Claim Missing Document
Check
Articles

Liberalisme Institusional Terhadap Peran Asean Sebagai Sarana Kerjasama Ekonomi Timor Leste Viny Herlin Simamora; Novriest Umbu Walangra; Wilson Markus Anderias Therik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran ASEAN sebagai organisasi yang membantu Timor Leste dalam kerjasama ekonomi dari sudut pandang liberalisme institusional. ASEAN sebagai organisasi regional membantu ekonomi negara anggotanya, termasuk Timor Leste. Keanggotaan ASEAN memberi Timor Leste kesempatan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sektor non-migas. Ini terlepas dari fakta bahwa negara itu menghadapi banyak tantangan, termasuk ketergantungan pada sektor minyak dan gas, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan ASEAN dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi dan memfasilitasi integrasi Timor Leste dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui mekanisme seperti ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan berbagai inisiatif lainnya, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi Timor Leste, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Strategi Kerja Sama Go-It-Alone dan Reform-Status-Quo BRICS: Pengaruh terhadap Hubungan Ethiopia–BRICS Angela Anggraeni Frankly Hailitik; Triesanto Romulo Simanjuntak; Novriest Umbu Walangara Nau
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1224

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Strategi Kerjasama BRICS yakni Go-It-Alone dan Reform-Status-Quo. Yang dimana strategi ini secara langsung dan tidak langsung telah menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi hubungan kerjasama Ethiopia sebagai negara berkembang yang mencari alternatif baru dalam dunia perekonomian, dengan BRICS yang mempunyai tujuan memandirikan ekonominya dengan mulai melepas ketergantungan terhadap kekuatan barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data-data primer serta sekunder sebagai sumber datanya. Teori yang digunakan oleh Penulis adalah Teori Liberalisme, yang berdasarkan pada pemikiran-pemikiran Immanuel Kant yakni dalam mencapai sebuah perdamaian perlu adanya Kerjasama, serta peran aktor selain negara. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Ethiopia dan BRICS membawa keuntungan, karena seturut dengan pemikiran Kant, Ethiopia dan BRICS sama-sama melihat keuntungan dan dampak positif dari terjalinnya kerjasama ini.
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan Wilayah Perairan Natuna dan Klaim Pemerintah China Tahun 2019-2024 Jedidiah Nehemia Marsono; Novriest Umbu Walangara Nau; Roberto Octavianus Cornelis Seba
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1310

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang banyak, hingga Indonesia mendapatkan sebutan sebagai negara maritim, yang memiliki wilayah teritorial perairan yang sangat luas. Wilayah teritorial Indonesia meliputi laut teritorial, batas landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Terdapat wilayah perairan Indonesia yang berada dekat dengan Laut China Selatan dan masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu perairan Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, yang disebut 'Sembilan Garis Putus-putus' atau “Nine-Dash Line”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Perairan Natuna. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menganalisis peran dan strategi Indonesia dalam merespons konflik yang terjadi akibat klaim China terhadap wilayah perairan Natuna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan strategi diplomasi, pertahanan dan keamanan dalam menjaga dan menyelesaikan konflik terkait perairan Natuna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dapat digunakan dari dua strategi yang dipakai untuk menyelesaikan konflik adalah dengan memperketat pertahanan dan keamanan di perairan Natuna.  
Efektivitas ASEAN dalam Implementasi Five-Point Consensus pada Konflik Myanmar–Rohingya Hartini Runga; Roberto O.C. Seba; Novriest Umbu Walangara Nau
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1345

Abstract

Konflik Myanmar–Rohingya telah menjadi isu krisis kemanusiaan regional yang menantang kredibilitas ASEAN sebagai organisasi kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Five Point Consensus yang disepakati ASEAN pada April 2021 sebagai respon terhadap situasi Myanmar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Five Point Consensus masih jauh dari harapan. Hambatan utama terletak pada prinsip non-intervensi ASEAN, lemahnya komitmen junta militer Myanmar, serta dinamika kepentingan negara anggota yang terbagi antara pendekatan keras dan lunak. Meskipun terdapat dukungan dari beberapa negara anggota, seperti Indonesia dan Malaysia, implementasi kebijakan tidak menghasilkan perubahan signifikan di lapangan, khususnya terkait penghentian kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas ASEAN masih terbatas pada peran simbolis dan diplomatik tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi prinsip dasar ASEAN agar mampu merespons krisis kemanusiaan secara lebih tegas dan efektif.
Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024 Larasati, Abigail; Novriest Umbu Walangara Nau; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v18i2.73134

