Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Galuh Justisi As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Idea Hukum AMNESTI : Jurnal Hukum JHCLS Jurnal Impresi Indonesia Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Soedirman Law Review Acten Journal Law Review Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Setya Wahyudi
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Pengadilan Negeri Purbalingga) Arifah, Neila Qurrotu Nour; wahyudi, setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.390

Abstract

AbstractLaw Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates criminal sanctions and sanctions for actions against children. The Purbalingga District Court is one of the courts that applies sanctions in deciding cases of children in conflict with the law. In 2020 there was a court decision number 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg in the form of sanctions for the obligation to attend education at the Al Mujahadah Pagerandong Orphanage, Mrebet District, Purbalingga Regency for one year. The study's goal was to examine the effectiveness of imposing sanctions on perpetrators. criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction and impediments to enforcing sanctions against perpetrators of criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction. This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications at the Purbalingga District Court and Purwokerto Bapas. The data sources in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study which is presented in the form of descriptions and analyzed qualitatively. According to research findings, the effectiveness of imposing sanctions on criminal perpetrators in the juvenile criminal justice system under the jurisdiction of the Purbalingga district court has been effective because there has been no repetition of criminal acts. Legal substance, specifically the absence of relevant implementing regulations in the form of Government Regulations regarding actions that can be imposed on children, and legal structures, specifically a lack of coordination and human resources in terms of the number of community counselors, are impediments.Keywords: Effectivitness, Children, Action Sanctions, Juvenile Criminal Justice System. AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak. Pengadilan Negeri Purbalingga termasuk salah satu pengadilan yang menerapkan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2020 terdapat putusan pengadilan nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga selama satu tahun.Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Bapas Purwokerto. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  primer dilakukan  dengan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Faktor penghambat meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.Kata Kunci: Efektivitas, Anak, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Tindakan Pelayanan Masyarakat (Analisis Pelaksanaan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt) Handayani, Pratiwi; Wahyudi, Setya
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16079

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan bagi anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan dan menjauhkan anak dari pidana penjara. Penerapan ketentuan ini telah dicontohkan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yang menyatakan, menjatuhkan pidana sanksi tindakan pelayanan masyarakat selama 1 bulan diawasi oleh Bapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto terhadap penjatuhan pidana putusan terkait. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Bapas dilakukan dengan pengawasan home visit/langsung sesuai dengan perintah dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan home visit/langsung dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana yang dilakukan 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana dalam kasus terkait. Dalam pelaksanaan sanksi pidana tindakan pelayanan masyarakat memiliki kendala dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan adanya upaya monitoring pengawasan tidak langsung by phone. Menurut hemat penulis upaya monitoring by phone tersebut tidak efektif karena Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan pidana tersebut. Artikel inu menyarakan agar Bapas dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana.Kata Kunci: Bapas; Efektivitas Hukum; Pidana Pelayanan Masyarakat.
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS PRAPERADILAN PEGI SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA Pradana, Mochamad Agung; Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17477

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam perspektif hukum progresif di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi keabsahan proses hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Kasus ini menyoroti pentingnya praperadilan sebagai mekanisme untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka dan menganalisis putusan hakim dengan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan teori hukum progresif sebagai dasar analisis, sementara pendekatan studi kasus diterapkan untuk meneliti kasus konkret penetapan tersangka Pegi Setiawan sebagai objek kajian guna memahami implementasi hukum dalam praktik, serta mengacu pada teori penjatuhan putusan Mackenzie untuk memahami keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur hukum, termasuk syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan mengabaikan hak tersangka untuk didengar. Hakim memutuskan membatalkan penetapan tersangka dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, dan menegaskan pentingnya hukum sebagai alat perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum progresif memberikan dasar kuat bagi penguatan sistem praperadilan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan.
Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu) Gustono, Andi; Angkasa, Angkasa; Wahyudi, Setya
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.5715

