Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.388
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Paulus Law Journal jurnal syntax admiration Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Aktual Justice Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Keadilan
Devina Yuka Utami
Politeknik Imigrasi
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum PPNS Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Nofian Ramadhani Suher; Bakhtiar, Masdar; Yuka Utami, Devina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2004

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas pelanggaran lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian serta merumuskan strategi optimalisasi peran PPNS dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dipadukan dengan data lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pelimpahan perkara; namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya partisipasi publik, serta tumpang tindih kewenangan. Praktik terbaik internasional menekankan perlunya pemanfaatan teknologi biometrik, integrasi data real-time, dan penguatan kerja sama lintas negara melalui forum multilateral seperti IOM, UNODC, OECD, dan Interpol.
Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Zatirayufa, Muhammad Rakan; M. Alvi Syahrin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2111

Abstract

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.
Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.
Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Panjaitan, Priscilia Claresta; Utami, Devina Yuka; Bakhtiar, Masdar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20966

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisir. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing, Imigrasi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif guna menggambarkan implementasi kebijakan preventif dan kendala yang dihadapi Imigrasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imigrasi memainkan peran sentral dalam deteksi dini dan pencegahan TPPO melalui selective policy, sosialisasi, program Desa Binaan, serta patroli di jalur perbatasan. Namun, optimalisasi peran tersebut terkendala oleh keterbatasan SDM, wewenang hukum yang terbatas, hambatan kultural masyarakat, dan kendala geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi kebijakan antar instansi, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran Imigrasi dalam mencegah TPPO secara efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Imigrasi; Pencegahan; TPPO.
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1852

Abstract

Pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah wisata seperti Bali, maraknya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing mulai terdeteksi melalui laporan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Meskipun fenomena ini mencerminkan bentuk partisipasi publik yang responsif, kenyataannya banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat karena tidak memenuhi syarat formal, seperti kurangnya informasi jelas dan bukti hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dan dianalisis dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian melalui pengaduan media sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum yang belum menyediakan SOP pelaporan digital, struktur hukum yang belum siap mengelola laporan informal; dan budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman prosedural. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan media sosial di setiap kantor imigrasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan validitas laporan sehingga lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat.
UPAYA MENANGGULANGI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.25610

Abstract

Transnational Organised Crime (TOC) is a complex crime because it involves actors from several countries and has a structured mechanism. One case that is currently rife is Indonesian citizens (WNI) who are victims of TOC behind the gambling industry in Cambodia. This happens because they are tempted by high salaries and lack of literacy about opportunities to work abroad. In reality, they do not work as expected, they are exploited and work under threat. Therefore, there is a need for prevention by the government so that these crimes do not happen again. One of the agencies that has the authority to prevent such crimes is immigration. Immigration can prevent people from leaving Indonesian territory for administrative or state security reasons. It is expected that the immigration function can be implemented optimally so that Indonesian citizens do not become victims of exploitation abroad. So that national security and citizen protection are maintained.
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA Rudianto; Devina Yuka Utami; Maidah Purwanti
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.26395

Abstract

This study examines the misuse of visit stay permits by foreign nationals from the perspective of Indonesian immigration law, focusing on a case involving 17 Vietnamese nationals working at a cosmetic surgery clinic. Occurring between 2018 and 2025, this case drew significant attention due to the violation of immigration regulations, as the individuals were engaged in activities that did not align with the purpose of their permitted stay. The aim of this research is to analyze how immigration law enforcement was applied in this case and to formulate preventive legal measures to avoid similar violations in the future. The research adopts a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through legal literature, academic journals, and other supporting documents, which were then analyzed normatively. This study emphasizes the importance of legal substance and institutional structure in the imposition of administrative sanctions for immigration violations. The case of the 17 Vietnamese nationals serves as a critical reference point in evaluating the effectiveness and fairness of immigration law enforcement on the ground. The findings reveal that the effectiveness of administrative sanctions in cases of permit misuse is influenced by five key factors: the clarity of applicable laws, the competence of law enforcement officials, the availability of supporting infrastructure, and public participation. Therefore, it is essential to implement sanctions that are not only legally appropriate but also capable of delivering a strong deterrent effect. The recommendations from this study are expected to contribute to the development of more responsive immigration policies and better prevention of future violations.
FENOMENA NOMINEE ASING DI BALI: TINJAUAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.31641

Abstract

The phenomenon of foreign nominees in Bali has increased significantly in line with the rising interest of foreign nationals in investing in the tourism and property sectors. This study aims to analyze the practice of foreign nominees in business investments in Bali, examine its implications for state sovereignty, and assess the effectiveness of the existing legal framework. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data derived from legislation, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings reveal that foreign nominee practices are conducted through private agreements that designate Indonesian citizens (WNI) as formal owners while the actual control remains with foreign nationals (WNA). Such practices violate the Basic Agrarian Law and the Investment Law, posing threats to legal and economic sovereignty. Legal loopholes exploited by foreign investors are exacerbated by weak supervision and inconsistent law enforcement. Therefore, strengthening legal regulations, enforcing beneficial ownership transparency, and enhancing inter-agency coordination are crucial measures to prevent nominee practices that undermine state sovereignty.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI PEMALSUAN DATA OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMPEROLEH PASPOR REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS KC WNA SINGAPURA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU) Aji, Koesmoyo Ponco; Guchi, Hadi Mulia; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.33187

Abstract

The right of individuals to enter or leave a territory is a fundamental human right that is inherently attached to every person. However, the exercise of this right must be balanced with corresponding obligations to ensure the protection of others' rights—one of which involves the rights and responsibilities associated with obtaining travel documents. This study focuses on one such travel document issued by the Republic of Indonesia: the Indonesian Passport (Paspor RI). The falsification of civil registry data by a Singaporean national in the process of acquiring an Indonesian passport constitutes a misuse of the state administrative system, which poses a threat to the legitimacy of immigration documents. The weak integration of verification systems between the Directorate General of Immigration and the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) creates legal loopholes that may be exploited by foreign nationals to unlawfully obtain citizenship or immigration documents. This research aims to analyze the urgency of reforming immigration law, both substantively and administratively, in order to evaluate legal gaps that have not yet addressed these issues and to propose legal reforms that can resolve the problems in the Indonesian passport issuance process. The method used is normative, employing statutory and comparative legal approaches. The findings indicate that Law No. 6 of 2011 does not yet specifically regulate effective cross-sectoral verification mechanisms or impose specific sanctions on foreign nationals who falsify civil data. Therefore, legal reform is needed in the form of additional provisions concerning system integration and the strengthening of administrative criminal sanctions as a systemic preventive measure.
Media Sosial Dan Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus Pelaporan Warga Negara Ukraina 'Kocong' Ubud Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin, Sohirin; Utami, Devina Yuka
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1448

Abstract

PeneliPenelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai ‘Kocong’ di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.
Co-Authors Afdhal Nugraha, Dinar Aji, Koesmoyo Ponco Alrin Tambunan Arianti, Wayan Nanda Yuri Bakhtiar, Masdar Binsar Bonardo Sianturi Budy Mulyawan, Budy Dicky Laksono Dinda Ayu Retno Sari Graciella Dumaria Siahaan, Josephine Guchi, Hadi Mulia Jannah, Rahmawati Nurul Kenneth Nicolaus Yoseph M. Ridwan Ari Hermawan M. Rohan Pratama Maidah Purwanti Mas Budi Priyatno Masdar Bakhtiar Maulidia, Hanifa Muhammad Arief Hamdi Nofian Ramadhani Suher Norbertus Oriwardana Panjaitan, Priscilia Claresta Priyatno, Mas Budi Rahmawati Nurul Jannah Retno Sari, Dinda Ayu Rudianto Selvin Hadi Purba Sohirin Sohirin, Sohirin Syahrin, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tesalonika Gloria Silalahi Tony Mirwanto, Tony Wayan Nanda Yuri Arianti Wayan Nanda Yuri Arianti Widricho Aji Putro Wijaya, Hafiz Satria Yana Abdillah Nasution Zatirayufa, Muhammad Rakan