Articles
<![CDATA[Application of Restorative Justice in Health Crime ]]>
<![CDATA[Retnaningrum, Dwi Hapsari]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>;
<![CDATA[Budiyono, Budiyono]]>;
<![CDATA[Nugroho, Norcha Satria Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3207
<![CDATA[Health sectors covers wide range of criminal acts, including medical malpractice, circulation of illegal drug, pharmacy and prescription drug fraud, and hospital unprofessionalism. The Number of victims due to crimes in health sector is far more than what it appears to be. An example of crimes within the health sectors is medical malpractice. Malpractice is a bad practice. Restorative justice as new approach offers a solution to criminal cases that focus more on the recovery rather than vengeance. Therefore, the issue that need to be discuss is whether health crimes equate to medical malpractice and how should the application of restorative justice be applied to criminal acts in health sectors. One of the main reasons to implement restorative justice is because the victim as the party who is most harmed and suffers, is in fact generally being abandoned in criminal justice system. The care and protection given to the victim felt not yet adequate especially if the aim is to restore the victim’s suffering. This study shows that health crimes does not equate to medical malpractice because as the name suggested medical malpractice entail a profession. However, criminal acts can be committed by anyone. The application of restorative justice should be applied to cases in health sectors that involve negligence and not cases based on intent. The application of restorative justice can be beneficial to perpetrators, victims, and society. Keywords: restorative justice, malpractice, health crime ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DAN IMPLIKASINYA ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.178
<![CDATA[Justification hospital responsible for the losses resulting from the negligence of health workers in hospitals, namely the existence of the doctrine of respondeat superior, the doctrine of the hospital responsible for the quality of care (duty to care); and doctrine of vicarious liability, hospital liability, corporate liability. These doctrines are implemented on the provisions of Article 46 of Law Hospital in Indonesia, which determines that the hospital liable for all losses incurred on the negligence of health personnel in hospitals. The implications of the provisions was not easy for the public / patients to make compensation claims to the hospital, because it turns out there are reasons that can cause not all acts of negligence of health workers in hospitals is responsibility of the hospital. These reasons, such as health workers are not workers in the hospital; not know what parts are included in the therapeutic agreement with the doctor and what parts are included into the into the contract with the hospital.Key words: hospital responbility; negligence, health workers]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Fauziyah, Rezza]]>;
<![CDATA[Raharjo, Agus]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61435
<![CDATA[The enforcement of election law violations through social media in the legal area of Bawaslu Purworejo still faces several challenges, hindering its effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of election law enforcement through social media and the obstacles faced by Bawaslu Purworejo in addressing election violations in the digital age. The method used is an empirical juridical approach with field studies and interviews with relevant parties. The results show that, despite efforts to address violations, limitations in securing digital evidence, inter-agency coordination, and the unpreparedness of forensic infrastructure are the main obstacles. Furthermore, the gap between legal substance and digital realities, as well as low digital legal literacy, also affects the effectiveness of law enforcement. This study recommends strengthening regulations on digital campaigns, digital forensics training for law enforcement officials, and organizing digital election literacy to improve the understanding of the public and officials.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Tri Yulianta Nugraha]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1987
<![CDATA[Sektor pertanian merupakan pondasi dalam menjaga ketahanan pangan dan Pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka untuk menjaga ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan. Pupuk merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peredaran pupuk tidak terdaftar di masyarakat sangat berdampak terhadap penurunan produktifitas pertanian. Sehingga dari sudut pandang hukum, pemalsuan atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta menimbulkan dampak negatif kerusakan lahan pertanian. Kasus pupuk tidak terdaftar terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Penegakan hukum peredaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu penyidik Polri sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa: pertama, efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif, karena masih adanya korban, belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Jawa Tengah atau SDM khusus, belum memiliki sarana prasana lengkap untuk pengujian sampel pupuk di wilayah Jawa Tengah, belum adanya sarana prasarana IT, dan belum efektifnya pengawasan pupuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni belum adanya PPNS di Kabupaten/Kota, dan kultur hukum (legal culture) yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga mudah menjadi korban peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah Polda Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar ]]>
<![CDATA[Primadi Bagus Saputro]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2010
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum masyarakat secara empiris merupakan gejala yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat tidak kooperatifnya pembantu membuat upaya pelatihan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi pengirim intelijen sukar untuk mencapai hasil yang baik, kedua, Faktor penegakan hukum/struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang diperlukan dalam pelatihan Napiter selain itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tegal ]]>
<![CDATA[Taufiq Hidayatulloh]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4578
<![CDATA[Pertumbuhan perjudian online di Indonesia, yang menimbulkan bahaya bagi privasi pengguna dan keamanan data selain memiliki efek merugikan termasuk kecanduan dan bahkan aktivitas kriminal, melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian online slot dan togel, merupakan salah satu permasalahanyang paling utama utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke 3) tidak efektif karena dari 9 (Sembilan) kasus perjudian hanya 1 (satu) kasus perjudian yang di kenakan dikenakan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal antara lain: yang pertama Faktor Hukum yaitu Penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Yang kedua Faktor Penegak Hukum yaitu belum optimal terkait jumlah personil yang belum memenuhi DSP. Dan masih minimnya pelatihan penanganan perkara khusus seperti cyber crime. jumlah tanaga penyidik belum mencukupi sesuai dengan daftar susunan personil (DSP). Yang ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu peralatan yang belum memadai karena harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda ataupun Mabes guna optimalisasi penanganan perkara. Penyidik Kesulitan menyita akun Pelaku Judol atau server bandar judol karena di butuhkan peralatan yang memadai dan belum ada kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal) ]]>
<![CDATA[Alfianti Dwi Rachma]]>;
<![CDATA[Angkasa Angkasa]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4814
<![CDATA[Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin saja meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023, dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus per hari. Menurut data CATAHU 2023 kasus di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan berjumlah 2.098 kasus. Sementara itu, kasus di ranah publik tercatat ada 1.276 yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertatik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data berasal dari data primer dengan metode wawancara, data sekunder dengan studi pustaka, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris penyajian dalam bentuk deskriptif naratif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh Polres Tegal Kota dan UPTD PPA (DPPKBP2PA) belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (3) belum semua hak-hak anak korban kekerasan seksual dilindungi dan diimplementasikan oleh Polres Tegal Kota dan DPPKBP2PA. Oleh karena itu baik Polres Tegal Kota maupun DPPKBP2PA masih perlu memperbanyak pelatihan kompetensi dan menambah formasi di Unit PPA masing-masing.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence Its Relationship with the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child ]]>
<![CDATA[Dayati, Eva Dwi]]>;
<![CDATA[Rahmah, Alef Musyahadah]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>;
<![CDATA[Retnaningrum, Dwi Hapsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 1 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v5i1.2042
<![CDATA[Children are a group that is highly vulnerable to becoming victims of violence, especially sexual violence. Sexual violence against children is a serious crime that has a broad impact, especially on the future of children as the next generation of the nation. Legal protection is a state policy to protect, fulfill, and guarantee the fulfillment of children's rights and obligations in the context of law enforcement for the protection of children. This study aims to examine the legal protection provisions for child victims of sexual violence in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and its compatibility with the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The method used in this study is normative juridical and the data used is secondary data. The results of the study show that the child protection law has provided a legal basis for child victims of sexual violence and that the protection provided is in accordance with the principles set out in CRC. In this case, strengthening the monitoring mechanism is very important so that regulations on the protection of child victims of sexual violence can be implemented effectively and in the interests of the victims.]]>
<![CDATA[The Implementation of Restorative Justice for Juvenile Crimes Oriented Toward the Best Interests of the Child ]]>
<![CDATA[Aji, Wikan Sinatrio]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>;
<![CDATA[Retnaningrum, Dwi Hapsari]]>;
<![CDATA[Akbar, Muhammad Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (in progress) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v14i1.1830
<![CDATA[Law enforcement treats children in conflict with the law as “small adults” who commit criminal acts. The handling of children as perpetrators of crimes punishable by imprisonment of 7 years or more frequently neglects the best interests of the child. This study examines whether the concept of Restorative Justice can complement the resolution of cases involving children in conflict with the law, particularly those facing a sentence of 7 years or more. This study uses a normative juridical research method. The research findings suggest that Restorative Justice can complement the resolution of cases involving children in conflict with the law, particularly those facing sentences of 7 years or more, as it fundamentally upholds children’s rights. Moreover, Restorative Justice can be applied to such cases through existing diversion mechanism, which shifts the legal process from criminal proceedings to non-criminal alternatives. This approach involves mediation and negotiation between the perpetrator, the victim, their families, the community, and law enforcement to identify the best solution for addressing the issues faced by children as criminal offenders.]]>
<![CDATA[Sinergi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam Mendukung Reintegrasi Sosial ]]>
<![CDATA[Elden, Elang Yewisen Syachla]]>;
<![CDATA[Retnaningrum, Dwi Hapsari]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Setya]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16140
<![CDATA[Pembinaan keterampilan narapidana merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang diberikan melalui serangkaian program pelatihan keterampilan kerja sebagai salah satu upaya mewujudkan reintegrasi sosial. Pembinaan melibatkan semua lembaga yang ada dalam sistem pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Bapas Kelas IIA Purwokerto dalam pembinaan keterampilan narapidana. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan petugas Lapas dan Bapas serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukan bahwa sinergi antara Lapas dan Bapas dalam pembinaan keterampilan diwujudkan melalui dokumen penelitian kemasyarakatan atau litmas yang berisikan rekomendasi program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Sinergi tersebut didukung dengan letak geografis yang berdekatan dan adanya koordinasi yang baik, namun memiliki kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi tersebut sudah efektif namun belum optimal dalam implementasinya karena terdapat kendala dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meningkatkan pelatihan SDM dan alokasi anggaran khusus dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan tersebut.Kata Kunci: Narapidana; Pembinaan Keterampilan; Reintegrasi Sosial.]]>
