Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Galuh Justisi As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Idea Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum JHCLS Jurnal Impresi Indonesia Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Soedirman Law Review Acten Journal Law Review Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Setya Wahyudi
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tegal Hidayatulloh, Taufiq; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4578

Abstract

Pertumbuhan perjudian online di Indonesia, yang menimbulkan bahaya bagi privasi pengguna dan keamanan data selain memiliki efek merugikan termasuk kecanduan dan bahkan aktivitas kriminal, melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian online slot dan togel, merupakan salah satu permasalahanyang paling utama utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke 3) tidak efektif karena dari 9 (Sembilan) kasus perjudian hanya 1 (satu) kasus perjudian yang di kenakan dikenakan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal antara lain: yang pertama Faktor Hukum yaitu Penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Yang kedua Faktor Penegak Hukum yaitu belum optimal terkait jumlah personil yang belum memenuhi DSP. Dan masih minimnya pelatihan penanganan perkara khusus seperti cyber crime. jumlah tanaga penyidik belum mencukupi sesuai dengan daftar susunan personil (DSP). Yang ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu peralatan yang belum memadai karena harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda ataupun Mabes guna optimalisasi penanganan perkara. Penyidik Kesulitan menyita akun Pelaku Judol atau server bandar judol karena di butuhkan peralatan yang memadai dan belum ada  kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal) Rachma, Alfianti Dwi; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4814

Abstract

Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin saja meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023, dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus per hari. Menurut data CATAHU 2023 kasus di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan berjumlah 2.098 kasus. Sementara itu, kasus di ranah publik tercatat ada 1.276 yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertatik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data berasal dari data primer dengan metode wawancara, data sekunder dengan studi pustaka, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris penyajian dalam bentuk deskriptif naratif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh Polres Tegal Kota dan UPTD PPA (DPPKBP2PA) belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (3) belum semua hak-hak anak korban kekerasan seksual dilindungi dan diimplementasikan oleh Polres Tegal Kota dan DPPKBP2PA. Oleh karena itu baik Polres Tegal Kota maupun DPPKBP2PA masih perlu memperbanyak pelatihan kompetensi dan menambah formasi di Unit PPA masing-masing.
Legal Protection Of Children In Legal Protection Of Children In Early Marriage: Implementation Challenges And Human Rights Implications.: Implementation Challenges And Human Rights Implications. Wahyudi, Setya; Asror, M. Khozinul
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2245

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum anak dalam praktik pernikahan dini di Indonesia, dengan fokus pada tantangan penerapan peraturan dan penerapannya terhadap penyediaan hak asasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 16/2019 sebagai instrumen perlindungan, mengkaji hambatan penerapannya di lapangan, dan merumuskan solusi hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang dijelaskan melalui sumber primer dan sekunder berupa undang-undang, jurnal akademik, serta laporan lembaga nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih progresif, celah hukum seperti mekanisme dispensasi perkawinan, sosialisasi yang lemah, dan dominasi norma sosial budaya masih menjadi hambatan utama. Selain itu, integrasi antara hukum nasional dan perlindungan hak asasi anak secara substansial mengakibatkan praktik pernikahan dini terus berlanjut. Untuk itu diperlukan reformasi regulasi, peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas aparatur, serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan lembaga negara, tokoh agama, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil dalam upaya memberikan dan melindungi hak anak secara menyeluruh.
Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas Pangestu, Jeffry Eguh; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1866

Abstract

This research aims to determine, understand, and analyze elaboratively the effectiveness of implementing diversion and inhibiting factors faced by the police in resolving criminal acts that occur in the jurisdiction of the Banyumas City Police Department. The research method used in this paper is qualitative research with a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The location of this research is at the Banyumas City Police Department. The types and sources of data in this research include primary data and secondary data. Primaries data were obtained through interviews and secondaries data were obtained through literature study which was described narratively and systematically. Based on the research results, it was concluded that the implemention of diversion in resolving criminal acts at the Banyumas City Police Department jurisdiction had been effective in cases that met the material and formal requirements as determined in statutory regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Childen Who Are Not Yet 12 (twelve) Years Old, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offenses based on Restorative Justice. Then, regarding the inhibiting factors faced by the police in implementing diversion at the investigation level, they consist of: Legal structure factors, namely the lack of understanding by internal resources, especially police officers at the lowest level (Polsek) regarding the mechanisms and rules for resolving criminal cases through diversion, Legal substance factors, namely the absence of internal police regulations that specifically regulate technical and administrative instructions for investigations (Standard Operational Procedures) relating to the implementation of diversion at the investigative level, (3) Legal culture factors, namely the community at generally, there is still a paradigm that the concept of justice for perpetrators of criminal acts is punishment or criminal imposition which focuses on the aspect of retaliation.
Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dan Pola Pembinaan Oleh Rumah Tahanan Negara Banyumas Nurbani, Agung; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6190

Abstract

Pelaku tindak pidana pencurian dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai warga binaan Lapas atau Rutan sesuai dengan hak narapidana, maka akan mendapat hak pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  menganalisis karakteristik dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan untuk meganalisis Pola pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan hambatannya di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat preskriptif analisis, Lokasi Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas didominasi oleh laki-laki dewasa dengan pendidikan rendah (sekolah dasar), dan jenis pencurian yang umum adalah pencurian dengan pemberatan. Kenaikan kebutuhan ekonomi menjadi pemicu utama kejahatan ini. Penyebab pencurian dapat dibagi menjadi dua: faktor internal, seperti ekonomi, pendidikan, dan mental; serta faktor eksternal, yang terkait dengan hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pola pembinaan pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas belum mencakup pembinaan kemandirian, hanya ada pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian dan pelayanan hak narapidana sesuai peraturan. Namun, ada hambatan dari faktor kultur hukum,  rendahnya kesadaran hukum narapidana, di mana narapidana kurang berpartisipasi dalam program yang telah disediakan oleh Rutan.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Tri Yulianta Nugraha; Nugroho, Hibnu; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1987

Abstract

Sektor pertanian merupakan pondasi dalam menjaga ketahanan pangan dan Pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka untuk menjaga ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan. Pupuk merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peredaran pupuk tidak terdaftar di masyarakat sangat berdampak terhadap penurunan produktifitas pertanian. Sehingga dari sudut pandang hukum, pemalsuan atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta menimbulkan dampak negatif kerusakan lahan pertanian. Kasus pupuk tidak terdaftar terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Penegakan hukum peredaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu penyidik Polri sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa: pertama, efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif, karena masih adanya korban, belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Jawa Tengah atau SDM khusus, belum memiliki sarana prasana lengkap untuk pengujian sampel pupuk di wilayah Jawa Tengah, belum adanya sarana prasarana IT, dan belum efektifnya pengawasan pupuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni belum adanya PPNS di Kabupaten/Kota, dan kultur hukum (legal culture) yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga mudah menjadi korban peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah Polda Jawa Tengah.
Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar Primadi Bagus Saputro; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum masyarakat secara empiris merupakan gejala yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat tidak kooperatifnya pembantu membuat upaya pelatihan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi pengirim intelijen sukar untuk mencapai hasil yang baik, kedua, Faktor penegakan hukum/struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang diperlukan dalam pelatihan Napiter selain itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter.
Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Di Indonesia Indriawan, Denny; Wahyudi, Setya; Handayani, Sri Wahyu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4322

Abstract

Masih banyak ODGJ yang masih menghadapi kendala signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kendala ini meliputi stigma sosial, kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan tenaga medis mengenai cara menangani pasien dengan gangguan jiwa. Selain itu, masalah administratif dan birokrasi dalam sistem kesehatan juga sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia dan Bagaimana proses penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak mampu membuat keputusan mereka sendiri dalam pelayanan kesehatan.   Metode penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia diatur dalam peraturan  perundangan  di  bidang  kesehatan  yang  telah disusun  oleh  pemerintah  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa. Penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus ODGJ yang tidak mampu membuat keputusan sendiri memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan melibatkan penilaian medis yang cermat, perlindungan hak-hak pasien, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip etika medis dan hukum.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Hidayat, Sa'ban Alfin; Wahyudi, Setya; Budiyono
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 2: Aug 2025 (on process)
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i2.29

Abstract

Children as a vulnerable group are increasingly involved as perpetrators or victims in the distribution and abuse of narcotics. This situation demands a legal response that is not only repressive, but also solution-oriented and just. This article aims to analyze law enforcement against children who are perpetrators of narcotics abuse, with a normative legal approach. The main focus of this study is to assess the suitability between the law enforcement process against children and the objectives of punishment as regulated in the national legal system. This study examines a number of regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used in this study is conducted with normative legal research. The approach method used in compiling this writing is normative legal research and also uses a deductive thinking method. The results of the study show that, although the regulation has placed rehabilitation and restorative justice as the main approach, implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities, human resources, and minimal coordination between institutions. Factors that influence children to become perpetrators of drug abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of drug abuse crimes committed by children has been effective. The role of parents to educate children properly so that they are not easily influenced to do things that violate the law.
Toward Equal Access to Justice: Can Regulating Attorney Fees Ensure Fairness and Broaden Legal Access in Indonesia? Utami, Nurani Ajeng Tri; Sudrajat, Tedi; Wahyudi, Setya; Pati, Umi Khaerah
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 2 (2024): December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v19i2.8316

Abstract

In Indonesia, the role of attorneys in resolving legal issues is indispensable, yet the absence of standardized attorney fee regulations has led to significant barriers in accessing legal services. Despite attorneys' rights to receive fees for their services, the lack of clear guidelines has resulted in public perception that hiring legal representation is a luxury, with many unable to afford it. This study explores the urgent need for state regulation of attorney fees to ensure fairness and broaden access to justice for all segments of society. The findings indicate that the lack of fee standardization contributes to inequities in the legal system, creating barriers for lower-income individuals to access legal assistance. Furthermore, it reveals that establishing a clear regulatory framework would provide legal certainty, protect consumers, and promote a more equitable system for all citizens. The novelty of this research lies in its exploration of attorney fees as a critical element in improving access to justice in Indonesia, framing the issue beyond economics and highlighting its social justice implications. By addressing the urgency of regulating attorney fees, the study contributes to the ongoing legal reform discourse, providing policy recommendations for creating a fee structure that balances fairness with professional responsibility. The research emphasizes that deliberative processes, considering factors such as case complexity, impact, and operational costs, should guide the determination of fees. Ultimately, the study presents a compelling argument for rethinking how attorney fees are regulated to ensure that justice is accessible to all, not just the wealthy.
Co-Authors Adiba Alya Aditya Rizka Utami Agus Raharjo Alef Musyahadah Rahmah Alfianti Dwi Rachma Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Arifah, Neila Qurrotu Nour Asror, M. Khozinul Baskara Putra Setyawan BUDIYONO Budiyono Budiyono Budiyono, Budiyono Cendy Cendy Dessi Perdani Yuris Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Eriene Chindi Octaviandini Eris Rudipta Fadya Shafa Fadillah Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fauziyah, Rezza Gustono, Andi Handayani, Pratiwi Hendriana, Rani Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Hidayat, Sa'ban Alfin Hidayatulloh, Taufiq Indriawan, Denny Isma Jati Puspo Ismail, Noorfajri Jeffry Eguh Pangestu Jefri Romy Pebrianto Silalahi Jessica Gloria Kuat Puji Prayitno Maulana, Rizki Iqbal Miftah Nur Affuah Nabila Rana Widiya Nugroho, Norcha Satria Adi Nunna, Bhanu Prakash Nurbani, Agung Oktobrian, Dwiki Pamungkas, Iga Pangestu, Jeffry Eguh Pati, Umi Khaerah Pradana, Mochamad Agung Primadi Bagus Saputro Primadi Bagus Saputro Rachma, Alfianti Dwi Rahadi Wasi Bintoro Rizki Iqbal Maulana Sanyoto Sanyoto Sekar Ayu Kusumawardhani Sri Wahyu Handayani, Sri Wahyu Suyadi Suyadi Sylfanny Dwi Koesnindary Taufiq Hidayatulloh Tedi Sudrajat Tri Yulianta Nugraha Tri Yulianta Nugraha Utami, Nurani Ajeng Tri Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr