Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.07
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Gorontalo Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Primagraha Law Review Probono and Community Service Journal Journal of Law and Justice Perspektif Administrasi Publik dan hukum Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR) Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Nurikah, Nurikah
Faculty Of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif dan Penyediaan Ruang Laktasi pada Ibu Bekerja di PT Jaya Dinamika Internasional Kabupaten Tangerang Dini Anggraini; Nurikah; Ahmad Rayhan
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1517

Abstract

Pemberian air susu ibu eksklusif dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja merupakan bagian dari perlindungan hak kesehatan ibu bekerja dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif serta hambatan penyediaan ruang laktasi di PT Jaya Dinamika Internasional, Kabupaten Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak perusahaan dan informan terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki ruang laktasi khusus sesuai standar, kebijakan internal mengenai waktu memerah ASI, fasilitas penyimpanan khusus, tenaga terlatih, dan program edukasi manajemen laktasi. Ruang serbaguna masih digunakan secara fleksibel, sedangkan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah belum berjalan berkelanjutan. Hambatan implementasi meliputi keterbatasan sarana, belum kuatnya komitmen kelembagaan, lemahnya pendampingan pemerintah, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung ibu menyusui. Pemenuhan fasilitas tersebut diperlukan untuk menjamin privasi, keamanan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pemberian ASI eksklusif selama masa kerja. Diperlukan sinergi perusahaan dan pemerintah untuk memenuhi hak laktasi secara efektif.
KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMBINAAN TERHADAP PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING E. Rakhmat Jazuli; Mohamad Fasyehhudin; Nurikah Nurikah; Erna Rahma Balgis
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2717-2725

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah memasuki arus globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2025. Keberadaan tenaga kerja asing bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan jika pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kab. Tangerang merupakan sentra industri dan banyak terdapat pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021? Dan, apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing di Kab. Tangerang dilakukan dalam bentuk sosialisasi  mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing, monitoring dan evaluasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing terhadap kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing dengan jabatan yang diduduki tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing, yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, koordinasi terkait pendataan tenaga kerja asing antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten yang belum maksimal, dan partisipasi pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang perlu melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan produk hukum daerah terkait pembinaan tenaga kerja asing, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, serta para pemberi kerja tenaga kerja asing perlu untuk kooperatif dalam melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Efektivitas Kewenangan Administratif Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam Pengelolaan Situs Banten Girang Mailucky Fadrian Safitri; Nurikah Nurikah; Ahmad Rayhan
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/vtxj1480

Abstract

This study examines the effectiveness of the Regional Cultural Preservation Office Region VIII in managing the Banten Girang Site as an effort to preserve cultural heritage within the framework of legal protection and administrative governance. This research applies an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach through interviews, and document analysis. The findings indicate that the management of the Banten Girang Site has been implemented through preventive preservation measures, periodic technical assessments, supervision by site custodians, and limited public outreach activities. However, the implementation has not yet reached optimal effectiveness due to several constraints, including unclear administrative authority, limited budget support, inadequate infrastructure, and suboptimal inter-institutional coordination. The study further identifies that sustainable preservation requires legal certainty, institutional harmonization, stronger fiscal support, community participation, and revitalization of supporting facilities. The findings affirm that effective cultural heritage preservation depends on the integration of legal substance, institutional capacity, administrative consistency, and public awareness. Strengthening collaborative governance is therefore essential to ensure the long-term sustainability of the Banten Girang Site as a historical and educational asset.  
Prosedur Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Pelanggaran Administratif Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Kabupaten Serang Nida Aulia; Nurikah Nurikah; Ahmad Rayhan Ahmad Rayhan
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/ej26tq18

Abstract

Supervision of notarial practices constitutes a crucial instrument in ensuring legal certainty and maintaining administrative order in the notarial office, as regulated under Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. However, notarial practices in Serang Regency still exhibit administrative violations, including breaches of territorial jurisdiction and non-compliance with administrative obligations, thereby creating a gap between normative provisions and practical implementation. This study aims to analyze the supervisory procedures carried out by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD) of Serang Regency toward notaries committing administrative violations, as well as to identify the constraints encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method, utilizing primary data obtained through interviews and observations, and secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings indicate that supervision is conducted through the examination of notarial protocols, summons and investigation processes, administrative guidance, and the provision of tiered administrative sanction recommendations. Nevertheless, its implementation has not been optimal due to various administrative, institutional, and resource-related constraints. Therefore, strengthening supervisory functions, enhancing institutional support, and improving notaries’ professionalism and legal awareness are essential.  
Effectiveness of Official Assessment System for PBB-P2 Tax Collection in Bekasi City Rafi Tri Darmawan; Nurikah; Ahmad Lanang Citrawan
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the application of the Official Assessment System on land and Building Tax rural and Urban (PBB-P2) in Bekasi, as well as identify obstacles and solutions implemented Bapenda in improving taxpayer compliance. This study uses a normative-empirical approach with reference to the theoretical framework of taxation, public administration, and legal effectiveness as proposed by Soekanto, Rahardjo, and Mardiasmo. The results showed that the official determination system has been running quite optimally based on the achievement of the target realization of PBB-P2, but still encountered obstacles in the form of arrears, inaccuracy of tax object data, as well as low tax literacy in a number of Regions. Bapenda Bekasi responds to this problem through modernization of digital-based tax services, expansion of payment channels, improvement of data quality, and intensification of socialization to taxpayers. Analysis based on the theory of legal effectiveness confirms that the success of tax collection is determined not only by regulation, but also by the support of implementing structures, the legal culture of society, and service facilities. This study confirms the need for integration of policy, technology, and public education to strengthen the sustainability of PBB-P2 acceptance as a source of regional income.
Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang Liana Marliana; Nurikah; Ahmad Lanang Citrawan
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 1 (2025): August: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/2b52ss02

Abstract

Pelaksanaan dalam memproses data yuridis pada program PTSL dilakukan oleh Satgas Yuridis PTSL namun dalam kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki hambatan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang apa hambatan yang dihadapi oleh Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Satgas Yuridis pada program PTSL yaitu mengumpulkan data yuridis untuk memeriksa kelengkapan data yuridis, meng-input dan memvalidasi data yuridis sampai terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) kepada masyarakat. Program. Program PTSL di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 telah terlaksana di 14 Kecamatan dan 42 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 7.500 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat, dan pada tahun 2024 telah terlaksana di 24 Kecamatan dan 59 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 19.147 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat. Hambatan bagi Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis yaitu masyarakat pemohon PTSL berada di luar wilayah, adanya sengketa kepemilikan tanah antar keluarga, keterbatasan aparat desa yang membantu Satgas Yuridis, serta kondisi geografis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Satgas yuridis telah menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai pelayan publik dalam melaksanakan program PTSL sampai dengan berhasilnya terbit sertifikat pada masyarakat. Namun masih terdapat faktor penghambat dalam memproses data yuridis sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program PTSL. Rekomendasi, Satgas Yuridis harus menyeleksi Aparat Desa yang kompeten untuk membantu dalam memproses data yuridis.
Co-Authors Ade Sathya Sanathana Ishwara Agus Prihartono PS Ahadi Fajrin Prasetya Ahmad Adriansyah Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Rayhan Ahmad Rayhan Ahmad Rayhan Ana Riana Apripari, Apripari Aristama Mega Jaya Aulia, Nur Rizki Bustaman, Chilla Daha Rosa Churniawan, Erifendi Dien Islamiaty Khairunnisa Dini Anggraini E Rakhmat Jazuli E. Rakhmat Jazuli Eki Furqon Erifendi Churniawan Erna Rahma Balgis Fauziatul ula Ferina Ardhi Cahyani Ferina Ardhi Cahyani H.E. Rakhmat Jazuli Irna Fajriah Irsan Rahman, Irsan Ishwara, Ade Sathya Sanathana Ivan Issa Fathony Jaya, Aristama Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Jazuli, E. Rakhmat Jazuli, H.E Rakhmat Jazuli, H.E.R Karim Maulana Khuan, Hendri Kusumaningsih, Rila Liana Marliana Lisa Rachmawati Lusi Risma Wardah Maajid Risnanditya Purwatama Mailucky Fadrian Safitri Mohamad Fasyehhudin Muhamad Rizki Muhammad Fasyehuddin Muhammad Hidayatullah Muhammad Hidayatullah Muhammad Rizki Nida Aulia Prasetya, Ahadi Fajrin Rafi Tri Darmawan Rani Sri Agustina Rayhan, Rayhan Riezky Dihita Riani Rila Kusumaningsih sari, Patma Sindy Nur Fitriyani Siti Anis Khoirunnisa Suwitno Yutye Imran Tama, Nur Febi First Wirawan, M. Yusuf Yeni Widyastuti Yosi Eka Octavianti