Abstract

Korban salah tangkap adalah sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan individu secara hukum, tetapi juga secara psikososial dan ekonomi. Meskipun regulasi yang ada memberikan hak ganti rugi dan rehabilitasi nama baik bagi korban, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh berbagai hambatan. Penelitian ini mengusung pendekatan viktimologi untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemulihan bagi korban salah tangkap, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya salah tangkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi kasus dan studi peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengajukan pemulihan melalui mekanisme praperadilan dengan kompensasi materiil. Implementasi kebijakan ini masih belum efisien karena faktor-faktor penyebab salah tangkap meliputi faktor eksternal, seperti kesalahan keterangan saksi atau korban, identifikasi yang keliru, serta faktor internal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tekanan penyelesaian kasus yang cepat, dan kompleksitas dinamika kerja kepolisian sehingga tidak memadainya dukungan psikologis bagi para korban. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk meminimalkan risiko salah tangkap dan mengoptimalkan pemulihan bagi korban.
The Effectiveness of the Revitalization of Correctional Services in the Development of Terrorist Prisoners Setya Wahyudi; Angkasa Angkasa; Dwi Hapsari Retnaningrum; Eriene Chindi Octaviandini
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3355

Abstract

Terrorist prisoners are characterized by the nature of radicalism that can endanger the existence of the Indonesian state. For this reason, while serving their prison sentences they are treated to a coaching program aimed at deradicalization. Concerning optimizing the development of prisoners, there are provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018 concerning the Revitalization of Correctional Services. The revitalization of the implementation of the requirement is intended to improve the implementation of correctional duties and functions. This research is the first problem, how is the effectiveness of the revitalization of prisons in the development of terrorist prisoners, and the second is the factors that become obstacles in the effectiveness of the revitalization of coaching of terrorist prisoners. Research methods with a sociological juridical approach method, data in the form of primary data and secondary data taken from research locations at the Cipinang Jakarta Prison, Cirebon Prison, and Batu Malang Correctional Institution. Data analysis using qualitative analysis. The results of the study found that the revitalization of correctional services in the development of terrorist prisoners have not been effective because there has not been a complete creation of deradicalization. Obstacles to the effectiveness of the revitalization of coaching of terrorist prisoners are the legal structure factor and the legal cultural factor in terrorist prisoners. For ordinary prisoner coaches who are assigned the task of fostering terrorist prisoners (deradicalization), it is necessary to provide education and training on profiling and assessment of terrorist prisoners.Keywords:Deradicalization; Terrorist Prisoners; Revitalization 
Evaluation of Legal Aid Service Quality and Supervision in Indonesia and Malaysia Tri Utami, Nurani Ajeng; Raharjo, Agus; Prayitno, Kuat Puji; Wahyudi, Setya; Bintoro, Rahadi Wasi; Ismail, NoorFajri
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v5i1.502

Abstract

In Indonesia's justice system, the poor are a marginalized group whose economic hardships hinder the ability to understand legal information and access legal services. To address this issue, Indonesia initiated a state-funded Legal Aid Program in 2011 leading to a surge of accreditation applications from Legal Aid Organizations (OBHs) seeking access to the funding. Therefore, this research aimed to examine the quality of legal aid services provided by state-funded OBH and to propose an ideal model for monitoring the quality of the services. A conceptual and comparative approach to relevant regulations was used and supported by primary data from interviews with Legal Aid Extension Officers at the Ministry of Law and Human Rights as well as Advocates affiliated with the organizations. The results showed that the quality of legal aid services in Indonesia remained poor due to the indication of double funding where both the Ministry and Regional Governments allocated budgets for the same services. Additionally, some OBH advocates still charge service fees and failed to provide assistance according to the service standards. Malaysia's legal aid system also showed better quality management as it integrated both state and private sector participation while assigning the assessment of legal aid eligibility to the Director of Legal Aid rather than the service-providing organizations. This approach led to more accurate implementation and better oversight. Furthermore, the research found an urgent need for integrated supervision of legal aid services in Indonesia, along with strict sanctions for both OBH and advocates who violated service standards. Malaysia’s firm approach to monitoring and eligibility determination served as a model worth considering.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Banyumas) Maulana, Rizki Iqbal; Wahyudi, Setya; Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.45

Abstract

Para korban anak ini sering kali dibuat tidak berdaya, ketika dirinya mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Dalam proses acara persidangan para korban ini pun sedikit kurang diperhatikan. Bahwa dalam prakteknya para orang awam hanya melihat pendampingan bantuan hukum kepada para terdakwa atau tersangka, sedangkan para korban tidak diperhatikan dalam urusan bantuan hukum ini. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Banyumas). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui kepustakaan dan melalui wawancara yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses penyidikan dapat dilakukan dengan cara diversi ketika dua belah pihak merupakan anak dan tidak dapat dilakukan diversi ketika korban adalah anak dan pelaku merupakan orang dewasa. Dalam pelaksanaan diversi setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban anak atau melibatkan anak dalam kasus hukum tersebut , maka atas keinginan dari pihak korban proses selanjutnya akan dilakukan diversi dikarenakan anak perlu untuk tetap dalam rasa kekeluargaan agar tetap merasa nyaman dan aman.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Korban Anak
Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow Wahyudi, Setya; Hendriana, Rani; Oktobrian, Dwiki; Nunna, Bhanu Prakash
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i1.13130

