatan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Camat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Napabalano namun belum berjalan maksimal yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Tugas Pokok dan Fungsi Camat
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN TONGANO TIMUR KECAMATAN TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI Kasim, Noval; Karsadi, Karsadi; Syahbuddin, Syahbuddin
SELAMI IPS Vol 12, No 2 (2019): JURNAL JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v12i2.10856

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui (1) Kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi selama 1 bulan pada bulan Maret sampai dengan April 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Responden dan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Tongano Timur sebanyak 10 orang  yang belum memiliki sertifikat dan 10 orang yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah dan 2 pihak pemerintah yaitu Lurah dan pegawai kecamatan bidang pembangunan. Jenis penelitian ini deskriptif kualitati. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1)Kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi belum memenuhi empat indikator kesadaran hukum atau dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat kurangnya beberapa aspek indikator yaitu pengetahuan hukum masyarakat, indikator pemahaman hukum masyarakat, indikator sikap hukum masyarakat dan, indikator pola perilaku hukum. Masyarakat Kelurahan Tongano Timur terkhusus kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat benar-benar tidak mengetahui eksistensi pentingnya memperoleh sertifikat hak atas tanah. Sedangkan masyarakat Kelurahan Tongano Timur khususnya yang sudah memiliki sertifikat telah mengetahui dampak negatif dari ketiadaannya memiliki sertifikat hak  atas tanah. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi yaitu (a) Faktor pengetahuan hukum masyarakat Kelurahan Tongano Timur Mengenai bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, (b) Faktor pemahaman hukum masyarakat dalam mengurus sertifikat hak atas tanah, (c) Faktor ekonomi, (d) Faktor peningkatan kesadaran hukum, dan (e) Waktu pembuatan sertifikat hak atas tanah. Kesimpulan penelitian ini yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam kegiatan memperoleh sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi masih belum memenuhi empat indikator kesadaran hukum tergolong rendah dilihat dari masih kurangnya beberapa aspek indikator-indikator kesadaran hukumnya. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, dan Sertifikat Hak Atas Tanah
KEPATUHAN SISWA TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH (Studi pada Siswa SMP Negeri 1 Siompu) Taslin, Sabri; Yusuf, Muh; Syahbuddin, Syahbuddin
SELAMI IPS Vol 3, No 47 (2018): JURNAL SELAMI UHO
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v3i47.8500

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kepatuhan siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Siompu terhadap tata tertib sekolah. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Siompu terhadap tata tertib sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepatuhan siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Siompu terhadap tata tertib sekolah yaitu datang tepat waktu 20%, mengikuti upacara bendera 73%, memakai seragam sesuai aturan sekolah 20%, menggunakan atribut yang lengkap 77%, meludah dalam kelas 65%, menerima teman dari luar sekolah 100%, membuang sampah pada tempatnya 10%, membawa hp di sekolah 78%, menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah 53%, merapikan rambut bagi laki-laki 73%, memakai perhiasan 100%, mengonsumsi narkoba 95%, menghadiri acara joget malam hari 63%, menonton acara TV yang tidak mendidik 7%, berbicara kotor 47%, bermain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran 85%, menaati keputusan dewan guru, 100%, menaati teguran guru saat melanggar tata tertib 33%, dan skorsing 100%. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Siompu terhadap tata tertib sekolah yaitu (a) faktor internal terdiri dari faktor keluarga dan teman sebaya 23%, kurangnya didikan orang tua 18%, bimbingan guru terhadap kepatuhan tata tertib sekolah 5%, (b) faktor eksternal terdiri dari pengaruh teman sebaya 18%, pengaruh media massa 19%. Kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) kepatuhan siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Siompu terhadap tata tertib sekolah.yaitu datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera, memakai seragam sesuai aturan sekolah, menggunakan atribut yang lengkap, meludah dalam kelas, menerima teman dari luar sekolah, membuang sampah pada tempatnya, membawa HP di sekolah, menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah, merapikan rambut bagi laki-laki, memakai perhiasan, mengonsumsi narkoba, menghadiri acara joget malam hari, menonton acara tv yang tidak mendidik, berbicara kotor, bermain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, menaati keputusan dewan guru,  menaati teguran guru, dan skorsing. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah yaitu (a) faktor internal terdiri dari faktor keluarga dan teman sebaya, kurangnya didikan orang tua, bimbingan guru terhadap kepatuhan tata tertib sekolah, (b) faktor eksternal terdiri dari pengaruh teman sebaya, pengaruh media massa. Kata Kunci: Kepatuhan Siswa dan Tata Tertib 
PERBEDAAN JUMLAH MAHAR DALAM PERKAWINAN PINANG PADA MASYARAKAT SUKU MUNA (Studi di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna) Chichi, Chichi; A, Salimin; Syahbuddin, Syahbuddin
SELAMI IPS Vol 12, No 1 (2019): JURNAL JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v12i1.10836

