Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.251
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Galuh Justisi As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Idea Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum JHCLS Jurnal Impresi Indonesia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Inconcreto Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Soedirman Law Review Acten Journal Law Review Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Setya Wahyudi
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas Pangestu, Jeffry Eguh; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1866

Abstract

This research aims to determine, understand, and analyze elaboratively the effectiveness of implementing diversion and inhibiting factors faced by the police in resolving criminal acts that occur in the jurisdiction of the Banyumas City Police Department. The research method used in this paper is qualitative research with a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The location of this research is at the Banyumas City Police Department. The types and sources of data in this research include primary data and secondary data. Primaries data were obtained through interviews and secondaries data were obtained through literature study which was described narratively and systematically. Based on the research results, it was concluded that the implemention of diversion in resolving criminal acts at the Banyumas City Police Department jurisdiction had been effective in cases that met the material and formal requirements as determined in statutory regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Childen Who Are Not Yet 12 (twelve) Years Old, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offenses based on Restorative Justice. Then, regarding the inhibiting factors faced by the police in implementing diversion at the investigation level, they consist of: Legal structure factors, namely the lack of understanding by internal resources, especially police officers at the lowest level (Polsek) regarding the mechanisms and rules for resolving criminal cases through diversion, Legal substance factors, namely the absence of internal police regulations that specifically regulate technical and administrative instructions for investigations (Standard Operational Procedures) relating to the implementation of diversion at the investigative level, (3) Legal culture factors, namely the community at generally, there is still a paradigm that the concept of justice for perpetrators of criminal acts is punishment or criminal imposition which focuses on the aspect of retaliation.
Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dan Pola Pembinaan Oleh Rumah Tahanan Negara Banyumas Nurbani, Agung; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6190

Abstract

Pelaku tindak pidana pencurian dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai warga binaan Lapas atau Rutan sesuai dengan hak narapidana, maka akan mendapat hak pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  menganalisis karakteristik dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan untuk meganalisis Pola pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan hambatannya di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat preskriptif analisis, Lokasi Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas didominasi oleh laki-laki dewasa dengan pendidikan rendah (sekolah dasar), dan jenis pencurian yang umum adalah pencurian dengan pemberatan. Kenaikan kebutuhan ekonomi menjadi pemicu utama kejahatan ini. Penyebab pencurian dapat dibagi menjadi dua: faktor internal, seperti ekonomi, pendidikan, dan mental; serta faktor eksternal, yang terkait dengan hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pola pembinaan pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas belum mencakup pembinaan kemandirian, hanya ada pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian dan pelayanan hak narapidana sesuai peraturan. Namun, ada hambatan dari faktor kultur hukum,  rendahnya kesadaran hukum narapidana, di mana narapidana kurang berpartisipasi dalam program yang telah disediakan oleh Rutan.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Tri Yulianta Nugraha; Nugroho, Hibnu; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1987

Abstract

Sektor pertanian merupakan pondasi dalam menjaga ketahanan pangan dan Pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka untuk menjaga ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan. Pupuk merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peredaran pupuk tidak terdaftar di masyarakat sangat berdampak terhadap penurunan produktifitas pertanian. Sehingga dari sudut pandang hukum, pemalsuan atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan negara serta menimbulkan dampak negatif kerusakan lahan pertanian. Kasus pupuk tidak terdaftar terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Penegakan hukum peredaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu penyidik Polri sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Diperoleh hasil penelitian bahwa: pertama, efektivitas penegakan hukum tindak pidana peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah hukum Polda Jawa Tengah belum efektif, karena masih adanya korban, belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah Jawa Tengah atau SDM khusus, belum memiliki sarana prasana lengkap untuk pengujian sampel pupuk di wilayah Jawa Tengah, belum adanya sarana prasarana IT, dan belum efektifnya pengawasan pupuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni belum adanya PPNS di Kabupaten/Kota, dan kultur hukum (legal culture) yakni masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga mudah menjadi korban peredaran pupuk tidak terdaftar di wilayah Polda Jawa Tengah.
Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar Primadi Bagus Saputro; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum masyarakat secara empiris merupakan gejala yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat tidak kooperatifnya pembantu membuat upaya pelatihan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi pengirim intelijen sukar untuk mencapai hasil yang baik, kedua, Faktor penegakan hukum/struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang diperlukan dalam pelatihan Napiter selain itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter.
Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Di Indonesia Indriawan, Denny; Wahyudi, Setya; Handayani, Sri Wahyu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4322

Abstract

Masih banyak ODGJ yang masih menghadapi kendala signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kendala ini meliputi stigma sosial, kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan tenaga medis mengenai cara menangani pasien dengan gangguan jiwa. Selain itu, masalah administratif dan birokrasi dalam sistem kesehatan juga sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia dan Bagaimana proses penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak mampu membuat keputusan mereka sendiri dalam pelayanan kesehatan.   Metode penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam mengakses pelayanan kesehatan di Indonesia diatur dalam peraturan  perundangan  di  bidang  kesehatan  yang  telah disusun  oleh  pemerintah  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa. Penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus ODGJ yang tidak mampu membuat keputusan sendiri memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan melibatkan penilaian medis yang cermat, perlindungan hak-hak pasien, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip etika medis dan hukum.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Hidayat, Sa'ban Alfin; Wahyudi, Setya; Budiyono
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 2: Aug 2025
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i2.29

Abstract

Children as a vulnerable group are increasingly involved as perpetrators or victims in the distribution and abuse of narcotics. This situation demands a legal response that is not only repressive, but also solution-oriented and just. This article aims to analyze law enforcement against children who are perpetrators of narcotics abuse, with a normative legal approach. The main focus of this study is to assess the suitability between the law enforcement process against children and the objectives of punishment as regulated in the national legal system. This study examines a number of regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method used in this study is conducted with normative legal research. The approach method used in compiling this writing is normative legal research and also uses a deductive thinking method. The results of the study show that, although the regulation has placed rehabilitation and restorative justice as the main approach, implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities, human resources, and minimal coordination between institutions. Factors that influence children to become perpetrators of drug abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of drug abuse crimes committed by children has been effective. The role of parents to educate children properly so that they are not easily influenced to do things that violate the law.
Toward Equal Access to Justice: Can Regulating Attorney Fees Ensure Fairness and Broaden Legal Access in Indonesia? Utami, Nurani Ajeng Tri; Sudrajat, Tedi; Wahyudi, Setya; Pati, Umi Khaerah
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 2 (2024): December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v19i2.8316

Abstract

In Indonesia, the role of attorneys in resolving legal issues is indispensable, yet the absence of standardized attorney fee regulations has led to significant barriers in accessing legal services. Despite attorneys' rights to receive fees for their services, the lack of clear guidelines has resulted in public perception that hiring legal representation is a luxury, with many unable to afford it. This study explores the urgent need for state regulation of attorney fees to ensure fairness and broaden access to justice for all segments of society. The findings indicate that the lack of fee standardization contributes to inequities in the legal system, creating barriers for lower-income individuals to access legal assistance. Furthermore, it reveals that establishing a clear regulatory framework would provide legal certainty, protect consumers, and promote a more equitable system for all citizens. The novelty of this research lies in its exploration of attorney fees as a critical element in improving access to justice in Indonesia, framing the issue beyond economics and highlighting its social justice implications. By addressing the urgency of regulating attorney fees, the study contributes to the ongoing legal reform discourse, providing policy recommendations for creating a fee structure that balances fairness with professional responsibility. The research emphasizes that deliberative processes, considering factors such as case complexity, impact, and operational costs, should guide the determination of fees. Ultimately, the study presents a compelling argument for rethinking how attorney fees are regulated to ensure that justice is accessible to all, not just the wealthy.
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Mgl) Fatmawati, Fatmawati; Wahyudi, Setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.13464

Abstract

Berdasarkan Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa Suhaimy Bin Yurni  yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (12 Tahun). Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dirasa kurang tepat, seharusnya hakim memberikan pidana yang lebih maksimal kepada terdakwa agar memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan mengetahui penerapan pidana bersyarat pada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yaitu preskriptif dengan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan menggunakan metode kepustakaan dengan metode pengolahan data berupa reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan interpretasi. Kesimpulan penelitian, hakim menjatuhkan pidana bersyarat berdasarkan faktor yuridis yaitu Pasal 14 a KUHP dan faktor non-yuridis keyakinan  hakim dan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa,hakim sesuai menerapkan pidana dengan ketentuan Pasal 14 a KUHP yang dalam penjelasannya bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun.Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Penganiayaan, Anak
Application of Restorative Justice in Health Crime Retnaningrum, Dwi Hapsari; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono; Nugroho, Norcha Satria Adi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3207

Abstract

Health sectors covers wide range of criminal acts, including medical malpractice, circulation of illegal drug, pharmacy and prescription drug fraud, and hospital unprofessionalism. The Number of victims due to crimes in health sector is far more than what it appears to be. An example of crimes within the health sectors is medical malpractice. Malpractice is a bad practice. Restorative justice as new approach offers a solution to criminal cases that focus more on the recovery rather than vengeance. Therefore, the issue that need to be discuss is whether health crimes equate to medical malpractice and how should the application of restorative justice be applied to criminal acts in health sectors. One of the main reasons to implement restorative justice is because the victim as the party who is most harmed and suffers, is in fact generally being abandoned in criminal justice system. The care and protection given to the victim felt not yet adequate especially if the aim is to restore the victim’s suffering. This study shows that health crimes does not equate to medical malpractice because as the name suggested medical malpractice entail a profession. However, criminal acts can be committed by anyone. The application of restorative justice should be applied to cases in health sectors that involve negligence and not cases based on intent. The application of restorative justice can be beneficial to perpetrators, victims, and society. Keywords: restorative justice, malpractice, health crime 
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DAN IMPLIKASINYA Wahyudi, Setya
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 3 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.178

Abstract

Justification hospital responsible for the losses resulting from the negligence of health workers in hospitals, namely the existence of the doctrine of respondeat superior, the doctrine of the hospital responsible for the quality of care (duty to care); and doctrine of vicarious liability, hospital liability, corporate liability. These doctrines are implemented on the provisions of Article 46 of Law Hospital in Indonesia, which determines that the hospital liable for all losses incurred on the negligence of health personnel in hospitals. The implications of the provisions was not easy for the public / patients to make compensation claims to the hospital, because it turns out there are reasons that can cause not all acts of negligence of health workers in hospitals is responsibility of the hospital. These reasons, such as health workers are not workers in the hospital; not know what parts are included in the therapeutic agreement with the doctor and what parts are included into the into the contract with the hospital.Key words: hospital responbility; negligence, health workers
Co-Authors Adiba Alya Aditya Rizka Utami Agus Raharjo Alef Musyahadah Rahmah Alfianti Dwi Rachma Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Arifah, Neila Qurrotu Nour Asror, M. Khozinul Baskara Putra Setyawan BUDIYONO Budiyono Budiyono Budiyono, Budiyono Cendy Cendy Dessi Perdani Yuris Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Dwiki Oktobrian Elden, Elang Yewisen Syachla Eriene Chindi Octaviandini Eris Rudipta Eva Dwi Dayati Fadya Shafa Fadillah Fareed Mohd Hassan Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fauziyah, Rezza Gustono, Andi Hendriana, Rani Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Hidayat, Sa'ban Alfin Hidayatulloh, Taufiq Iga Pamungkas Indriawan, Denny Isma Jati Puspo Ismail, Noorfajri Jeffry Eguh Pangestu Jefri Romy Pebrianto Silalahi Jessica Gloria Kodrat Alam Kuat Puji Prayitno Maulana, Rizki Iqbal Miftah Nur Affuah Muhammad Imam Akbar Nabila Rana Widiya Nugroho, Norcha Satria Adi Nunna, Bhanu Prakash Nurbani, Agung Pangestu, Jeffry Eguh Pati, Umi Khaerah Pradana, Mochamad Agung Pratiwi Handayani Primadi Bagus Saputro Primadi Bagus Saputro Rachma, Alfianti Dwi Rahadi Wasi Bintoro Rizki Iqbal Maulana Sanyoto Sanyoto Sekar Ayu Kusumawardhani Sri Wahyu Handayani, Sri Wahyu Suyadi Suyadi Sylfanny Dwi Koesnindary Taufiq Hidayatulloh Tedi Sudrajat Tri Yulianta Nugraha Tri Yulianta Nugraha Utami, Nurani Ajeng Tri Wikan Sinatrio Aji Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr