Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.71
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Ilmu JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Scientia Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal of Society and Law Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora INLAW
Bambang Fitrianto
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Problematika Penerapan Kepailitan Terhadap Bank dalam Kewenangan Peradilan Niaga di Indonesia Bambang Fitrianto; Dewi Fortuna Manulang; Andhika Tri Dharmawan; Salwa Zaskia; Suntya Indah Lestari; Zafvirah Alya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2344

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan kepailitan terhadap bank oleh Peradilan Niaga menimbulkan masalah yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah yuridis tersebut. Secara normatif, UU No 37 Tahun 2004 memberikan Peradilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepailitan terhadap seluruh subjek hukum, termasuk bank. Namun, karena rezim hukum perbankan yang khusus dan fokus pada stabilitas sistem keuangan, penerapan undang-undang tersebut sering mengalami kesulitan. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan analisis kepustakaan dan pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara rezim kepailitan yang mengutamakan hubungan privat kreditur-debitur dan rezim perbankan yang mengutamakan kepentingan publik. Ketidaksesuaian ini ditunjukkan oleh ketidaksesuaian dalam regulasi yang tidak selaras, otoritas otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan pailit, dan ketidaksesuaian mekanisme kepailitan dengan sifat bank sebagai lembaga sistemik. Kondisi ini menimbulkan ancaman hukum dan potensi risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan perlindungan kreditur dan stabilitas sistem keuangan, diperlukan harmonisasi regulasi dan pengembangan mekanisme khusus yang mengintegrasikan prinsip kepailitan dengan sistem resolusi perbankan.
Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Hak Debitur dan Kreditur Bambang Fitrianto; Riza Alif pasha; Deo Haghanta sembiring; Vivian Hasra Sitompul; Mela Anggraini; Ananda Eka Cahyani Silalahi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2352

Abstract

Kepailitan adalah alat hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah utang secara sistematis, adil, dan merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator memainkan peran penting dalam pengelolaan dan penyelesaian aset pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi kurator dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Metode yuridis normatif yang digunakan memanfaatkan pendekatan regulasi dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurator memiliki peran strategis yang mencakup aspek administratif, hukum, dan manajerial. Kurator mengidentifikasi dan mengawasi harta pailit pada tahap pengurusan, sedangkan pada tahap pemberesan, mereka menjual aset dan memberikannya kepada kreditur. Meskipun kehadiran kurator memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme kolektif, ada beberapa tantangan seperti jumlah informasi yang terbatas, ketidakjelasan, dan kemungkinan konflik kepentingan. Akibatnya, profesionalitas dan pengawasan harus ditingkatkan.
Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum dalam Pailit dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bambang Fitrianto; Jeni Alfikri Ginting; Junaidi; Nazwa Salsabila; Sinta Grace Ika Sianturi; Aura Ananda Putri Dalimunthe; Luthfia Azahra
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2364

Abstract

Putusan kepailitan merupakan instrumen hukum untuk penyelesaian utang yang memiliki konsekuensi hukum bagi debitur dan kreditur. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang dihasilkan dari putusan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk mengendalikan dan mengelola asetnya, yang kemudian dialihkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Seluruh aset debitur menjadi aset kepailitan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur secara proporsional sesuai dengan prinsip paritas creditorum. Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui mekanisme verifikasi piutang, pertemuan kreditur, dan pengawasan pengelolaan aset kepailitan, sementara debitur tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan upaya hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan potensi konflik kepentingan dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, perlu memperkuat pengawasan dan profesionalisme kurator untuk menciptakan sistem kepailitan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
LEGAL ANALYSIS OF THE DIVISION OF JOINT PROPERTY ON LAND OWNED BY ONE PARTY'S PARENTS ACCORDING TO MARRIAGE LAW (STUDY OF DECISION NUMBER 183/Pdt.G/2025/MS.Sgi) Rizki Ardita; Beby Sendy; Bambang Fitrianto
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21525999