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi isu lingkungan lintas batas utama di kawasan Asia Tenggara, menimbulkan dampak signifikan bagi negara-negara tetangga. Penelitian ini menganalisis peran diplomasi lingkungan Indonesia melalui implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam mengatasi kebakaran dan lahan pada periode 2020- 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi literatur, dokumen resmi, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional, meningkatkan sistem monitoring, dan mempercepat koordinasi regional dalam penanganan kebakaran hutan. Meski demikian, tantangan masih terjadi dalam bidang kapasitas institusional dan koordinasi lintas sektor. Simpulan penelitian ini menegaskan peran positif diplomasi lingkungan Indonesia melalui AATHP dalam pengurangan dampak kebakaran hutan dan lahan, dengan kebutuhan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat nasional dan regional. Kata Kunci: Diplomasi Lingkungan; AATHP; Kebakaran Hutan; Indonesia; ASEAN.
Kepentingan Nasional Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Joel P. N. Talaperu; Triesanto R. Simanjuntak; Novriest U. W. Nau
Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim Vol 8 No 2 (2024): SAINTARA (September 2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Akademi Maritim Nusantara Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52475/saintara.v8i2.299

Abstract

The Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ Agreement) is a new international legal instrument formed to increase the use and conservation of biodiversity outside national jurisdiction. The BBNJ Agreement was formed because there was a vacuum in the 1982 UNCLOS regulations related to activities and protection of biodiversity outside national jurisdiction (Areas Beyond National Jurisdiction/ABNJ), to debates between developed and developing countries regarding access and technological capacity used to utilize biodiversity outside the jurisdiction. nationally by all countries. Indonesia is one of the countries that is actively taking part in the BBNJ Agreement, from the formation process to ratification in 2023. This research was carried out through a literature study method, using the concept of national interests and rationality theory, and observing the absence of ABNJ regulations in UNCLOS 1982, regulation of biodiversity in Indonesia which then resulted in the argument that in this research stated that Indonesia is a rational actor, through which the BBNJ Agreement can strengthen Indonesia's position as a maritime country so that it can be part of the protection and utilization of biodiversity outside national jurisdiction (Indonesia's Global Maritime Axis). Moreover, this multilateral cooperation framework allows Indonesia to benefit from fair profit sharing, as well as the transfer of technological capacity for biodiversity exploration outside national jurisdiction.
Implementation of the Blue Economy Program in Achieving SDGs : An Analysis of the Impact on Natuna Coastal Communities in the 2019-2024 Period Claudia T. Wattimena; Triesanto Romulo Simanjuntak; Novriest Umbu Walangara Nau
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 2 (2025): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i2.2409

Abstract

This research analyzes the implementation of the Blue Economy program in Natuna Regency to improve the welfare of coastal communities and achieve SDGs in 2019-2024. Natuna has abundant marine resources. However, the welfare level of coastal communities is still relatively low. Through a qualitative approach, this research analyzes the Blue Economy program implemented by the government by eradicating IUU fishing, developing Integrated Marine and Fisheries Centers (SKPT) that provide production, processing, and marketing facilities for marine products, including the involvement of coastal communities in decision-making and program implementation. Thus, this research is expected to evaluate Blue Economy programs and provide new insights into how these programs can be optimized to achieve economic, social, and environmental sustainability goals in Natuna and other coastal areas in Indonesia.
The Role of Cross-Border Post in East Nusa Tenggara in Combating Human Trafficking Umbu Riada Tagumara Sabaora; Novriest Umbu W Nau; Indra Wisnu Wibisono
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 3 (2025): December : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i3.2944

Abstract

Human Trafficking is one of the most complex and organized forms of transnational crime, with the province of East Nusa Tenggara being one of the most vulnerable regions in Indonesia. East Nusa Tenggara geographical location, bordering Timor-Leste and having sea routes to Australia, coupled with high poverty rates and low education quality, makes the province a transit area and primary source of victims of Human Trafficking. This study aims to analyze the effectiveness of State Border Crossing Posts in combating Human Trafficking in East Nusa Tenggara, focusing on three of State Border Crossing Posts : Wini, Motaain, and Motamasin. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through literature review, government documents, and interviews. The findings indicate that the presence of State Border Crossing Posts has positively contributed to surveillance, awareness-raising, and economic empowerment of border communities. However, its effectiveness is still limited by structural constraints such as insufficient human resources, infrastructure, inter-agency coordination, and difficulties reaching remote areas. Additionally, the role of non-state actors such as NGOs, religious organizations, and local communities has proven to be crucial in detecting, preventing, and assisting victims of human trafficking. This study recommends enhancing cross-sectoral coordination, strengthening institutional capacity, and increasing community involvement in the cross-border protection system more comprehensively.
KEPENTINGAN TIONGKOK MELALUI STRATEGI “MIC2025” DALAM INVESTASI INDUSTRI KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA Gitaningtyas, Febrilian Cahyani; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Umbu W. Nau, Novriest
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No 2(2025): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i2.44919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Tiongkok melalui strategi Made in China 2025 (MIC2025) khususnya dalam investasi industri kendaraan listrik di indonesia melalui sudut pandang teori liberalisme dan konsep keunggulan komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang terdiri dari data sekunder dan dikumpulkan melalui tinjauan literatur. MIC2025 menjadi salah satu inisiatif milik Tiongkok yang dirancang untuk menghadapi berbagai peluang maupun tantangan di tengah Revolusi Industri 4.0. Industri kendaraan listrik sendiri merupakan salah satu dari sepuluh sektor manufaktur berteknologi tinggi yang ingin dicapai oleh Tiongkok. Dengan analisis menggunakan sudut pandang teori liberalisme dan konsep keunggulan komparatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi perusahaan swasta Tiongkok di Indonesia mampu menjadi strategi yang tepat untuk mencapai target jangka pendek hingga panjang dalam merealisasikan Chinese Dream. Terlebih melihat bahwa Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, membuat Tiongkok dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi komponen kendaraan listrik dengan berinvestasi secara langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Tiongkok berhasil mewujudkan kepemimpinannya dalam manufaktur kendaraan listrik sesuai dengan salah satu parameter Made in China 2025 yaitu menjadi innovator of the world.
Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Diplomasi Ekonomi Furnitur: Studi Kasus Jif-Bw di Afrika dan Timur Tengah Rachel Eunike Lendeng; Triesanto Romulo Simanjuntak; Novriest Umbu Walangara Nau
Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Kajian dan Penelitian Umum
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jkpu-nalanda.v4i3.2410

