Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Yudisial PALAR (Pakuan Law review) SIGn Jurnal Hukum SABDAMAS JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review
Velliana Tanaya
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi; Catrina Yuka; Felicia Angeline; Velliana Tanaya; Mirelle Elicia Perera
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4640

Abstract

Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian terhadap perjanjian lisan menjadi tantangan utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat isi perjanjian. Tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan KUHPerdata, serta data sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt menyatakan perjanjian lisan sah antara para pihak dan mengikat. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti berupa transfer  dan kwitansi sebagai alat bukti yang mendukung adanya perjanjian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara lisan, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Perlindungan Hukum Pemilik Saham dalam Shareholders Agreement Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dwi Nugraha; Velliana Tanaya; Akila Kieyenatama Kristanto; Aldryan Perez Elisa Paka; Jordan Baros Indraputra Silalahi; Thomas Rifera Indraputra Silalahi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4792

Abstract

Perlindungan pemilik saham yang mengikatkan diri dalam Shareholders Agreement dalam perusahaan asuransi jiwa memiliki pengaruh pada saat proses pengambilan keputusan, baik dalam perusahaan maupun dalam menghadapi keputusan administrative eksternal. Keputusan merupakan hal terbesar yang pernah dicapai oleh perusahaan-perusahan ini. Solusi hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan kepercayaan pemilik saham dalam Shareholders Agreement atau penyelesaian masalah yang muncul baik sesudah atau sebelum perlu dibentuk dari pengamatan regulasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak Shareholders Agreement dalam perusahaan asuransi Jiwa yang terdampak berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sebagai objek KTUN dengan menelusuri melalui studi Putusan 475/G/2023/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Shareholders Agreement lebih memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pemilik saham. Namun, dalam praktiknya perjanjian ini dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dengan menilik surat keputusan yang diterbitkan menjadi KTUN. Berdasarkan hal ini, rumpun administratif PTUN memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa antara pemilik saham dan Otoritas Jasa Keuangan melalui hakim atas Putusan PTUN. Pengaruh dari Putusan PTUN itu sangat memiliki dampak terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pemilik saham dalam Shareholders Agreement harus mendapatkan kepastian hukum yang lebih kredibel guna mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam manajemen perusahaan asuransi jiwa.
Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kios : Studi Putusan Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG Velliana Tanaya; Gisella Helga Xaviera; Jessy Yohanes; Paulina Shelly Kwu; Sheren Christabella Nathanael
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4906

Abstract

Akay, B. T. (2019). Lex Privatum. SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Vol. 7 No. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25912Azkia, T. N., & Suryono, A. (2024, Maret). Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd), Volume. 1, No.2, 259. https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/116/137/538Bagenda, C., Noya, S. W., Jaya, K., Lestari, A. T. W., & Murni, S. (2024, Desember). Jurnal Kolaboratif Sains. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian Jual Beii Menurut KUH Perdata, Vol.7 No.12, 4640. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6594/4747/Dewitasari, Y., & L, P. T. C. (n.d.). AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/11967/8272Dr. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.Dwiyatmi, S. H. (n.d.). Refleksi Hukum. ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL, Vol 5 No 1, 125-144. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/3388/1635/17946Habiba, D. R. (2020). Notaire. Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom, Vol.3 No.3, 327-328. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22831Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022, Desember). THE JURIS. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, Vol. VI, No. 2, 347. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Lex Privatum. Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, vol. 11, no. 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47946Marhaeni, I. A. V., & Priyanto, I. M. D. (2023). Jurnal Kertha Negara. PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI APABILA PARA PIHAK TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN, Vol 11 No 2, 135. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/93583/50478Muskibah, & Hidayah, L. N. (2020, April). Refleksi Hukum. PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA, Volume 4 Nomor 2. https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931/1419Nugroho, M. S. P., & Nugraheni, A. S. C. (2024, Juni). Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian, Vol. 1 No. 2. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/153/164/748Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2023). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit ? Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 ? Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)?, Volume 3. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/316/292?__cf_chl_tk=FfBjFil6VKG1TZqqfFkoWWHOyLAA7i0fhJpMxKGTTCM-1745337416-1.0.1.1-5SnlxZKZyKaGlqX7WQR8yXfOqxuThlUyQ7xNsNJjZUcPaendong, K., & Taunaumang, H. (n.d.). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA1 Oleh : Kristiane Paendong2 Herts Taunauma. E-Journal UNSRAT. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642/36988Quintarti, M. A. L. (2024, Agustus). Jurnal Kolaboratif Sains. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis, Volume 7 No. 8, 3177. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5997/4364/Ramadhani, R. (2018). EduTech. Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT), Vol 4, No 1, 21-22. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1885Shafira, S. K., Putri, S. A., Ainurohwati, Y., & Mubarok, A. Z. (2024, Oktober). Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research. Eksistensi Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia, Vol. 1 No. 4. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020, Oktober). JURNAL MITRA MANAJEMEN. WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN, Vol 7 No 2. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534Subekti. (2002). Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.Suwandono, A. (2024, Februari). Jurnal Kabar Masyarakat. Pemahaman Tahapan Pra Kontraktual Dalam Penyusunan Kontrak Untuk Mewujudkan Pelindungan Para Pihak, VOL. 2 NO. 1. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i1.1630Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN. DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN, Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Ensiklopedia. TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA, Vol 2, No 2. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/488
Kelalaian Pengusaha dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Kajian Perbandingan Prinsip Negligence dalam Hukum Perdata Indonesia dan Korea Selatan Abraham Jiavello Rumampuk; Joseph Radya Pandu Nararya; Steven Ignatius Chandra; Haganta Orvin Ginting; Jason Matthew Anthony; Matthew Benedictus Manuputty; Velliana Tanaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6960

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata pengusaha atas kelalaian dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dengan membandingkan penerapan prinsip negligence dalam hukum perdata Indonesia dan Korea Selatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya angka kecelakaan kerja akibat kurangnya penerapan prinsip duty of care oleh pengusaha. Tujuannya adalah untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan penerapan asas kehati-hatian serta efektivitas sistem hukum kedua negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab pengusaha masih bersifat reaktif dan administratif, sedangkan di Korea Selatan bersifat preventif dan sistemik dengan penerapan prinsip non-delegable duty serta reasonable person test. Kesimpulannya, sistem hukum Korea Selatan lebih efektif dalam menegakkan tanggung jawab pengusaha dan memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja melalui pencegahan dan akuntabilitas kolektif, sedangkan Indonesia perlu melakukan reformasi hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja berbasis prinsip kehati-hatian.
The Validity of Notary Public Deeds in the Capital Market During a Vacuum of License Due to the Retroactive Cancellation of Registration Certificates by the Financial Services Authority Tanaya, Velliana; Hasianatama, Tri
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9912

Abstract

The increasingly significant Indonesian capital market demands a vital role from supporting professions like Capital Market Notaries to ensure legal certainty and compliance. The Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 67/OJK.04/2017 mandates the re-registration of the Registered Certificate (STTD), but its implementation triggered an administrative crisis that led to the cancellation of 1066 Notary STTDs, creating a period of "vacuum of license". To assess the impact of this implementation, research is needed on the validity of Notary deeds created during the vacuum of license and the analysis of legal protection provided to the Notary and relevant parties (issuers/investors). This study employs a normative juridical method with a case study approach, referencing the State Administrative Court (PTUN) Decision Number 38/G/2020/PTUN.JKT. The research findings conclude that deeds made by the Notary during the vacuum of license period are vulnerable to legal uncertainty and potentially downgraded to private deeds (underhand documents). However, the PTUN decision indicates that OJK's action cannot fully guarantee legal certainty as it was deemed procedurally flawed and violated the General Principles of Good Governance (AUPB). The implementation of the STTD cancellation regulation failed to realize the objective of providing protection for Notaries and capital market stakeholders, because the Notary and the parties using the deed (issuers/investors) are entitled to legal protection if they can prove compliance with administrative obligations (STTD re-registration).
Legal Consequences of Excessive Compensation in Hotel Consumer Disputes: Case No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Christabella, Sheren; Paulina Shelly Kwu; Velliana Tanaya; Elena Philomena Lee
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.vi.132625