Abstract

This study was conducted to analyze the division of joint assets and the judge's legal considerations in determining the status of joint assets standing on land owned by one of the parties' parents and the suitability of the decision with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The method used in this study is normative law with a case approach, namely analyzing secondary data in the form of the decision of the Mahkamah Syar’iyah Sigli Number 183 / Pdt.G / 2025 / MS.Sgi as well as laws and legal materials related to joint assets. This study shows that in this case, the object of the dispute is a permanent house unit standing on land owned by the Plaintiff's parents which is recognized as joint assets, while the land where the house stands is the Plaintiff's inherited property, but in its consideration the Panel of Judges did not clearly outline the boundaries between joint assets in the form of a house and land as inherited property, but instead immediately decided that the Defendant should divide 2 houses in kind. So that the decision can give rise to double interpretations as if the land where the house stands is also part of the joint assets. This creates legal uncertainty in the implementation of the decision and could potentially harm one of the parties. Therefore, the division of joint assets should be carried out fairly by clearly separating the house as joint property from the land as acquired property, in order to comply with the provisions of the Marriage Law.
Legal Normative Analysis of Social Duty Of Hospital As Reviewed From Law Number 17 Of Year 2023 Concerning Health By Regional Public Hospital (Case Study Sultan Syarif Mohammad Al Kadri Pontianak Regional General Hospital) Josepb Nugroho Halomoan Simarmata; Siti Nurhayati; Bambang Fitrianto
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v3i2.607

Abstract

Hospital is the most important part of providing specialized healthcare service tocitizen in Indonesia. But there is concern about the healthcare that is provided at hospitals became profit oriented rather than social purpose. Every legal product about hospitals always mentions about the social function of hospitals. As time flies, the health law in Indonesia that is dynamic already changes, is the Law that rules about hospital social function still relevant?. The method used in this research is normative juridical research by reviewing the obligation to do hospital social function and social-spirited function by the regency general hospital such is implementing Regional Public Service Agency financial management pattern with the legislative approach. The result is hospital social function that is mentioned in Law number 17 of Year 2023 concerning Health is using the exact word that was mentioned in Law produced fourteen years ago. So this Law seems ineffective as there are so many changes in Legal Health reality as long as that period of time. The conclusion is there was a lack of caution in the processes of Legal Product Production as cause if the problem, so a change in regulation of hospital social function is needed to make sure it is relevant to date.
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital atas Risiko Hilangnya Penjaminan Simpanan akibat Suku Bunga Melebihi Tingkat Bunga Penjaminan Achmad Fahdi; Bambang Fitrianto; RR Sasmaya Hati; Graha Lubis; Kospiyandi; Hendrie Haryanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7396

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank digital atas risiko kehilangan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akibat praktik penawaran suku bunga yang melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Bank digital di Indonesia secara agresif menawarkan suku bunga deposito hingga 5–8% per tahun, jauh melampaui TBP LPS yang per Februari–Mei 2026 ditetapkan sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum. Konsekuensinya, nasabah yang menerima bunga di atas TBP berisiko kehilangan hak penjaminan secara penuh apabila bank dilikuidasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK belum mengakomodasi secara spesifik karakteristik bank digital, dan perlindungan hukum yang ada masih dominan bersifat represif. Diperlukan penguatan instrumen disclosure wajib serta harmonisasi kewenangan OJK dan LPS dalam pengawasan praktik pemasaran bank digital.
Analisis Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding PT. Nomor: 698/PDT/2023/PT Mdn) Setiawan Jodi Sitorus; Bambang Fitrianto; Melky purba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai instrumen hukum dalam menjamin pelaksanaan putusan pembagian harta bersama pasca perceraian serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan dwangsom pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dwangsom efektif sebagai instrumen hukum untuk mendorong kepatuhan pihak yang dihukum dalam melaksanakan putusan yang bersifat condemnatoir melalui pemberian tekanan psikologis tanpa menggantikan kewajiban pokok yang telah diputuskan hakim. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn, majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama dengan menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 per hari berdasarkan asas kepatutan (ex aequo et bono), keadilan, dan kepastian hukum agar putusan tetap dapat dilaksanakan (executable) tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pihak yang dihukum. Penelitian ini menegaskan bahwa dwangsom memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pembagian harta bersama serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak melalui terjaminnya kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.
Tinjauan Yuridis Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fiorella Amanda Berliana; Bambang Fitrianto; siti Nurhayati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2541

