Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Private Law Jurnal Pepadu Journal of Law, Environmental and Justice
Fathoni, M. Yazid
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.222/Pdt.G/2020/Pn Mtr Tentang Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel Lima Satu Rohmatullah, M. Romdhani; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/46a7rg75

Abstract

This research aims to determine the act of breaking promises (default) in paying the remaining debt for the purchase of the Lima One Hotel Case Number 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr. This type of research is normative law, with a Statute Approach, a Conceptual approach and a Case Approach. The dispute resolution process is carried out by billing the debtor first; if this is not successful, a summons warning letter will be issued. However, if it is still successful, a lawsuit will be filed at the Mataram District Court. The Judge's considerations in handing down a Decision on the Case of Broken Promise (Default) in Payment of the Remaining Debt for the Purchase of the Lima Satu Hotel are divided into 2 (two), namely Juridical considerations and Non-Judicial considerations.
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Hasnawati; Rahman, Arief; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatifempiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektivitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.
Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam  Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang Nihayatuzzain; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/mx3w4n16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Giri Menang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktik di Pengadilan Agama Giri Menang telah berpedoman pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan faktor kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pemohon mengenai persyaratan administratif, seperti tidak terpenuhinya surat pernyataan izin dari istri pertama dan surat kesiapan dari calon istri kedua, yang menyebabkan permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur dan syarat izin poligami agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam perkawinan.
Implementasi Perjanjian Penjualan Tiket Antara Perusahaan Transportasi Dengan Agen Aulia Rahmawati; Aris Munandar; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/h4mxjf72

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan tiket yang di lakukan oleh pihak agen dan perusahaan, ada beberapa factor hambatan yang pertama factor intern yang meliputi ketidakjelasan perjanjian, yang kedua factor ekstern yang meliputi ketidaksetaraan keuntungan, ketidak patuhan terhadap standar pelayanan, persaingan dengan agen penjualan tiket lain, ketidakpastian dalam ketersediaan tempat duduk dan perubahan jadwal atau rute. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perushaan yaitu tidak adanya tanggung jawab atas konsumen yangmerasa dirugikan yang membeli tiket palsu karna menurut perusahaan itu bukan dari kelalaian dari pihak perusahaan melainkan kelalaian dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati.
Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kabupaten Lombok Timur Liana Sartika; Widodo Dwi Putro; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/n3gac202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah  antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. 
Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengajuan Isbat Nikah Oleh Ahli Waris Indani Sapta Erika; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k5z62244

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam konteks pengajuan isbat nikah oleh ahli waris dan untuk mengkaji adanya kekosongan norma atau konflik norma dalam praktik pengajuan isbat nikah oleh ahli waris di pengadilan agama dan untuk memberikan landasan yuridis dan argumentasi hukum terhadap legalitas permohonan isbat nikah oleh ahli waris dalam rangka kepastian hukum. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pasal 7 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keluarga atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, seperti dalam pembagian warisan, untuk meminta pengesahan atas suatu perkawinan yang secara agama telah sah namun belum dicatatkan secara administrasi negara. (2) Akibat hukum dari tidak disetujuinya proses isbat nikah oleh pihak yang berkepentingan adalah potensi ditolaknya permohonan isbat oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum pernikahan tersebut secara resmi dan mempengaruhi kedudukan anak, hak waris, serta keabsahan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris yang mengajukan isbat nikah untuk memastikan bahwa permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif.
Co-Authors Adha, Hadi Aghna Vitra Baradi Anang Husni Andrian Putra, Shidqi Annisa Nailis Saadah Ardyani, Aulia Shagita Arief Rahman Arief Rahman Arifin Dilaga, Zaenal Aris Munandar Aris Munandar Asrar, Nafisatul Aulia Rahmawati Baiq Annisya Desti Aulia Caska - Damayanti, Lisa Maulida Dewi Andriani Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin Gunawan, Matthew Marcellinno H. Zaenal Arifin Dilaga Hasan Asy’ari Hasnawati HS, Salim Indani Sapta Erika Irpan Manik Pujiana Khairuddin - Kusuma, Rahmawati Lalu Hadi Adha Lalu Muhammad Wira Arizki Lego Karjoko Liana Sartika Mohammad Irfan Musakir Salat Musakir Salat Ni Putu Wimas Lestari Dewi Nihayatuzzain Novitaningsih Dwi Trisnawati Rahmawati Kusuma Ramona Milenia Rohadi Rifqi Khaeratul Ihsan Rohmatullah, M. Romdhani Sahnan - Sahnan Sahnan Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin, Sahruddin Sahrudin Sahrudin Sahrudin, Sahrudin Sugeng Santoso Vasalo, Acacio Fernandez Wahyu Putra Romadhon Widodo Dwi Putro Wildan Sugandi Zaenal Arifin Dilaga Zaeni Asyhadie Zikriatul Aini