Abstract

The rapid expansion of the hospitality sector has introduced complex legal issues related to hotel liability in maintaining guest safety and comfort. This research examines hotel liability for losses caused by employee negligence and examines the classification and application of material and immaterial damages within Indonesian civil law, with a particular focus on “Decision No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.” Using a normative juridical approach with a statutory analysis, this study reviews the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Indonesian Civil Code, supported by scholarly literature. The results indicate that negligence committed by hotel employees satisfies the elements of an unlawful act as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code, establishing the hotel’s responsibility under both tort and consumer protection frameworks. Nevertheless, the court’s reasoning reveals inconsistencies in categorizing compensation, where certain tangible losses were erroneously treated as intangible damages. Such misclassification risks overlapping claims and excessive restitution, which contradicts the principles of fairness and proportionality. This study contributes by critically evaluating how Indonesian courts distinguish between material and immaterial damages, highlighting the risks of misclassification concerning compensation classification, underscoring the importance of legal certainty, substantive justice, and the preventive as well as educative roles of compensation. The findings are expected to enrich the development of civil law and strengthen consumer protection mechanisms within Indonesia’s hospitality industry.
Legal Analysis of Hoax Dissemination as an Unlawful Act on Social Media Yohanes, Jessy; Tanaya, Velliana; Xaviera, Gisella Helga
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.vi.132599

Abstract

The phenomenon of hoaxes or fake news on social media has become a serious threat in Indonesia, causing horizontal conflicts, public panic, and economic losses. Spreading hoaxes constitutes an unlawful act, both criminally and civilly. While previous studies mainly emphasized criminal aspects through the UU ITE and Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, this research also highlights civil liability under Article 1365 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, which provides for compensation to victims. The study aims to analyze the legal-normative framework concerning the spread of hoaxes as an unlawful act and to formulate the forms of criminal and civil liability that may arise. Using a normative juridical method with a statute approach, the research examines primary legal materials, particularly UU No. 1 Tahun 2024 (Second Amendment to the UU ITE), and relevant secondary materials. The findings reveal that hoax dissemination fulfills the elements of a tort under Article 1365 of the KUHPerdata namely, an act, unlawfulness (violating rights or propriety), fault (including negligence in verification), loss (material or immaterial), and causality. The study’s novelty lies in its dual analysis combining criminal and civil perspectives. In addition to criminal sanctions imprisonment of up to six years and/or a fine of up to IDR 1 billion under Article 45A of the UU ITE, victims may also pursue civil claims for damages. This dual-path approach enriches legal scholarship and provides practical guidance for victims to achieve comprehensive justice through both criminal punishment and civil compensation.
Perbandingan Struktural dan Doktrinal Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina: Kajian Komparatif Hukum Perdata Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 2176 Philippine Civil Code Silalahi, Jordan Baros Indraputra; Silalahi, Thomas Rifera Indraputra; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Manalu, Veronica Enjelina; Ratrisari, Elizabeth Prima; Tanaya, Velliana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6894