Abstract

This study aims to explain the role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in supporting Indonesia’s economic diplomacy through the promotion of the national furniture industry at the Jepara International Furniture Buyer Week (JIF-BW), as an effort to expand export markets to Africa and the Middle East. This research uses a qualitative method with primary data obtained through interviews and secondary data from academic journals, official reports, government documents, and supporting literature. The Indonesian furniture industry is a creative sector with strong potential in international trade due to its product quality, cultural value, and increasing competitiveness. In its development, the Ministry of Foreign Affairs plays a role in economic diplomacy by supporting JIF-BW as a platform for promotion and international networking. This involvement is carried out through coordination with Indonesian Embassies (KBRI), Indonesian Trade Promotion Centers (ITPC), and trade attachés in various countries. The findings show that JIF-BW is not only a promotional event for furniture products but also part of Indonesia’s economic diplomacy strategy to introduce its creative industry to the global market. This activity helps expand international trade networks and enhance the global image of Indonesian furniture, particularly in Africa and the Middle East as key export expansion targets.
Co-Authors Agestia, Ninda Rhetalola Almiyudha, Jasuma Hartias Iqhwal Amber Eleonora Angela Anggraeni Frankly Hailitik Anisa Atsilah Azhar Anthony, Calvin Fritz Artha Madya Saragih ARUNI, AYU Bagas Candra Setiawan Bergitha Yesika Marsel Berry, Vanessa Brigita Kaat, Cahyani Brigita Kaat Budhi Kristianto C. Leuwol, Sylvie Christian Herman Johan De Fretes Christin H J de Fretes Claudia T. Wattimena Darell Collin Eugenius Msen Debora Natalia Sudjito Desi, Desi Desti Christian Cahyaningrum Dewita Karema Sarajar Dina Laksita Hapsari Eldaa Aflin Rumbewas Eleonora, Amber Elika Puspa Maharani Fenny Novita Rantepadang Geovani Marstumikhe Glesia Giner Maslebu Gitaningtyas, Febrilian Cahyani Hartini Runga Hermanto Abraham, Rendy Heyna Jekaisa Hilda Dermaya Orifia Hindriyanto Dwi Purnomo Hizkia Bryan Hulu Icha Permatasari Indra Wisnu Wibisono Irawan, Kesya Permata Ariesta Irene Natasha Nelwan Jedidiah Nehemia Marsono Jesica Putri Injilia Wangko Jet Sahertian Joel P. N. Talaperu Joseph Ernest Mambu Karryn Sahetapy, Nadine Larasati, Abigail Lasut, Eugenie Brigita Latupeirissa, Chezia Lestari, Dian Puji Liur, Marrinda Kevin Jeremiah M.A Therik, Wilson Mantiri, Romelyn Michael Bezaleel Wenas MJ, Hosana Monika Sari Wijaya Monique Tuhumury, Scheline Nadine Karryn Sahetapy Nahusona, Ferry Nana Triharyanti Narwastu Sharon Sudey Nelwan, Irene Natasha Oxanna Jean Wa’Uina Petsy Jessy Ismoyo Picauly, Irma Amy Pricilla Patrisia Luther Putri Hergianasari R. M. Suryo Sakti Hadiwijoyo Rachel Eunike Lendeng Regina Beta Finessean Loso Regina, Grace Roberto Oktavianus Cornelis Seba Rully Adi Nugroho Sampoerno Scheline Monique Tuhumury Selly, Anisya Dea Sherin Natasya Priscilla Simamora, Viny Herlin Sri Ester Mondolu Teguh Wahyono Therik, Wilson Markus Anderias Tiffany Xierry Amanda Anggono Triesanto R. Simanjuntak Triesanto Romulo Simanjuntak Umbu Riada Tagumara Sabaora Veren Giovanny Tandi Payung Viny Herlin Simamora Wilson Markus Anderias Therik Wimartha, Febrina Yemima Oholibama Wibowo Yesarela Ebenhaezer Yesica Berlia Septirain Yohanes Martono Yuli Agung Suprabowo, Gunawan