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan harta, hak, dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Perkembangan kebutuhan masyarakat serta adanya dinamika pengaturan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali batasan hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan yuridis perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata serta membandingkan penerapannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, maupun ketertiban umum. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan mengenai waktu pembuatan, mekanisme pengesahan, serta akibat hukum perjanjian terhadap harta bersama, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam penyusunan perjanjian perkawinan.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 923 K/PDT/2020 Sulastri T. P purba; Dina Andiza; Bambang Fitrianto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1512

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan persoalan hukum perdata yang kerap kali menimbulkan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika disertai dengan gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana ketentuan umum mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatfif untuk menilai kesesuaian norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajiban memnbayar angsuran kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Faktor penyebab sengketa antara lain kondisi keungan debitur, kurangnya itikad baik, dan pengabaian terhadap isi perjanjian. Kesimpulannya gugatan rekonvensi dapat menjadi mekanisme hukum yang sah dan relevan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak, bank memperkuat transparasi dan komunikasi dalam perjanjian, serta pemerintah dan lembaga peradilan terus menyempurnakan regulasi guna melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
Analisis Hukum atas Perjanjian Jual Beli Properti diProses Pembayaran Angsuran kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Pembelian Kembali oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus di PT. Juma Suciland Property) Citra Nurdiana; Siti Nurhayati; Bambang Fitrianto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2250

Abstract

Transaksi jual beli properti yang masih dalam proses pembayaran cicilan seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama ketika objek properti dialihkan kepada pihak ketiga. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perjanjian jual beli properti.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik dalam praktik pengalihan hak milik di PT. Juma Suciland Property. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan sifat yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik yang masih dalam bentuk cicilan di PT. Juma Suciland Property pada prinsipnya diperbolehkan, namun harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP dan memperoleh persetujuan dari pengembang sebagai pihak yang masih memiliki kepentingan hukum atas objek hak milik tersebut. Pengalihan tanpa mekanisme hukum yang sah berpotensi menimbulkan sengketa dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik diberikan selama transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan dokumen yang tampak sah, serta didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian. Perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif, tetapi tidak absolut karena masih dibatasi oleh hak dan kepentingan hukum para pengembang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum perjanjian dan praktik jual beli properti, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pengembang dan pihak-pihak yang terlibat.
Co-Authors Achmad Fahdi Ananda Eka Cahyani Silalahi Andhika Tri Dharmawan Andreas Nainggolan Anggi Widia Tarihoran Anisa Aini Aries Kata Ginting Armilati Suryani Putri Gaja Asman Siagian Aura Ananda Putri Dalimunthe Az-Zahrotu Zaahin Harahap Beby Sendy Citra Nurdiana Dahlan Daniel Naibaho Deo Haghanta sembiring Deskia Renata Sitorus Dewi Fortuna Manulang Dina Andiza Endang Suhendra Endang Surya Fauziah Nur Fiorella Amanda Berliana Fitri Ana Sitompul Gian Randa Juangsah Graha Lubis Hendrie Haryanto Henry Aspan J.E. Melky Purba Jeni Alfikri Ginting Josepb Nugroho Halomoan Simarmata Junaidi Kospiyandi Luthfia Azahra M. Adnan Mayang Sari Mela Anggraini Mhd Ilham Nasution Muhammad Bayu Dwi Arya Muhammad Haykal Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk Nazwa Salsabila Rafianti, Fitri Redyanto Sidi Reinhard Mark Luhut Silaen Reyhand Parlindungan Riyanto Riyanto Riza Alif pasha Rizki Ardita RR Sasmaya Hati Rudi Tiono Salwa Zaskia Setiawan Jodi Sitorus Sinta Grace Ika Sianturi Siska Fitria Bodamer Siti Nurhayati Sulastri T. P purba Suntya Indah Lestari Syna Ardia Putri Lubis Tamaulina Br Sembiring Tengku Keizerina Devi Azwar Vivian Hasra Sitompul Zafvirah Alya