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang tokoh adat Muna sebagai pelaku yang mengatur tata cara adat dalam pelaksanaan perkawinan pinang (doangka ne mata), dan 1 orang Imam Masjid/Khatib Kelurahan Wapunto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kabupaten Muna; faktor perbedaan jumlah mahar dalam perkawinan pinang disebabkan karena adanya pembagian martabat tujuh (7) golongan pada masyarakat suku Muna pada pemerintahan Raja Sugi Manuru sejak zaman dahulu kala. Dimana golongan Kaomu jumlah maharnya 20 bhokaadalah simbol sifati raafuluno yang diwujudkan dalam jabatan kerajaan Muna sebagai Kino atau Kepala Kampung. Golongan Walaka jumlah maharnya 10 bhoka 10 suku adalah simbol jabatan adat kerajaan Muna yaitu dua Hatibi, empat Modhi Kamokula, dan empat Modhi Anahi, golongan Anangkolaki jumlah maharnya 7 bhoka 2 suku adalah sebagai simbol jabatan adat kerajaan Muna yang diemban oleh golongan Kodasano yaitu sebagai Bhontono Kampo, Parabhela, dan Kamokulano Liwu, dan golongan Kodasano  jumlah maharnya 3 bhoka 2 suku adalah simbol 7 orang petani Raja Sugi Manuru dalam perkawinannya dengan Wa Saorone yang beranakkan 7 orang sebagai kepala kampung.Kesimpulan penelitian ini, perkawinan adat Muna pada masyarakat Muna menurut praktek hukum adat Muna yang tidak tertulis didasarkan pada stratifikasi sosial/golongan pada masyarakat Muna, pembagian stratifikasi sosial masyarakat Muna dengan  jumlah mahar antara golongan tersebut berbeda-beda: golongan Kaomu maharnya sebesar 20 bhoka, Walaka 10 bhoka 10 suku, Anangkolaki 7 bhoka 2 suku, dan golongan Kodasano 3 bhoka 2 suku. Kata Kunci : Stratifikasi Sosial, Jumlah Mahar, dan Perkawinan Pinang.
KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari) Nurfiati, Nurfiati; P, Andi Syahrir; Syahbuddin, Syahbuddin
SELAMI IPS Vol 12, No 1 (2019): JURNAL JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v12i1.10837

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kesadaran hukum pedagang tentang retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden adalah Sekretaris Pengelola Pasar dan 15 orang pedagang Pasar Mandonga Kota Kendari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah (1) kesadaran hukum pedagang dalam membayaran retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari dapat diketahui dari pengetahuan, pemahaman dan perilaku. Pedagang kurang memiliki pengetahuan tentang isi Perda Pemerintah Kota Kendari tentang retribusi. Walaupun demikian, pemahaman membayar retibusi diperoleh berdasarkan tagihan staf Kantor Pengelola Pasar bahwa pembayaran retribusi adalah wajib yang dinilai sudah cukup baik diterapkan di Pasar Mandonga, walaupun ada beberapa catatan beberapa pedagang yang masih menunda pembayaran pada keesokan harinya atau bulan berikutnya. Perilaku disiplin pedagang dalam membayar retribusi pasar tersebut dapat mengakibatkan dampak positif terhadap kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) kesadaran membayar retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari dipengaruhioleh penerapan staf Kantor Pengelola Pasarberupa sosialisasi dan denda. Kesimpulan penelitian ini adalah :pengetahuan pedagang di pasar Mandonga dan Mall Mandonga masih kurang, banyak yang belum mengetahui isiperaturan daerah Pemerintah Kota Kendari mengenai proses dan mekanisme retribusi pasar.Pemahaman hukum pedagang di Pasar Mandonga dan Mall Mandonga masih rendah, karena pengunjung hanya sekedar membayar, serta tidak memahami fungsi dari retribusi itu sendiri. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman pedagang tidak berpengaruh cukup besar terhadap perilaku pedagang dalam membauar retribusi. Kata kunci: Kesadaran Hukum Pedagang, Wajib Retribusi 
PERANAN TOKOH ADAT DALAM PERKAWINAN PINANG DI DESA WAODE BURI KECAMATAN KULISUSU UTARA KABUPATEN BUTON UTARA Rosnita, Rosnita; Iru, La; Syahbuddin, Syahbuddin
SELAMI IPS Vol 13, No 2 (2020): Selami IPS
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/selami.v13i2.14302

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana peranan tokoh adat Kulisusu, dalam perkawinan pinang di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang hanya mengambarkan keadaan objek dengan analisis kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari 5 orang , 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama dan 1 orang kepala kantor urusan agama yang berada dilokasi studi. Teknik pokok pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peranan tokoh adat yang terdiri dari toko adat mediator, dinamisator dan stabilisator. Pada saat perkawinan pinang adat Kulisusu sangat menentukan keterlaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam perkawinan, artinya peranan toko adat dalam perkawinan pinang akan menentukan kesuksesaan kegiatan Perkawinan pinang tersebut.