Abstract

This study comparesnon-contractual civil liability, namely tort (PMH) as recognized in Indonesia based on Article 1365 of the Civil Code and Quasi-Delictin the Philippines based on Article 2176 of the Civil Code of the Philippines, whichoriginated from different legal systems, namely the Civil Law System and the HybridLaw System applied in the Philippines. The objectives of this study are toidentify differences in concepts, analyze the handling ofintentional torts, and evaluate theimpact of jurisprudence on compensation. The method applied in this study is a normative juridical method using aconceptual and comparative systemic approach, analyzing primary data (legislation) and secondary data (in the form of doctrines and decisions). The results of the studyshow that Indonesian PMH is extensive, covering violations ofsocial propriety, while Philippine Quasi-Delict is restrictive,requiring “absence of contract”. Indonesia deals with intentional actssubstantively, coveringboth fault and negligence, while the Philippines uses procedural instruments where the element of intent is still recognizedas stipulated in Article 2177. That Stare decisisin the Philippines creates superior legal certainty, in contrast to Indonesia, whichrelies on judicial discretion (ex aequo et bono), which has the potential tocause variability in judgments   Kajian ini mengkomparasi antara pertanggungjawaban perdata non-kontraktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal di Indonesia dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Quasi-Delict Philipine dengan dasar hukum Pasal 2176 Civil Code of The Philipine yang berasal dari sistem hukum berbeda yaitu Civil Law System dengan Hybrid Law System yang diterapkan di Filipina. Tujuan dari kajian ini ialah mengidentifikasi diferensiasi dalam konsep, menganalisis penanganan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (intentional torts) serta mengevaluasi dampak dari yurisprudensi terhadap ganti rugi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunaan pendekatan konseptual dan komparatif sistemik, menganalisis data primer (peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (berupa doktrin dan putusan). Hasil penelitian menunjukkan: bahwa PMH Indonesia bersifat ekstensif, mencakup pelanggaran kepatutan sosial, sementara Quasi-Delict Filipina bersifat restriktif, mensyaratkan "ketiadaan kontrak". Bahwa Indonesia menangani perbuatan disengaja secara substantif dimana mencakup baik kesalahan maupun kealpaan, sedangkan Filipina menggunakan instrumen prosedural dimana unsur kesengajaan masih diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 2177. Bahwa Stare decisis di Filipina menciptakan kepastian hukum superior, berbeda dengan Indonesia yang mengandalkan diskresi hakim (ex aequo et bono), yang berpotensi menimbulkan variabilitas putusan.
Co-Authors Abraham Jiavello Rumampuk Akila Kieyenatama Kristanto Aldryan Perez Elisa Paka Angeline, Felicia Audrea Dindya Djohan Baretta, Nicole Cassey Regina Salamintargo Catherine Susantio Catrina Yuka Chen, Natasya Edgina Christabella, Sheren Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Dian Parluhutan Dicky Winata Dicky Winata, Dicky Djohan, Audrea Dindya Dwi Nugraha Dwi Putra Nugraha Elena Philomena Lee Elisa Paka, Aldryan Perez elsa, elsa Emmanuel Stutanto, Theodore Francisco Fajar Sugianto Felicia Angeline Gisella Helga Xaviera Gunadi, Chaterine Grace Gunawan, Anneke Catlynne Gunawan, Lauren Angel Gymnastiar, Rigan Haganta Orvin Ginting Harimurti Adi Nugroho Hasianatama, Tri Indrakusuma, Jason Jason Matthew Anthony Jessica Angeline Zai Jessica Vincentia Marpaung Jessy Yohanes Jordan Baros Indraputra Silalahi Joseph Radya Pandu Nararya Kristanto, Akila Kieyenatama Kwu, Paulina Shelly Lee, Elena Philomena Lo, Adeline Manalu, Veronica Enjelina Marpaung, Jessica Vincentia Matthew Benedictus Manuputty Mirelle Elicia Perera Nadya Aurelia, Caitlynn Nathanael, Sheren Christabella Nugraha, Dewi Nugraha, Dwi Nugroho, Harimurti Adi P. Karo, Rizky Pratama Paulina Shelly Kwu Paulina Shelly Kwu Perera, Mirelle Elicia Putri, Intan Indriani Putri, Veronica Rajagukguk, Jemimah Puteri Ratrisari, Elizabeth Prima Salim, Hartono Agus Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi Sheren Christabella Nathanael Silalahi, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Singgih, Marvino Nathanael Steven Ignatius Chandra Subiran, Danishel Thomas Rifera Indraputra Silalahi Veronica Putri Xaviera, Gisella Helga Yamamoto, Atsuko Yap, Celine Alexia Yohanes, Jessy Yuka, Catrina