Abstract

The Indonesian Juvenile Justice System, established by Law No. 11 of 2012, focused on restorative justice and diversion strategies. However, two distinct aspects—handover and return to parents—do not possess sufficient supervisory measures, which raises doubts about their effectiveness in reducing recidivism and serving justice for victims. This article analyzes the legal framework and practical application of these elements using both normative and empirical methods, including interviews conducted with probation officers at the Purwokerto Correctional Center. The results indicate that although both approaches strive to safeguard the psychological health of child offenders, they lack enforceable responsibilities for parents or active community oversight. This results in a notable legal gap at the implementation level. The study suggests a redesign that combines the oversight of probation officers with community involvement to ensure observable behavioral improvements and accountability. This model aims to harmonize the principles of restorative justice with societal demands for fair justice and consideration for victims. The novelty of this article lies in providing a comprehensive institutional framework for post-diversion supervision, which has been mostly overlooked in earlier research.
Legal Protection of Patients' Rights on the Recording Action Camerating or Photographing in the Hospital Pamungkas, Iga; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Wahyudi, Setya
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6675

Abstract

The regulation of health services in Indonesia has been subject to heightened oversight in accordance with Law No. 17 of 2023 concerning Health. This legislative act encompasses provisions for the delivery of health services, in addition to the establishment of legal safeguards for patient rights. Among the rights protected by this legislation are the rights to privacy, confidentiality, and access to information. This study analyzes the legal dimensions that focus on cases in hospitals. The present study examines the legal protection of patient rights with regard to the act of recording or photographing without permission in the hospital. The aim of the study is to provide recommendations to strengthen patient privacy protection and more effective law enforcement. The study employs an empirical legal method, which involves the examination of normative legal provisions and the collection of primary data directly from the field through surveys, interviews, and field reports. The results of the study indicate that certain legal norms are not being implemented effectively. For instance, the rules in each area prohibit photography without authorization, and the hospital has established accountability measures for individuals who take pictures or record activities without permission. These individuals may be subject to sanctions.
Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.444

Abstract

: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi restorative justice dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki anak-anak sebagai aset bangsa. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan restorative justice, Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan rehabilitasi anak pelaku kejahatan, serta mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Co-Authors Adiba Alya Aditya Rizka Utami Agus Raharjo Alef Musyahadah Rahmah Alfianti Dwi Rachma Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Angkasa Arifah, Neila Qurrotu Nour Asror, M. Khozinul Baskara Putra Setyawan BUDIYONO Budiyono Budiyono Budiyono, Budiyono Cendy Cendy Dessi Perdani Yuris Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Dwi Hapsari Retnaningrum Dwi Hapsari Retnaningrum Eriene Chindi Octaviandini Eris Rudipta Fadya Shafa Fadillah Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fauziyah, Rezza Gustono, Andi Handayani, Pratiwi Hendriana, Rani Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Hidayat, Sa'ban Alfin Hidayatulloh, Taufiq Indriawan, Denny Isma Jati Puspo Ismail, Noorfajri Jeffry Eguh Pangestu Jefri Romy Pebrianto Silalahi Jessica Gloria Kuat Puji Prayitno Maulana, Rizki Iqbal Miftah Nur Affuah Nabila Rana Widiya Nugroho, Norcha Satria Adi Nunna, Bhanu Prakash Nurbani, Agung Oktobrian, Dwiki Pamungkas, Iga Pangestu, Jeffry Eguh Pati, Umi Khaerah Pradana, Mochamad Agung Primadi Bagus Saputro Primadi Bagus Saputro Rachma, Alfianti Dwi Rahadi Wasi Bintoro Rizki Iqbal Maulana Sanyoto Sanyoto Sekar Ayu Kusumawardhani Sri Wahyu Handayani, Sri Wahyu Suyadi Suyadi Sylfanny Dwi Koesnindary Taufiq Hidayatulloh Tedi Sudrajat Tri Yulianta Nugraha Tri Yulianta Nugraha Utami, Nurani Ajeng Tri Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr