Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Salim HS]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Mohammad Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i1.39
<![CDATA[Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.]]>
<![CDATA[Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[M.Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Hasan Asy’ari]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i1.2088
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menginventarisir pengaturan yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (compartive approach). Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab VII yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PD. BPR NTB MATARAM (STUDI PD. BPR NTB MATARAM) ]]>
<![CDATA[Aghna Vitra Baradi]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (500.287 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.263
<![CDATA[This research aims are to know the credit provision in PD. BPR NTB Mataram and its dispute settlement mechanism. This research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. Source and type of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials which collected by library research with qualitative method. Steps of credit provision in PD. BPR Mataram are credit request submission, debtor’s data analysis, credit decision, debtor’s cash disbursement. However, the settlement of bad credit steps are collecting of debt from the debtors, sending letters of warning 1, 2 and 3 and finally, the handover the guarantee voluntarily.]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN: (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Irpan Manik Pujiana]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.938 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.417
<![CDATA[Penelitian ini berutujuan mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah dan kendala-kendala yagn terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan agama Praya Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digukanakan adalah metode analisis kualitatif. Peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentungan forum, pendalaman masalah, penyelasaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraiannya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.]]>
<![CDATA[Sistem Peralihan Hak Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA Ditinjau Dari Perspektif Abstract dan Causal System ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.066 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i1.575
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah di indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang tidak begitu jelas dalam sistem hukum positif di Indonesia. berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untk untuk menelusuri sejarah pengaturan dan perkembangan terkait peralihan hak atas tanah di Indonesia dengan coba menjawab perumusan masalah: Bagaimanakah perbedaan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui perjanjian baik sebelum dan sesudah diberlakukan UUPA? Dan Bagaimanakah sistem peralihan hak atas tanah jika dilihat dari abstract system dan causal system peralihan hak kebendaan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, analytical approach, dan comparative approach. Peralihan Hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA, khususnya pada saat zaman pendudukan Belanda, pengaturan peralihan hak atas tanah secara tertulis tunduk kepada ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1834. Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan/balik namanya harus melalui overschrijving ambtenaar. Jika melihat konsep dan pola yang diterapkan dalam peralihan hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA maka sangat jelas pola yang diterapkan dalam menentukan keabsahan peralihan hak atas tanah adalah pola campuran mix causal-abstract system. Berbeda dengan hal tersebut, setelah diberlakukan UUPA, peralihan hak atas tanah secara normatif mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta PPAT sehingga konsepnya ini lebih dekat dengan konsep abstract system.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel: (Studi Putusan Nomor : 263/ Pdt. G/2014/ PN. Mtr) ]]>
<![CDATA[Rifqi Khaeratul Ihsan]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.642 KB)
<![CDATA[This study is a normative one with statute, conceptual, and case approach. The study is conducted by analyzing issues-related cases that are settled already with permanent legal force. Sources and materials in this study are secondary ones, which are laws and regulations related to the case and issue, obtained through literature study. Results of this study identify indicators as judges’ consideration material in deciding the act of abusing the law, in particular, in the cooperation agreement of hotel management (A Study of Decision No : 263/ pdt. G/2014/ PN. Mtr).]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Nomor; 0752/Pdt.G/2015/PA.JB ]]>
<![CDATA[Novitaningsih Dwi Trisnawati]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.793 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1161
<![CDATA[This study aimed to find out the marriage wealth distribution based on Islamic law and Civil law in verdict number 0752/Pdt.G/2015/PA.JB. The research used a normative research method with the law, conceptual, and case approaches. The research results of the judge's decision decided that the plaintiff's lawsuit was partially granted by stating that the plot of land and the building that became the object of the lawsuit was the defendant's innate property while the cost of renovating the house was the plaintiff's innate property. The object of dispute in this lawsuit was not Joint Property (Gono-Gini) because of Article 35 of Law Number 1 of 1974 jo, Article 1 letter (f) Compilation of Islamic Law, which meant the joint property was wealth obtained from husband and wife during their marriage bond. The distribution of marital wealth could be determined otherwise if both parties had a marriage agreement, either before or after the marriage took place. The marriage agreement was made in writing and ratified by the marriage registrar or notary. This marriage agreement applied as law for those who created it and also applied to third parties as long as they were involved.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran : Studi Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg ]]>
<![CDATA[Ramona Milenia Rohadi]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.629 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1171
<![CDATA[This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations associated with the determination of the Malang District Court Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg and the making a marriage agreement according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This type of research is normative research with a statutory approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach) and uses qualitative analysis. The results of this study, the basis of the judge's legal considerations in Decision Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg is due to the marriage agreement deed made before a Notary based on the Constitutional Court Decision Number 69/PUU /XIII/2015, that the marriage agreement can be made after the marriage performed. While the time of making the marriage agreement based on the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 stipulates that the marriage agreement can be made before it is held or during the marriage bond can and ratified by the Marriage Registrar or Notary.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG TATA CARA PERKAWINAN DAN PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Insani Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/abdiinsani.v6i1.199
<![CDATA[Walaupun telah di undangkan hampir selama 40 tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai batas umur dan pencatatan perkawinan. Akibatnya lebih jauh, mereka kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Di lokasi yang akan dijadikan penyuluhan ditemukan selain banyak terjadi pernikahan sirri juga banyak terjadi pernikahan di bawah umur, yang rata –rata dilakukan pada usia Sekolah Menengah Atas. Umumnya yang melakukan pernikahan dibawah umur ini di lokasi penyuluhan adalah perempuan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan keterampilan dalam mehami subtansi dan administrasi pencatatan perkawinan. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman, penguasaan, dan keterampilan pengurusan administrasi perkawinan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan. Kesimpulan dari kegiatan ini kesadaran hukum masyarakat sangat kurang sehingga upaya peningkatan ke arah itu perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Persfektif Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v8i1.882
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis hukum yang terkait dengan peralihan hak atas tanah di Indonesia. Pertama: KUHPerdata, ketentuan ini memiliki karakteristik perjanjian bersifat konsensual dan peralihan hak milik hanya dianggap terjadi jika perjanjian tersebut diikuti dengan levering atau penyerahan. Kedua: Hukum Adat, ketentuan ini memiliki karakteristik tidak hanya bersifat konsensual dalam perjanjiannya, akan tetapi juga bersifat konkrit sehingga persetujuan saja tidak cukup sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Ketiga: UUPA melalui PP Nomor 24 Tahun 1997, ketentuan ini menganggap bahwa peralihan hak atas tanah dianggap terjadi ketika dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat memiliki kedudukan yang sah berdasarkan hukum positif Indonesia, namun jika tidak menghiraukan ketentuan dalam KUHPerdata maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 maka kedudukannya pembuktiannya memiliki kedudukan hanya sebagai bukan akta autentik.]]>
