Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Galuh Justisi As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Idea Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum JHCLS Jurnal Impresi Indonesia Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Soedirman Law Review Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Setya Wahyudi
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar Primadi Bagus Saputro; Setya Wahyudi; Budiyono Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program deradikalisasi terhadap perpecahan di Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dan hambatan-hambatan yang dihadapi Lapas Resiko Tinggi kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum masyarakat secara empiris merupakan gejala yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Program deradikalisasi terhadap antioksidan di Lapas High Risk kelas II A belum efektif di laksanakan hal ini karena, belum berhasil mengubah sikap ideologi dari radikal menjadi tidak radikal dengan indikator pembantu teroris tersebut membuat pernyataan ikrar setia kepada NKRI. Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu pertama, faktor masyarakat/budaya hukum, sifat tidak kooperatifnya pembantu membuat upaya pelatihan yang merupakan bagian dari Upaya deradikalisasai bagi pengirim intelijen sukar untuk mencapai hasil yang baik, kedua, Faktor penegakan hukum/struktur, Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata tidak sesuai dengan kompetensi pelaksana yang diperlukan dalam pelatihan Napiter selain itu jumlah Pembina Napiter sangat sedikit dengan skala satu Pembina bertugas membina sepuluh Napiter.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Banyumas) Maulana, Rizki Iqbal; Wahyudi, Setya; Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.45

Abstract

Para korban anak ini sering kali dibuat tidak berdaya, ketika dirinya mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Dalam proses acara persidangan para korban ini pun sedikit kurang diperhatikan. Bahwa dalam prakteknya para orang awam hanya melihat pendampingan bantuan hukum kepada para terdakwa atau tersangka, sedangkan para korban tidak diperhatikan dalam urusan bantuan hukum ini. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Banyumas). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui kepustakaan dan melalui wawancara yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses penyidikan dapat dilakukan dengan cara diversi ketika dua belah pihak merupakan anak dan tidak dapat dilakukan diversi ketika korban adalah anak dan pelaku merupakan orang dewasa. Dalam pelaksanaan diversi setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban anak atau melibatkan anak dalam kasus hukum tersebut , maka atas keinginan dari pihak korban proses selanjutnya akan dilakukan diversi dikarenakan anak perlu untuk tetap dalam rasa kekeluargaan agar tetap merasa nyaman dan aman.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Korban Anak
Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow Wahyudi, Setya; Hendriana, Rani; Oktobrian, Dwiki; Nunna, Bhanu Prakash
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian Juvenile Justice System, established by Law No. 11 of 2012, focused on restorative justice and diversion strategies. However, two distinct aspects—handover and return to parents—do not possess sufficient supervisory measures, which raises doubts about their effectiveness in reducing recidivism and serving justice for victims. This article analyzes the legal framework and practical application of these elements using both normative and empirical methods, including interviews conducted with probation officers at the Purwokerto Correctional Center. The results indicate that although both approaches strive to safeguard the psychological health of child offenders, they lack enforceable responsibilities for parents or active community oversight. This results in a notable legal gap at the implementation level. The study suggests a redesign that combines the oversight of probation officers with community involvement to ensure observable behavioral improvements and accountability. This model aims to harmonize the principles of restorative justice with societal demands for fair justice and consideration for victims. The novelty of this article lies in providing a comprehensive institutional framework for post-diversion supervision, which has been mostly overlooked in earlier research.
Legal Protection of Patients' Rights on the Recording Action Camerating or Photographing in the Hospital Pamungkas, Iga; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Wahyudi, Setya
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6675

Abstract

The regulation of health services in Indonesia has been subject to heightened oversight in accordance with Law No. 17 of 2023 concerning Health. This legislative act encompasses provisions for the delivery of health services, in addition to the establishment of legal safeguards for patient rights. Among the rights protected by this legislation are the rights to privacy, confidentiality, and access to information. This study analyzes the legal dimensions that focus on cases in hospitals. The present study examines the legal protection of patient rights with regard to the act of recording or photographing without permission in the hospital. The aim of the study is to provide recommendations to strengthen patient privacy protection and more effective law enforcement. The study employs an empirical legal method, which involves the examination of normative legal provisions and the collection of primary data directly from the field through surveys, interviews, and field reports. The results of the study indicate that certain legal norms are not being implemented effectively. For instance, the rules in each area prohibit photography without authorization, and the hospital has established accountability measures for individuals who take pictures or record activities without permission. These individuals may be subject to sanctions.
Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.444

Abstract

: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi restorative justice dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki anak-anak sebagai aset bangsa. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan restorative justice, Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan rehabilitasi anak pelaku kejahatan, serta mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tegal Hidayatulloh, Taufiq; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4578

Abstract

Pertumbuhan perjudian online di Indonesia, yang menimbulkan bahaya bagi privasi pengguna dan keamanan data selain memiliki efek merugikan termasuk kecanduan dan bahkan aktivitas kriminal, melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian online slot dan togel, merupakan salah satu permasalahanyang paling utama utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke 3) tidak efektif karena dari 9 (Sembilan) kasus perjudian hanya 1 (satu) kasus perjudian yang di kenakan dikenakan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal antara lain: yang pertama Faktor Hukum yaitu Penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Yang kedua Faktor Penegak Hukum yaitu belum optimal terkait jumlah personil yang belum memenuhi DSP. Dan masih minimnya pelatihan penanganan perkara khusus seperti cyber crime. jumlah tanaga penyidik belum mencukupi sesuai dengan daftar susunan personil (DSP). Yang ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu peralatan yang belum memadai karena harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda ataupun Mabes guna optimalisasi penanganan perkara. Penyidik Kesulitan menyita akun Pelaku Judol atau server bandar judol karena di butuhkan peralatan yang memadai dan belum ada  kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal) Rachma, Alfianti Dwi; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4814

Abstract

Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin saja meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023, dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengaduan kepada Komnas Perempuan dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus per hari. Menurut data CATAHU 2023 kasus di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan berjumlah 2.098 kasus. Sementara itu, kasus di ranah publik tercatat ada 1.276 yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertatik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sumber data berasal dari data primer dengan metode wawancara, data sekunder dengan studi pustaka, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris penyajian dalam bentuk deskriptif naratif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah dilakukan oleh Polres Tegal Kota dan UPTD PPA (DPPKBP2PA) belum sepenuhnya efektif. Dikarenakan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (3) belum semua hak-hak anak korban kekerasan seksual dilindungi dan diimplementasikan oleh Polres Tegal Kota dan DPPKBP2PA. Oleh karena itu baik Polres Tegal Kota maupun DPPKBP2PA masih perlu memperbanyak pelatihan kompetensi dan menambah formasi di Unit PPA masing-masing.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Sosial Rezza Fauziyah; Agus Raharjo; Setya Wahyudi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61435

Abstract

The enforcement of election law violations through social media in the legal area of Bawaslu Purworejo still faces several challenges, hindering its effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of election law enforcement through social media and the obstacles faced by Bawaslu Purworejo in addressing election violations in the digital age. The method used is an empirical juridical approach with field studies and interviews with relevant parties. The results show that, despite efforts to address violations, limitations in securing digital evidence, inter-agency coordination, and the unpreparedness of forensic infrastructure are the main obstacles. Furthermore, the gap between legal substance and digital realities, as well as low digital legal literacy, also affects the effectiveness of law enforcement. This study recommends strengthening regulations on digital campaigns, digital forensics training for law enforcement officials, and organizing digital election literacy to improve the understanding of the public and officials.
Legal Protection Of Children In Legal Protection Of Children In Early Marriage: Implementation Challenges And Human Rights Implications.: Implementation Challenges And Human Rights Implications. Wahyudi, Setya; Asror, M. Khozinul
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2245

