Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.553
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Private Law Jurnal Pepadu Journal of Law, Environmental and Justice Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Fathoni, M. Yazid
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Hasnawati; Rahman, Arief; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatifempiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektivitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.
Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural Legal Systems Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Lalu Hadi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.33876

Abstract

The transfer of land rights is a classic problem, but the legal basis that validates its validity remains ambiguous to date.  Although Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration emphasizes that the transfer of land rights is executed using a PPAT deed, judges sometimes have varying legal considerations when deciding the issue of the validity of the transfer of land rights. The validation of these considerations is sometimes also based on the Burgerlijk Wetboek, or sometimes based on Customary/Adat Law. Based on the Morality-Positivism theory, this article will explore how judges should decide a case that falls into the category of "hard cases" regarding the issue of the transfer of land rights in Indonesia, including the legal sources that are used as references. The research method in this article is the normative legal research method. Based on the Dworkin’s theory (law as integrity) and seeing positive law still with moral judgment in it (moral-positivism), judges in deciding cases can use discretion in deciding hard cases. However, in a theoretical context, judges do not have absolute discretion or absolute freedom (independence) in deciding cases. The freedom of judges is within the limits of a circle, which Ronald Dworkin called the metaphor of the hole in the doughnut. Therefore, the judge's decision must not be separated from the spirit and principles of the Basic Agrarian Law. With the Morality of Law, judges cannot decide cases with policy (inclusive positivist), but can only base their decisions on the principles to maintain coherence
The Ambiguity of Adat Law and National Land Law Implementation in Land Sale and Purchase Agreement Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Hadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p10

Abstract

The purpose of this study is to determine the concept of the validity of land sale and purchase agreements in Indonesia, related to the judge's legal considerations in Court Decision Number 596/K/Pdt 2012. The research method in this study uses the normative research method by case study. The results of this study showed that the concept of the Indonesian Land Sale and Purchase Agreement under Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997, the transfer of land rights is considered to occur when a PPAT sale and purchase deed is made. However, because the UUPA was formed based on Adat Law, there are principles in practice and court decisions, the transfer of land rights through sale and purchase can be carried out according to customary law/Adat Law by fulfilling the elements of real, clear, and cash. However, the uniqueness of this decision, even though the parties did it in the customary way, the judge's legal consideration in decision Number 596 / K / Pdt 2012 is based on the Civil Code/ Burgerlijk Wetboek.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Dilaga, Zaenal Arifin
Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5842

Abstract

Di dalam KUHPerdata diatur beberapa jenis perjanjian atau seringkali disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu diantaranya : Jual Beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan di msayarakat. Karena sering dan dianggap penting maka KUHPerdata menempatkan jenis perjanjian ini dalam hirarki tertinggi diantara perjanjian lainnya. Meskipun yang utama diatur dalam KUHPerdata, masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui pengaturan perjanjian jual beli tersebut dalam KUHPerdata ataupun hukum positif lainnya. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan di masyarakat.
Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900

Abstract

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai Lombok : Studi Putusan Nomor 83/pdt.G/2021/PN.Mtr Andrian Putra, Shidqi; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam kontrak kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apa pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pada putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan adalah menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembangunan vila sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 154.013.000,00
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3986

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di KawasanMandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambatpelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjianpeminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonankredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat DesaPutri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.
Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Asrar, Nafisatul; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4881

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.
Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur Damayanti, Lisa Maulida; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5118

Abstract

Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dan suatu perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur telah melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua bela pihak dengan prosedur pelanggan mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) Rayon Selong setelah ini mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Layak Operasi (SLO) dan denah lokasi rumah. Dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggan yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan wanprestasi yaitu dengan dilakukan musyawarah atau dikenakan pada peraturan yang berlaku ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong seperti salah satu perbuatan keterlambatan membayar tagihan rekening listrik. Namun perbuatan seperti mencantolkan aliran listrik tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Rayon Selong maka tindakan yang akan dilakukan yaitu mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak atau membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan.
Co-Authors Adha, Hadi Aghna Vitra Baradi Anang Husni Andrian Putra, Shidqi Annisa Nailis Saadah Ardyani, Aulia Shagita Arief Rahman Arief Rahman Arifin Dilaga, Zaenal Aris Munandar Asrar, Nafisatul Baiq Annisya Desti Aulia Caska - Damayanti, Lisa Maulida Dewi Andriani Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin Gunawan, Matthew Marcellinno H. Zaenal Arifin Dilaga Hasan Asy’ari Hasnawati HS, Salim Irpan Manik Pujiana Khairuddin - Kusuma, Rahmawati Lalu Hadi Adha Lalu Muhammad Wira Arizki Lego Karjoko Mohammad Irfan Musakir Salat Ni Putu Wimas Lestari Dewi Nihayatuzzain Novitaningsih Dwi Trisnawati Rahmawati Kusuma Ramona Milenia Rohadi Rifqi Khaeratul Ihsan Rohmatullah, M. Romdhani Sahnan - Sahnan Sahnan Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin, Sahruddin Sahrudin Sahrudin Sahrudin, Sahrudin Sugeng Santoso Vasalo, Acacio Fernandez Wahyu Putra Romadhon Wildan Sugandi Zaenal Arifin Dilaga Zaeni Asyhadie Zikriatul Aini