Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Paulus Law Journal jurnal syntax admiration Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Aktual Justice Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Keadilan
Devina Yuka Utami
Politeknik Imigrasi
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum PPNS Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Nofian Ramadhani Suher; Bakhtiar, Masdar; Yuka Utami, Devina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2004

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas pelanggaran lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tindakan tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian serta merumuskan strategi optimalisasi peran PPNS dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dipadukan dengan data lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki dasar yuridis yang jelas dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pelimpahan perkara; namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur pendukung, kurang optimalnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya partisipasi publik, serta tumpang tindih kewenangan. Praktik terbaik internasional menekankan perlunya pemanfaatan teknologi biometrik, integrasi data real-time, dan penguatan kerja sama lintas negara melalui forum multilateral seperti IOM, UNODC, OECD, dan Interpol.
Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Zatirayufa, Muhammad Rakan; M. Alvi Syahrin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2111

Abstract

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.
Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Dari Ancaman Trans Organized Crime Berdasarkan Perspektif Keimigrasian Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era globalisasi saat ini, mobilitas lintas negara semakin mudah dilakukan. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi maraknya kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crime/TOC), salah satunya lewat praktik eksploitasi tenaga kerja WNI di industri judi ilegal di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keimigrasian Indonesia berperan dalam melindungi WNI dari ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali berbagai sumber informasi, termasuk kebijakan, laporan internasional, dan data terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa WNI kerap menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum, pemalsuan dokumen perjalanan, serta terbatasnya edukasi tentang migrasi aman. Sementara itu, tantangan di lapangan bagi petugas imigrasi tidaklah mudah: keterbatasan sumber daya, modus perekrutan yang makin canggih, hingga kurangnya koordinasi antarnegara. Namun, berbagai langkah telah dilakukan, seperti memperkuat kerja sama bilateral, memberikan edukasi publik, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan menyeluruh dan kolaboratif menjadi kunci dalam melindungi WNI dari jeratan TOC yang bersembunyi di balik industri judi Kamboja.
Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Panjaitan, Priscilia Claresta; Utami, Devina Yuka; Bakhtiar, Masdar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20966

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisir. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing, Imigrasi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif guna menggambarkan implementasi kebijakan preventif dan kendala yang dihadapi Imigrasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imigrasi memainkan peran sentral dalam deteksi dini dan pencegahan TPPO melalui selective policy, sosialisasi, program Desa Binaan, serta patroli di jalur perbatasan. Namun, optimalisasi peran tersebut terkendala oleh keterbatasan SDM, wewenang hukum yang terbatas, hambatan kultural masyarakat, dan kendala geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi kebijakan antar instansi, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran Imigrasi dalam mencegah TPPO secara efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Imigrasi; Pencegahan; TPPO.
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS PENGADUAN MEDIA SOSIAL: INOVASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1852

Abstract

Pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah wisata seperti Bali, maraknya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing mulai terdeteksi melalui laporan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial. Meskipun fenomena ini mencerminkan bentuk partisipasi publik yang responsif, kenyataannya banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat karena tidak memenuhi syarat formal, seperti kurangnya informasi jelas dan bukti hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dan dianalisis dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian melalui pengaduan media sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum yang belum menyediakan SOP pelaporan digital, struktur hukum yang belum siap mengelola laporan informal; dan budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman prosedural. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan media sosial di setiap kantor imigrasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan validitas laporan sehingga lebih mudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat.
UPAYA MENANGGULANGI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DIBALIK BAYANG-BAYANG INDUSTRI JUDI DI KAMBOJA Selvin Hadi Purba; Devina Yuka Utami; Alrin Tambunan
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.25610

Abstract

Transnational Organised Crime (TOC) is a complex crime because it involves actors from several countries and has a structured mechanism. One case that is currently rife is Indonesian citizens (WNI) who are victims of TOC behind the gambling industry in Cambodia. This happens because they are tempted by high salaries and lack of literacy about opportunities to work abroad. In reality, they do not work as expected, they are exploited and work under threat. Therefore, there is a need for prevention by the government so that these crimes do not happen again. One of the agencies that has the authority to prevent such crimes is immigration. Immigration can prevent people from leaving Indonesian territory for administrative or state security reasons. It is expected that the immigration function can be implemented optimally so that Indonesian citizens do not become victims of exploitation abroad. So that national security and citizen protection are maintained.
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA Rudianto; Devina Yuka Utami; Maidah Purwanti
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.26395

Abstract

This study examines the misuse of visit stay permits by foreign nationals from the perspective of Indonesian immigration law, focusing on a case involving 17 Vietnamese nationals working at a cosmetic surgery clinic. Occurring between 2018 and 2025, this case drew significant attention due to the violation of immigration regulations, as the individuals were engaged in activities that did not align with the purpose of their permitted stay. The aim of this research is to analyze how immigration law enforcement was applied in this case and to formulate preventive legal measures to avoid similar violations in the future. The research adopts a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through legal literature, academic journals, and other supporting documents, which were then analyzed normatively. This study emphasizes the importance of legal substance and institutional structure in the imposition of administrative sanctions for immigration violations. The case of the 17 Vietnamese nationals serves as a critical reference point in evaluating the effectiveness and fairness of immigration law enforcement on the ground. The findings reveal that the effectiveness of administrative sanctions in cases of permit misuse is influenced by five key factors: the clarity of applicable laws, the competence of law enforcement officials, the availability of supporting infrastructure, and public participation. Therefore, it is essential to implement sanctions that are not only legally appropriate but also capable of delivering a strong deterrent effect. The recommendations from this study are expected to contribute to the development of more responsive immigration policies and better prevention of future violations.
FENOMENA NOMINEE ASING DI BALI: TINJAUAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin; Utami, Devina Yuka
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.31641

Abstract

The phenomenon of foreign nominees in Bali has increased significantly in line with the rising interest of foreign nationals in investing in the tourism and property sectors. This study aims to analyze the practice of foreign nominees in business investments in Bali, examine its implications for state sovereignty, and assess the effectiveness of the existing legal framework. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data derived from legislation, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings reveal that foreign nominee practices are conducted through private agreements that designate Indonesian citizens (WNI) as formal owners while the actual control remains with foreign nationals (WNA). Such practices violate the Basic Agrarian Law and the Investment Law, posing threats to legal and economic sovereignty. Legal loopholes exploited by foreign investors are exacerbated by weak supervision and inconsistent law enforcement. Therefore, strengthening legal regulations, enforcing beneficial ownership transparency, and enhancing inter-agency coordination are crucial measures to prevent nominee practices that undermine state sovereignty.
Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur Nasution, Yana Abdillah; Utami, Devina Yuka; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7035

Abstract

Untuk melindungi hak asasi manusia anak dalam konteks deportasi, langkah-langkah perlindungan yang efektif perlu diterapkan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil dan proporsional, perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak selama proses deportasi, pemisahan keluarga hanya sebagai langkah terakhir yang sangat diperlukan, serta perlindungan hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deportasi terhadap hak asasi manusia anak dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam melaksanakan deportasi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang berlaku.
Peninjauan Penangkalan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Rafikhasah, Sutan; Hamdi, Muhammad Arief; Utami, Devina Yuka
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7081

Abstract

Penangkalan terhadap warga negara asing (WNA) merupakan kebijakan vital dalam hukum keimigrasian Indonesia yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengamanatkan langkah pencegahan dan penangkalan bagi WNA yang dianggap dapat mengancam kepentingan negara. Dengan metode normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji implementasi penangkalan sebagai instrumen perlindungan hukum dan menilai efektivitasnya di era globalisasi. Penangkalan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengintegrasikan data pelarangan masuk atau keluar bagi WNA di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memitigasi risiko keamanan, termasuk ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan pelanggaran izin tinggal, namun terdapat tantangan terkait peningkatan kapasitas pemutakhiran data, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penangkalan ini dalam konteks hukum keimigrasian yang dinamis dan untuk memastikan keamanan nasional yang lebih terjaga.
Co-Authors Afdhal Nugraha, Dinar Aji, Koesmoyo Ponco Alrin Tambunan Arianti, Wayan Nanda Yuri Bakhtiar, Masdar Binsar Bonardo Sianturi Budy Mulyawan, Budy Dicky Laksono Dinda Ayu Retno Sari Guchi, Hadi Mulia Hamdi, Muhammad Arief Jannah, Rahmawati Nurul Kenneth Nicolaus Yoseph M. Ridwan Ari Hermawan M. Rohan Pratama Maidah Purwanti Mas Budi Priyatno Masdar Bakhtiar Maulidia, Hanifa Nasution, Yana Abdillah Nofian Ramadhani Suher Norbertus Oriwardana Panjaitan, Priscilia Claresta Priyatno, Mas Budi Rafikhasah, Sutan Rahmawati Nurul Jannah Retno Sari, Dinda Ayu Rudianto Selvin Hadi Purba Silalahi, Tesalonika Gloria Sohirin Sohirin, Sohirin Syahrin, Muhammad Alvi Tambunan, Alrin Tony Mirwanto, Tony Wayan Nanda Yuri Arianti Widricho Aji Putro Wijaya, Hafiz Satria Zatirayufa, Muhammad Rakan