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum anak dalam praktik pernikahan dini di Indonesia, dengan fokus pada tantangan penerapan peraturan dan penerapannya terhadap penyediaan hak asasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 16/2019 sebagai instrumen perlindungan, mengkaji hambatan penerapannya di lapangan, dan merumuskan solusi hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang dijelaskan melalui sumber primer dan sekunder berupa undang-undang, jurnal akademik, serta laporan lembaga nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih progresif, celah hukum seperti mekanisme dispensasi perkawinan, sosialisasi yang lemah, dan dominasi norma sosial budaya masih menjadi hambatan utama. Selain itu, integrasi antara hukum nasional dan perlindungan hak asasi anak secara substansial mengakibatkan praktik pernikahan dini terus berlanjut. Untuk itu diperlukan reformasi regulasi, peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas aparatur, serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan lembaga negara, tokoh agama, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil dalam upaya memberikan dan melindungi hak anak secara menyeluruh.
Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas Pangestu, Jeffry Eguh; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1866

Abstract

This research aims to determine, understand, and analyze elaboratively the effectiveness of implementing diversion and inhibiting factors faced by the police in resolving criminal acts that occur in the jurisdiction of the Banyumas City Police Department. The research method used in this paper is qualitative research with a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The location of this research is at the Banyumas City Police Department. The types and sources of data in this research include primary data and secondary data. Primaries data were obtained through interviews and secondaries data were obtained through literature study which was described narratively and systematically. Based on the research results, it was concluded that the implemention of diversion in resolving criminal acts at the Banyumas City Police Department jurisdiction had been effective in cases that met the material and formal requirements as determined in statutory regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Childen Who Are Not Yet 12 (twelve) Years Old, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Offenses based on Restorative Justice. Then, regarding the inhibiting factors faced by the police in implementing diversion at the investigation level, they consist of: Legal structure factors, namely the lack of understanding by internal resources, especially police officers at the lowest level (Polsek) regarding the mechanisms and rules for resolving criminal cases through diversion, Legal substance factors, namely the absence of internal police regulations that specifically regulate technical and administrative instructions for investigations (Standard Operational Procedures) relating to the implementation of diversion at the investigative level, (3) Legal culture factors, namely the community at generally, there is still a paradigm that the concept of justice for perpetrators of criminal acts is punishment or criminal imposition which focuses on the aspect of retaliation.
Co-Authors Adiba Alya Aditya Rizka Utami Agus Raharjo Agus Raharjo Alef Musyahadah Rahmah Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Arifah, Neila Qurrotu Nour Asror, M. Khozinul Baskara Putra Setyawan Budiyono Budiyono Budiyono, Budiyono Cendy Cendy Dessi Perdani Yuris Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Eriene Chindi Octaviandini Eris Rudipta Fadya Shafa Fadillah Fatmawati Fatmawati Gustono, Andi Handayani, Pratiwi Hendriana, Rani Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Hidayatulloh, Taufiq Isma Jati Puspo Ismail, Noorfajri Jeffry Eguh Pangestu Jefri Romy Pebrianto Silalahi Jessica Gloria Kuat Puji Prayitno Maulana, Rizki Iqbal Miftah Nur Affuah Nabila Rana Widiya Norcha Satria Adi Nugroho Nunna, Bhanu Prakash Nurbani, Agung Oktobrian, Dwiki Pamungkas, Iga Pangestu, Jeffry Eguh Pradana, Mochamad Agung Primadi Bagus Saputro Rachma, Alfianti Dwi Rahadi Wasi Bintoro Rezza Fauziyah Rizki Iqbal Maulana Sanyoto Sanyoto Sekar Ayu Kusumawardhani Suyadi Suyadi Sylfanny Dwi Koesnindary Tedi Sudrajat Tri Yulianta Nugraha Umi Khaerah Pati Utami, Nurani Ajeng Tri Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr