Garuda - Garba Rujukan Digital

Penindakan Keimigrasian Dalam Era Digital: Dampak, Tantangan, Dan Solusi Wijaya, Hafiz Satria; Mirwanto, Tony; Yuka Utami, Devina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisis penindakan keimigrasian pada era digital dengan fokus pada dampak, tantangan, dan solusi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah metode pemerintah dan aparat dalam menangani permasalahan keimigrasian, baik dari segi efisiensi maupun keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui literatur dan sumber daring terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi digital membawa dampak positif berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan manusia, perlindungan data, serta pencegahan kecurangan dan penyelundupan dokumen. Namun, tantangan utama terletak pada isu keamanan dan privasi data yang memicu kekhawatiran masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan data dan kebijakan secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan digital untuk memastikan perlindungan hak dan privasi masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital menjadi unsur strategis yang perlu dioptimalkan dalam penindakan keimigrasian di era modern.

Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan Ancaman Keamanan Nasional Afdhal Nugraha, Dinar; Tambunan, Alrin; Yuka Utami, Devina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan teknologi informasi telah memicu peningkatan ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan infiltrasi simpatisan kelompok separatis melalui jalur migrasi. Dalam konteks ini, intelijen keimigrasian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intelijen keimigrasian dalam pencegahan ancaman terhadap keamanan nasional, mengidentifikasi kendala implementasi, serta merumuskan strategi penguatan peran intelijen keimigrasian agar adaptif terhadap dinamika ancaman global. Hasil analisis menunjukkan bahwa intelijen keimigrasian berperan penting dalam deteksi dini, penguatan pos pengawasan, pemanfaatan teknologi modern seperti big data analytics dan sistem peringatan dini, serta integrasi data antar-lembaga. Namun, terdapat sejumlah kendala signifikan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, ketidaksinkronan regulasi, serta fragmentasi data yang menghambat koordinasi antar-instansi. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi teknologi intelijen, penguatan SDM, harmonisasi regulasi, dan peningkatan sinergi multi-level antar-lembaga dan masyarakat guna memperkuat sistem intelijen keimigrasian dalam menghadapi ancaman transnasional.

ANALISIS PENYEBAB BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING ASAL NIGERIA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL: STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA Widricho Aji Putro; Masdar Bakhtiar; Devina Yuka Utami
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wbdq1731

Penelitian ini membahas fenomena banyaknya warga negara asing (WNA) asal Nigeria, khususnya dari etnis Igbo, yang melakukan overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Faktor penyebab overstay ini bersifat multidimensional, meliputi kondisi historis, sosial, ekonomi, dan politik di Nigeria yang mendorong migrasi, serta faktor internal di Indonesia yang membuka celah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dari sisi negara asal, konflik etnis, diskriminasi, serta instabilitas politik dan ekonomi Nigeria mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Indonesia dipilih sebagai tujuan migrasi karena dinilai lebih ramah terhadap orang asing dan memiliki peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. Namun, tidak sedikit WNA Nigeria yang kemudian menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam praktik ilegal, seperti penipuan daring (online scamming). Dari sisi Indonesia, lemahnya pengawasan diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian, sikap permisif terhadap orang asing, serta kelalaian pengelola apartemen atau penginapan yang tidak melaporkan keberadaan WNA melalui sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Selain itu, komunitas orang asing sering kali bergerak secara terorganisir untuk menghindari pengawasan petugas. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi Kantor Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan yang relevan dengan isu keimigrasian. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pengawasan orang asing. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penegakan sanksi terhadap pengelola hunian yang lalai, serta edukasi preventif bagi WNA agar kasus overstay dapat diminimalisasi. Kata kunci: Overstay, Nigeria, Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara

ANALISIS PENYEBAB BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING ASAL NIGERIA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL: STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA Widricho Aji Putro; Masdar Bakhtiar; Devina Yuka Utami
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wbdq1731

Penelitian ini membahas fenomena banyaknya warga negara asing (WNA) asal Nigeria, khususnya dari etnis Igbo, yang melakukan overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Faktor penyebab overstay ini bersifat multidimensional, meliputi kondisi historis, sosial, ekonomi, dan politik di Nigeria yang mendorong migrasi, serta faktor internal di Indonesia yang membuka celah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dari sisi negara asal, konflik etnis, diskriminasi, serta instabilitas politik dan ekonomi Nigeria mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Indonesia dipilih sebagai tujuan migrasi karena dinilai lebih ramah terhadap orang asing dan memiliki peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. Namun, tidak sedikit WNA Nigeria yang kemudian menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam praktik ilegal, seperti penipuan daring (online scamming). Dari sisi Indonesia, lemahnya pengawasan diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian, sikap permisif terhadap orang asing, serta kelalaian pengelola apartemen atau penginapan yang tidak melaporkan keberadaan WNA melalui sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Selain itu, komunitas orang asing sering kali bergerak secara terorganisir untuk menghindari pengawasan petugas. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi Kantor Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan yang relevan dengan isu keimigrasian. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pengawasan orang asing. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penegakan sanksi terhadap pengelola hunian yang lalai, serta edukasi preventif bagi WNA agar kasus overstay dapat diminimalisasi. Kata kunci: Overstay, Nigeria, Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara

Pandangan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing yang Masih di Bawah Umur Yana Abdillah Nasution; Devina Yuka Utami; Muhammad Arief Hamdi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7035

Untuk melindungi hak asasi manusia anak dalam konteks deportasi, langkah-langkah perlindungan yang efektif perlu diterapkan. Hal ini meliputi penegakan hukum yang adil dan proporsional, perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar anak selama proses deportasi, pemisahan keluarga hanya sebagai langkah terakhir yang sangat diperlukan, serta perlindungan hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak deportasi terhadap hak asasi manusia anak dan mendorong perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam melaksanakan deportasi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang berlaku.

Urgensi Harmonisasi Penegakan Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pencari Suaka di Indonesia Tesalonika Gloria Silalahi; Devina Yuka Utami; Masdar Bakhtiar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7092

Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pencari suaka di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan, khususnya terkait prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pencari suaka ke negara asalnya apabila berisiko mengalami penganiayaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena ketiadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur status pencari suaka dan pengungsi. Indonesia selama ini hanya mendasarkan mekanisme penanganan pengungsi pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang masih terbatas pada aspek administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif-argumentatif.

Media Sosial Dan Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus Pelaporan Warga Negara Ukraina 'Kocong' Ubud Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1448

PeneliPenelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai ‘Kocong’ di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC): ANTARA FASILITASI DAN KONTROL DALAM PERSPEKTIF PERMENIMIPAS NOMOR 4 TAHUN 2025 Graciella Dumaria Siahaan, Josephine; Mirwanto, Tony; Yuka Utami, Devina
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 No. 03, September 2026 Produce
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.60866

This study examines the normative tension between facilitation and immigration control in the regulation of the APEC Business Travel Card (ABTC), referred to as Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, under Minister of Immigration and Correctional Affairs Regulation Number 4 of 2025. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, this study finds a significant normative imbalance: the regulation grants extensive privileges to foreign holders including visa-free entry, 60-day stay permits, dedicated counters, and permission for tourism, without proportional supervisory mechanisms or sanctions. The concurrent Regulation Number 2 of 2025 on Immigration Supervision does not specifically address KPP APEC holders, and its Article 33(2) explicitly excludes visit permit holders from sponsor-based supervision. This normative disintegration creates a legal vacuum potentially undermining immigration control as mandated by Article 66 of Law Number 6 of 2011. The study recommends normative reconstruction through specific supervisory clauses and proportional sanctions integrated into the KPP APEC regulation.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search